Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BERDASARKAN RKUHP 2019 Islamy, Yolanda; Rusmiati, Elis; Chandra, Erika Magdalena
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5349

Abstract

This study aims to determine the Comparison of the Formulation of the Implementation of Community service order by Other Countries and the Problems of the Implementation Rules of Community service order Based on the 2019 RKUHP. The method in this study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications. This research is different from previous research where the study conducted in the writing of this article examines the formulation of community service order by countries that have previously implemented community service order in their criminal law rules as well as the problems that exist in the formulation of community service order in the RKUHP 2019. The formulation of community service order in the Netherlands is regulated in Art.9 jo. Art.22c-22k Criminal Code of the Netherlands) which is better known as the community service order. Until the first eight years of implementing community service order, the recidivism rate was reduced by 50%. Meanwhile, in Portugal, the rules for implementing community service order are regulated in Articles 58 and 59 of the Portuguese Criminal Code, known as Work for the Community. With the implementation of community service order, the Portuguese government has succeeded in overcoming prison overcrowding with a percentage of around 44% annually. So that the social work crime in the Netherlands and Portugal is effective as an alternatif to criminal deprivation of independence. When compared with the rules for implementing community service order in the RKUHP 2019 as a whole, they are complete and comprehensive, but there are several things that need to be underlined by legislators. For this reason, legislators need to reformulate the social work criminal rules in the RKUHP 2019 by reflecting on the formulation of community service order by countries that have previously implemented the crime in their criminal law rules. Keywords: Community Service Order, Implementation, Prospect. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Perumusan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Oleh Negara Lain dan Analisis Aturan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana kajian yang dilakukan pada penulisan artikel ini lebih mengkaji kepada perumusan pidana keja sosial oleh negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan pidana kerja sosial dalam aturan hukum pidananya serta permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019. Perumusan pidana kerja sosial pada Negara Belanda diatur dalam Art.9 jo. Art.22c-22k Criminal Code of the Netherlands (KUHP Belanda) yang lebih dikenal dengan community service order. Hingga delapan tahun pertama penerapan pidana kerja sosial, angka residivisme berkurang hingga 50%. Sedangkan pada Negara Portugal aturan pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal yang dikenal dengan istilah Work for the Community. Dengan diterapkannya pidana kerja sosial pemerintah Portugal telah berhasil menanggulangi overcrowding lapas dengan persentase sekitar 44% setiap tahunnya. Sehingga pidana kerja sosial pada Negara Belanda dan Portugal berlaku efektif sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Apabila dibandingkan dengan aturan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019 secara keseluruhan sudah lengkap dan komprehensif, namun terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi oleh pembentuk perundang-undangan. Untuk itu pembentuk perundang-undangan perlu merumuskan kembali aturan pidana kerja sosial dalam RKUHP 2019 dengan bercermin pada rumusan pidana kerja sosial oleh negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan pidana tersebut dalam aturan hukum pidananya. Kata kunci: Analisis, Pelaksanaan, Pidana Kerja Sosial
Amicus Curiae Sebagai Bentuk Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Ilma Aulia Nabila; Elis Rusmiati; Imamulhadi Imamulhadi
Widya Yuridika Vol 4, No 2 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i2.2336

Abstract

Environmental problems are collective problems that require the participation of all components of the nation, one of which includes environmental NGOs which have the right to participate in the protection and management of the environment, especially in the context of enforcing environmental criminal law. In practice, NGO participation can be a third party with an interest in pretrial, a witness or an expert in a trial or filing amicus curiae in environmental criminal cases. However, the role of environmental NGOs themselves is still a matter of debate by law enforcers because there is no place in the legislation which results in legal uncertainty for environmental NGOs to participate in environmental criminal law enforcement. This research is normative juridical. By using a descriptive analytical approach, this study aims to determine the extent of the role of environmental NGOs and the obstacles to manifesting the role of NGOs in the enforcement of environmental criminal law.
Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Nengah Sawah pada Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Sumedang Elis Teti Rusmiati
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 4, No 02 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.849 KB) | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v4i02.1579

