cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2011)" : 10 Documents clear
GUGATAN DERIVATIF OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS Riska Fitriani
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.803 KB) | DOI: 10.30652/jih.v2i01.491

Abstract

Pemegang Saham di perusahaan dapatdikategorikan berdasarkan komposisi saham,atau hak-hak yang telah menjadi pemegangsaham mayoritas dan pemegang sahamminoritas. Selain berdasarkan jumlah saham,yang membedakan mayoritas dengan pemegangsaham minoritas adalah kemampuan untukmengendalikanparapemegangsahamPerusahaan dalam komposisi kepemilikansaham diklasifikasikan sebagai kecil atauminoritas, tapi dia bisa mengendalikan jalannyaperusahaan memiliki hak yang sama dalampenggunaan gugatan derivatif, yang merupakansatu orang atau lebih pemegang saham diberihak untuk bertindak untuk dan atas namaPerusahaan yang mewakili paling sedikit 1 / 10(satu persepuluh) dan jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah dan dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeriterhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris,yang karena kesalahan atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian bagi perusahaan.
PENYAKIT SOSIAL DAN EFEKTIFITAS HUKUM DI INDONESIA Ledy Diana
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.404 KB) | DOI: 10.30652/jih.v2i01.487

Abstract

Idealnya dengan pemberlakuan peraturanperundang-undangan akan mengubah perilakumaupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuaidan juga sebangun dengan norma yang termuatdalam produk hukum positif. Oleh karena itufungsi hukum dalam kelompok dimaksudkanuntuk menerapkan mekanisme control socialyang akan membersihkan masyarakat darikejahatan-kejahatansosialya n gtidakdikehendaki sehingga hukum mempunyai fungsiuntuk mempertahankan eksistensi kelompok itu.
IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.813 KB) | DOI: 10.30652/jih.v2i01.492

Abstract

Kebijakan pemerintah yang sering menimbukan permasalahan di masyarakat adalah mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terutama yang berkaitan dengan pencabutan hak, terkait dengan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah, sesuai dengan harga yang sewajarnya. Implementasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk Kepentingan umum belum sesuai dengan aturan sebagimana diatur dalam Perpres 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum .
OTONOMI DAERAH SEBAGAI PENYUMBANG PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Maria Maya Lestari
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.023 KB) | DOI: 10.30652/jih.v2i01.488

Abstract

Perluasan otonomi pasca reformasi sesungguhnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Senyatanya, dibukanya kesempatan penambahan daerah baru dan meluasnya otonomi berdampak pada lingkungan hidup sehingga timbul bencana alam yang nyaris tak kunjung berhenti. Kebijakan otonomi yang tidak dibarengi dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup telah menyebabkan percepatan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pemanfaataan SDA sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak jangka panjang kedepan pada akhirnya juga akan menyebabkan kerugian bagi daerah itu sendiri.
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM Widia Edorita
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.784 KB) | DOI: 10.30652/jih.v2i01.493

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Membakar hutan dan lahan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena selain bertentangan dengan KUHP juga bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan membakar hutan dan lahan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas.
ARTI PENTING KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Zulfikar Jayakusuma
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.409 KB) | DOI: 10.30652/jih.v2i01.494

Abstract

Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) menjadi pembahasan yang sangat penting dewasa ini mengingat kegagalan atau boleh dikatakan ketidaksempurnaan metode atau model-model yang selama ini diterapkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dan diadopsi oleh negara- negara di dunia tidak sepenuhnya dimengerti bahkan sengaja diabaikan dengan alasan faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat serta faktor budaya. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini.
PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HAL TERJADINYA KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 Evi Deliana HZ
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.674 KB) | DOI: 10.30652/jih.v2i01.485

Abstract

Hukum humaniter internasional atau dikenal juga dengan Internasional Humanitarian Law applicable in armed conflict yang lazim disebut dengan hukum humaniter merupakan nama baru bagi laws of war atau hukum perang. Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata. Dalam sejarah penegakan hukum humaniter, mahkamah pidana internasional ad-hoc pernah dibentuk untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan perang, misalnya ICTY dan ICTR. Dengan telah lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma, maka pelaku kejahatan perang dapat juga diajukan kepada ICC dengan memperhatikan pengaturan- pengaturan dalam Statuta Roma.
KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DALAM KAITAN DENGAN PEMBATALAN SERTIFIKAT OLEH PENGADILAN Rahmad Hendra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i01.490

Abstract

UUPA telah menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan pemerintah. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka diharapkan terjaminlah kepastian hukum hak-hak atas tanah yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang dibutikan dengan sertifikat atau akta tanah. Dalam praktek tidak jarang sertifikat dibatalkan atau dikalahkan dalam persidangan pada peradilan umum. Makalah ini menyimpulkan bahwa kekuatan bukti serifikat sebagai jaminan kepastian atas hak miliki tanah tergantung sejauh mana pihak lain mampu membuktikan atas dasar dalil yang diajukan. Kekuatan sebuah sertifikat tidak bersifat mutlak.
POLA PERLINDUNGAN HUTAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU RIAU DI PROVINSI RIAU Gusliana HB
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i01.486

Abstract

Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau yang bertujuan untuk membendung agar tidak lagi terjadi pertunpahan darah b a ik dikalangan mayarakat adat yang memiliki hak ulayat, maupun pihak pengusaha selaku pengelola hak ulayat dari masyarakat adat, dapat dilakukan dengan pola antara lain, Pertama, Konversi Hak-hak Adat yang Privat, Kedua, Memperkuat Peran Pemerintah sebagai Pengawas, Ketiga, Re-defenisi Nasionalisme, Keempat, Pemetaan tanah ulayat dan Kelima, Keterlibatan masyarakat Adat dalam proses penggunaan Tanah Ulayat Keenam, adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat beserta peraturan pelaksana lainnya serta pola-pola pemberdayaan partisipatif merupakan pilihan yang ideal untuk masyarakat hukum adat agar pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat melayu Riau dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna.
OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI SALAH SATU UAPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Mukhlis R
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i01.489

Abstract

Sistem hukum merupakan bagian terkecildari system social dimasyarakat, dalamhokum pidana dikenal dengan istilah systemperadilan pidana yang terdiri beberapa sub-sub system yaitu kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan,dan berdasarkan urgennya fungsi advokatdemi terwujudnya tujuan system makatermasuk dalam bagian dari systemperadilanpidana,sehinggaAdvokatmempunyai tugas dan fungsi yang jelasdalam undang-undang advokat,pelaksanaanhak dan kewajiban advokat dalammemberikan bantuanhokumsecaralangsungmelaksanakanHAMdemiterwujudnya masyarakat yang sejahterasesuai tujuan konstitusi.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue