cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Akram
Contact Email
sekretariatjurnalkumdil@gmail.com
Phone
+6221-29079286
Journal Mail Official
jurnalhukumperadilan@mahkamahagung.go.id
Editorial Address
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 Lt. 10 Cempaka Putih Jakarta Pusat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Peradilan
Published by Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI
ISSN : 23033274     EISSN : 25281100     DOI : https://doi.org/10.25216/jhp
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is published by the Research Center for Law and Judiciary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. JHP aimed to be a peer-reviewed platform and an authoritative source of information on legal and judiciary studies. The scope of JHP is analytical, objective, empirical, and contributive literature on the dynamics and development of legal studies, specifically in Indonesia. JHP welcomes scientific papers on a range of topics from research studies, judicial decisions, theoretical studies, literature reviews, philosophical and critical consultations that are analytical, objective, and systematic. However, from a wide range of topics that researchers can choose from, JHP puts more attention to the papers focusing on the sociology of law, living law, legal philosophy, history of national law, customary law, literature studies, international law, interdisciplinary, and empirical studies. Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is a media dedicated to judicial personnel, academician, practitioners, and law expertise in actualizing the idea of research, development, and analysis of law and judiciary. Jurnal Hukum dan Peradilan comes out three times a year in March, July, and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 3 (2018)" : 8 Documents clear
URGENSI PEMBANGUNAN YURISPRUDENSI PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU KORUPSI UNTUK EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA / URGENCY OF JURISPRUDENCY DEVELOPMENT OF CORPORATION PUNISHMENT OF CORRUPTION ACTORS FOR EFFECTIVENESS OF LAW IN INDONESIA Suhariyanto, Budi
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.459-482

Abstract

Realitas pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia banyak mengalami kendala, termasuk dalam perkara korupsi. Ketiadaan yurisprudensi yang bisa dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan hakim menjadi persoalan yang mendasar dalam mengatasi kegalauan yang selama ini ada.Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimanakah urgensi pembangunan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong Mahkamah Agung menginisiasi pembentukan yurisprudensi pemidanaan korporasiPelaku korupsi. Jika telah ditetapkan sebagai yurisprudensi dapat berguna sebagai inspirasi dan dipedomani oleh penegak hukum dan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatankasus. Hasil pembahasan mengemukakan bahwa beberapa putusan pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi memiliki kaidah hukum baru yang perlu mendapatkan perhatian penegak hukum dan hakim Pengadilan Tipikor. Kaidah hukum baru tersebut perlu dipertimbangkan untuk dijadikan yurisprudensi sehingga bisa menjadi solusi atas kendala efektivitas pemberantasan korupsi korporasi yang selama ini ada. Mengingat persyaratan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi telah terpenuhi maka sesegera mungkin dapat dimulai proses dan tahapannya oleh Mahkamah Agung.The reality of the eradication of corporate crime in Indonesia has many obstacles, including in corruption cases. The absence of jurisprudence that can be used as a guide for law enforcers and judges to be a fundamental problem in overcoming the turmoil that has been there. Interest in question is how urgency of jurisprudence development corporations corruption Actors of corruption for the effectiveness of law enforcement in Indonesia? The purpose of this study is to encourage the Supreme Court to initiate the formation of corporate criminal prosecution jurisprudence. If it has been established as jurisprudence can be useful as an inspiration and guided by law enforcement and judges. This research uses normative research method with the approach of legislation, conceptual approach and approach of case. The results of the argument suggest that some criminal verdicts against corporations Perpetrators of corruption have new legal rules that need to get the attention of law enforcers and judges of the Corruption Court. The new law rules need to be considered for jurisprudence so that it can be a solution to the obstacles to the effectiveness of corruption eradication of corporations that have been there. In view of the requirements of corporations punishment lawsuit The perpetrators of corruption have been fulfilled as soon as possible can begin the process and its stages by the Supreme Court.
PEMBATALAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 07/JN/2016/MS.Aceh / CANING SENTENCE REVERSAL FOR JARIMAH CRIMINAL IN DECISION NUMBER 07/JN/ 2016/MS.Aceh Mansari, Mansari; Melayu, Hasnul Arifin
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.425-440

