cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS" : 6 Documents clear
PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA YANG OBJEK BENDA BERGERAKNYA TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA Wahyudin Hafiz; Lina Maulidiana; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.777

Abstract

AbstrakBerdasarkan perjanjian kepemilikan sebagai jaminan, adalah perjanjian untuk memberikan jaminan melalui penggunaan formal tanggungan hak. Kreditur sebagai pemilik objek yang bukan tempat yang lebih kuat dari pemegang hak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fidusia benda yang telah ditularkan pada benda bergeraknya dengan pihak ketiga? Dan apa saja faktor dalam pelaksanaannya yaitu pemegang fidusia benda yang telah diteruskan pada benda bergeraknya dengan pihak ketiga?Metodologi penelitian menggunakan posisi normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fidusia objek benda yang dimobilisasi telah diteruskan kepada pihak ketiga telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang no. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fidusia yaitu objek benda yang dimobilisasi telah diteruskan kepada pihak ketiga untuk dijadikan jaminan karena benda tersebut dikuasai oleh pemegang fidusia, maka pada saat pelaksanaannya akan kadang-kadang dilakukan objek yang tidak diketahui sebagai objek.Kata kunci: Eksekusi Fidusia, Kreditur, Debitur.
PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP PERKARA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA Erdi Bahril; Lina Maulidiana; Sri Zanariyah
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.773

Abstract

AbstrakPenyitaan atau beslag adalah tindakan persiapan yang berupa benda sementara yang ada di kekuasaan terdakwa untuk memastikan putusan pengadilan sipil dapat disampaikan. Penyitaan itu dilakukan dengan tujuan untuk penentuan patroli di daerah, barang yang disita selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang akan tetap ditetapkan undang-undang yang ditetapkan sah atau tidaknya perbuatan penyitaan. Kesulitan yang disoroti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi konservatoir beslag mengenai ahli waris pada Pengadilan Agama Klas I Karang Tanjung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan konservatoir beslag mengenai pewaris pada Pengadilan Agama kelas I Tanjung Karang.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu normatif empiris dan pendekatan. Data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian diketahui pelaksanaan konservatoir beslag atas barang dan jasa yang menjadi sengketa pewaris putusan pengadilan agama setelah diperkenalkannya peletakan sita atas barang dan jasa gugatan yang dilakukan oleh juru sita, penggelaran suatu benda. sitaan oleh terdakwa. Namun Pengadilan Agama bandar lampung tidak perlu menggunakan izin khusus terkait hal tersebut. Adapun penegasan tentang penggunaan, pemanfaatan, yang pemanfaatannya telah diteruskan sitaan atas barang dan jasa juga tidak disebutkan dalam putusan tergugat. Perspektif hukum Islam terkait dengan penerapan konservatoir beslag termasuk dalam maslahah mursalah, yaitu maslahah al-hajjiyat. Faktor yang menghambat dalam penerapan konservatoir beslag tentang ahli waris pada Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang adalah terkait perspektif hukum Islam dengan penerapan konservatoir beslag yang termasuk dalam maslahah mursalah.Kata kunci: konservatoir beslag, pengadilan agama, warisan.
TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016) Muhammad Hidayat; Ria Delta; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.774

Abstract

AbstrakPeninjauan kembali adalah upaya hukum peraturan kuhap luar biasa berdasarkan pasal 263-269. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, namun ada sebagian uji materi yang diajukan oleh penuntut umum atau pengorbanan dan diterima oleh Mahkamah Agung. Fakta kedua yang saling bertentangan dirasakan anna di atas oleh boentaran, istri joko soegiarto. Kehilangan dia memiliki ketidakberanian konstitusional suami untuk kembali ke negara seperti yang saya lakukan peninjauan terhadap jaksa penuntut umum, apakah joko soegiarto bebas dan bebas dari segala tuntutan hukum. , anna boentaran mengusulkan kepada mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal 263 ayat (1) yang UUD 1945 kemudian ditarik mk no. puu-xiv / 33 / 2016. Permasalahan utama dalam hal ini adalah bagaimana keputusan mk no. puu-xiv / 33/2016 memiliki putusan yang didasarkan pada nilai keadilan dan kepastian hukum.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan melalui penelitian dan penelitian lapangan (wawancara), data dan metode analisis menggunakan metode deduksi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi No. 33 / puu-xiv / 2016 263 (tanda bahwa pasal 1) no. Undang-undang tersebut sekitar 8 tahun 1981 kuhap norma konstitusinal kecuali jika dilihat selain yang tersebut dalam pasal tidak memenuhi keadilan, manfaatnya dan kepastian hukum berdasarkan faktor-faktor: 1. Dalam filosofi, peninjauan ditujukan kepada semua pihak tidak terkecuali masyarakat jaksa; 2. Himbauan kepada hakim dalam hukum untuk menguji terpidana bukanlah hal yang dapat dijadikan dalih untuk mencapai keadilan, karena himbauan di dalam undang-undang tidak mengakibatkan berlangsungnya semua, bahkan hukuman harus dijatuhkan. tidak lebih berat dari aslinya; 3. Pasal 3 angka 263 memberi kesempatan kepada pihak selain terpidana dan ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali; 4. Paradigma korban dalam konsep hukum pidana tidak hanya mengutamakan perlindungan bagi pembuat, kejahatan tetapi juga memandang korban.Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Kemanfaatan.
PERAN DITEKTORAT INTELKAM POLDA LAMPUNG DALAM PENGAWASAN DAN PENDATAAN TENAGA KERJA ASING YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI PERUSAHAAN Naufal Fikri Asyhamami; Lina Maulidiana; Martina Male
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.775

Abstract

AbstrakUntuk mengurangi berbagai permasalahan mengenai keberadaan TKA yang sedang melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan khususnya di Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung membentuk intelkam yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas TKA yang ada di provinsi lampung. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran intelkam dalam pengawasan dan pendataan tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan di perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan dijadikan bagian oleh faktor-faktor yang mendukung dan dalam pemantauan dan pendataan tenaga kerja asing yang juga bertindak. di perusahaan.Metodologi yang terdiri dari jenis penelitian diskriptif, normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yurdis normatif. yuridis empiris dan pendekatannya. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder berupa data primer dan data. Tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Dan pengolahan data dilakukan antara lain dengan pemilihan dan klasifikasi, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum dalam pendataan dan pengawasan TKA adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan secara rinci di keluarkan melalui surat keputusan pimpinan mp nomor pol skep / 551 / viii / 2003 tanggal Agustus 2003 12 tentang pedoman pelaksanaan pengumpulan dan keamanan data. Selain itu juga terdapat faktor dan faktor penyebab yang menghambat pendataan keamanan TKA di Provinsi Lampung yang berasal dari internal kepolisian dan internal manajemen suatu objek wisata yang saling melengkapi satu sama lain.Kata kunci: Tenaga Kerja Asing, Polisi, Perusahaan.
KOORDINASI KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Rizki Tarnando; Sri Zanariyah; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.776

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan perhatian dari negara, tetapi juga internasional. Di Indonesia sendiri, narkotika juga dalam pemberantasannya telah sangat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum sebagai eksekutornya. Salah satu daerah sasaran pengedar narkotika yang paling strategis ada di kawasan lampung. Eksekusi narkotika dalam kaitannya dengan pemberantasan, salah satu penegak hukum Komisi Kepolisian Negara (kompolnas) melihat perbedaan paradigma antara polisi dan penegak hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengguna narkoba. Paradigma ini terlihat dari perbuatan yang dilakukan setelah tertangkap tangan oleh polisi dan pengguna narkoba. Bnn selalu pasal ke 54 dan 55 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kewajiban rehabilitasi. Dan polisi masih belum mendapatkan upaya rehabilitasi secara komprehensif.Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian posisi normatif dan penelitian empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian diolah melalui proses pemilihan data, klasifikasi data, analisis data dan data tapal batas akhir yang sistematis. Tentang analisis data dalam analisis kualitatif.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Narkoba dan kordinasi detektif BNNP dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana narkotika, represip dan rehabilitasi. Faktor-faktor yang menangani tindak pidana narkotika dan pendukungnya oleh Polri dengan Narkotika Provinsi Lampung yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa fasilitas, sarana dan kurangnya personel polisi serta kurangnya dana operasional. Faktor eksternal yaitu modus pemain operandi yang berkembang, penggunaan media dan ketakutan serta pedulian sosial atasnya.Kata kunci: narkotika, polisi, BNNP.
TINJAUN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) PENCULIKAN ANAK Ambun Firliana; Marsanuddin Marsanuddin; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.772

Abstract

AbstrakMeningkatnya jumlah pengguna internet, menjadi sejumlah tantangan dan permasalahan. Peraturan mulai dari kepastian, pemerataan, infrastruktur hingga masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan siber internet dan kejahatan. Salah satu bentuk penganiayaan yang terjadi di sekampung media internet badut, kabupaten lampung timur, (khususnya desa pegunungan pasir jaya gpj). Penyalahgunaan media internet di desa dalam penyebaran kepalsuan atau hoaks tentang penculikan anak. tentang penyebaran hoax (kebohongan) penculikan anak dan penerapan penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam mengurangi penyebaran kejahatan kepalsuan atau hoaks di sekampung timur badut lampung.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini dengan menitikberatkan pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat-saat terakhir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh melalui akan diolah kemudian dianalisis secara analitik semacam himpunan deskriptif. Yang mana analisis data yang digunakan adalah kualitatif. pendekatan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah minimnya pengetahuan dibidang ite mengakibatkan berbagai berita tersebar dengan cepat, tanpa mengetahui sebelumnya kebenarannya.Dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana laporan tersebut masih minim tingkat kepolisian, tingkat kepentingan tertentu. Tidak dilakukannya penyidikan kasus tersebut oleh polisi yang dipicu oleh minimnya jumlah penyidik dan terbatasnya pengetahuan di bidang ITE. Sehingga jika ada laporan tindak pidana yang terjadi dilingkungan hukum Polri, Polri memiliki kasus pada Kepolisian, dan tetap kurang efektif dan efisien dalam penegakan hukum dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi dilingkungan hukum Polri.Kata Kunci: Polisi, Hukum Cyber, Hoax.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue