cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 21   22   23   24   25 
IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU Erdiansyah '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v5i1.2781

Abstract

Dalam perkembangan kaedahhukum pidana Indonesia, korporasidapat dibebani denganpertanggungjawaban pidana ataudapat dikatakan sebagai subjekhukum pidana. ImplementasiPertanggungjawaban PidanaKorporasi Pembakaran Hutan danLahan di Provinsi Riau, meskipunundang-undang kehutanan danlingkungan dapat dijadikan sebagailandasan hukum untukmembebankan criminal liabilityterhadap korporasi, namunPengadilan Pidana sampai saat initerkesan enggan untuk mengakui danmempergunakan peraturanperaturantersebut. HambatanDalam ImplementasiPertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan danLahan di Provinsi Riau, beberapahambatan antara lain: a)Ketidaksederhanaan perangkathukum dan perangkat peraturanperundang undangan; b)Profesionalisme aparat penegakhukum lingkungan,dan; c) Kesadaranhukum masyarakat dan sarana yangmendukung penegakan hukum.Kata Kunci: Implementasi, Pertanggungjawaban Pidana,Korporasi
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH SESUAI ASLINYA hendro adipurna
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v8i2.7654

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah serta untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya didasarkan penelitian kepustakaan (library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (field research). Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018, definisi ijazah adalah bukan surat yang seperti secara umum menjadi kewenangan Notaris untuk mengesahkan sesuai aslinya, akan tetapi dokumen pengakuan prestasi belajar/lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Di samping itu Notaris tidak mampu untuk melakukan verifikasi fakta dan data atau dokumen asli ijazah sehingga Notaris tidak akan sanggup mempertanggungjawabkan tindakannya jika melakukan pengesahan tersebut, karena berlaku prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawabankewenangan, oleh karena itu kewenangan pengesahan fotocopy ijazah secara khusus sudah diberikan kepada perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018. Implikasi hukum foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris adalah: Munculnya penolakan terhadap pengesahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap beberapa instansi atau lembaga-lembaga penerima kerja dan perguruan tinggi; Berpotensi terjadinya kerugian lebih besar, sehingga Notaris bisa digugat untuk mengganti kerugian; Membuka peluang lolosnya atau adanya pengesahan ijazah palsu yang lagi marak di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.Kata Kunci : Kewenangan, Notaris, Ijazah
FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN DELIK PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KABUPATEN BONE Jumrah Jumrah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v8i1.6994

Abstract

AbstractThe research aims to analyze (1) the factors that hinder the process of investigation of family theft in the District of Bone, and (2) countermeasures against theft in the family in Bone Regency. This study uses a juridical-sociological research method, which examines law by connecting with social symptoms that have an effect and effect on various aspects of social life. This research is descriptive (descriptive research), namely research that has the character of knowing and describing an object of study. The results of the study show (1) the inhibiting factors of family theft in the Regency of Bone is the lack of legal awareness and the quality of human resources. The police, and (2) the prevention of theft of theft in the family in Bone Regency is carried out through two efforts, namely: preventive measures: establishing an environmental security system, counseling, namely in the form of legal counseling and increasing security for areas considered prone to crime and repressive efforts: arrest and detention and guidance for criminals. Keywords: Investigation, Family Theft, Bone AbstrakPenelitian bertujuan untuk menganalisis (1) Faktor yang menghambat Proses penyidikan Delik Pencurian dalam keluarga di Kabupaten Bone, dan (2) penanggulangan delik pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisi-sosiologis, yakni mengkaji hukum denagn menghubungkan dengan gejala sosial yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang sifatnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu objek kajian, Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor penghambat penyidikan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone adalah Kurangnya kesadaran hukum dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Kepolisian, dan (2) Penanggulangan Delik Pencurian dalam kalangan keluarga di Kabupaten Bone dilakukan melalui 2 upaya yaitu: Upaya preventif: mengadakan sistem keamanan lingkungan, Penyuluhan, yakni berupa: Penyuluhan Hukum dan Meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan dan Upaya represif: penangkapan dan penahanan dan Pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Kata Kunci: Penyidikan, Pencurian Keluarga, Bone
URGENSI RECHTSVINDING DAN RECHTSVERFIJNING SEBELUM HAKIM MENJATUHKAN PINDANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN TERHADAP PEREMPUAN PENGEDAR NARKOTIKA FERAWATI '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4037

Abstract

Tindak pidana narkotika saat ini telah bersifat transnasional, salah satu modus operandi dalam peredaran dan perdagangan narkotika adalah dengan mengerahkan perempuan untuk dijadikan kurir. Dalam bisnis narkotika perempuan telah ditempatkan pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasinya. Selama ini dari setiap vonis hakim banyak yang mengabaikan fakta-fakta,yang menujukkan bahwa para terpidana perempuan tersebut sebenarnya telah tertipu dalam bentuk hubungan personal. Melihat kenyataan ini hendaknya hakim sebelum menjatuhkan vonis dapat melakukan “rechtsvinding“(penemuan hukum) dengan mencari peluang-peluang baru khususnya dalam instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan perempuan. kemudian melakukan “rechtsverfijnimg” (penyaringan hukum) sebelum menjatuhkan hukumannya. sehingga keputusan itu memberikan rasa keadilan kepada para perempuan.
KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Mukhlis '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i1.2092

Abstract

Keistimewaan dan kekhususanAceh mengalami pasang surutdalam perjalanan ketatanegaraanrepublik Indonesia, berdasarkanPasal 18B UUD 1945 dapatdisebutkan bahwa daerah AcehAceh merupakan daerah istimewadan khusus. Daerah istimewaterkait dengan kewilayahan yaitukeistimewaandalambidangagama, adat, pendidikan danulama sebagaimana diatur dalamUU No. 44 Tahun 1999, sedangkandaerah khusus terkait denganpemerintahan, sebagaimana diaturdalam UU No. 11 Tahun 2006(sebelumnya diatur dalan UU No.18 Tahun 2001) oleh karena ituAceh terdapat 2 (dua) sebutanyaitu daerah istimewa dan daerahkhusus, sehingga nama Aceh dapatdisebutkan sebagai daerah khususpropinsi daerah istimewa Aceh.Kata Kunci: Keistimewaan, Kekhususan, Aceh.
PENGUATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PENDEKATAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK Wencislaus Sirjon Nansi; Wahyu Jontah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5587

Abstract

The child is the future and the next generation of the ideals of the nation, therefore the best interests of the child must be the responsibility of all parties. The Including the interests of children who are faced with the law. In the Criminal Justice System Law No. 11 of 2012 recognizes Justice's restorative approach in the settlement of child criminal cases. Restorative justice approach is intended to prevent children from the impression of criminal and psychological trauma due to the judicial process and also besides that restorative justice approach is an effort to restore the balance between the perpetrator and the victim, as well as the perpetrator with the community to the original state. One of the most important approaches to restorative justice is the traditional approach and local wisdom. Customary law and local wisdom should be an alternative solution in the realization of restorative justice. Therefore this paper intends to examine the legitimacy of customary law in the legal system in Indonesia and the extent to which it exists within the Criminal Justice System law. The method used in this paper is the normative approach. Based on the results of the study it was found that restorative justice through indigenous approaches and local wisdom has not been seriously accommodated in the Criminal Justice System Law. Customary law in the form of fulfillment of customary obligations is only considered as an additional criminal. The additional criminal principle is not independently dependent on the principal penalty. Should the state seriously apply the principle of restorative justice in the settlement of child criminal cases, the customary approach should be regarded as one of the main forms of the crime.
PENANGGULANGAN KEJAHATAN ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU ENDRI '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v5i2.3593

Abstract

Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan merupakan kejahatan ekonomi dan lingkungan, serta mengancam kedaulatan bangsa. Kepulauan Riau yang hampir seluruh wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan negara lain sangat rawan terjadi Illegal Fishing yang dibuktikan dengan penangkapan beberapa para pelakunya. Untuk itu perlu kebijakan penanggulangannya, baik dengan menggunakan sarana hukum pidana, maupun dengan tindakan pencegahan. Lewat jalur hukum pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perikanan, undang-undang kelautan dan sebagainya. Sedangkan sarana pencegahan dapat dilakukan dengan peningkatan patroli, kerjasama dengan dengan negara lain, meningkatkan teknologi pengawasan, mengajak masyarakat untuk peduli akan bahaya Illegal Fishing.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER ATAS KESALAHAN DAN KELALAIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT Erdiansyah '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i2.1823

Abstract

Disadvantaged communities on theneed of protection of medicalmalpractice law has resulted infurther harm or suffering to patients.To create a form of legal certaintyand ensure the health and serviceefforts to accommodate the needs ofthe government in addition to theCriminal Code have passed laws inthe fields of healthcare and physicianpractices legislation, namely Law No.23 of 1992 Jo Act No. 36 of 2009 onHealth and Law Number 29 Year2004 on Physician Practice. Criminalliability on doctors for errors andomissions in providing medicalservices at the hospital, wheredoctors responsibility in the field ofcriminal law can be categorized as acriminal act if they meet theformulation Malpractice criminaloffense.Kata Kunci:Pertanggung jawaban-Pidana-Kesalahan-Pelayanan-Medis
Batasan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Tinjauan Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Kejaksaan Bayu Kencono; Pedry Sugeng Herlino; Risna Kurniawati; Reza Noor Ihsan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8668

Abstract

Di era yang semakin maju ini, di mana kemajuan dan kebutuhan zaman menuntut penegakan hukum yang efektif, peran serta kehadiran Jaksa sebagai Pengacara Negara semakin vital, terutama dalam konteks hukum perdata dan tata usaha negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kekayaan negara, menjaga integritas pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengungkap peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta batasan kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan lembaga kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan melibatkan penelusuran bahan pustaka primer dan sekunder yang terkait dengan peraturan tentang peran Jaksa sebagai Pengacara Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 1992 hingga peraturan terbaru tahun 2021, terdapat berbagai aturan yang mengatur peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam konteks hukum perdata dan tata usaha negara. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memastikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan baik bagi negara maupun masyarakat.kata kunci  : Peran, Batasan, Jaksa Pengacara Negara
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Desi Apriani; Heni Susanti
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5509

Abstract

The purpose of writing this article is to explain the discretion of the police in the settlement of criminal cases based on local wisdom. This study uses an empirical method, by conducting interviews. Law enforcement in post-colonial Indonesia becomes formal and rigid and bureaucratic. Justice is as if it can only be obtained in an institution called court, so that in many cases the judicial process continues even though the parties have personally made peace. Police discretion as permitted by Police law is the most ideal step or way to change the rigidity of law enforcement. Certainly the discretion referred to here must be accountable on the basis of common interests, humanity and justice. This needs to be done in order to move the law into an Indonesian context based on local wisdom.

Page 23 of 25 | Total Record : 246

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue