Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM TEKNOLOGI BRAINWASH / CUCI OTAK (Studi Kasus Dr. dr. Terawan Agus Putranto., SpRad (K)) ]]>
<![CDATA[Silwanus Soemoele]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (498.193 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7860
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika dan disiplin profesi terhadap dr TAP atas penerapan teknologi brainwash / cuci otak serta untuk mengetahui prespektif hukum perdata dan konstruksi hukum pidana terhadap teknologi brainwash / cuci otak dr. TAP. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Jayapura dan Jakarta. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum, keputusan - keputusan kasus etikomedikolegal praktik kedokteran serta dokumen penunjang guna. Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan tahapan berupa sinkronisasi hukum, sistematisasi selanjutnya dilakukan deskripsi terhadap bahan-bahan hukum. Hasil penelitian menemukan secara etik penerapan teknologi cuci otak oleh dr TAP, bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan harus diberikan sanksi Etik oleh MKEK. Secara disiplin profesi, teknologi ini tidak melanggar disiplin profesi jika digunakan sebagai sarana diagnostik, namun melanggar disiplin profesi jika digunakan sebagai modalitas terapi bahkan pencegahan penyakit stroke. Konstruksi hukum pidana bagi teknologi Cuci Otak adalah melanggar Pasal 51 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU No. 29 tentang Praktik Kedokteran jucto Pasal 378, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP. Pada perpektif hukum perdata teknologi cuci otak adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, Pasal 1366 BW, dan Pasal 1367 BW, Pasal 66 Undang - Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 46 UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanKata Kunci : Implikasi Hukum, Cuci Otak. ]]>
<![CDATA[PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) (Suatu Kajian Komparatif) ]]>
<![CDATA[hasrul fitriyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.269 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7814
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Gakkumdu dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Tipe penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis dilakukan dengan mengguanakan metode deskriptif dan selanjutnya menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan informasi untuk dijadikan perbandingan guna menghasilkan karya ilmiah yang baik. Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu berdasarkan fakta empiris di lapangan, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai menurut aturan hukum acara pidana pemilu meskipun hampir tidak ada satupun pelaku pelanggaran Pidana Pemilu yang dihukum oleh Pengadilan. Tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh penyelenggara pemilu lebih dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, struktur, budaya hukum, sarana dan prasarana. Persamaan dan perbedaan terhadap Gakkumdu dalam penanganan perkara Pemilu dari 3 lokasi penelitan yang dilakukan relatif sama dengan kesimpulan sebelumnya dan perbedaannya hanya pada perkara yang ditangani oleh Gakkumdu Majene dimana perkara yang ditangani sampai pada tahap Putusan Pengadilan meskipun pada akhirnya tetap divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene. Kata Kunci : Pidana, Pemilihan Umum, GAKKUMDU]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU MELALUI MESIN ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC) ]]>
<![CDATA[Jaquelin Fransisca Warauw]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.261 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7863
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan biaya tambahan yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan Bank Indonesia terhadap merchant-merchant dalam transaksi pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC). Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dikaji dengan menekankan pada penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menemukan bahwa penegakan hukum atas pengenaan biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) belum berjalan sebagaimana ketentuan undang-undang. Hal ini disebabkan oleh faktor hukum, sikap pasif dari Acquirer untuk menjatuhkan sanksi kepada merchant, sarana dan prasana yang masih kurang untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha, serta sikap konsumen yang sebagian besar menerima pengenaan MDR. Pengawasan Bank Indonesia terhadap merchant-merchant dalam transaksi pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) adalah meliputi pengawasan preventif yakni pemberian sosialisasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh masyarakat dan pengawasan represif dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bank penyelenggara hingga pemberian sanksi terhadap bank/acquirer yang tidak melaksanakan ketentuan di dalam PBI maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Kata Kunci : Biaya Tambahan, Electronic Data Capture.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN ]]>
<![CDATA[Rofiqah Rahmi]]>;
<![CDATA[Sudjito Sudjito]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.448 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7868
<![CDATA[This research is intended to find out in-depth the juridical aspects of land registration due to inheritance. Two issues were examined, namely: (1) Why were the requirements for the Deed of Sharing Common Rights mandatory and the Deed of inheritance rejected when registration of the transfer of title to the land due to inheritance? (2) What are the legal consequences of the Deed of Sharing of Joint Rights in the registration of the transfer of title to the certified land due to inheritance? The study was conducted by a combination of literature research and field research. Data were analyzed qualitatively. The results showed: (1) the Magelang Land Office requires that all inheritance of land rights be processed first through inheritance, followed by the making of the Deed of Sharing Common Rights, and then registered, on the grounds that the computerized system is not yet perfect. So it's not a legal problem. (2) The legal consequences are that the heirs are forced to pay tax 2 (two) times. This matter is burdensome to the heirs.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[syahrul nawir nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.442 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7861
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar dan untuk menganalisis pelaksanaan atas pemenuhan hak-hak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Lapas Kelas IIA Maros. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosio yuridis yaitu meneliti ketentuan-ketentuan yang ada dengan cara menelaah terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi Sanksi atas tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan 12 (dua belas) putusan masih cenderung menggunakan pidana penjara sebagai sanksi yang dijatuhkan, karena belum adanya Regulasi pendukung dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak. (2) Dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Maros masih kurang dimana kekurangan tersebut antara lain hak di bidang pengajaran dan pengamalan hakikat Pancasila, hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang diperoleh di sekolah formal (paket A, B, dan C), hak untuk memperoleh pembinaan reintegrasi sosial seperti asimilasi dan integrasi tidak dilengkapi dengan kerjasama-kerjasama antar lembaga sosial selain Kementerian Sosial serta pembinaan dalam hal pengembangan kreativitas dan bakat cenderung monoton.Kata Kunci : Pengadilan Negeri Makassar, Sanksi, Anak.]]>
<![CDATA[KONSEP ASAS PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Abdul Latif]]>;
<![CDATA[Rise Karmilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.363 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7866
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep asas partisipasi pelaksanaan pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sekaligus melihat peran asas partisipasi dalam mencegah tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan desa. Tipe penelitian hukum adalah yuridis normatif dengan demikian tipologi penelitian yang dilakukan adalah preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (library research) dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan dasar, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif. Partisipasi masyarakat telah hadir ketika masih dalam tahap perencanaan desa dengan tujuan pencegahan secara dini terhadap potensi korupsi. Namun partisipasi masyarakat tidak akan dapat berjalan maksimal jika tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam pembangunan desa dapat dilakukan dalam tahap perencanan melalui penilaian penyusunan RPJMDES dan RKP, sedangkan dalam tahap pelaksanaan, pengawasan berupa penilaian terhadap pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan barang material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan material, dan kualitas hasil pembangunan desa. ]]>
<![CDATA[NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN DAN TINDAKAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DALAM WUJUD KONTRAK SOSIAL BERNEGARA ]]>
<![CDATA[Hengki Firmanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7871
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui tentang nilai-nilai pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan bagi penyelenggara negara yang hal tersebut merupakan bagian dari kontrak sosial di dalam kehidupan bernegara. Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai utama yang menjadi pegangan di dalam kehidupan bernegara di Indonesia mengacu kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila pada Pancasila. Nilai-Nilai tersebut ialah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Sila kedua dipahami bahwa Penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan melakukan tindakan menjadikan dasar bahwa penyelenggara negara yang memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memposisikan dirinya sebagai penyelenggara negara yang mengurusi negara dan subjek-subjek yang ada di dalamnya dengan adil dan beradab. Sila ketiga mengisyaratkan bahwa persatuan menjadi titik penting dalam penyelenggaraan negara, dengan bersatu maka penyelenggaraan negara akan mudah untuk dilaksanakan. Proses penyelenggaraan negara diuraikan pada sila keempat bahwa penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dengan hikmat, kebijaksanaan dan musyawarah. Tujuan akhirnya ialah adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kontrak ini menjadi dasar utama dalam melakukan penyelenggaraan negara.]]>
<![CDATA[ENFORCEMENT OF LEGAL TERMS OF HOUSEHOLDS ESTABLISHMENT ON THE ESTABLISHMENT OF MOSQUE IN SUKAJADI DISTRICT, BANDUNG ]]>
<![CDATA[Aulia Hestyara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7872
<![CDATA[Indonesia, through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, provides a constitutional guarantee for the principles of freedom and equality. This is reflected directly in the 1945 Constitution Chapter XA, which regulates Human Rights. This includes religious freedom, and thus as a consequence, the State needs to regulate the procedures for carrying out the construction of places of worship. In Indonesia, the procedures for implementing the construction of houses of worship are regulated specifically in the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs number 8 & 9 of 2006 concerning Guidelines for Implementing the Duties of Regional Heads / Deputy Regional Heads in Maintaining Religious Harmony, Empowering Forum for Religious Harmony, and Establishing Houses Worship. In practice, however, the implementation of this Regulation still has several obstacles and the construction of certain houses of worship, especially for houses of worship for adherents of minority religions. It is well known that Indonesia is a country with a majority Muslim population. For Muslims, the construction of houses of worship, namely mosques, tends to be easier. However, behind this convenience, it is necessary to examine further whether all the requirements as formulated in the PBM for the Establishment of Houses of Worship have fulfilled in terms of mosque construction.]]>
<![CDATA[The Ecological Paradigm of State Ownership Concept in Indonesia ]]>
<![CDATA[MHD Zakiul Fikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7865
<![CDATA[After the fourth amendment adds 2 sections to article 33 of the 1945 Constitution,those are sections (4) and (5), so the changes cannot be considered without legalconsequences. The environmental norm had been invited to article 33 section (4) of the constitution of Indonesia as the highest law in Indonesia. Hence, this article aims to explain the ecological paradigm framework of state ownership conceptwhich regulated in article 33 sections (2) and (3) of the 1945 Constitution. There are at least two issues that will be answered in this article, those are: first, how the laws, jurisprudence and legal expert explain the concept of state ownership; and second, how the configuration of the ecological paradigm of state ownership concept and its legal implication to using of Indonesian natural resources.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Andi Heriaksa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7864
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan terbitnya sertipikat hak milik atas tanah di wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Kuda Laut, Kelurahan Barang Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Tanjung Balai Provinsi Riau. Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerbitan Sertipikat atas tanah di Wilayah Pesisir Sempadan Pantai Kuda Laut Kelurahan Barang Timur, Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun atas wilayah Sempadan Pantai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a juncto Pasal 10 angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan tidak sesuai dengan Pasal 24 Angka II huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012. Perlindungan Hukum masyarakat atas penguasaan tanah di Wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut Meral atas terjadinya sengketa tanah antara masyarakat pesisir dengan pemilik Sertipikat diberikan oleh Lurah Baran Timur dengan melakukan mediasi antara pemilik lahan dan masyarakat pesisir. Dalam mediasi yang dilaksanakan meminta agar pemilik lahan tidak menutup sepenuhnya akses jalan ke Pantai Kuda Laut, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kembali kawasan pantai sebagaimana peruntukan awalnya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wilayah Pesisir, Tanjung Balai Karimun.]]>
