cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 20   21   22   23   24 
PENYIMPANGAN ASAS LEGALITAS DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA ALI DAHWIR; BARHAMUDIN '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2785

Abstract

Asas legalitas merupakan asasfundamental bagi negara-negarayang menggunakan hukumpidana sebagai saranapenanggulangan kejahatan,namun berlakunya tidak mutlak.Landasan pemikiranpengecualian asas legalitasbahwa nullum crimen sine legesebenarnya bukan batasankedaulatan tetapi merupakanprinsip keadilan (principle ofjustice) sehingga menjadi tidakadil ketika yang bersalah tidakdihukum dan dibiarkan bebas(unpunished);Kata Kunci: Legalitas, Hak Asasi Manusia
Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat) Frenadin Adegustara; Syofiarti '; Titin Fatimah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i02.1022

Abstract

Crash of regional autonomy has changed the paradigm of local governance. With these changes regions are given broad authority to regulate in the area of ​​governance including managing the financial resources of existing sources. Income is one of the major sources of regional funding within the framework of the implementation of decentralization. Regional taxes and levies have a very important role in supporting efforts to increase revenue (PAD). For collection of local taxes and levies are implemented by regulations issued local regulations. impacts that arise then are number of new regulations to appear the regulation of taxes and charges of disrupting public and entrepreneurs created the conditions are not conducive to economic development and national investment. In addition, regulations that lead to the occurrence of new levies, which in turn creates a high cost economy the national economic burden. The fact that there are many rules, regulations revoked by the Government accordance with the authority granted by the Act that the Government is authorized to evaluate each generated local regulations.
Model Penanganan Dan Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Lingkungan Universitas Di Kota Pekanbaru Elmayanti yanti Elmayanti; Davit Davit Rahmadan; Erdiansyah Erdiansyah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8539

Abstract

There are thousands of victims every year, and Komnas Perempuan reports that in 2020 alone there were around 8,000 cases that went unreported. Around 5,000 of them were carried out by the perpetrators who were supposed to protect the victims, such as fathers, brothers, uncles (incest), as well as school teachers, religious teachers, lecturers, and the police. With the Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) Number 30 of 2021 which aims to protect students from sexual violence. The condition of zero tolerance for sexual violence on campus, which was initiated by the Minister of Education and Culture, is highly anticipated. In 2019, there were 174 cases in 79 campuses in 29 provinces. The objectives of this research are; First, to provide physical and psychological protection for victims of sexual violence that occurred in the university environment, especially in Pekanbaru. Second, to provide solutions in handling cases of sexual violence, both penal and non-penal. Third, to provide prevention and education about sexual violence in the university environment, especially in the city of Pekanbaru. 
STANDARISASI CSR SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DI INDONESIA SABELA '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v5i1.2776

Abstract

Kebijakan mewajibkan CSRkhususnya bagi perusahaan yangbergerak di sektor usaha sumberdaya alama sudah sejak 2007diberlakukan di Indonesia. Bahkansebelumnya, UU Penanaman Modaljuga sudah mengatur tentangkewajiban pelaksanaan CSR sebagaikewajiban hukum. Artikel ini akanmengurai tentang ketiadaanpedoman baku tentang mandatoryCSR di Indonesia sehinggamenimbulkan kevakuman hukumdan kebingungan bagi kalanganstakeholders CSR di Indonesia baikperusahaan, LSM maupunpenerima manfaat program CSR.artikel ini disusun dari sebuah risetyang menggunakan teknikpenelitian kualitatif dimanapengumpulan data sekunderdilakukan dengan carapengumpulan data dan dokumen diperpustakaan sedangkanpengumpulan data primerdilakukan dengan wawancaramelalui penyebaran kuesionerkepada 30 orang expert personsCSR yang berasal dari berbagai latarbelakang keilmuan dan profesi yangterkait dengan bidang CSR. daririset tersebut ditemukan faktabahwa Indonesia belum memilikiPedoman Baku tentang PelaksanaanKebijakan Mandatory CSRwalaupun kebijakan tersebut sudahditerapkan sejak 2007 melalui UUNo.40/2007 tentang PerseroanTerbatas. Kemudian, ada beberapaorganisasi internasional yang sudahmengeluarkan pedoman dalammelaksanakan program CSRmaupun pelaporannya danbeberapa kementerian juga sudahmengeluarkan beberapa kebijakandan pedoman mengenaipelaksanaan program CSR tetapikedua-duanya belum menyentuh tentang pelaksanaan mandatoryCSR di Indonesia. Melalui tulisanini diharapkan dapat memberikaninformasi yang menyeluruh kepadapublik bahwa pentingnyastandarisasi dan kodifikasikebijakan dan pedoman dalampelaksanaan program mandatoryCSR di Indonesia dalam rangkaterwujudnya pelaksanaan programCSR yang transparan dan akuntabelis able to support local economicand providing alternative fundingsources for cooperatives, micro,small and medium enterpriseswhen it is well managed andregulated.Key words; standarisasi, kodifikasi, mandatory
PENERAPAN SANKSI TERHADAP LARANGAN MEMBUANG SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU Nabella Puspa Rani; Rachmad Oky
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v8i2.7604

Abstract

The study aims to explaining the application of sanctions against the prohibition of disposing of waste based on Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management in the City of Pekanbaru; and analytically critical of the obstacles faced in implementing sanctions against the ban on disposing of waste based on Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management in the City of Pekanbaru. This type of research is sociological legal research which is more focused on the Policy of Pekanbaru City Government in applying sanctions against the prohibition of disposing of garbage. The results of this study are that the Pekanbaru City Government has not implemented criminal sanctions against the prohibition of disposing of garbage on the streets, in parks and in public places. The administrative sanctions have been made, namely, by giving a warning or making a statement. The obstacle in the application of criminal sanctions is because people who carelessly dispose of garbage cannot afford to pay or the fine is high, which is worth Rp 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah).
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru) ANDI SOPIAN
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v5i2.3597

Abstract

Dalam menjalankan Perma No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman-pemahaman majelis hakim dalam menjalankan Perma tersebut dan serta dikarenakan kurang tertarik para majelis hakim mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi Hambatan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, mengupayakan agar setiap mediasi dapat mencapai kata sepakat di antara para pihak yang bersengketa. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru menyediakan daftar mediator dari kalangan hakim. Jadi, hal ini dapat menghemat biaya dan ini bisa menjadi alasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan.
PENERAPAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA PADA SITUASI KONFLIK BERSENJATA Zunnuraeni '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i1.2087

Abstract

Hubunganantarahukumhumaniter internasional dan hukumhak asasi manusia saat ini telahmenarik perhatian dari banyak paraahli hukum. Pada awalnya hukumhumaniter internasional dan hukumhak asasi manusia dipandangsebagai dua bidang hukum yangberbeda dan terpisah satu samalain. Pandangan umum saat iniadalah bahwa hukum hak asasimanusia dan hukum humaniterinternasional memiliki kaitan yangerat dan hukum hak asasi manusiadapat diterapkan pada situasikonflikbersenjata.Persoalanhukum yang timbul dari adanyapandangan bahwa hukum hak asasimanusia dapat diterapkan padasituasi konflik bersejata adalahkemungkinanterjadinyapertentanga norma dengan hukumhumaniter internasional. Untukmengatasi pertentangan normatersebut dapat digunakan prinsiplex specialis. Hukum humaniterinternasionalmerupakanlexspecialis dari hukum hak asasimanusiaKata kunci: hubungan antara hukum hak asasi manusia dan hukumhumaniter internasional, hukum hak asasi manusia sebagai lex specialishukum humaniter internasional.
MENINJAU KEMBALI KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Erdianto '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2791

Abstract

Setelah lebih kurang 12 tahunpemberantasan korupsi oleh KPK,belum terjadi perubahan yangsignifikan terhadap perubahankarakter budaya masyarakatterhadap korupsi. Penggunaansanksi pidana khususnya pidanapenjara dalam pemberantasankorupsi memiliki banyak kelemahan.Penggunaan fungsi preventifsesungguhnya jauh lebih pentingkarena jauh lebih efektif dalamupaya penanggulangan kejahatan.Kata Kunci : KPK, pencegahan, pemenjaraan
Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Tengku Erwinsyahbana
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i01.1027

Abstract

Marriage is included as basic needs (rights) of every human being, whose goal is to establish a family or household who are happy and eternal by Belief in God Almighty. The inclusion of elements of the phrase "Belief in God Almighty" within the meaning of marriage mentioned in Article 1 of Law no. 1 of 1974, indicating that the marriage can not be viewed simply as a matter of personal (individual), but must also be viewed as the legal relationship between a man and a woman in a household that has religious values ​​based on the Pancasila as a life philosophy of the Indonesian nation.
GAGASAN PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU BERBASIS HUKUM RESPONSIF RUSLAN TARIGAN
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4964

Abstract

Dari data yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penetapan Pekanbaru lokal yang berlaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU RI Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Daerah House of representative Peraturan tentang Pelaksanaan perwakilan daerah peraturan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 pada tahun 2015 tentang pembentukan Peraturan Daerah dan Produk yang sah Peraturan Legislatif Pekanbaru Selanjutnya penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang berlaku Hukum daerah berbasis Pekanbaru responsif dimulai dengan perencanaan, teks akademik yang melibatkan berbagai pihak (ahli, SKPD, tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh adat, tokoh agama) dalam setiap proses diskusi untuk memiliki dan menguji panggung umum.

Page 22 of 25 | Total Record : 246

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue