Garuda - Garba Rujukan Digital

Menyoroti Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Alternatif dan Tantangan Sulistiyaningsih, Nur; Anang Setiyawan
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.532

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan model penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah yang dilakukan sejak masa Rasulullah dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menggunakan sumber data kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan data-data secara sistematis dan dianalisis secara obyektif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan Hukum Islam Klasik di zaman Rasulullah, penyelesaian sengketa diselesaikan dengan 2 jalur: melalui kekuasaan kehakiman dan di luar kekuasaan kehakiman. Sedangkan berdasarkan Hukum Positif Indonesia, penyelesaian sengketa hukum diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pada Hukum Islam Klasik dan Hukum Positif memiliki kesamaan yaitu sama-sama dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Metode tersebut juga dipakai dan diakomodir dalam Hukum Positif di Indonesia berupa mediasi dan arbitrasi, bahkan ada metode lainnya yang dapat dipilih, yaitu: negosiasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli. Sehingga, semakin pesatnya perkembangan ekonomi Syariah diimbangi dengan model penyelesaian sengketa hukum yang dapat menjadi pilihan. This research examines the resolution of Sharia economic law disputes in Indonesia. The aim of this research is to compare the Sharia economic law dispute resolution models that have been implemented since the time of the Prophet and those accommodated by Positive Law in Indonesia. This research is normative research that uses library data sources where researchers collect data systematically and analyze it objectively. The research results obtained are based on Classical Islamic Law at the time of the Prophet, dispute resolution was resolved in 2 ways: through judicial power and outside judicial power. Meanwhile, based on Indonesian Positive Law, legal disputes are resolved through litigation and non-litigation. Classical Islamic Law and Positive Law have similarities, namely that they can both be resolved through the courts and outside the courts. In the time of the Prophet, the court route was known as al qadha. This method is also used and accommodated in Positive Law in Indonesia in the form of mediation and arbitration, there are even other methods that can be chosen, namely: negotiation, conciliation, consultation and expert assessment. Thus, the increasingly rapid development of Sharia economics is balanced with legal dispute resolution models that can be an option.

Sukuk Ijarah sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah: Peluang, Tantangan, dan Kepatuhan Syariah Rachmawati, Dwi
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 2 (2025): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i2.720

Sukuk ijarah is one of the Islamic financial instruments based on lease contracts (ijarah) on the benefits of assets. This instrument serves as a significant alternative source of financing in supporting infrastructure development and national economic growth, particularly in Indonesia, which has the largest Muslim population in the world. This study aims to examine the opportunities offered by sukuk ijarah as a sharia compliant financing instrument, identify the challenges in its implementation in Indonesia, and analyze how sharia compliance principles are applied in the issuance of sukuk ijarah. This research employs a qualitative approach using the library research method. The analysis is conducted descriptively and analytically by examining academic and regulatory substance related to these issues. The findings indicate that sukuk ijarah has promising prospects as a sharia investment instrument due to its fixed returns, asset-backed structure, and relatively stable design. To optimize its role, regulatory strengthening, enhanced inter-institutional synergy, and consistent public education are required to ensure the sustainability and integrity of the national Islamic financial market. Sukuk ijarah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berbasis akad sewa atas manfaat aset. Instrumen ini menjadi alternatif pembiayaan yang signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan perekonomian nasional, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang yang ditawarkan oleh sukuk ijarah sebagai instrumen pembiayaan syariah, mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya di Indonesia, serta menganalisis bagaimana prinsip kepatuhan syariah diterapkan dalam penerbitan sukuk ijarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah substansi akademik dan regulatif terkait isu-isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk ijarah memiliki prospek menjanjikan sebagai instrumen investasi syariah karena menawarkan imbal hasil tetap, berbasis aset nyata, dan memiliki struktur yang relatif stabil. Untuk mengoptimalkan perannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sinergi antar lembaga, serta edukasi publik yang konsisten untuk menjamin keberlanjutan dan integritas pasar keuangan syariah nasional.

