Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.668
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum IJTIHAD KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Law Research Review Quarterly Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia Jimly Legal Yustisia Journal Bhayangkara Law Review
Rohman, Adi Nur
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rohman, Adi Nur
IJTIHAD Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.156 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v12i1.2543

Abstract

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyyah (ibadah sosial). Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Data menunjukan bahwa jumlah wakaf tanah di wilayah Jakarta Selatan merupakan jumlah yang paling banyak di DKI Jakarta namun hal tersebut kurang didukung dengan data-data pendukung yang akurat, sehingga rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan pada akhirnya berujung pada sengketa yang diselesaikan di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan yang dilakukan guna menemukan hubungan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama Jakarta Selatan dalam menyelesaikan sengketa wakaf secara prosedural menggunakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil Islam, seperti halnya penggunaan metode maslahah mursalah dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia.
Religious Dialectics In The Election Context As An Effort To Maintain Nation's Integrity Rohman, Adi Nur
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27050

Abstract

Elections are a manifestation of democracy that aims to directly elect heads of state, regional heads or representatives in parliament. Unfortunately, the implementation of elections often leaves various conflicts that arise in the community. Among the various issues that emerged were religious issues which returned to be the main issue in the Democratic Party event as well as in this year's presidential election. Some people consider that religion is only used as a political commodity to fulfill the interests of a group while others see that it is part of the implementation of religious values. As a result, horizontal conflict because and in the name of religion re-emerged which resulted in the nation's divisions difficult to avoid. Throwing issues and information involving religious elements to legitimize personal interests and groups became commonplace both online and offline with their respective approaches. This paper attempts to reconstruct the conception of religion in applying religious values ​​and teachings in the context of elections in Indonesia. Ethics, legal norms and religious norms should be used as references by not ignoring the principles of fair and fair elections. Religious dialectics through the embodiment of religious values ​​and teachings is truly an important instrument in the democratic process in Indonesia. In the end, the concept of democracy which has a faith accompanied by religious values ​​will be able to build and maintain the integrity of the nation in the framework of the Pancasila.
UPAYA MEMANTAPKAN PERATURAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Rohman, Adi Nur
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.173

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kedudukan isbat nikah dalam hukum perkawinan Indonesia. Di samping itu, upaya pemantapan pengaturan isbat nikah dalam sistem hukum nasional menjadi perhatian khusus mengingat masih banyak persoalan yang muncul terkait isbat nikah. Permasalahan isbat nikah terlihat layaknya dua sisi koin yang berbeda, satu sisi isbat nikah menghadirkan maslahat dalam proses pengakuan perkawinan yang sah, namun dari sisi tekstual hukum terlihat ruang disharmoni peraturan dalam perundang-undangan perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Artikel ini merupakan kajian yuridis normatif yang mengkaji peraturan isbat nikah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan di saat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan isbat nikah.
UPAYA MEMANTAPKAN PERATURAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Rohman, Adi Nur
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.173

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kedudukan isbat nikah dalam hukum perkawinan Indonesia. Di samping itu, upaya pemantapan pengaturan isbat nikah dalam sistem hukum nasional menjadi perhatian khusus mengingat masih banyak persoalan yang muncul terkait isbat nikah. Permasalahan isbat nikah terlihat layaknya dua sisi koin yang berbeda, satu sisi isbat nikah menghadirkan maslahat dalam proses pengakuan perkawinan yang sah, namun dari sisi tekstual hukum terlihat ruang disharmoni peraturan dalam perundang-undangan perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Artikel ini merupakan kajian yuridis normatif yang mengkaji peraturan isbat nikah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan di saat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan isbat nikah.
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA PEREMPUAN MELALUI SERTIFIKASI HAM PERIKANAN YANG BERPERSFEKTIF GENDER Widyaningrum, Hesti; Rohman, Adi Nur
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indicators of Human Rights Compliance in Regulations on System and Certification of Human Rights in The Fisheries Sector make Business Actors potentiallyignore The findings of fisheries Human Rights violations that are not included in these indicators, the scopeof indicators of human rights compliance should not be limited also from The findings of Human Rights violations of Fisheries Workers and The method of recovery based on the initiative of The Business Actor as referred to in UNGPs (UN Guiding Principles onBusiness and Human Rights). The narrowness scope, too, has an impact on regulating The Rights Of Women Workers which is not clearly spelled out so that it is also potentially neglected, so that based on The UN Due Diligence for Business Conduct (Guidance)and Women Empowerment Principles from The UN Women and Global Compact can be a reference that indicators are part of Human Rights due diligence must be applied based on a gender perspective where indicators are also elaborated such as covering thepolitical rights of determining gender-based company policies, to the involvement of making progress reports on respecting human rights for women and publicizing them to the community.
Economic Security and Sharia Fintech Regulation in Indonesia: A Portrait of Strengthening the Sharia Business Ecosystem Rohman, Adi Nur; Sugeng; Fitriana, Diana; Aidy, Widya Romasindah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no3.2919

