cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 19   20   21   22   23 
TINJAUAN NORMATIVITAS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DESBERTUA NAIBAHO
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v5i2.3596

Abstract

Keberadaan dan kegiatan perusahaan perkebunan yang seyogianya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kenyataannya juga dapat menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan hidup serta terhadap masyarakat khususnya terhadap masyarakat lokal sehingga dapat mengakibatkan timbulnya gejolak sosial berupa resistensi yaitu penolakan terhadap keberadaan perusahaan maupun terjadinya konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.Untuk menghindari adanya resistensi maupun konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat maka salah satu cara adalah dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan efektif. Mengingat begitu pentingnya pelaksanaan CSR, maka di Indonesia tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perseroan Terbatas adalah telah bersifat wajib (mandatory) oleh perusahaan dengan lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007
KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Mukhlis '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i1.2086

Abstract

Keistimewaan dan kekhususanAceh mengalami pasang surutdalam perjalanan ketatanegaraanrepublik Indonesia, berdasarkanPasal 18B UUD 1945 dapatdisebutkan bahwa daerah AcehAceh merupakan daerah istimewadan khusus. Daerah istimewaterkait dengan kewilayahan yaitukeistimewaandalambidangagama, adat, pendidikan danulama sebagaimana diatur dalamUU No. 44 Tahun 1999, sedangkandaerah khusus terkait denganpemerintahan, sebagaimana diaturdalam UU No. 11 Tahun 2006(sebelumnya diatur dalan UU No.18 Tahun 2001) oleh karena ituAceh terdapat 2 (dua) sebutanyaitu daerah istimewa dan daerahkhusus, sehingga nama Aceh dapatdisebutkan sebagai daerah khususpropinsi daerah istimewa Aceh.Kata Kunci: Keistimewaan, Kekhususan, Aceh.
GUGURNYA PENUNTUTAN ATAS GRATIFIKASI YANG DILAPORKAN KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Trie Ayu Sudarti; Syamsuddin Muchtar; Abdul Asis
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5361

Abstract

The study aims to analyze the existence of Article 12B UURI PTPK about gratuities that considered bribes and to analyze the reason of the removal of prosecution against recipients who reported the gratification to the KPK. This research used the normative methods. A gratuity or a reward become a criminal act of bribe when a organizer of the state or the civil servants receive gratification from any party relating to his position or occupation and not reported to KPK within 30 (thirty) days. The Report of acceptance of gratification to KPK by an organizer or state civil servants causing the removal of the state’s authority to prosecute the concerned of a criminal act of corruption.
Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender Maryati Bachtiar
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i01.1026

Abstract

As state which its resident majority believe in Islam enabled by a lot of society member using Islam punish system. But along with the times marked by technological advances and the principles of Islamic law continues to progress rapidly and always follow the changing times in order to benefit people in the world. Without differentiating woman and men. from breakdown of the solution can pulled a conclusion that hereditary law of  Islam have accomodated law principle which with justice gender.
GAGASAN PENATAAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PANDAPOTAN MATONDANG
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4963

Abstract

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi telah diatur melaui berbagai perundang-undangan seperti di KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan konsep ideal gagasan penataan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu antara KPK, POLRI dan Kejaksaan hendaknya membuat standar operasional pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan atau membentuk tim kerjasama yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tertentu yang melibatkan aparat penegak hukum melalui MOU yang dibuat secara bersama oleh kelembagaan tersebut sehingga tidak timbul konflik-konflik antar lembaga.
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) TAHUN 1991 SAMPAI DENGAN TAHUN 2000 Sufriadi Sufriadi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v8i1.6843

Abstract

AbstractThis study examines the application of the general principles of good governance (AUPB) by the State Administrative Court (PTUN) from 1991 to 2000. The year range which is the first period of the State Administrative Court (PTUN) began to carry out its duties in adjudicating disputes. Interestingly, the use of the AUPB was actually not explicitly accommodated by Act Number 5 of 1986 to be used as part of an instrument that can be used by judges. This study focused on the use of primary legal material in the form of a collection of State Administrative Court (PTUN) decisions in the span of the year as objects. The research approach used is a juridical approach, case approach, and legal history approach. The results of this study concluded that AUPB has been popularly implemented in the State Administrative Court (PTUN) environment since the agency effectively examined and decided cases. Technically, the freedom of judges is very prominent in the use of the type of AUPB, so that judges often used AUPB that is different from the type argued by the parties. Then, in terms of the term or type of principle, there are at least 16 types of principles used by the State Administrative Court (PTUN) judges in that period. Keywords: General Principles of Good Governance, State Administrative Courts, Disputes. AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tahun 1991 hingga tahun 2000. Rentang tahun yang merupakan periode satu dasawarsa pertama PTUN mulai melaksanakan tugasnya mengadili sengketa. Menariknya, penggunaan AUPB tersebut sebetulnya tidak diakomodir secara eksplisit oleh UU No. 5 Tahun 1986 untuk dijadikan sebagai bagian dari instrumen yang dapat digunakan oleh hakim. Penelitian ini berfokus pada penggunaan bahan hukum primer berupa kumpulan putusan PTUN dalam rentang tahun tersebut sebagai objek. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa AUPB sudah populer diimplementasikan di lingkungan PTUN sejak lembaga itu efektif memeriksa dan memutus perkara. Secara teknis, keleluasaan hakim terlihat sangat menonjol dalam penggunaan jenis AUPB, sehingga hakim tidak jarang menggunakan AUPB yang berbeda dari jenis yang didalilkan para pihak. Kemudian, dari sisi istilah atau penamaan jenis asas, terdapat setidaknya 16 jenis asas yang digunakan oleh hakim PTUN pada periode tersebut. Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa.
Perlindungan terhadap Hak Cipta Tari Bungo Inai Karoteh sebagai Cerminan Pemberlakuan Norma Adat pada Perkawinan dalam Masyarakat Adat di Desa Simalinyang RISKA FITRIANI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4036

Abstract

Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melayu terhadap pelestarian budaya berkaitan dengan upaya perlindungan Hak Cipta Tarian Inai Karoteh Dalam praktiknya di Desa Simalinyang tari inai karoteh merupakan syarat dalam upacara adat perkawinan namun ada juga yang tidak menampilkan tari inai karoteh, hal ini akan dipertanyakan oleh pemuka adat. Penerapan persyaratan dalam bolek adat di Desa Simalinyang berdasarkan hukum adat yang berlaku Tradisi upacara perkawinan yang merupakan ritual warisan turun temurun dari nenek moyang, dan perlu adanya upaya untuk melestarikan dan mengetahui fungsi tari tradisi yang ada didaerah salah satunya pada Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri adanya kewajiban ditampilkannya tari inai karoteh. Hal ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun dan sebagai salah satu syarat yang harus ada pada upacara perkawinan.
Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Rezmia Febrina
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5685

Abstract

The position of KPPU in carrying out its functions of authority becomes a very important matter to be discussed. Given Law No. 5 of 1999 has given KPPU a very large authority resembles the authority of the Judicial Institution (quasi judicial). The authority of the commission that resembles the judiciary is the authority of the commission to carry out the function of investigating, examining, deciding and ultimately imposing administrative punishment on the case he terminates. Likewise, the authority to impose a sanction of compensation or a fine to the reporting business actor. The type of this research is normative juridical research, which is a descriptive documentary study. This legal research is done by examining the library materials or secondary data only, which is also called legal research literature. The effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an Independent institution established by the government for the settlement of cases of business competition practices has been known in Indonesia since 1999, this can be seen with the issuance of Law Number 5 Year 1999. With so many cases of business competition demanding KPPU that has the duty and authority to work hard to solve the case of the business competition. A decision of KPPU is deemed to have permanent legal power, if The business actor does not object to the KPPU's decision within the stipulated timeframe (Article 44 paragraph (3) and Article 46 paragraph (1) of the Antimonopoly Law; The reasons for the objection to KPPU's Decision shall be rejected by the District Court and within the stipulated period of time the business actor has not filed an appeal to the Supreme Court (Article 45 paragraph (3) of the Antimonopoly Law, and; The reasons for appeal filed by a business actor (reported) are rejected by the Supreme Court.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN Maria Maya Lestari
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i2.1822

Abstract

Recognition of the legal regime ofthe sea on the concept of islandstates automatically grant us therights and obligations of all naturalresources, especially fisheries thatexist both in the territorial sea up tothe exclusive economic zone. But inlaw enforcement, having not onlythe weakness of the differentterminology goods / and or theevidence seized goods that willcreate turmoil in the process ofproving before trial. Beside that thelanguage issue is also gettingattention in the practice fieldwhere, in some cases, the suspectswere there who could not speakEnglish let alone speak Indonesian.Kata Kunci : Peradilan perikanan, Hukum Laut
Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak Riska Fitriani
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i01.1031

Abstract

Disputes out of court settlement is also called alternative dispute Resolution (ADR) One dispute is between the investor and the community in the District of Kerinci Siak Kanan. Settlement is done by negotiation efforts, that is the process of negotiating or bargaining a concession, on the problems that arise in the community.

Page 21 of 25 | Total Record : 246

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue