Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
473 Documents
<![CDATA[Penjualan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Akta Kuasa Untuk Menjual Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 680/Pdt.G/2019/Pn.Sgr) ]]>
<![CDATA[Fortra Noviar]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.036 KB)
<![CDATA[Akta Notaris seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian istimewa sebagai alat bukti yang kuat karena merupakan akta autentik, namun dengan catatan apabila dibuat sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Penelitian tesis ini mengangkat perkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 680/Pdt.G/2019/PN.Sgr. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian tesis: 1. Dampak terhadap Akta Kuasa Untuk Menjual dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat tidak memenuhi ketentuan; dan 2. Penjualan jaminan objek hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Adapun metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan bahan utamanya adalah data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yakni dampak terhadap Akta tersebut batal demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat karena adanya penyimpangan dalam penjualan jaminan dan belum terjadi kesepakatan, Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pemberian kuasa sebagai bagian atau accesoir dari perjanjian timbal balik, maka sahnya pemberian kuasa ditentukan oleh sahnya perjanjian timbal balik. Penjualan jaminan objek hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak memenuhi prosedur pelaksanaannya dengan menggunakan kuasa mutlak dan Kuasa Untuk Menjual tidak diperkenankan lebih dari 1 (satu) tahun apabila Bank melakukan objek penjualan dibawah tangan, sesuai Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Peralihan dengan Akta Kuasa Untuk Menjual berjalan dengan baik apabila tidak terikat jaminan hak tanggungan. Bank seharusnya dapat menunjuk pembeli langsung dan mendaftar atas nama pembeli jika melalui prosedur pelelangan yang dimenangkan oleh Bank tersebut berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria no. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kata Kunci.: Penjualan Jaminan Hak Tanggungan, Akta Kuasa Untuk Menjual, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli.]]>
<![CDATA[Hak Tanggungan Yang Lahir Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2017) ]]>
<![CDATA[Shofiah Arasyti]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.628 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian karena jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu akibat hukum terhadap hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum, dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kulitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan juga akan menjadi cacat hukum jika objeknya berdasar pada akta jual beli yang cacat hukum, kemudian bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan dapat menempuh jalur non litigasi atau melalui jalur litigasi sebagai perlindungan hukumnya jika akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum dan tidak mengikat oleh pengadilan, serta terdapat 3 (tiga) pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya, yaitu pertanggungjawaban secara perdata, secara pidana dan secara administratif. Pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/PDT/2017, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena telah merugikan pihak ketiga berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kata Kunci: PPAT, Akta Jual Beli, Hak Tanggungan. ]]>
<![CDATA[Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PDT/2019/PT. DPS) ]]>
<![CDATA[Avitya Danastri]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.645 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris dapat melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan Notaris sebagai pejabat umum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pemilik tanah dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang dinyatakan cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemilik tanah berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait tanah yang dimiliknya berupa kepemilikan kembali, dan akta-akta yang pernah dibuat oleh Notaris terkait tanah tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Kemudian, Notaris yang membuat akta tersebut bertanggungjawab akan akta yang dibuatnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga yang berbentuk materiil (uang) dan pertanggungjawaban administratif berupa pemecatan sementara sesuai dengan peraturan pada Pasal 85 UUJN dan Kode Etik Notaris. Untuk itu, masyarakat khususnya yang memiliki tanah hendaknya selalu berhati-hati dan juga selalu teliti dalam membuat perjanjian, serta sebagai pejabat umum, Notaris harus selalu mengemban tugas dan amanahnya dengan baik. Kata Kunci: akta, kuasa, perjanjian.]]>
<![CDATA[Perilaku Notaris sebagai Individu yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sumatera Barat Nomor 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018) ]]>
<![CDATA[Redha Rahmanita]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.339 KB)
<![CDATA[Perjajian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Notaris dalam melakukan perjanjian dengan para pihak dalam aktanya dihadapkan pada konteks sebagai pribadi dan sebagai Notaris. Sehingga permasalahan dalam tesis ini yaitu: Bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai individu dan sebagai pejabat umum dalam melaksanakan janji, dan bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan janji untuk pengosongan tanah dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Barat Nomor 01/Pts/ Mj.PWN. SBR/06/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif yaitu metode penelitian yang kepada kebenaran koheren dalam menemukan kebenaran. Pendekatan ini ditinjau dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Berdasarkan jenis datanya penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu sehingga menghasilkan data kualitatif eksplanatoris yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan sevara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Sebagai tanggungawab Notaris terhadap janji yang tidak terpenuhi olehnya, ia diwajibkan melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pelapor, dan dalam jabatannya sebagai Notaris, mengakibatkan dirinya harus mendapatkan sanksi peringatan secara tertulis oleh MPW. Saran untuk penelitian ini yaitu Pelapor dapat menggugat Notaris dalam hal keperdataan pada pengadilan negeri karena dalam hal ini MPW hanya berwenang dalam jabatannya sebagai pengawas dari pelaksanaan UUJN oleh Notaris.Kata Kunci: Notaris, Perjanjian, Pengosongan Tanah.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 747 K/Pdt/2020 ]]>
<![CDATA[Cut Priska Putri Handika]]>;
<![CDATA[Tri Hayati]]>;
<![CDATA[Winanto Wiryomartani]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.505 KB)
<![CDATA[Pewarisan harta peninggalan pewaris (boedel waris) untuk para ahli warisnya yang berhak mewaris sudah seharusnya didahului dengan pembuatan surat keterangan waris oleh instansi atau notaris yang berwenang membuatnya, terkadang diperlukan untuk dibuat juga akta pernyataan waris oleh notaris. Hal ini disebabkan keterangan ahli waris yang berhak mewaris dan berapa masing-masing bagiannya akan dituangkan dalam surat keterangan waris dan akta pernyataan waris sehingga hak mutlak (legitieme portie) dari ahli waris golongan kesatu, lurus ke atas dan/atau ke bawah (legitimaris) akan mendapatkan pembuktian yang kuat dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tipologi penelitian ini merupakan penelitian yang berisifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori. Hasil analisa adalah ahli waris yang meninggal setelah pewaris dan meninggalkan keturunan dan pasangannya (ahli waris) maka keturunannya mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, dan balik nama atas tanah waris tanpa adanya pembagian hak bersama atau izin ahli waris lainnya (menguasai harta peninggalan) merupakan perbuatan melawan hukum. Kata Kunci : ahli waris, pelanggaran terhadap hak waris, pembagian waris.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham yang belum Tercatat Pada Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2845 K/Pdt/2017) ]]>
<![CDATA[Intan Farhana]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPengurus perseroan kerap mengabaikan kewajibannya untuk mencatatkan nama penerima hak waris atas saham dari pemegang saham yang meninggal dunia pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Disisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat hal tersebut. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap kerugian penerima hak waris atas saham yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan, dan peran notaris terkait dengan legalitas pemindahan hak atas saham karena pewarisan. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima hak waris atas saham berhak menuntut perseroan untuk melaksanakan pencatatan namanya pada Daftar Pemegang Saham perseroan, walaupun belum diakui sebagai pemegang saham perseroan. Adapun pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris perseroan atas kerugian penerima hak waris atas saham dapat dituntut penerima hak waris atas saham dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya peran notaris dalam pemindahan hak atas saham karena pewarisan adalah membuat; surat keterangan waris; akta yang berkaitan dengan pewarisan; dan akta-akta notaris yang berkaitan dengan perseroan, melakukan penyuluhan hukum, serta bertindak sebagai kuasa perseroan untuk melakukan pengurusan administrasi pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Kata Kunci : Pemindahan Hak Atas Saham, Daftar Pemegang Saham, Organ Perseroan, Perbuatan Melawan Hukum.]]>
<![CDATA[Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya ]]>
<![CDATA[Dhea Nada Safa Prayitno]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.173 KB)
<![CDATA[Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian hibah yang dilakukan kepada salah satu ahli waris pada saat penghibah sakit terhadap seluruh harta penghibah perlu persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 726 KHES. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya seluruh harta penghibah tanpa mempedulikan keberadaan ahli waris menjadikan bagian waris terlanggar. Ditambah lagi jika pemberian hibah hanya didasarkan pada surat di bawah tangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai keabsahan surat pernyataan hibah yang dibuat untuk salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta akibat hukum terhadap ahli waris lainnya dan proses balik nama di kantor pertanahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Adapun analisa data dilakukan secara eksplanatoris. Hasil analisa adalah bahwa hibah yang dilakukan dalam kasus telah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan dalam KHI dan KHES sehingga surat pernyataan hibah dapat menjadi bukti yang sah atas perbuatan hukum hibah. Selain itu akibat hukum kepada ahli waris lainnya adalah bahwa hibah tersebut dapat dibatalkan karena melanggar Pasal 231 KHI serta proses balik nama tetap dapat dilakukan dengan menjadikan salinan putusan sebagai pengganti dari Akta Hibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah.Kata kunci: Surat Pernyataan Hibah, Sengketa Waris.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Yang Hasil Pembayarannya Dikembalikan Kepada Pihak Pembeli (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019) ]]>
<![CDATA[Aulia Farazenia]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.933 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan pada pihak pembeli dalam studi kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019). Dalam kasus ini PPJB dibuat dengan syarat tangguh pelunasan. Kemudian Notaris dan PPAT melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli tanpa melakukan konfirmasi pada kedua belah pihak. Selan itu Notaris menyetujui adanya penerapan denda secara sepihak yang menimbulkan kerugian pada Pihak Penjual. Hal ini menyebabkan Pihak Penjual tidak dapat percaya kembali, sehingga Pihak Penjual menginginkan pembatalan jual beli dan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Pembeli. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan penyebab perbedaan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah perbedaan pertimbangan yang mendasari pengenaan sanksi pada Notaris. Selain itu perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif. Maka sebagai Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum seharusnya dapat menerapkan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris. Kata Kunci: Jual Beli, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Jual Beli]]>
<![CDATA[Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Web Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Christy Yanuar Wahjudin]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.384 KB)
<![CDATA[Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus mengumpulkan data dan dokumen kliennya, menyimpan serta memproses data dan dokumen tersebut untuk dituangkan ke dalam akta. Seiring dengan teknologi yang terus berkembang, hadirlah suatu sistem elektronik perkantoran Notaris yang berbasis cloud computing yang dapat membantu Notaris dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam hal pengelolaan data klien, arsip dan administrasi lainnya. Penggunaan sistem cloud computing ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa permasalahan, terutama terkait keamanan data yang berhubungan dengan Rahasia Jabatan Notaris. Di dalam tesis ini, akan dibahas mengenai langkah-langkah yang dapat Notaris lakukan dalam menjaga keamanan data dan dokumen yang tersimpan dalam sistem elektronik perkantoran yang digunakan oleh Notaris dikaitkan dengan Rahasia Jabatan Notaris. Selain itu, tesis ini akan membahas peran dari sistem elektronik perkantoran itu sendiri kepada kinerja Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dimana akan digambarkan dan dijelaskan secara mendalam mengenai gejala yang timbul atas pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Hasil dari analisa kepada pokok permasalahan adalah Notaris harus memastikan bahwa sistem elektronik perkantoran yang akan dipakai oleh Notaris sudah memenuhi kriteria pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik serta Notaris dapat menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan berpendoman dengan prinsip Rahasia Jabatan Notaris untuk menunjang kelangsungan jabatannya. Peran CNOT dan E-NOTDIGITAL sebagai contoh sistem elektronik perkantoran di Indonesia sangat memudahkan kinerja Notaris dengan modul-modul yang mereka punyai dalam sistem mereka. Namun kembali lagi kepada keamanannya, sebuah sistem elektronik pasti tidak selalu sempurna, maka dari itu Notaris tetap harus selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalanan fungsi jabatannya. Kata Kunci : cyber notary, sistem elektronik cloud computing, data pribadi.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PERATURAN RUMAH SUSUN ATAS ORANG ASING DI INDONESIA DAN SINGAPURA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INVESTASI ASING ]]>
<![CDATA[Jason Octavio Tigris]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.631 KB)
<![CDATA[Rumah Susun merupakan suatu bentuk penyelesaian dari masalah kependudukan yang banyak terjadi di negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar dan luas tanah yang terbatas. Pembangunan rumah susun juga ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu dari negara tersebut untuk memperoleh pemukiman sebagai salah satu bentuk kebutuhan pokok dari manusia. Seiring berkembangnya ekonomi secara global, maka tidak dapat dihindari lagi masuknya investasi asing di suatu negara. Rumah susun sebagai salah satu alternatif hunian tentu saja memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor asing khususnya bagi yang hendak menetap di negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menyadari pentingnya rumah susun dalam faktor investasi asing dan telah menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur terkait kepemilikan rumah susun bagi orang asing. Singapura sebagai negara tetangga Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem rumah susun paling sukses di dunia dimana hampir seluruh dari masyarakatnya tinggal di rumah susun baik yang dibangun pemerintah ataupun pihak swasta. Singapura juga memiliki peraturan-peraturan khusus terkait kepemilikan rumah susun bagi orang asing mengingat kedudukan Singapura di Asia Tenggara sebagai salah satu pusat finansial dan ekonomi. Maka perlu dilakukan perbandingan hukum antara peraturan rumah susun di Indonesia dan Singapura serta dampak peraturan tersebut atas investasi asing. Kata Kunci: rumah susun, perbandingan hukum, singapura, Indonesia, investasi asing]]>