Abstract

Hasil penelitian penulis pada bulan Juni 2021 menemukan fakta adanya praktik kerjasama pertanian nengah sawah (bagi hasil) pada masyarakat terdampak pembangunan Waduk Jatigede Sumedang, yang mekanismenya dilakukan berdasarkan tradisi yang diwarisi dari leluhur nenek moyang mereka. Masyarakat terdampak yang seluruhnya beragama Islam ini belum mengenal mengenai pengelolaan lahan pertanian berdasarkan konsep ekonomi Islam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut dengan tujuan untuk memperkenalkan konsep Islam tentang kerjasama (syirkah) dalam praktik pertanian dengan sistem mukhabarah, agar nilai-nilai Islam terinternalisasi dalam praktik nengah sawah tersebut. Kegiatan  ini dilakukan melalui tahapan: 1) survey; 2) pembuatan modul; 3) penyuluhan; 4) pendampingan; 5) evaluasi.  Hasil kegiatan PkM ini memperlihatkan adanya perubahan signifikan pada pengetahuan peserta dan memahami praktik nengah sawah melalui konsep mukhabarah. Pada tahap pendampingan, masyarakat juga bersedia menginternalisasikan nilai-nilai Islam pada tradisi nengah sawah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ajaran Agama Islam. Peserta mulai menyadari bahwa terdapat nilai-nilai luhur humanity dalam Islam yang dapat dikembangkan dalam tradisi nengah sawah yang harus menjadi fokus perhatian.
Penyuluhan Penerapan Konsep Wasathiyah bagi Ibu-ibu Kader PKK di Kelurahan Kutabaru, Pasar Kemis, Tangerang Elis Teti Rusmiati
PARAHITA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal (Jurnal Ilmiah Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.62 KB) | DOI: 10.25008/parahita.v1i1.38

Abstract

Konsep Wasathiyah (Islam moderat) mengemuka kembali dalam Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendekiawan Muslim sedunia di Istana Bogor, 1-3 Mei 2018. Islam Wasathiyah dipahami sebagai cara pandang yang memahami posisi Islam di antara dua titik ekstrem yang saling berlawanan: fundamentalis dan radikal di satu sisi, serta liberal dan permisif di sisi lain. Perempuan adalah pihak yang paling dikalahkan oleh fundamentalis dan tidak diuntungkan dalam penerapan syariah Islam yang kaku. Dalam keterkaitan dengan konsep Islam Wasathiyah, perempuan memiliki kemampuan monitoring yang dapat mempromosikan dialog konstruktif dan dapat memberikan pemahaman dalam keluarga maupun di masyarakat. Oleh sebab itu perempuan perlu dibekali pemahaman yang utuh mengenai konsep Wasathiyah, karena pemahaman yang keliru bisa menyuburkan radikalisme agama di satu sisi dan sikap permisif akan mengerdilkan pemahaman agama di sisi lain. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini meliputi beberapa tahapan yaitu: (1) survei; (2) pembuatan modul; (3) penyuluhan; (4) dialog interaktif; (5) evaluasi. Hasil penyuluhan memperlihatkan, pasca pelatihan, pengetahuan peserta mengenai konsep Wasathiyah bertambah. Peserta mulai menyadari bahwa mereka memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman yang benar tentang Islam Wasathiyah terhadap keluarga dan masyarakat.
Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren untuk Mencegah Tumbuhnya Radikalisme Elis Teti Rusmiati; M.A.Heryanto Alfudholli; Asep Shodiqin; Taufiqurokhman Taufiqurokhman
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.046 KB) | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v5i2.2162

Abstract

Radikalisme agama telah masuk dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan. Paham radikal akan berkembang di tengah masyarakat ketika terjadi ketidakadilan sosial dan hukum, kondisi kemiskinan, serta penyimpangan paham Islam yang dimaknai secara sempit. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam mencegahnya. Pesantren sebagai pusat pendidikan Islam harus mengambil peran dalam upaya pengarusutamaan ide-ide dan sikap moderat dalam beragama yang sesuai dengan nilai luhur Islam yang rahmatan li al-alamin (rahmat bagi semesta alam). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberi penguatan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama untuk mencegah radikalisme agar tidak tumbuh di lingkungan pesantren. Penanaman nilai moderasi beragama ini sangat penting untuk menghindari sikap intoleransi, munculnya berbagai konflik, terjadinya perpecahan, serta bersikap ekstrim dalam praktik beragama. Metode dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan combine methods, yaitu memadukan pendekatan kualitatif pada pengumpulan data dan metode Community Based Research (CBR), yang memungkinkan bahwa peneliti partisipatif dengan masyarakat dan mitra (pemangku kepentingan) menyiapkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan, kondisi awal pemahaman mitra (komunitas pesantren) banyak yang belum mengenal sebutan moderasi beragama, padahal secara sebstansial mereka sudah mengetahuinya melalui pembelajaran kitab-kitab. Komunitas pesantren cukup antusias mengikuti kegiatan pengabdian yang berbasis penelitian ini terlihat dari respons dan ketekunan mereka selama mengikuti kegiatan. Dalam FGD mereka menunjukkan sikap lebih terbuka, mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru, dan rasa nasionalismenya meningkat. Hasil kegiatan pengabdian ini merupakan langkah preventif untuk mencegah tumbuhnya radikalisme agama di pesantren.
Menyoal Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Menyambut Alokasi Dana Desa Elis Teti Rusmiati1; Alan Hidayat; Ike Rachmawati
Public Administration Journal (PAJ) Vol 1, No 1 (2017): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6024.069 KB)

Abstract

-
Analisis Sistem Pelayanan E-KTP di Kelurahan Poris Gaga Tangerang Elis Teti Rusmiati
Public Administration Journal (PAJ) Vol 1, No 2 (2017): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.779 KB)

Abstract

Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang, informan yang dimintai keterangan guna membuat skripsi ini terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Pegawai Kelurahan, Masyarakat 9 orang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai Pelayanan e-KTP Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. Aspek yang di teliti meliputi: Aspek Kedisiplinan, Aspek Pelayanan e-KTP, Aspek Kepuasan. Metode penelitian yang di gunakan adalah Metode Kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan studi dokumentasi serta melakukan analisis data yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan e-KTP Pada Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang sudah efektif, memuaskan dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. Akan tetapi ada permasalahan seperti tingkat pelayanannya yang masih harus di kembangkan dan di tingkatkan lagi untuk dapat melayani masyarakatnya dengan lebih baik, dan harus bisa menjalin interaksi yang baik kepada masyarakatnya untuk meminimalisir kesalah pahaman dan masyarakat pun mengerti apa yang di sampaikan oleh Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang.
Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia Elis Teti Rusmiati
Public Administration Journal (PAJ) Vol 3, No 1 (2019): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.679 KB)

Abstract

Tujuan Peneliti ini adalah mengetahui besaran pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur sipil negara pada bagian sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia.Penulisan penelitian ini menggunakan metode Eksplanatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, yang bertujuan menguji hipotesi yang berkenaaan dengan hubungan sebab akibat diantara variable yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :Pengawasan yang berkorelasi terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Sosial sebesar 70,2%.Melalui uji regresi Y = a + bX; Y = 7.081+ 0.702 (Pengawasan). Ini berarti bila Pengawasan (X) ditingkatkan sebesar 1 point, maka akan memberikan pengaruh terhadap Disiplin Kerja sebesar 0.702.Uji korelasi Pengawasan (X) sebesar 0,560, artinya bila Pengawasan ditingkatkan maka akan menghasilkan Disiplin Kerja meningkat. Sedangkan melalui koefisien penentu didapat Pengawasan (X) sebesar 0.044, sehingga variasi peningkatan dan penurunan Disiplin Kerja dapat dijelaskan oleh variabel Pengawasan (X) sebesar 56,0%, dan terlihat faktor-faktor di luar variabel Pengawasan (X) dan variabel Disiplin Kerja (Y) sebesar 44,0%.Berdasarkan uji hipotesis (uji t) didapat nilai t hitung variabel Pengawasan sebesar 4.059 dan t tabel 1.688, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga ada pengaruh antara Pengawasan dan peningkatan Disiplin Kerja.Kata Kunci : Pengawasan, Disiplin, Kinerja, Pegawai.
Implementasi Peraturan Daerah Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kota Cilegon Provinsi Banten Baihaki Baihaki; Elis Teti Rusmiati
PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Vol 3, No 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.426 KB) | DOI: 10.32509/petanda.v3i1.1970

Abstract

The era of regional autonomy opens up great opportunities for regional governments to develop education in the regions to become more qualified. Cilegon Regency Government followed up by issuing Regional Regulation Peraturan Daerah No. 1 of 2008 concerning Implementation of the Mandatory education in Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). In its implementation, after ten years running, that Regional Regulation is not implemented well as seen from the small participation of the community who send their children to Madrasah Diniyah. The amount of participation is not proportional compared to the number of graduated elementary school who wish to enroll in junior high school, even though the MDA certificate is one of the conditions for admission to junior high school. This study aims to analyze the implementation of Perda No. 1 of 2008 concerning Madrasah Diniyah Compulsory Education (Perda Diniyah) and to get more explanantion about the factors that influence it including: environmental conditions, inter-organizational relations, availability of resources and characteristics of the Perda executor. The theory used to analyze this problem is the Policy Implementation Theory from Rondinelli and Cheema. This research uses descriptive methods with qualitative data analysis. The results of this study concluded that the implementation of Diniyah Regional Regulations in Cilegon Regency, Banten Province was ineffective.
Revitalisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kearifan Lokal Sekolah Alam di Sukabumi Elis Teti Rusmiati; Yasef Firmansyah; Yoyoh Rohaniah; Rahmaini Rahmaini; Novida Anggraini
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v6i1.2564

Abstract

Membangkitkan kembali nilai-nilai moral agama dan budaya pada era globalisasi sekarang ini menjadi menjadi sangat penting, karena gencarnya konsumsi dan budaya hedonisme akibat keinginan merangkul segala sesuatu yang berbau Barat. Globalisasi telah mengikis rasa percaya diri, sehingga warisan masa lalu bangsa ini dianggap sudah usang dan harus diganti dengan sesuatu yang baru dari peradaban barat modern. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi dukungan dalam menghidupkan kembali nilai-nilai moral agama dan budaya yang kualitasnya semakin hari semakin menurun. Metode yang digunakan ialah focus group discussion (FGD), untuk memberi pemahaman dan meyakinkan masyakarat mengenai pentingnya memelihara dan menjaga nilai-nilai moral agama dan budaya terutama menanamkannya sejak dini pada anak-anak usia sekolah. Dari hasil kegiatan diperoleh bahwa revitalisasi nilai-nilai agama dan budaya pada Sekolah Alam Bahrul Ulum dibangkitkan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pada pengelola/guru dan tokoh masyarakat sehingga muncul rasa percaya diri dengan tetap menjaga kearifan lokal sebagai identitas masyarakatnya.
Co-Authors Agus Takariawan Ajie Ramdan Amal Fathullah, Amal Anita Afriana Anita Afriana Ardilla, Merti Arief Budiman Arief Budiman Artaji, Artaji Asep Shodiqin Atip Latipulhayat Atmaja, Budi Arta Baihaki Baihaki Barlian, Aristo Evandy A. Bella Sari, Fianka Budi Arta Atmaja Cahya, Mochamad Robby Fajar Chatarina Umbul Wahyuni Cholidhazia, Putri Debora Sinaga, Debora Dewi, Sari Amalia Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakhriah Erika Magdalena Chandra Farol Medeline Fazri, Muhammad Faizal Filda Angellia Gustina, irwanti Hazar Kusmayanti Hutasoit, Binsar Mangaratua Ijud Tajudin IKE RACHMAWATI Ilma Aulia Nabila Imamulhadi Islamy, Yolanda Ismar, Widya Iswahyu Pranawukir Juraidi Kartib Bayu, Kartib Lameng, Jihan Shavira Yosephin Lies Sulistiani Louis Fernando Simanjuntak M.A.Heryanto Alfudholli Maryasih, Ni Luh Kerti Matogu, Faisal Mien Rukmini, Mien Mien Rumin Naufal Hibatullah, Muhamad Naufal, Rifki Shofwan Novida Anggraini Pambayun, Ellys Lestari Pambayun Putri, Sherly Putri, Sherly Radja Erland Hamzah Rahmadi, Muhamad Hanan Rahmaini Rahmaini Rifki Shofwan Naufal Rully Herdita Ramadhani Rumin, Mien Saptorini, Yuli Diah Septiana Puspitasari Setiawan, Alan Hidayat Shafira Nadya Rahmayani Sembiring Sherly Ayuna Putri Sherly Putri Simanjuntak, Louis Fernando Sitorus, Talenta Somawijaya Somawijaya Sucahyo, Nur Sukma, Ahmad Novindri Aji Taufiqurokhman, Taufiqurokhman Tri Handayani Wanodyo Sulistyani Widati Wulandari Widoyo, Heru Winata, Nanda Putu Windianingsih, Agustin yasef firmansyah Yoyoh Rohaniah YUSRAFIDDIN, Yusrafiddin