cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haniyah
Contact Email
haniyahkasra99@gmail.com
Phone
+6285745703299
Journal Mail Official
jurnalegisia@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/about/editorialTeam
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Legisia
Published by Universitas Sunan Giri Surabaya
ISSN : 20876319     EISSN : 28306325     DOI : --
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Legisia is an open access journal affiliated with Sunan Giri University Surabaya and published by the Faculty of Law and social sciences, Sunan Giri University Surabaya in a printed version, for the first time in 2010. This journal aims to serve as a forum for legal practitioners and researchers who want to share and contribute ideas -their ideas in legal studies which include: Criminal Law; Civil law; Constitutional law; Administrative law; International law; Islamic law; Law and Society; Economics and Business Law; Environmental law; Medical Law; and analysis of legislation. Published twice a year in January and July. Articles published in Legisia will go through a double blind peer review process, and will be decided by the Editorial Board based on peer review recommendations
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
Kekaburan Hukum Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa Nurhidayat, Tri; Masnun, Muh. Ali; Widodo, Hananto; Disantara, Fradhana Putra
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.534

Abstract

Peraturan bersama kepala desa merupakan instrumen hukum penting di tingkat desa untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat lintas desa, namun kekaburan hukum terkait batasan materi muatannya menimbulkan kebingungan dan potensi konflik yurisdiksi, sehingga diperlukan kejelasan pedoman untuk menjamin efektivitas implementasinya dalam konteks otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa serta mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan batasan tersebut. Penelitian hukum normatif mengkaji aturan-aturan hukum tertulis melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk memahami kekaburan hukum terkait batasan materi muatan peraturan bersama kepala desa, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memaparkan bahwa kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas dan spesifik dalam perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan pemerintah daerah. Akibatnya, peraturan bersama sering kali mengatur hal-hal di luar kewenangan desa, yang berdampak pada munculnya konflik kewenangan, penafsiran yang tidak seragam, pelanggaran aturan hukum yang lebih tinggi, hingga potensi sengketa hukum antar desa yang terlibat dalam peraturan bersama tersebut
Rehabilitasi Sosial Narapidana Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Yuanto, Brilian Alfredo
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.538

Abstract

Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Permasyarakatan untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan,rehabilitasi dan resosialisasi. Selain itu, tuntutan reformasi di bidang hukum dan perlindungan hak asasi manusia menuntut lembaga penegak hukum seperti Penyidik, Polri, Jaksa, Hakim untuk melaksanakan ketentuan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 54 Regulasi negara Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini terkait pentingnya dan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan jenis penelitian ini adalah kualitatif naratif. Berdasarkan data penelitian maka di peroleh hasil : (1) Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dan bertujuan untuk mengurangi angka kematian dan penularan akibat penyakit penyerta seperti TB, HIV-AIDS, Hepatitis serta untuk mengurangi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan mengatasi dampak buruk jangka panjang. Selain itu juga, dalam rangka tuntutan reformasi di bidang hukum dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia. (2) Pentingnya rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, terkait mengatasi pertentangan : Pasal 127 ayat (1) Hakim dapat mempidana seorang penyalahguna Narkotika dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) bahwa Hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.
Urgensi Pengaturan Data dan Informasi Elektronik Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia Tania, Stephanie; Tan, David; Hari Sutra Disemadi
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.546

Abstract

Memastikan keamanan dan privasi data pribadi masyarakat merupakan tujuan penting dari perlindungan data pribadi. Karena sebagian besar data kini bersifat elektronik, perlindungan informasi pribadi menjadi semakin penting seiring berkembangnya teknologi informasi. Dalam konteks ini, Hukum Kebendaan Indonesia memiliki peran yang penting sebagai suatu dasar untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila privasi mereka dirugikan. Maka dari itu, penelitian ini membahas kajian tentang data dan informasi elektronik dalam perspektif Hukum Kebendaan Indonesia. Data dan informasi elektronik tergolong barang tidak berwujud menurut KUH Perdata. Informasi dan data pribadi adalah hak individu yang harus dilindungi dan dijamin sesuai dengan penerapan hukum yang di Indonesia. Sumber data utama penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dengan menggunakan teknik hukum normatif. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana sistem Hukum Indonesia yang mengatur data dan informasi elektronik sebagai sesuatu yang tidak berwujud. Tiga prinsip dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga menjadi landasan penelitian.
Batasan Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai (KPLP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Tindak Pidana Pelayaran Wilayah Indonesia Oktaviani, Rate Trivosa
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.582

Abstract

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Lembaga yang berkewenangan dalam melaksanakan patroli di perairan Indonesia, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) merupakan suatu lembaga Non-Kementerian independen dalam menunjang Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia. BAKAMLA merupakan Instansi yang dibentuk dan dibawah langsung naungan Presiden RI melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sedangkan KPLP dibawah naungan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. BAKAMLA mempunyai tugas melakukan pengejaran langsung, memberhentikan kapal, memeriksa, menangkap, membawa serta menyerahkan kapal ke instansi terkait untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut, tidak sampai untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. KPLP merupakan lembaga instansi yang berperan aktif selain penindakan hukum, juga berperan sebagai penyidik, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan kapal, memeriksa membuat prosedural keselamatan pelayaran, berperan aktif dalam menjaga ekosistem dan mencegah eksploitasi bawah laut, serta menjadi pengarah navigasi kapal yang ada di wilayah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian normatif ini adalah deskriptif analistis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan koseptual. Fokus penelitian ini adalah tentang kewenangan antara BAKAMLA dan KPLP dalam penegakan hukum di perairan di wilayah Indonesia. Penelitian ini menjadi penting senagai sumbangsih pengetahuan tentang batasan kewenangan secara jelas BAKAMLA dan KPLP sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Hasil dalam penelitian menunjukkan adanya kewenangan yang tumpang tindih antar lembaga yang memiliki kinerja yang sama dan tidak efisien dalam penegakan hukum di perairan. Sehingga harus adanya pengkajian lebih lanjut mengenai kinerja antar lembaga penegak hukum di perairan Indonesia

Page 7 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 01 (2025): Januari Vol 16 No 2 (2024): Juli Vol 16 No 1 (2024): Januari Vol 15 No 2 (2023): Juli Vol 15 No 1 (2023): Januari Vol 14 No 2 (2022): Juli Vol 14 No 1 (2022): Ilmu Hukum dan Sosial Vol 13 No 2 (2021): Juli