cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Kusumaningtyas
Contact Email
tyas.kusuma@ugm.ac.id
Phone
+628988833412
Journal Mail Official
bkm.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Bersama Jurnal, Lt. 2 Atas Kantin IKM, FK-KMK UGM Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Berita Kedokteran Masyarakat
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 02151936     EISSN : 26148412     DOI : https://doi.org/10.22146/bkm.v37i2.2320
Core Subject : Health,
Nursing Public Health
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Public Health and Community Medicine) is a peer-reviewed and open access journal that deals with the fields of public health and public medicine. The topics of the article will be grouped according to the main message of the author. This focus covers areas and scope related to aspects of: - Epidemiology - Infectious diseases control - Clinical Epidemiology - Environmental Health - Occupational Health - Healthy City - Public Health and Primary Health Care - School of Health Promotion - Healthy lifestyles - Health promotion - Health and Social Behavior - Tobacco and smoking - Adolescent Health - Public Health Nutrition - Maternal and Child Health - Reproductive Health - Population Health - Health of Vulnerable People - Social Determinants of Health - Water, Sanitation and Hygiene - Human Resource Management
Arjuna Subject : Kedokteran - Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Pekerjaan
Articles 1,528 Documents
 60   61   62   63   64 
Pengembangan konsep worksite health and wellness programs di kantor pemerintahan kota yogyakarta sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular bagi karyawan perkantoran Mohammad Fikri
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.878 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37638

Abstract

Data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2013), PTM DI Yogyakarta meliputi PPOK (3,1%), Asma (6,9%), penyakit jantung (0,6%), kanker (4,1%), diabetes (2,6%), hipertensi (12,8%) dan beberapa PTM lain yang jumlah kasusnya masih tergolong tinggi pada usia produktif yang bekerja di perusahaan/perkantoran. Mengatasi masalah kesehatan tersebut, program-program baru pun coba dirancang mencegah, mengurangi atau paling tidak mengontrol angka kejadian PTM khususnya bagi para karyawan formal dan informal. Salah satu program yang coba dirancang adalah Worksite Health and Wellness Programs. WHWPs merupakan program kesehatan yang telah banyak diterapkan di eropa dan Asia Tenggara yang memberikan efek positif menanggulangi penyakit tidak menular pada  karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif program WHPWs diterapkan di Kantor Pemerintahan Kota Yogyakarta sebagai strategi pencegahan PTM bagi para karyawan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terkait, program WHWPs diterapkan perusahaan diberbagai negara Eropa, Amerika bahkan Asia Tenggara. Salah satunya Perusahaan J&J merasakan manfaat dari program tersebut dengan hasil yang menunjukkan adanya penurunan risiko kesehatan bagi karyawannya dari 87,5% berisiko sakit menjadi 78% pada periode 5 tahun penerapanya. Selain itu, lewat program WHWPs juga mengurangi persentase perilaku sedentary dari 39% menjadi 21 %, mengurangi perilaku merokok dari 12% menjadi 3,6%, hipertensi dari 14% menjadi 6.4%, dan risiko kolesterol dari 19% menjadi 6,2%. Kesimpulanya, program WHWPs sangat baik diterapkan di tempat kerja guna mencegah dan menurukan risiko PTM bagi karyawan dan biaya pengobatan PTM dapat ditekan. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan positif dari program WHWPs.
Sudah efektifkah kebijakan kawasan tanpa rokok di Indonesia? Nur Aeni Amaliah
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.738 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37644

Abstract

Tujuan: Era desentralisasi menjadikan pemerintah lokal memiliki wewenang untuk mencegah dampak negatif dari konsumsi tembakau. Sekitar 30% kabupaten/kota di Indonesia memiliki perda KTR, namun efektifitas kebijakan tersebut dalam menurunkan prevalensi merokok perlu diteliti. Isi kebijakan KTR hanya membatasi area merokok dan iklan rokok di wilayah yang sebagian besar sebenarnya ada di perkotaan. Bagaimana dengan kebijakan di perdesaan?. Isi kebijakan tiap daerah berbeda-beda yang dapat menimbulkan kesenjangan peraturan antar daerah. Indonesia belum meratifikasi tembakau dan undang-undang tentang pertembakauan belum disahkan pemerintah. Konten: Tidak ada perbedaan jumlah perokok remaja pada daerah dengan dan tanpa KTR. Contohnya di DKI Jakarta yang memiliki regulasi KTR namun kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak selalu dipatuhi. Kebijakan KTR yang ada di daerah tidak memiliki dampak pengurangan merokok pada usia remaja. Kawasan yang telah ditentukan dalam kebijakan KTR merupakan tempat-tempat yang ada di perkotaan misalnya kantor, sekolah, restoran, pasar dan rumah sakit, sedangkan di pedesaan hampir tidak ada tempat pelarangan merokok. Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, orang yang merokok setiap hari sebagian besar (25.5%) tinggal di daerah perdesaan. Simpulan: Kebijakan KTR di Indonesia belum efektif. Pemerintah daerah yang tidak menggantungkan sumber pendapatannya dari tembakau dapat lebih tegas peraturannya. Pada daerah tersebut, kebijakan untuk mengurangi prevalensi perokok selain KTR sebaiknya ditambah pembatasan penjualan rokok di warung-warung dan sales penjual rokok di desa-desa. Larangan merokok di dalam rumah belum ada dalam Perda KTR, ini dapat menjangkau perkotaan maupun perdesaan. Fungsi pengawasan harus dicantumkan dengan jelas dalam perda KTR.
Bagaimana mengurangi mortalitas dan morbiditas jamaah haji selama menunaikan ibadah: mengubah mindset persyaratan kesehatan haji Arqu Aminuzzab; Riana Dian Anggraini
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.047 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37646

Abstract

Tujuan: Setiap tahun kurang lebih 2-3 juta umat muslim dari 180 negara berkunjung ke Tanah Suci di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji, perayaan ibadah tersebut merupakan salah satu pertemuan massal terbesar di dunia. Proses ibadah haji menimbulkan tantangan kesehatan global dan keselamatan umat dengan terekposnya  risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh variabilitas musiman ketika haji terjadi selama bulan-bulan musim panas. Secara khusus jamaah haji yang berkunjung ke Arab Saudi mempunyai resiko tinggi terhadap penyakit akibat panas, cedera dan kelelahan akibat panas dan berdesak desakan yang saat itu suhunya bisa mencapai 48,7 0C. Pada musim haji 2015 dilakukan 2.200 prosedur dialisis ginjal, 27 operasi jantung terbuka, 688 op erasi kateterisasi jantung dan tujuh Persalinan. Penyakit menular sangat berpotensi mudah menyebar pada situasi pertemuan massal yang sangat padat, terutama dari Negara endemik ke seluruh dunia. Studi ini untuk menemukan solusi problem kesehatan selama menunaikan ibadah haji. Metode: Literature review untuk menentukan faktor resiko, morbiditas, mortalitas dan solusinya selama menunaikan ibadah haji. Explore journal dengan google scholar dengan kata kunci Hajj, mass gathering, travel health. Hasil: ecara umum faktor resiko yang dihadapi jamaah haji yaitu Comunicable Diseases meliputi Meningitis, Infekasi saluran Nafas, Diare, infeksi kulit, penyakit tular darah dan penyakit infeksi emerging. Non Communicable Diseases : penyakit kardiovaskuler, trauma, luka bakar, sengatan panas dan luka tajam. NCDs  menjadi beban berat 64 % yang dirawat ICU adalah penyakit kardiovaskuler dan 46-66 % penyebab kematian jamaah. Diperlukan perubahan mindset bahwa persyaratan kemampuan kesehatan harus terapakan. Diperlukan skrining , treatment dan penilaian kelayakan sebelum keberangkatan. Simpulan: Kesepakatan penetapan persyaratan kesehatan jamaah haji perlu komitmen serius dari  stakeholders baik nasional maupun internasional untuk mengurangi morbiditas, mortalitas, dan beban terkait. Dari sudut pandang agama, haji hanya diwajibkan bagi mereka yang secara fisik dan finansial mampu melakukannya.
Minuman beralkohol dan kesehatan masyarakat Wildan Akbar
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (944.997 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37649

Abstract

Tujuan: Menurut WHO, penggunaan global alkohol yang berakibat buruk menghasilkan lebih dari 3,3 juta per tahun yang berhubungan dengan konsumsi minuman beralkohol. Kebiasaan mengkonsusmsi minuman beralkohol merupakan hal yang paling sulit bagi kesehatan masyarakat, menggunakan minuman beralkohol secara berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan. Karena masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, kemajuan substansial terjadi dalam pemahaman kita tentang masalah-masalah teknis, atau istilah teknisnya “pecandu alkohol” yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan perilaku dari pihak-pihak yang terkait dan melakukan pengkajian terhadap minuman beralkohol. Metode: Penelitian studi kasus, yaitu studi pada masa kini atau dinamika yang sedang berlangsung dalam menetapkan setting tertentu dengan konteks kehidupan nyata. Hasil: Kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti preventif dan promotif yang dilakukan untuk mencegah negatif yang diakibatkan oleh minuman beralkohol antara lain dengan sosialisasi, pemajangan spanduk atau pamflet yang berisi ajakan untuk tidak menggunakan minuman beralkohol atau kegiatan yang bersifat menghambat lainnya. Namun hal ini tidak terlalu berdampak pada masyarakat untuk tidak lagi mengingat minuman beralkohol perlunya pesan tambahan yang mungkin lebih bermafaat bagi masyarakat. Serta tidak ada ketegasan dari Pemerintah daerah atau dalam manajemen peredaran minuman beralkohol. Simpulan: Membuat berbagai macam media (misalnya, televisi, radio, papan reklame) dan media sosial seperti facebook dan lain-lain dapat menjadi media untuk membuat pengetahuan tentang bahayanya minuman beralkohol terhadap kesehatan untuk diri sendiri dan orang lain. Maka hal ini perlu dilakukan untuk semua pihak untuk melakukan pengawasan pada peredaran minuman beralkohol.
Tantangan implementasi pengadaan obat dengan e-purchasing melalui katalog elektronik Wijaya Andi; Yunita Arisanti; Rimson Sianturi
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.599 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37650

Abstract

Berdasarkan Permenkes No. 63 Tahun 2014, seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL Pemerintah melaksanakan pengadaan obat melalui e-Purchasing berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama 4 tahun berjalan semenjak ditetapkannya Permenkes No. 63 Tahun 2014, masih banyak kendala yang dialami dalam pengadaan obat dengan e-purchasingmelalui e-catalogue. Belum semua satuan kerja di bidang kesehatan melaporkan RKO (Rencana Kebutuhan Obat) kepada Kementerian Kesehatan. Menurut data Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan selama tahun 2017, satuan kerja baik pemerintah dan swasta yang belum melaporkan RKO sebanyak 1387 atau 46,23% dari total seluruh satuan kerja. Belum ada sanksi tertulis untuk satker yang tidak melaporkan RKO. Padahal RKO inilah yang menjadi acuan kementrian kesehatan dalam penentuan jenis obat dan jumlah yang akan dilelangkan.Realisasi belanja obat pada katalog elektronik hingga 2016 menurut KPK  melenceng jauh dari data RKO (hanya mencapai 30-40%). Selain itu data RKO belum terhubung dengan e-catalogue sehingga faskes yang tidak menyampaikan RKO tetap dapat melakukan belanja obat. Hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan obat tertentu yang tadinya tidak masuk dalam RKO, kelebihan stok obat tertentu yang tadinya masuk dalam RKO tapi kemudian tidak dibeli sesuai rencana, dan kerugian untuk industri farmasi yang terlanjur memproduksi obat sesuai dengan jumlah yang tertera dalam hasil lelang. Meskipun telah dibuat e-monev tahun 2016 tapi tidak mengatasi ketidakakuratan RKO karena sosialisasi dan penggunaan yang belum optimal. Kementerian Kesehatan juga perlu memperbaiki mekanisme penyusunan RKO dan validasinya sehingga menjadi data yang akurat, mengoptimalkan penggunaan e-monev dan mensosialisasikannya pada pihak yang terkait, dan mengeluarkan aturan yang lebih tegas bahwa akses belanja obat di e-catalogue hanya untuk faskes/satker yang menyampaikan RKO. Integrasi antara e-catalogue dengan e-monev menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebagai dasar evaluasi pengadaan di tahun berikutnya.
Strategi manajemen bencana di kabupaten Magelang Yunita Arisanti; Putut Wisnu Nugroho
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.162 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37651

Abstract

Kabupaten Magelang termasuk daerah rawan bencana di Indonesia. Sumber bencana yang ada yaitu letusan Gunung Merapi, banjir lahar dingin, tanah longsor, dan banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Magelang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang melalui Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian disusun Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan program, kebijakan, penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Magelang. Selanjutnya muncul Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rincian Kegiatan dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang sebagai pedoman dalam penyusunan SOP Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Magelang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab dan koordinator dalam penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Magelang dibentuk relawan dan satuan tugas tanggap bencana yang terdiri dari berbagai elemen dan personil yaitu dari PMI, TNI/Polri, tenaga kesehatan dan lintas sektor terkait. Pada tahun 2018 Kabupaten Magelang mendapat penghargaan BNPB untuk kategori BPBD terbaik peringkat II wilayah satu dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Magelang dengan pertimbangan sistem manajemen, pelaporan dan penanganan yang cepat terhadap wilayah yang terdampak bencana. Hal ini tidak terlepas dari pemetaan wilayah bencana, pelatihan kepada relawan dan satuan tugas yang rutin dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang dan koordinasi yang terus dilakukan untuk memantau kesiapan seluruh personil satuan tugas tanggap bencana. Saran : perlu dilakukan sosialisasi, latihan tanggap darurat, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kepada masyarakat di lokasi rawan bencana, membuat jalur evakuasi di lokasi rawan bencana, membentuk tim penanggulangan resiko bencana di tiap desa yang rawan bencana, dan mengembangkan Puskesmas Disaster Plan (tim medis reaksi cepat), dan menerapkan strategi penanggulangan bencana yang berbeda di setiap lokasi dengan sumber bencana yang berbeda pula.
Intervensi berbasis sekolah sebagai pengembangan program buku harian anak terhebat Afifah Nasyahta Dila
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.825 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37653

Abstract

Buku Harian Anak “Terhebat” (Terbiasa Hidup Bersih dan Sehat) atau BHAT merupakan buku harian yang harus diisi siswa kelas 4 dan 5 SD tentang PHBS harian di rumah, tabel konsumsi anak harian dan pada akhir buku berisi tentang PHBS mingguan di rumah. Sejak diluncurkan pada bulan Agustus 2016, capaian indikator PHBS di rumah tercapai sebesar 85%. Namun, masih ada sekolah yang menganggap sebagai “kegiatan dinkes” semata, bukan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan. Hal tersebut menjadi ancaman tidak berlanjutnya program BHAT dan tidak tersampaikannya tujuan program ke sasaran. Penelitian ini bertujuan mempertahankan sustainbilitas program BHAT dan meningkatkan peran sekolah dalam menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari observasi laporan BHAT dan wawancara pemegang program. Intervensi berbasis sekolah merupakan bentuk tindak lanjut program BHAT dan sekaligus integrasi kegiatan UKS. Data dan informasi dari laporan BHAT setelah dilakukan pemantauan, pelaporan dan analisis, disampaikan kembali pada sekolah dan melibatkan sekolah dalam melakukan upaya kesehatan untuk anak didiknya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan Dinkes Kabupaten Lumajang yaitu melobi Bupati dan lintas sektor untuk mendukung integrasi BHAT dan UKS dalam bentuk intervasi berbasis sekolah, melakukan negoisasi dengan Puskesmas dan Sekolah dalam merancang kegiatan dan anggaran serta mendeskripsikan tupoksi masing-masing sektor, memberikan capacity building bagi petugas UKS atau guru serta merumuskan kebijakan terkait implementasi intervensi berbasis sekolah di Kabupaten Lumajang. Intervensi berbasis sekolah merupakan strategi promosi kesehatan yang efektif untuk membentuk perilaku anak dan mempertahankan sustaibilitas program BHAT serta salah satu upaya pencapaian masyarakat yang sehat dan mandiri.
Kurikulum pendidikan kesehatan di sekolah sebagai upaya meningkatkan kesadaran hidup sehat sejak dini Afifah Nasyahta Dila
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (956.117 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37658

Abstract

Intervensi kesehatan terkait PHBS harus semakin berkembang terutama pada anak dan remaja selaku aset bangsa. Permasalahan perilaku tidak sehat terkait personal hygiene, kebiasaan sehat dan asupan gizi belum teratasi secara sempurna. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang berupaya mengatasi masalah PHBS dan merokok pada anak melalui program Buku Harian Anak Terhebat (BHAT). Namun program ini hanya menjangkau siswa kelas 4 dan 5 SD serta belum menentukan strategi sustainabilitas program dan pencapaian harapan. Sedangkan masalah kesehatan bagi anak dan remaja semakin meluas. Kebiasaan merokok, pesta miras, penyalahgunaan narkoba, perilaku seks bebas, balapan liar hingga penggunaan media sosial yang menyimpang merupakan ancaman bagi anak dan remaja di Kabupaten Lumajang. Pemerintah seharusnya mulai merancang intervensi kesehatan untuk mencegah perilaku menyimpang dan tidak sehat bagi seluruh tingkat pendidikan di Lumajang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menciptakan kota ramah anak melalui pembentukan kurikulum pendidikan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media penyampaian intervensi kesehatan karena berpotensi tinggi untuk diterima secara berkelanjutan oleh anak dan remaja dari berbagai etnis dan tingkat sosial ekonomi. Intensitas penyampaian intervensi kesehatan di sekolah mempengaruhi efektifitas dari pesan kesehatan, sehingga jika setiap minggu siswa menerima pendidikan kesehatan selama 1 jam pelajaran dan diberikan sejak tingkat SD hingga SMA maka upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini telah tercapai secara sustainabilitas. Pembuatan kurikulum pendidikan kesehatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dinas Kesehatan berperan sebagai middle manager melakukan lobbying terhadap Bupati untuk menyetujui program tersebut serta meminta dukungan lintas sektor. Dinas Pendidikan dan Kementerian agama sebagai technostructure merancang kurikulum pendidikan kesehatan di SD hingga SMA. Dinas Kesehatan juga memberikan sosialisasi dan capacity building bagi operating core yaitu Puskesmas dan sekolah terkait penyampaian pesan kesehatan yang efektif kepada anak dan remaja.
Studi pendahuluan: analisis potensi penerapan pendidikan gizi di sekolah alam Bengawan Solo Dyah Kustiara
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.07 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37660

Abstract

Indonesia mengahadapi masalah gizi ganda. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan adaptasi kurikulum berwawasan kesehatan guna pengembangan sekolah ramah gizi. Sekolah Alam Bengawan Solo (SABS) merupakan salah satu sekolah alam di Jawa Tengah yang sedang berkembang pesat. Sekolah ini memperkenalkan konsep pendidikan alternatif yang memanfaatkan alam sebagai tempat belajar, bahan ajar dan juga objek belajar. Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui potensi penerapan pendidikan gizi di SABS dengan melihat aspek kebijakan, komitmen kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar, dan lingkungan sekolah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi artikel online tentang SABS yang terdapat dalam website resmi SABS, koran online serta blog institusi dan pribadi. Kebijakan yang diterapkan di SABS adalah terbuka terhadap gagasan pengembangan pendidikan serta aktif membangun mitra yang luas. Kepala sekolah berkomitmen menyelenggarakan pembelajaran yang membangun kesehatan fisik dan mental, melatih daya juang dan ketekunan, serta menumbuhkan nalar siswa. Komitmen ini didukung dengan kinerja para fasilitator. Kegiatan Belajar Mengajar di SABS memadukan materi pelajaran dan aktivitas fisik seperti berkebun, memasak, dan outbond. Bangunan kelas berupa saung terbuka dan bertingkat dengan lingkungan sekolah yang hijau serta terdapat alat permainan tradisional. SABS memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan pendidikan gizi secara komprehensif. Studi ini mendorong penelitian lebih lanjut yang dapat berimplikasi pada pengembangan kurikulum pendidikan sekolah alam berbasis gizi dan kesehatan.
Kajian program happy being me dan healthy me untuk pencegahan ketidakpuasan tubuh remaja yang dilakukan pada anak sekolah dasar Ira Dewi Ramadhani
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.156 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37661

Abstract

Masalah citra tubuh tubuh sangat rentan terjadi pada usia remaja baik di Negara Barat, maupun Asia termasuk Indonesia. Semakin kuatnya arus globalisasi mengakibatkan ketidakpuasan terhadap tubuh tidak hanya dijumpai pada remaja perempuan, namun juga pada remaja laki-laki. Penelitian di salah satu SMA ternama Kota Semarang menunjukkan 46% siswa perempuan (20% diantaranya mengalami gangguan makan) dan bahkan lebih dari 50% siswa laki-laki (7% ketidakpuasan berat) mengalami ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Hal tersebut dapat menyebabkan perilaku pengontrolan berat badan yang tidak tepat maupun kebiasaan makan yang buruk sehingga membahayakan perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja, bahkan berdampak pada kesehatan mental. Tujuan paper ini adalah menunjukkan proses diseminasi informasi terkait cara pencegahan ketidakpuasan tubuh remaja yang dapat dilakukan lebih dini melalui program di Sekolah Dasar. Metode mencakup kajian dua jurnal  dengan tema pencegahan masalah citra tubuh sejak dini yang menggunakan desain studi kuasi experimen dan RCT. Adopsi program pencegahan ketidakpuasan tubuh bernama Happy Being Me berupa edukasi, diskusi, dan role play yang dilakukan selama 3 minggu pada anak SD usia 10-11 tahun hanya berdampak signifikan pada anak perempuan. Sedangkan program Healthy Medilakukan selama 1 bulan pada anak SD usia 8-11 tahun dengan metode serupa namun fokus pendekatannya berdasarkan jenis kelamin menunjukkan hasil yang lebih baik, yaitu anak perempuan maupun laki-laki mengalami peningkatan signifikan pada beberapa aspek citra tubuh. Selain itu, beberapa cara menarik yang digunakan dalam program Healthy Me adalah mempromosikan makanan sehat dan kebiasaan olahraga. Paper ini menunjukkan bahwa program pencegahan ketidakpuasan tubuh akan efektif untuk diadopsi dengan menerapkan metode yang berbeda untuk siswa SD laki-laki dan perempuan. Program ini harus dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu tahunan dengan evaluasi berkala setiap 3 bulan sekali oleh Guru BK atau Wali kelas. Dibutuhkan pula peran dari orang tua siswa untuk mendukung penerapan program.

Page 62 of 153 | Total Record : 1528

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2003 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 42 No 02 (2026) Vol 42 No 01 (2026) Vol 41 No 12 (2025) Vol 41 No 11 (2025) Vol 41 No 10 (2025) Vol 41 No 09 (2025) Vol 41 No 08 (2025) Vol 41 No 07 (2025) Vol 41 No 06 (2025) Vol 41 No 05 (2025) Vol 41 No 04 (2025) Vol 41 No 03 (2025) Vol 41 No 02 (2025) Vol 41 No 01 (2025) Vol 40 No 12 (2024) Vol 40 No 11 (2024) Vol 40 No 10 (2024) Vol 40 No 09 (2024) Vol 40 No 08 (2024) Vol 40 No 07 (2024) Vol 40 No 06 (2024) Vol 40 No 05 (2024) Vol 40 No 04 (2024) Vol 40 No 03 (2024) Vol 40 No 02 (2024) Vol 40 No 01 (2024) The 12th UGM Public Health Symposium Vol 39 No 12 (2023) Vol 39 No 11 (2023) Vol 39 No 10 (2023) Vol 39 No 09 (2023) Vol 39 No 08 (2023) Vol 39 No 07 (2023) Vol 39 No 06 (2023) Vol 39 No 05 (2023) Vol 39 No 04 (2023) Vol 39 No 03 (2023) Vol 39 No 02 (2023) Vol 39 No 01 (2023) Vol 38 No 12 (2022) Vol 38 No 11 (2022) Vol 38 No 10 (2022) Vol 38 No 09 (2022) Vol 38 No 08 (2022) Vol 38 No 07 (2022) Vol 38 No 06 (2022) Vol 38 No 05 (2022) Vol 38 No 04 (2022) Vol 38 No 03 (2022) Vol 38 No 02 (2022) Vol 38 No 01 (2022) Vol 37 No 12 (2021) Vol 37 No 11 (2021) Vol 37 No 10 (2021) Vol 37 No 09 (2021) Vol 37 No 08 (2021) Vol 37 No 07 (2021) Vol 37 No 06 (2021) Vol 37 No 05 (2021) Vol 37 No 04 (2021) Vol 37 No 03 (2021) Vol 37 No 02 (2021) Vol 37, No 1 (2021) PHS8 Accepted Abstracts PHS7 Accepted Abstracts Vol 36, No 12 (2020) Vol 36, No 11 (2020) Vol 36, No 10 (2020) Vol 36, No 9 (2020) Vol 36, No 8 (2020) Vol 36, No 7 (2020) Vol 36, No 6 (2020) Vol 36, No 5 (2020) Vol 36, No 4 (2020) Vol 36, No 3 (2020) Vol 36, No 2 (2020) Vol 36, No 1 (2020) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium Vol 35, No 11 (2019) Vol 35, No 10 (2019) Vol 35, No 9 (2019) Vol 35, No 8 (2019) Vol 35, No 7 (2019) Vol 35, No 6 (2019) Vol 35, No 5 (2019) Vol 35, No 4 (2019) Vol 35, No 3 (2019) Vol 35, No 2 (2019) Vol 35, No 1 (2019) Vol 34, No 11 (2018): Proceedings of the 4th UGM Public Health Symposium Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium Vol 34, No 12 (2018) Vol 34, No 11 (2018) Vol 34, No 10 (2018) Vol 34, No 9 (2018) Vol 34, No 8 (2018) Vol 34, No 7 (2018) Vol 34, No 6 (2018) Vol 34, No 5 (2018) Vol 34, No 4 (2018) Vol 34, No 3 (2018) Vol 34, No 2 (2018) Vol 34, No 1 (2018) Vol 33, No 11 (2017): Proceedings of the 2nd UGM Public Health Symposium Vol 33, No 5 (2017): Proceedings of the 1st UGM Public Health Symposium Vol 33, No 12 (2017) Vol 33, No 11 (2017) Vol 33, No 10 (2017) Vol 33, No 9 (2017) Vol 33, No 8 (2017) Vol 33, No 7 (2017) Vol 33, No 6 (2017) Vol 33, No 5 (2017) Vol 33, No 4 (2017) Vol 33, No 3 (2017) Vol 33, No 2 (2017) Vol 33, No 1 (2017) Vol 32, No 12 (2016) Vol 32, No 11 (2016) Vol 32, No 10 (2016) Vol 32, No 9 (2016) Vol 32, No 8 (2016) Vol 32, No 7 (2016) Vol 32, No 6 (2016) Vol 32, No 5 (2016) Vol 32, No 4 (2016) Vol 32, No 3 (2016) Vol 32, No 2 (2016) Vol 32, No 1 (2016) Vol 28, No 1 (2012) Vol 27, No 4 (2011) Vol 27, No 3 (2011) Vol 27, No 2 (2011) Vol 27, No 1 (2011) Vol 26, No 4 (2010) Vol 26, No 3 (2010) Vol 26, No 2 (2010) Vol 26, No 1 (2010) Vol 25, No 4 (2009) Vol 25, No 3 (2009) Vol 25, No 2 (2009) Vol 25, No 1 (2009) Vol 24, No 4 (2008) Vol 24, No 3 (2008) Vol 24, No 2 (2008) Vol 24, No 1 (2008) Vol 23, No 4 (2007) Vol 23, No 3 (2007) Vol 23, No 2 (2007) Vol 23, No 1 (2007) Vol 22, No 4 (2006) Vol 22, No 3 (2006) Vol 22, No 2 (2006) Vol 22, No 1 (2006) Vol 21, No 4 (2005) Vol 21, No 3 (2005) Vol 21, No 2 (2005) Vol 21, No 1 (2005) Vol 20, No 4 (2004) Vol 20, No 3 (2004) Vol 20, No 2 (2004) Vol 20, No 1 (2004) Vol 19, No 4 (2003) Vol 19, No 3 (2003) Vol 19, No 2 (2003) Vol 19, No 1 (2003) More Issue