Abstract

Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar’iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut ‘uqubat (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan putusan MS Langsa belum memberikan efek jera kepada pelaku, supaya anak tidak berjumpa dengan pelaku karenanya hakim tinggi menghukum dengan hukuman penjara, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dan membuatkan pelaku menjadi insaf manakala berada di dalam penjara. Putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena membuat pelaku insaf, menjauhkannya dari anak, sesuai dengan konsep mashlahah murshalah dan adanya pengakuan secara aturan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan kepada hakim yang mengadili kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan pada anak supaya memperberat hukumannya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan masa depannya.Judge of the Court of Syar'iyah of Aceh through its verdict Number 07 / JN / 2016 / MS.Aceh annulled the verdict of the Court of Justice of Syar'iyah Langsa which imposed a whip for the perpetrators of child sexual abuse. The decision of the Court of Syar'iyah is different from that of the Public Prosecutor demanding 'uqubat (punishment) of imprisonment for 90 months to the perpetrator for violating Article 47 Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law. This study aims to determine the judge's consideration of cancellation of punishment for child abuse perpetrators and review the decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh related to the best interests of the child or not. This study includes normative juridical research that examines the principles, legal rules according to theories contained in the science of law. The result of the research shows that judge consideration cancels the caning punishment in decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh because the decision of MS Langsa has not given deterrent effect to the perpetrator, so that children do not meet with the perpetrator because high judge punish by prison sentence, and make the perpetrator become converted when in prison. The judge's decision has taken into account the best interests of the child, for making the perpetrators convert them away from the children, in accordance with the concept of masshlahah murshalah and the recognition of the rule of law based on Qanun Aceh Number 7 of 2013 on the Law of Jinayat and Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. It is expected that the judge who hears cases of sexual harassment, and rape on the child in order to aggravate the sentence and prioritize the best interest of the child and the future.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK SECARA MUFAKAT DAN DEMOKRATIS / DISPUTE RESOLUTION OF INTERNAL POLITICAL PARTIES IN CONSENSUS AND DEMOCRATIC Pradityo, Randy
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.375-386

Abstract

Penyelesaian perkara pada jalur litigasi yang cenderung lambat ditambah dengan penumpukan perkara, didukung dengan banyaknya celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya terkait penyelesaian perselisihan internal partai. Banyaknya permasalahan tersebut mengharuskan setiap individu yang terlibat untuk mengambil tindakan progresif dengan melampaui peraturan tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi yakni mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan rakyat didalamnya, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi. Kemudian ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian perselisihan internal partai politik, selain mediasi tadi, ada tiga sistem penunjang untuk mencegah potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai. Pertama, melalui mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, melalui mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.The settlement of cases in litigation pathways that tend to be slow coupled with the accumulation of cases, supported by the many gaps or shortcomings in the laws of political parties, especially related to the settlement of internal party disputes. The number of these problems requires every individual involved to take progressive action by exceeding these regulations. The progressive actions that are meant by one of them through non-litigation means mediation. Mediation is carried out through consensus deliberations, involving the people in it, or more precisely the community leaders who are perceived as neutral. Apart from that it is an internal party dispute, but it is the people who have a share in every wheel of the life of a political party in a democratic system. Then there are several ways that can be pursued in order to resolve internal political party disputes, in addition to the mediation, there are three support systems to prevent the bad potential arising from internal party turmoil. First, through an internal mechanism that guarantees democratization through the participation of members of the political party in the decision making process. Second, through the mechanism of party transparency through people outside the party who can participate in the determination of policies that are to be fought for through and by political parties. Third, guarantee the freedom of thought, opinion and expression, as well as the freedom to gather and organize peacefully.
MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA: SISTEM UNITY OF JURISDICTION ATAU DUALITY OF JURISDICTION? SEBUAH STUDI TENTANG STRUKTUR DAN KARAKTERISTIKNYA / UNDERSTANDING ADMINISTRATIVE COURT IN INDONESIA: UNITY OF JURISDICTION OR DUALITY OF JURISDICTION SYSTEM? A STUDY OF HIERARCHY AND CHARACTERISTIC Dani, Umar
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.405-424

Abstract

Ada dua perbedaan prinsip sistem peradilan di berbagai negara hukum, yaitu: pertama: sistem unity of jurisdiction yang dianut oleh negara-negara hukum rule of law yang hanya mengenal satu set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan tidak mengenal eksistensi PTUN. Kedua: sistem duality of jurisdiction yang dianut oleh negara-negara hukum rechtsstaat dikenal adanya dua set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan PTUN, pengadilan umum berpuncak ke Mahkamah Agung sedangkan PTUN berpuncak ke Dewan Negara (Conseil d’Etat). Kedua sistem ini bukan hanya struktur organisasi pengadilan yang berbeda, tetapi substansi hukum maupun hukum acaranya juga berbeda. Untuk di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat unik, jika dilihat dari struktur organisasi peradilan maka lebih dekat pada sistem unity of jurisdiction, sedangkan jika dilihat dari prinsip-prinsip pengadilan atau tata cara penyelesaian sengketa maka lebih dekat pada sistem duality of jurisdicton sehingga penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia adalah sistem campuran.The two main different principles in judicial system in the various legal states are namely (first): as the unity of jurisdiction system applied by rule of law which only consisted of civil court and, (second): the duality of jurisdiction system which applied by rechtstaat law states that is known consisted of civil court and administrative court. Civil court culminates in the Supreme Court while the Administrative Court culminates in the State Council (Conseil d'Etat). These two systems are not just different in court organizational hierarchy, but also different ini the legal substance and the legal procedural. The research reports show that the judicial system in Indonesia is very unique, from the judicial organizational hierarchy perspective is closer to the system of unity of jurisdiction, whereas from the principles of the court and the procedure of dispute settlement perspective is closer to the duality of system jurisdicton so the authors finally conclude that the judicial system of Indonesia is a mixture system.
PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN / THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND EXECUTABLE DECISION Suadi, Amran
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.353-374

Abstract

Kewenangan Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak, terutama dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan lembaga peradilan lebih memerhatikan aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini telah mengambil peran dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara. Peradilan Agama berupaya memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi dengan baik. Selain itu, perlu adanya sinergitas lintas instansi agar upaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dapat terwujud secara lebih signifikan.The authority of Indonesia’s Religious Court has direct relation to women and children interest, especially in divorce and childcare cases. Religious court has the authority in adjudicating cases of family law and Islamic economy law. Divorce, livelihood, child custody, child allowances, and cases related to the direct consequences of divorce have significant matter to the women and children rights. In case of enforcing law that concern to the protection of women and children rights, Indonesia Supreme Court has enacted Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 that insist judicial institution to emphasize the protection of those rights in adjudication processes. The Religious Courts have taken a role in protecting the rights of women and children through several regulations and case decisions. This research is a normative study, using a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the Religious Courts has a shot to implement comprehensively legal norms in Perma Nomor 3 Tahun 2017 as of the court decision more executable. Moreover, it is an urgent demand to hold an inter-institutions cooperation to raise the effectiveness of securing women and children rights.  
CONTEMPT OF COURT: PENEGAKAN HUKUM DAN MODEL PENGATURAN DI INDONESIA / CONTEMPT OF COURT: LAW ENFORCEMENT AND RULE MODELS IN INDONESIA Afriana, Anita; Artaji, Artaji; Rusmiati, Elis; Fakhriah, Efa Laela; Putri, Sherly
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.441-458

Abstract

Di Indonesia sesungguhnya banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan pelecehan terhadap pengadilan dan aparat penegak hukum. Hal tersebut berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata Contempt of Court. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang telah selesai dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder dengan dilengkapi data primer berupa penelitian lapangan yang dilakukan pada beberapa pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada permasalahan eksistensi pengaturan dan penegakan hukum Contempt of Court serta menentukan model pengaturannya di Indonesia.  Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Contempt of Court secara khusus sampai saat ini masih belum ada. Akan tetapi, pengaturannya telah tersebar dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, dari sekian kasus terkait dengan Contempt of Court baik berupa tindakan  maupun perbuatan yang sesungguhnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, serta apa pun yang pada prinsipnya merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan belum diberikan sanksi yang tegas tetapi hanya sekedar dikeluarkan dari ruang persidangan. Contempt of Court dapat terjadi baik di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan baik pada perkara pidana, perdata, maupun hubungan industrial.  Semakin meluaskan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai contempt of court maka  perlu untuk mengatur Contempt of Court dalam bentuk aturan tersendiri.This crisis of public confidence greatly affects the integrity and authority of the judiciary as the last defence for justice. Many things happened related to the harassment of the courts and law enforcement agencies but until now in Indonesia there has been no provision specifically about contempt for the court. This article is a part of research that its used normative judicial method which gave priority to primary data with secondary and primary data. Therefore, field research was conducted by interviewing judge in some  district court in Indonesia. The purpose of this research is to know the existence of regulation and law enforcement of Contempt of Court in Indonesia and to determine the model of Contempt of Court arrangement that is in accordance with the judiciary in Indonesia, and  the summary is the laws and regulations governing the Contempt of Court in particular have so far not existed, but are scattered in the Criminal Code (Criminal Code), therefore in many cases both actions and deeds which in principle interfere with safety, psychic and physical calm which in principle is a form of humiliation to the court has not been given strict sanctions but only just removed from the courtroom. Contempt of Court can take place both within the courtroom and outside the court so that by extending the various actions that can be categorized as contempt of court, it is deemed necessary to regulate the Contempt of Court in the form of a separate rule.
PROBABILITAS MEKANISME SMALL CLAIM COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA / PROBABILITY OF SMALL CLAIM COURT MECHANISM IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES IN RELIGIOUS COURT Rohman, Adi Nur; Sugeng, Sugeng
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Abstract

Hukum acara formil yang berlaku di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris relatif memakan waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan waktu serta biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Mekanisme small claim court yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa sederhana dalam sistem peradilan umum menjadi titik terang. Konsep small claim court tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam sistem peradilan agama sehingga mampu memangkas waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan terobosan baru dalam sistem peradilan agama di Indonesia khususnya terkait penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan konsep small claim court dipandang mungkin untuk diimplementasikan sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara peradilan agama. Namun demikian, hal itu perlu diiringi dengan pengklasifikasian perkara waris ke dalam perkara besar dan kecil dilihat dari nilai harta warisan yang disengketakan. Oleh karenanya, perluasan pengaturan mekanisme small claim court ke dalam sistem peradilan agama menjadi penting guna memangkas mekanisme penyelesaian perkara yang terlalu lama.The formal procedural law that applies in the Religious Courts in resolving inheritance disputes takes a relatively long time. This results in greater time and costs. The small claim court mechanism regulated by the Supreme Court through Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning the procedure for resolving simple disputes in the general justice system to become a bright spot. The concept of small claim court is expected to be applied in the religious justice system so that it can cut down the long time in resolving inheritance disputes in the Religious Courts. This study aims to offer a new breakthrough in the system of religious justice in Indonesia, especially in relation to the resolving of inheritance disputes. This research is a normative juridical research with a law and conceptual approach by using literature study as a legal material analysis tool. The results showed that the resolving of dispute of inheritance in the Religious Court with the small claim court concept was considered possible to be implemented as part of the renewal of the religious court procedural law. However, this needs to be accompanied by the classification of inheritance cases into large and small cases seen from the value of the disputed inheritance. Therefore, the expansion of the small claim court mechanism into the religious justice system is deemed necessary in order to reduce the mechanism for resolving cases that are too long.
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT Mardiya, Nuzul Qur'aini
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.483-502

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut selama ini menjadi perhatian pemerintah secara nasional dan lintas negara. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan menjadi hal penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direktur Perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur bila pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. UU PPLH ini kemudian didukung dengan perangkat aturan penanganan perkara di Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.Land and forest fire especially peatland so far had been a serious concern for the government that pay  attention nationally and cross country. Law enforcement of environment for a criminal that burn forests and land areas are important because resulted in an impairment of health and environmental damage. Provisions on corporate accountability for the environment in a criminal offense has been regulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company that had been said the company could not set them free from criminal responsibility in terms of companies made pollution and damage the environment. Law Number 32 of 2009 on The Protection And Environmental Management (PPLH) also regulate if accountability may be subject to the body of laws and the managers together, in activities and/or corporate business if it causes the pollution and or damage environment. PPLH Law were then supported with a device rules of case handling in the Supreme Court such as Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 on the procedures for case handling of a criminal act in corporate and Decree of Chief Justice of The Republic of Indonesia Number: 36/KMA/SK/II/2013 about the guidelines of case handling in environmental issue.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 3 (2025) Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13, No 3 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13, No 2 (2024) Vol 13, No 1 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12, No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1 No 3 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1 No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) Vol 1 No 1 (2012) More Issue