Empirical Analysis of the Impact of Taxation Policy on the interest of Corporate Sharia Sukuk issuance in Indonesia Perspective of SBSN National Sharia Securities Law Putri Rahmawati, Shelly; Isman; Budiman, Mamdukh
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 2 (2025): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i2.742

This study aims to empirically analyze the effect of taxation policy as stipulated in the State Sharia Securities Law (SBSNLaw) on the interest in corporate sharia sukuk issuance in Indonesia. With a quantitative approach and multiple linear regression method, this study uses secondary data from official publications of financial authorities and capital markets. The results of the analysis show that taxation policy has a significant influence on interest in sukuk issuance, with a coefficient of determination (R²) of 0.82, which means that 82% of the variation in interest in issuance can be explained by taxation variables. This finding indicates that tax incentives, final income tax exemptions, and fiscal treatment of sharia contracts are key factors in encouraging corporate decisions to issue sukuk. In addition, there is a seasonal pattern of sukuk issuance that stands out in the second and fourth quarters. This research provides practical implications for policymakers to strengthen the effectiveness of the SBSN Law through improving incentive schemes and paying attention to market momentum in encouraging the growth of Islamic sukuk as a sustainable financing instrument.

Analisis Yuridis Metode Penagihan Pinjaman Shopee Paylater di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita Aldeera Azzahra, Fahasyara; Abbas, Syahrizal; Eriyanti, Nahara
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 2 (2025): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i2.747

This article presents a comprehensive legal analysis of the debt collection methods used by Shopee PayLater, one of the dominant Buy Now, Pay Later (BNPL) services in Indonesia. The study identifies a significant gap between the robust normative framework—including regulations from the Financial Services Authority (OJK), the Consumer Protection Act, and the Personal Data Protection Act—and the reality of debt collection practices reported by consumers. Using a legal-normative approach supported by secondary empirical data analysis, this article demonstrates how aggressive and unethical debt collection practices persist despite clear legal prohibitions. Key findings indicate that the issue is not caused by the absence of regulations, but rather by implementation deficits, reactive oversight, and the exploitation of legal loopholes and consumers' psycho-social vulnerabilities. The article concludes with policy recommendations focused on transitioning toward technology-based oversight (SupTech/ RegTech), strengthening industry internal compliance, and enhancing digital financial literacy as holistic solutions. Artikel ini menyajikan analisis yuridis komprehensif tentang metode penagihan utang yang diterapkan Shopee PayLater, merupakan salah satu layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) dominan di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara kerangka normatif yang kuat—mencakup regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi—dengan realitas praktik penagihan yang dilaporkan oleh pihak konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh analisis data empiris sekunder, artikel ini menunjukkan bagaimana praktik penagihan yang agresif dan tidak etis terus berlanjut meskipun terdapat larangan hukum yang jelas dan tegas. Temuan utama mengindikasikan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan mengenai defisit implementasi, pengawasan yang reaktif, dan eksploitasi celah hukum serta kerentanan psiko-sosial konsumen. Untuk itu dalam artikel ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang berfokus kepada transisi menuju pengawasan berbasis teknologi (SupTech/ RegTech), penguatan kepatuhan internal industri, kemudian peningkatan literasi keuangan digital sebagai solusi holistik.

Analisis Akad Ijarah Pada Praktik Jual Beli Bagasi Mahasiswa Indonesia Di Mesir Perspektif Pemikiran Al-Shatibi Dalam Al-Muwafaqat Kholid Jaelani, Lalu
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 2 (2025): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i2.748

Al-Shatibi's thoughts in Al-Muwafaqat discuss the maqashid syari'ah (objectives of Sharia law) which are integrated with the values and wisdom underlying these objectives. This study aims to analyze the concept of axiology in Abu Ishaq Al-Shatibi's thought as presented in Al-Muwafaqat, with a focus on the application of the ijarah contract in the practice of buying and selling luggage among Egyptian students. Al-Shatibi is known as a figure who emphasizes the maqasid of Sharia as the primary approach to understanding Islamic law. In this context, the ijarah contract carried out by Egyptian students demonstrates the flexibility of fiqh in meeting daily economic needs. This study uses a qualitative approach with a method of analyzing Al-Shatibi's thoughts on the phenomenon of the practice of buying and selling luggage by Egyptian students. The results of the study show that the practice of ijarah contracts in the sale and purchase of luggage reflects the essence of maqashid sharia, namely benefit and justice for both parties to the transaction. Pemikiran Al-shatibi dalam Al-Muwafaqat membahas tentang maqashid syari’ah yang berpadu dengan nilai-nilai dan hikmah yang mendasari dalam maqashid tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep aksiologi dalam pemikiran Abu Ishaq Al-Shatibi yang terdapat dalam Al-Muwafaqat dengan fokus pada penerapan akad ijarah dalam praktik jual beli bagasi mahasiswa Mesir. Al-Shatibi dikenal sebagai tokoh yang menekankan maqashid syariah sebagai pendekatan utama dalam memahami hukum Islam. Dalam konteks ini, akad ijarah yang dilakukan mahasiswa Mesir menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis pemikiran Al-Shatibi terhadap fenomena praktik jual beli bagasi mahasiswa Mesir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad ijarah dalam jual beli bagasi mencerminkan esensi maqashid syariah, yaitu kemaslahatan dan keadilan bagi kedua pihak yang bertransaksi

Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Memastikan Kepercayaan Konsumen: Studi Multi-Situs Di Indonesia Nur Janah, Nadhivah; Nurul Hikmah; Imron Mustofa
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 2 (2025): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i2.752

Halal certification bodies play a crucial role in building consumer confidence in halal products in Indonesia. This study, conducted in several locations, examined the views of Muslim consumers, producers, and certification bodies, particularly the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) in three different cities: Jakarta, Surabaya, and Makassar. Data collection was conducted through in-depth interviews, group discussions, and observations. The findings show that the reputation of the institution, clarity regarding halal standards, and transparency in certification information play an important role in strengthening consumer confidence. The various views of consumers in each city are influenced by the socio-cultural context and varying access to information. This research provides a meaningful contribution to the development of halal certification agency policies and practices, with the aim of improving certification effectiveness and supporting the sustainable growth of the national halal industry. Lembaga yang memberikan sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal di tanah air. Penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi ini menyelidiki pandangan konsumen Muslim, produsen, serta lembaga sertifikasi, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di tiga kota yang berbeda: Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reputasi lembaga, kejelasan mengenai standar halal, dan transparansi dalam informasi sertifikasi mempunyai peranan penting dalam memperkuat kepercayaan konsumen. Berbagai pandangan konsumen di setiap kota dipengaruhi oleh konteks sosial budaya serta akses informasi yang bervariasi. Penelitian ini memberikan sumbangsih yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan praktik lembaga sertifikasi halal, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas sertifikasi dan mendukung pertumbuhan industri halal nasional secara berkelanjutan.

Pengaruh Content Marketing Dan Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Coklat Dubai Darwiyanti, Yulinda
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 2 (2025): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i2.757

This research is to determine the effect of content marketing and halal certification on the decision to purchase Dubai chocolate. Quantitative research. The research uses a population of people who have purchased Dubai chocolate at least once. The sample used in the research is non-probability sampling and uses purposive sampling techniques. The primary data source was collected through an online questionnaire/Google form. Data analysis methods included validity testing, reliability testing, multicollinearity testing, coefficient of determination (R2), hypothesis testing, and path coefficient analysis. The results of the study show that content marketing and halal certification can explain 55.3% of purchasing decisions, while the remaining 44.7% is explained by other variables that were not studied. Based on the results of the study, it was found that (1) content marketing has a positive and significant effect on purchasing decisions and (2) halal certification has a positive and significant effect on purchasing decisions. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh content marketing dan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian coklat dubai. Jenis penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan populasi dengan masyarakat yang pernah membeli coklat dubai minimal 1 kali pembelian. Sampel yang di pakai pada penelitian dengan metode non probability sampling dan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data primer dengan pengumpulan data dalam penelitian melalui kuesioner online / google form. Metode analisis data mencakup uji validitas, uji reliabilitas,uji multikolinieritas, koefisien determinan (R2), uji hipotesis dan analisis jalur (path coefecient). Hasil penelitian content marketing dan sertifikasi halal bisa menjelaskan keputusan pembelian sebesar 55,3%, sementara sisanya 44,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) content marketing bengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan (2) sertifikasi halal bengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Spin Off Unit Usaha Syariah : Studi Komparasi Peraturan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang P2SK Nawra Faiza Yahya; Alya Putri; Kafka Nafisha Zakaria; Helmi Nafis Sagara; Arneisya Arienda Putri; Wahyu Sakti Dana Isworo; Septian Noorchandra Raharjo; Berlianti Wahyu Nur Fatimah
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 10 No 1 (2026): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v10i1.789