Abstract

The existence of sharia fintech will always be homework for the government. As one of the pillars of economic security, the development of sharia fintech still leaves various problems, especially regarding existing regulations. On the other hand, strengthening the sharia fintech business ecosystem in Indonesia provides a lot of homework to be done. This research is classified as normative legal research that applies a statutory approach regarding primary legal materials in the form of laws and regulations related to sharia fintech and other financial regulations. This study found that the Islamic economic master plan and the Indonesian Islamic financial architecture master plan do not represent the institutions and regulations for Islamic fintech as a sub-sector of Islamic finance that has the potential to develop further. To strengthen the sharia fintech business ecosystem, regulations from relevant authorities are needed that are in line with industrial needs. Strengthening regulations is expected to create a strong and stable economy and accelerate Islamic finance nationally so that Indonesia can become one of the financial centers in South East Asia Region and the world.
UPAYA MEMANTAPKAN PERATURAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Rohman, Adi Nur
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.173

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kedudukan isbat nikah dalam hukum perkawinan Indonesia. Di samping itu, upaya pemantapan pengaturan isbat nikah dalam sistem hukum nasional menjadi perhatian khusus mengingat masih banyak persoalan yang muncul terkait isbat nikah. Permasalahan isbat nikah terlihat layaknya dua sisi koin yang berbeda, satu sisi isbat nikah menghadirkan maslahat dalam proses pengakuan perkawinan yang sah, namun dari sisi tekstual hukum terlihat ruang disharmoni peraturan dalam perundang-undangan perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Artikel ini merupakan kajian yuridis normatif yang mengkaji peraturan isbat nikah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan di saat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan isbat nikah.
THE EXISTENCE OF MASLAHAH MURSALAH AS THE BASIS OF ISLAMIC LAW DEVELOPMENT IN INDONESIA Rohman, Adi Nur
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i2.9

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi maslahah dalam wacana perkembangan hukum Islam. Selanjutnya, makalah ini menguraikan keberadaan masalah dan melihat lebih dalam ke dalam implementasi masalah sebagai dasar untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia. Makalah ini adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan doktrinal. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi maslahah adalah metode penggalian hukum Islam yang didasarkan pada aspek manfaat dan kebaikan bagi manusia selama tidak bertentangan dengan norma syariah Islam. Selain itu, implementasi masalah sebagai dasar untuk penemuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat disangkal. Hal ini dapat dilihat dari daruratnya undang-undang atau peraturan di bawahnya yang mengatur berbagai aspek hukum Islam di Indonesia dalam menanggapi masalah kehidupan masyarakat sebagai dampak dari zaman dan teknologi.
Acknowledgement to Reviewers For Their Generous Contribution in Volume 14 Issue 2 December 2020 Rohman, Adi Nur
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v14i1.280

Abstract

Redaksi Jurnal KRTHA BHAYANGKARA menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Editor dan Reviewer di bawah ini yang telah membantu mengawal proses penelaahan dan penerbitan naskah yang dikirimkan kepada Jurnal KRTHA BHAYANGKARA untuk Volume 14 Nomor 2 Desember 2020: Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya) Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya) Dr. Wirdyaningsih, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia) Dr. Dwi Atmoko, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya) Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya) Sugeng, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya) Aya Yahya Maulana, Lc, MH (Fakultas Hukum, Universitas Yarsi) Hesti Widyaningrum, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya) Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)
Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Rohman, Adi Nur
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i1.991

Abstract

Perkembangan fintech lending syariah terus menggeliat yang menyasar masyarakat Muslim. Akan tetapi, penyelenggaraan fintech lending syariah di Indonesia masih berkiblat kepada peraturan fintech konvensional sehingga berpotensi terjadi penyimpangan dalam hal kepatuhan syariah (sharia compliance) dan dapat memberikan celah bagi penyelenggara untuk melakukan berbagai penyimpangan yang merugikan pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan fintech lending syariah dan urgensi pembentukan peraturannya di Indonesia disamping juga hendak memotret upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menginstrumentasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa operasionalisasi bisnis fintech syariah memiliki payung hukum yang cukup untuk dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan fintech syariah mengacu kepada beberapa peraturan terkait baik berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah dan/atau Lembaga seperti POJK No. 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018. Namun demikian, POJK tersebut lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (shariah compliance). Oleh karenanya, pembentukan peraturan fintech syariah menjadi sangat penting sebagai wujud perlindungan bagi pengguna layanan.
Co-Authors Aidy, Widya Romasindah Annisa Fitria Dwi Andayani Budisetyowati, Dwi Andayani Elfirda Ade Putri Fitriana, Diana Gunawan, Aloysius Bernanda Jr., Andre Cardenas Martinus, Tadeus Nadeak, Poltak Mulyanto Parmadi, I Gede Bayu Ryansavendra, Anak Agung Gde Bagus Aditya Safira, Yuanita Sihombing , Herbin Mardongan St. Laksanto Utomo Sugeng Sugeng Sugeng Suprapto, Ronald Frediriek Rivelino Syahruddin, Erwin Syauket, Amalia Tumanggor, M.S. Wiwik Handayani Yani, Emily Dewi Zainab, Nina