cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 18   19   20   21   22 
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Rahmad Hendra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i02.1145

Abstract

Notary is a defender of truth and justice so that lawenforcement should be run in good faith and sincerity,so that the legal profession is an honorable and nobleprofession (officium nobile). The number of notariescreate tighter competition between notaries and no-tary sometimes make less careful in their profession.The paper concludes that the notary is responsible forwhat he saw, that they have seen, heard and done bythe notary as a public official in the run position. Nota-ries are not responsible if any information and docu-ments from a client that is not true
Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP Mukhlis R
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i1.1040

Abstract

For Maintaining Criminal Law criminal law required materialistic Formal, which is set in the Criminal Code. Prior to the release of Criminal Law and the position of Special Duties / Authority Police Investigator is a single investigator, and investigator investigators should coordinate with the Police Investigator, whereas after the development of offense-offense out of the Criminal Code (Special Narcotics Law and Law on Corruption Eradication), Police investigator is no longer a single investigator, but can be done by the police, investigators, and BNN. BNN Domiciled in Narcotics Case Coordinator among other investigators with extraordinary powers when compared to the authority of the police investigator in the Criminal Procedure Code and Police Act. Similarly, the discharge of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 on Combating Corruption, the investigation is authorized to exercise police investigator, prosecutor and investigator KPK investigators. Police investigators located under KPK investigators, as coordinator, monitoring, supervision of other investigators with extraordinary powers when compared to the appropriate authority of the police investigators and the Criminal Procedure Police Act.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE Setia Putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2794

Abstract

E-commerce merupakan bentukperdagangan yang mempunyaikarakteristik tersendiri yaituperdagangan yang melintasi batasnegara, tidak bertemunya penjual danpembeli, dengan menggunakan mediainternet. Lahirnya Undang-undangNomor 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) sepertinya menjadi solusiuntuk memberikan perlindungan bagikonsumen. Dalam UU ITE telahmengatur mengenai syarat sahnyasuatu transaksi e-commerce,mengatur mengenai hak dankewajiban, perbuatan yangdilarang,tanggungjawab, perlindunganhukum, upaya hukum danpenyelesaian sengketa dalam transaksie-commerce.Kata Kunci : E-commerce, tanggungjawab, Perlindungan dan penyelesaian
Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU NO. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP NO. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i01.1030

Abstract

With the enactment of Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian fundamental changes to the agrarian law in Indonesia, especially in the area of ​​land. As for the legal basis for the conversion of land rights is the second part of the Act concerning the provisions of the conversion consists of nine chapters that govern the conversion of three types, namely: the conversion of land resulting from Indonesia's rights, conversion rights to land former Autonomous and conversion of land rights from the rights of the west.
PENGARUH HINDU DALAM SELOKO MELAYU DI HULU BATANGHARI Musri Nauli
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2784

Abstract

Keberadaan masyarakat di daerahhulu Sungai Batangharidiperkirakan sudah berada jauhsebelum masuknya kedatanganAgama-agama Besar sepertiBudha, Hindu dan Islam.Masyarakat hulu SungaiBatanghari mengenal daerahdaerahyang tidak boleh dibuka.Mereka mengenal dengan istilahTeluk sakti. Rantau betuah,Gunung Bedewo. Kemampuanmenjaga hutan oleh masyarakat didaerah hulu Sungai Batanghariberbanding terbalik dengankawasan hutan dikelolaperusahaan atau negara.Kata Kunci : Seloko, Hindu, Kearifan Lokal
Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia Emilda Firdaus
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v1i02.1150

Abstract

Historically village represent will form of politicalsociety and the governance in Indonesia far beforethis nation and state is formed. Social structure of akind the village, socialize custom and others have cometo social institution having very important position.In order to to realize autonomy and democratize atthe village governance, hence need there is cleararrangement and this specially to existence BPD ineach regency in Indonesia. In three governance periodin Indonesia that is from Orde Lama period, period ofOrde Baru and Reform Order have acknowledgedlegislative body and village governance system ofvillage although own difference in the form of itimplemented.
Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dodi Haryono; Gusliana HB; Zulwisman Zulwisman; Geofani Milthree Saragih
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8388

Abstract

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) saat ini telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang abru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara, dan studi kepustakaan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diberlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi  perpajakan daerah yang baru. Namun dalam penyederhanaan ini terdapat sumber retribusi yang dihilangkan dan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus melkukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Derah dalam semangan pemberian otonomi Daerah sesuai denga napa yang dibunyikan dalam Pasal 18 Ayat (5) Unddang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Unddang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.
MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI PENGEMBAN OTORITAS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH K.A.BUKHORI '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v5i1.2775

Abstract

Pilihan otoritas regulasi untukmempercayakan otoritaskepatuhan syariah perbankansyariah kepada Majelis UlamaIndonesia (MUI), lembaga nonnegaraberbadan hukumprivat, secara teoritikmenyimpan problem.Kedudukan MUI sebagai badanhukum privat menjadi miripbadan hukum publik yangberwenang membuat ketetapanmengikat publik.Sisi lain,kelayakan fatwa ormas non-MUIsebagai rujukan regulasi,terkesan diabaikan, karena sudahada fatwa rujukan resmi.Kajian hukum normatif inibertujuan menguji ketepatansecara teoritik penunjukan MUIitu. Diperoleh konklusi, modelotoritas berbasis MUI ini masihrelevan dilanjutkan, sejauhsebagai model transisi.Kata kunci:MajelisUlama Indonesia, KepatuhanSyariah,PerbankanSyariah
Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi Mardalena Hanifah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v2i02.1141

Abstract

Law and economics are the pillars of development sothat both must be matched and aligned with the inter-ests of the people. Thus the legal policy direction ofeconomic policy should be something that has valuein order for legal purposes can be achieved. Since thelaw was established and developed to regulate howthese laws can regulate business behavior by inves-tors that the economic activities which they have givenprotection by law, to ensure the presence of legal pro-tection will be established a rule of law in the areas ofinvestment in the form of legislation, doctrine, juris-prudence, treaties and other agreements to determinethe political direction of economic policy of the law.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik Evi Deliana HZ
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i1.1036

Abstract

Children are the hope of the nation which is the next generation, where the future of this nation eventually will be placed. As the successor to the nation, then the current generation obligation to provide protection to the They of the moral damage caused by the use of harmful content in the print and electronic media, especially those containing elements of violence and pornograph. Regulations governing the legal protection of children from harmful content in the print and electronic media are still common, there are no specific rules intended to give legal protection of children from harmful content that may be present in the print and electronic media.

Page 20 of 25 | Total Record : 246

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue