cover
Contact Name
Haniyah
Contact Email
haniyahkasra99@gmail.com
Phone
+6285745703299
Journal Mail Official
jurnalegisia@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/about/editorialTeam
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Legisia
ISSN : 20876319     EISSN : 28306325     DOI : --
Core Subject : Humanities, Social,
Legisia is an open access journal affiliated with Sunan Giri University Surabaya and published by the Faculty of Law and social sciences, Sunan Giri University Surabaya in a printed version, for the first time in 2010. This journal aims to serve as a forum for legal practitioners and researchers who want to share and contribute ideas -their ideas in legal studies which include: Criminal Law; Civil law; Constitutional law; Administrative law; International law; Islamic law; Law and Society; Economics and Business Law; Environmental law; Medical Law; and analysis of legislation. Published twice a year in January and July. Articles published in Legisia will go through a double blind peer review process, and will be decided by the Editorial Board based on peer review recommendations
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 16 No 2 (2024): Juli" : 8 Documents clear
PERJANJIAN ABITRASE SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (Perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999) Yulianis, M. Sifa Fauzi; Qudussalam, Abdul; Haniyah, Haniyah; Samuji, Samuji; Sodikin, Ali
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.449

Abstract

The borderless business world with all the problems that arise requires an effective and efficient problem solving system without many obstacles, one way to resolve business disputes through arbitration, as there is in the agreement of the parties to business people where the agreement in question cannot stand alone without the main agreement, how to resolve disputes arising from the arbitration law review agreement on arbitration agreements. This research is a normative research with an approach based on Law No: 30 of 1999 concerning arbitration and dispute resolution, the arbitration agreement is the main agreement that can still stand alone perfectly. Conversely, in the absence of a principal agreement, the parties may not be able to enter into a binding arbitration agreement.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRODUK KECANTIKAN YANG MEMPUNYAI EFEK SAMPING TERHADAP KULIT Maharani, Raden Bella Bintang; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.492

Abstract

In this era, beauty products are important for building self-confidence for women and men. Beauty products must also contain ingredients that are safe for the skin so that the skin looks healthy. However, in reality, some beauty products contain dangerous ingredients that can cause side effects on the skin. These ingredients contain hydroquinone, mercury, paraben, formaldehyde, phthalates, and triclosan. If used for a long time, it can cause skin problems such as itchy skin, excessive acne, blisters on the skin, blackened areas of the skin (ochronosis), and pose various risks to body health. Meanwhile, it has been explained in RI POM Regulation No. 23 of 2019 regarding raw materials that may be used in beauty products, of course, they must contain safe, quality, and beneficial ingredients. This research discusses legal protection for consumers due to products that cause side effects on the skin. What is the legal protection for consumers who cause side effects on the skin? Consumers must be given special protection for the content information listed on beauty products or packaging. Resolving consumer protection regarding the consequences of beauty products containing side effects on the skin can be done through legal action. Resolving consumer protection regarding the consequences of beauty products containing side effects on the skin can be done through legal action. This legal effort can be made to make claim for compensation or report it tothe athorities or police.
Darurat Judi Online : Eksistensi Kebijakan Perjudian Di Indonesia dan Brunei Darussalam Trisista, Ratna Galuh Manika
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.495

Abstract

Berbagai negara menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya jumlah korban perjudian online. Kebijakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas perjudian telah diatur oleh setiap negara sesuai dengan sistem hukumnya. Dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia dan Brunei Darussalam menjadi negara yang dalam kebijakannya melarang semua bentuk perjudian dan secara eksplisit mencakup perjudian online. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kebijakan perjudian khususnya terkait judi online di Indonesia dan Brunei Darussalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, didukung dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) antara kebijakan perjudian di Indonesia dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian online di Indonesia mengacu pada KUHP dan UU ITE, karena belum ada pengaturan khusus terkait perjudian online di Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam, perjudian telah diatur secara khusus Common Gaming House Act. (Bab 28), namun perjudian online belum diatur secara eksplisit. Kebijakan yang diatur di dua negara tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Keberadaan peraturan dan ancaman sanksi di Indonesia saat ini belum efektif sebagai sarana kontrol sosial untuk mencegah keterlibatan masyarakat dalam perjudian online. Untuk mengatasi darurat judi online, maka perlu dibuat regulasi khusus terkait perjudian online. Beberapa ketentuan dalam kebijakan yang berlaku di Brunei Darussalam dan dianggap lebih efektif, tentunya dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
DINAMIKA YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Nahrowi, Nahrowi; Murtadlo, Muhammad Ali
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.515

Abstract

This article explores the dynamics of jurisprudence as a source of law within Indonesia's legal system. It highlights the role of jurisprudence in shaping legal decisions and its status among other legal sources such as legislation and customary law. Despite being an essential component, jurisprudence often receives inadequate attention, leading to inconsistencies in its application across various judicial decisions. This paper employs a qualitative research approach, analyzing relevant literature and case law to examine the acceptance and challenges of jurisprudence in Indonesian practice. Through case studies of key court decisions, the article illustrates the influence of jurisprudence on judicial reasoning and legal development. The findings indicate that jurisprudence significantly contributes to the formation of legal norms and provides a crucial framework for legal interpretation. However, challenges such as inconsistent application and limited understanding among judges highlight the need for greater emphasis on jurisprudence in legal education and practice. The article concludes by recommending measures to enhance the quality and consistency of jurisprudence, thereby strengthening its role as a source of law in Indonesia.
Kekaburan Hukum Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa Nurhidayat, Tri; Masnun, Muh. Ali; Widodo, Hananto; Disantara, Fradhana Putra
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.534

Abstract

Peraturan bersama kepala desa merupakan instrumen hukum penting di tingkat desa untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat lintas desa, namun kekaburan hukum terkait batasan materi muatannya menimbulkan kebingungan dan potensi konflik yurisdiksi, sehingga diperlukan kejelasan pedoman untuk menjamin efektivitas implementasinya dalam konteks otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa serta mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan batasan tersebut. Penelitian hukum normatif mengkaji aturan-aturan hukum tertulis melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk memahami kekaburan hukum terkait batasan materi muatan peraturan bersama kepala desa, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memaparkan bahwa kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas dan spesifik dalam perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan pemerintah daerah. Akibatnya, peraturan bersama sering kali mengatur hal-hal di luar kewenangan desa, yang berdampak pada munculnya konflik kewenangan, penafsiran yang tidak seragam, pelanggaran aturan hukum yang lebih tinggi, hingga potensi sengketa hukum antar desa yang terlibat dalam peraturan bersama tersebut
Rehabilitasi Sosial Narapidana Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Yuanto, Brilian Alfredo
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.538

Abstract

Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Permasyarakatan untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan,rehabilitasi dan resosialisasi. Selain itu, tuntutan reformasi di bidang hukum dan perlindungan hak asasi manusia menuntut lembaga penegak hukum seperti Penyidik, Polri, Jaksa, Hakim untuk melaksanakan ketentuan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 54 Regulasi negara Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini terkait pentingnya dan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan jenis penelitian ini adalah kualitatif naratif. Berdasarkan data penelitian maka di peroleh hasil : (1) Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dan bertujuan untuk mengurangi angka kematian dan penularan akibat penyakit penyerta seperti TB, HIV-AIDS, Hepatitis serta untuk mengurangi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan mengatasi dampak buruk jangka panjang. Selain itu juga, dalam rangka tuntutan reformasi di bidang hukum dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia. (2) Pentingnya rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, terkait mengatasi pertentangan : Pasal 127 ayat (1) Hakim dapat mempidana seorang penyalahguna Narkotika dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) bahwa Hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.
Urgensi Pengaturan Data dan Informasi Elektronik Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia Tania, Stephanie; Tan, David; Hari Sutra Disemadi
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.546

Abstract

Memastikan keamanan dan privasi data pribadi masyarakat merupakan tujuan penting dari perlindungan data pribadi. Karena sebagian besar data kini bersifat elektronik, perlindungan informasi pribadi menjadi semakin penting seiring berkembangnya teknologi informasi. Dalam konteks ini, Hukum Kebendaan Indonesia memiliki peran yang penting sebagai suatu dasar untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila privasi mereka dirugikan. Maka dari itu, penelitian ini membahas kajian tentang data dan informasi elektronik dalam perspektif Hukum Kebendaan Indonesia. Data dan informasi elektronik tergolong barang tidak berwujud menurut KUH Perdata. Informasi dan data pribadi adalah hak individu yang harus dilindungi dan dijamin sesuai dengan penerapan hukum yang di Indonesia. Sumber data utama penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dengan menggunakan teknik hukum normatif. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana sistem Hukum Indonesia yang mengatur data dan informasi elektronik sebagai sesuatu yang tidak berwujud. Tiga prinsip dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga menjadi landasan penelitian.
Batasan Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai (KPLP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Tindak Pidana Pelayaran Wilayah Indonesia Oktaviani, Rate Trivosa
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.582

Abstract

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Lembaga yang berkewenangan dalam melaksanakan patroli di perairan Indonesia, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) merupakan suatu lembaga Non-Kementerian independen dalam menunjang Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia. BAKAMLA merupakan Instansi yang dibentuk dan dibawah langsung naungan Presiden RI melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sedangkan KPLP dibawah naungan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. BAKAMLA mempunyai tugas melakukan pengejaran langsung, memberhentikan kapal, memeriksa, menangkap, membawa serta menyerahkan kapal ke instansi terkait untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut, tidak sampai untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. KPLP merupakan lembaga instansi yang berperan aktif selain penindakan hukum, juga berperan sebagai penyidik, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan kapal, memeriksa membuat prosedural keselamatan pelayaran, berperan aktif dalam menjaga ekosistem dan mencegah eksploitasi bawah laut, serta menjadi pengarah navigasi kapal yang ada di wilayah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian normatif ini adalah deskriptif analistis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan koseptual. Fokus penelitian ini adalah tentang kewenangan antara BAKAMLA dan KPLP dalam penegakan hukum di perairan di wilayah Indonesia. Penelitian ini menjadi penting senagai sumbangsih pengetahuan tentang batasan kewenangan secara jelas BAKAMLA dan KPLP sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Hasil dalam penelitian menunjukkan adanya kewenangan yang tumpang tindih antar lembaga yang memiliki kinerja yang sama dan tidak efisien dalam penegakan hukum di perairan. Sehingga harus adanya pengkajian lebih lanjut mengenai kinerja antar lembaga penegak hukum di perairan Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 8