Artikel ini menganalisis implementasi hukum pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Komersial Syariah (BUS) di Indonesia berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan perbandingan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Landasan penelitian ini berasal dari perluasan perbankan Islam yang signifikan, dan strategi pemisahan UUS untuk memperkuat otonomi kelembagaan, kepatuhan syariah, dan daya saing industri, meskipun terdapat kendala dalam penyediaan modal dan peraturan turunan seperti UU POJK Nomor 12 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan ketentuan-ketentuan penting Pasal 68 UU Nomor 21 Tahun 2008—berdasarkan aset >50% atau 15 tahun—dan membandingkannya dengan ketentuan fleksibel yang didasarkan pada risiko dan diskresi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yuridis normatif diterapkan melalui pendekatan modal, dengan memeriksa norma-norma positif termasuk undang-undang terkait dan peraturan OJK untuk menilai konsisten dan efektivitas kebijakan. Diskusi menekankan reformasi struktural UU No. 21/2008 untuk menghindari pencampuran dana dan meningkatkan efisiensi, tetapi implementasinya terhambat oleh pencerahan internal. UU P2SK mereformasi paradigma yang kaku menjadi paradigma berbasis risiko, mengurangi batasan waktu tetapi menciptakan hukum karena mengguncang batasan pemaksaan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel perbandingan norma, waktu, dan pendekatan. Kesimpulannya, spin-off sangat penting untuk perbankan Islam yang independen, tetapi membutuhkan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas, dan sinergi imperatif-fleksibel untuk mencapai visi ekonomi Islam nasional. Artikel ini menganalisa yuridis pelaksanaan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS ) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , dengan perbandingan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Latar belakang kajian didasari perkembangan signifikan perbankan syariah , kebijakan perpecahan UUS untuk memperkuat kemandirian kelembagaan, kepatuhan syariah, dan daya saing industri, meskipun terkendala kesiapan modal serta regulasi turunan seperti POJK Nomor 12 Tahun 2023 . Tujuan penelitian adalah menguraikan ketentuan imperatif Pasal 68 UU No. 21/2008-berbasis aset >50% atau 15 tahun-serta membandingkannya dengan pendekatan fleksibel UU P2SK yang berbasis risiko dan diskresi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yuridis normatif diterapkan melalui kebijakan peraturan-undangan, mengkaji norma positif termasuk UU terkait dan peraturan OJK untuk menilai konsistensi serta efektivitas kebijakan. Pembahasan tekanan reformasi struktural UU No.21/2008 bertujuan dari pencampuran dana dan tingkatkan efisiensi, namun terhambatnya implementasi kesiapan internal. UU P2SK mereformasi paradigma kaku menjadi berbasis risiko, mengurangi paksaan waktu tetapi menimbulkan hukum akibat hilangnya batas eksplisit, sebagaimana ditunjukan tabel perbandingan aspek norma, waktu, dan pendekatan. Kesimpulannya, spin-off penting untuk perbankan syariah mandiri, tetapi memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas, dan sinergi imperatif-fleksibel guna mencapai stabilitas makroprudensial serta visi ekonomi syariah nasional.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Badan Usaha Milik Desa dalam Risiko Kepailitan: Perspektif Badan Hukum Publik-Hibrida dan Penguatan Tata Kelola Muhammad Netto Suryono
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 10 No 1 (2026): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v10i1.793

Village-Owned Enterprises (BUMDes) have become strategic instruments in village economic development. However, its hybrid legal status—being between public and private legal entities—makes it vulnerable to regulatory uncertainty, especially when faced with bankruptcy risks. The lack of clarity on legal protection mechanisms encourages the urgency of an in-depth study of how regulations, governance, and supervision can provide maximum protection for BUMDes. This study uses a juridical-normative approach with the method of analysis of laws and regulations, literature studies, and comparative law. Primary legal materials include the Village Law, PP BUMDes, and bankruptcy regulations; Meanwhile, secondary legal materials include academic literature, journal articles, and relevant previous research results. The analysis was carried out with a critical-deduction model to map the problem and formulate recommendations based on the four pillars of legal protection. The findings show that legal protection for BUMDes is still weak due to the indecisiveness of the status of legal entities, the absence of norms regarding the feasibility of bankruptcy, and the absence of a corporate rescue mechanism. The success of protection is strongly influenced by four pillars: (1) the pillars of national regulations that regulate the status and mechanism of bankruptcy; (2) internal governance pillars such as periodic audits and risk management; (3) the pillars of local government development through legal assistance and mediation systems; and (4) the pillars of public supervision to prevent moral hazards. BUMDes need a more comprehensive legal protection framework through strengthening national regulations, improving internal governance, local government support, and public transparency mechanisms. This research offers a four-pillar model as novelty in the formulation of legal protection strategies to face bankruptcy risks. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Namun, status hukumnya yang bersifat hibrida—berada di antara badan hukum publik dan privat—menimbulkan kerentanan terhadap ketidakpastian regulasi, terutama ketika berhadapan dengan risiko kepailitan. Minimnya kejelasan mengenai mekanisme perlindungan hukum mendorong urgensi kajian mendalam mengenai bagaimana regulasi, tata kelola, dan pengawasan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi BUMDes. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer meliputi UU Desa, PP BUMDes, serta regulasi kepailitan; sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan model deduksi-kritis untuk memetakan problem dan merumuskan rekomendasi berbasis empat pilar perlindungan hukum. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi BUMDes masih lemah akibat ketidaktegasan status badan hukum, ketiadaan norma mengenai kelayakan pempailitan, dan belum adanya mekanisme penyelamatan usaha (corporate rescue). Keberhasilan perlindungan sangat dipengaruhi empat pilar: (1) pilar regulasi nasional yang mengatur status dan mekanisme kepailitan; (2) pilar tata kelola internal seperti audit berkala dan manajemen risiko; (3) pilar pembinaan pemerintah daerah melalui pendampingan hukum dan sistem mediasi; dan (4) pilar pengawasan publik untuk mencegah moral hazard. BUMDes membutuhkan kerangka perlindungan hukum yang lebih komprehensif melalui penguatan regulasi nasional, peningkatan tata kelola internal, dukungan pemerintah daerah, dan mekanisme transparansi publik. Penelitian ini menawarkan model empat pilar sebagai kebaruan (novelty) dalam perumusan strategi perlindungan hukum menghadapi risiko kepailitan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ihtikar Harga BBM Akibat Krisis Transportasi Laut Abdurrahman; Moh. Fadzli; Rizqiyah Ramadhani
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 10 No 1 (2026): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v10i1.849

This study aims to analyze the practice of fuel price increases in Bawean Island caused by a maritime transportation crisis and to examine it from the perspective of Islamic Economic Law. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that fuel scarcity in Bawean Island is primarily caused by disruptions in maritime distribution, resulting in limited supply. This condition has been exploited by certain retailers who significantly increase fuel prices beyond the official reference price. From the perspective of Islamic Economic Law, such exploitative price increases that take advantage of scarcity potentially constitute ihtikar, as fuel is a strategic necessity for the community and the price increase is aimed at gaining excessive profit beyond reasonable limits. This practice contradicts the principles of justice and public welfare in Islam. Therefore, stronger distribution oversight and active government intervention are necessary to prevent ihtikar practices and to ensure a fair market mechanism in accordance with Islamic economic principles. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kenaikan harga BBM di Pulau Bawean akibat krisis transportasi laut serta meninjaunya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan BBM di Pulau Bawean disebabkan oleh gangguan distribusi laut yang berdampak pada terbatasnya pasokan. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian pengecer dengan menaikkan harga BBM secara signifikan di atas harga acuan resmi. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik kenaikan harga yang bersifat eksploitatif dan memanfaatkan kondisi kelangkaan tersebut berpotensi memenuhi unsur ihtikar, karena BBM merupakan barang kebutuhan strategis masyarakat dan kenaikan harga dilakukan untuk memperoleh keuntungan di atas batas kewajaran. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan distribusi dan peran aktif pemerintah guna mencegah praktik ihtikar serta mewujudkan mekanisme pasar yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Fikri Alan

Contact Email
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Phone
+62354-689282

Journal Mail Official
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Editorial Address
Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Fikri Alan

Contact Email redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Phone +62354-689282

Journal Mail Official redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Editorial Address Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127

Location Kota kediri, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Fikri Alan

Contact Email
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Phone
+62354-689282

Journal Mail Official
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Editorial Address
Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA