cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2023)" : 5 Documents clear
Hubungan Hukum Tenaga Pendidik dengan Pemilik Lembaga Pendidikan Non Formal Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus Mumaddun Khaerudin Salami; Hengki Firmanda
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8721

Abstract

This study aims to determine the legal status that arises as a result of the legal relationship that occurs between the owner of a non-formal educational institution, namely the Darul Falah Jekulo Kudus Islamic boarding school and educators/Ustadz, so that the rights and obligations of the parties in the legal relationship can be known. This research is an empirical normative research. Normative research is conducted by means of library research, to obtain secondary data through document studies. Empirical research is conducted by means of field research, to obtain primary data through the interview method to the respondents. The data analysis used is qualitative, then the results of this research are presented descriptively. The results show that the legal relationship that occurs between the owner of Darul Falah Jekulo Kudus Islamic Boarding School and educators/Ustadz is not included in the employment relationship because it does not fulfill the elements that must exist in the employment agreement.
Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dodi Haryono; Gusliana HB; Zulwisman Zulwisman; Geofani Milthree Saragih
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8388

Abstract

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) saat ini telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang abru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara, dan studi kepustakaan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diberlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi  perpajakan daerah yang baru. Namun dalam penyederhanaan ini terdapat sumber retribusi yang dihilangkan dan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus melkukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Derah dalam semangan pemberian otonomi Daerah sesuai denga napa yang dibunyikan dalam Pasal 18 Ayat (5) Unddang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Unddang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.
Model Penanganan Dan Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Lingkungan Universitas Di Kota Pekanbaru Elmayanti yanti Elmayanti; Davit Davit Rahmadan; Erdiansyah Erdiansyah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8539

Abstract

There are thousands of victims every year, and Komnas Perempuan reports that in 2020 alone there were around 8,000 cases that went unreported. Around 5,000 of them were carried out by the perpetrators who were supposed to protect the victims, such as fathers, brothers, uncles (incest), as well as school teachers, religious teachers, lecturers, and the police. With the Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) Number 30 of 2021 which aims to protect students from sexual violence. The condition of zero tolerance for sexual violence on campus, which was initiated by the Minister of Education and Culture, is highly anticipated. In 2019, there were 174 cases in 79 campuses in 29 provinces. The objectives of this research are; First, to provide physical and psychological protection for victims of sexual violence that occurred in the university environment, especially in Pekanbaru. Second, to provide solutions in handling cases of sexual violence, both penal and non-penal. Third, to provide prevention and education about sexual violence in the university environment, especially in the city of Pekanbaru. 
Batasan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Tinjauan Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Kejaksaan Bayu Kencono; Pedry Sugeng Herlino; Risna Kurniawati; Reza Noor Ihsan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8668

Abstract

Di era yang semakin maju ini, di mana kemajuan dan kebutuhan zaman menuntut penegakan hukum yang efektif, peran serta kehadiran Jaksa sebagai Pengacara Negara semakin vital, terutama dalam konteks hukum perdata dan tata usaha negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kekayaan negara, menjaga integritas pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengungkap peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta batasan kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan lembaga kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan melibatkan penelusuran bahan pustaka primer dan sekunder yang terkait dengan peraturan tentang peran Jaksa sebagai Pengacara Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 1992 hingga peraturan terbaru tahun 2021, terdapat berbagai aturan yang mengatur peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam konteks hukum perdata dan tata usaha negara. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memastikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan baik bagi negara maupun masyarakat.kata kunci  : Peran, Batasan, Jaksa Pengacara Negara
PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM PADA PENEGAKKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL PELAKU USAHA Muhammad Farhan Wiliaziz
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8663

Abstract

Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis merek. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, mempertanyakan tentang etika dalam wacana ilmu ekonomi. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai, karena etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Sehingga prinsip ekonomi menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Berkembangnya Industri barang dan jasa sekarang ini disatu sisimemberikan dampak positif namun di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif bagi konsumen. Untuk itu perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia. Sehingga perlu ada perhatian kepada konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan apakah halal atau tidak. Artikel ini berfokus pada Penerapan double tract system penegakkan hukum pidana perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal pelaku usaha. Jenis penelitian ini adalah normatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari perpustakaan dan data tersier dari kamus, media dan ensiklopedia. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya dugaan tidak jujur dari pelaku usaha dimana telah mendapatkan sertifikat halal, namun setelah dilakukan pemeriksaan lab, dalam kenyataannya mengandung bahan yang menyebabkan suatu produk tersebut menjadi tidak halal bagi umat islam mengkonsumsinya karena akan membuat keraguan bagi masyarakat kemudian terkait kandungan etanol pada minuman tersebut perlu diterapkan asas presemsion of innocence karena masih tahap berjalannya proses hukum sebagai bentuk peran masyarakat terhadap suatu produk dalam perspektif jaminan produk halal di Indonesia. Penegakkan hukum secara pidana dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, namun alangkah lebih baiknya juga ditambahkan konsep berdasarkan double tract system berupa tindakan administrasi pencabutan sertifikat halal, aksi konsumen untuk menekan perilaku korporasi yang merugikan, karena masyarakat yang terganggu harus dipulihkan ke keadaan semula.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue