cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Fikri Alan
Contact Email
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
Phone
+62354-689282
Journal Mail Official
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Qawanin: Journal of Economic Syaria Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : 25983156     EISSN : 26228661     DOI : https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qawanin (Journal of Economic Syaria Law) is a media publication of the results of scientific research, in the field of Economic Syaria Law which includes: - Economic Syaria Law - Islamic strategy for economic development - Critical issues and challenges in Islamic economics and finance development - other topics that are still in line with law and economic developments
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 131 Documents
 10   11   12   13   14 
Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah Novriza, Naia
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v7i2.304

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad mudharabah dalam perspektif Kompilasi Hukum ekonomi syariah serta aplikasinya sebagai produk perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad mudharabah dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian data kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menggali data masa lalu secara sistematis dan objektif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akad mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal atau investor (shobibul  maal) dengan pengelola modal (mudharib) untuk melakukan suatu usaha atas dengan menerapkan system bagi hasil. Akad mudharabah walaupun tidak memiliki dasar hukum Al-Qur'an atau sunnah yang tersirat, tetapi akad ini sudah sering digunakan untuk melakukan suatu praktik perdagangan oleh beberapa generasi muslim pada zaman sekarang ini. akad mudharabah dikembangkan oleh beberapa Fuqaha dengan merujuk pada ketentuan berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah tentang keadilan. Pada praktek Perbankan Syariah dalam melaksanakan akad mudharabah sebagai suatu akad pembiyaan dalam hal kemitraan dengan nasabah, akad ini merupakan salah satu produk perbankan syariah yaitu berupa Giro mudharabah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Penyaluran Dana lainnya.
Tinjauan Fikih dan Akad Wadiah Terhadap Praktik Arisan sebagai Sarana Menabung di Masyarakat Bancar Tuban PRILASA, WAHYU ARSA; IMRON MUSTOFA
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v7i2.305

Abstract

Di masyarakat Bancar Tuban, arisan sebagai metode menabung telah menjadi komponen penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam tradisi arisan, anggota komunitas berkumpul secara teratur untuk menyumbangkan sejumlah uang, dan pada akhirnya, satu anggota akan menerima seluruh dana. Praktik arisan memiliki dua peran dalam kehidupan masyarakat Bancar Tuban: sebagai alat ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sebagai alat sosial untuk mempererat hubungan sosial antara anggota masyarakat. Dalam fikih, arisan adalah bentuk qardh, atau pinjaman, karena anggota masyarakat memberikan uang dengan harapan untuk mengingatnya kembali di kemudian hari. Namun, untuk memastikan bahwa uang yang dikumpulkan oleh para peserta arisan aman dan dapat dikembalikan kepada mereka pada akhir setiap pertemuan, akad wadiah juga dapat digunakan dalam praktik arisan.
Analisis Pelaksanaan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah Samudra, Lintang Akbar; Haq, Sava Waroha Sasikirana; Firdaus, Anaqonita Uzlah Eka; Pratama, Frizal Aditya Bintang; Ardhanisa, Wenny; Dewi, Khoirunnisa’ Mustika; Izza, Aulia Syafikra Nur
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v7i2.352

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai segala ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam sistem transaksinya. Jenis-jenis akad dan landasan hukum yang dijadikan landasan pelaksanaan transaksi syariah dalam peraturan yang telah diatur oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Dalam pendekatan kualitatif ini, tim penulis mengumpulkan informasi dari sumber-sumber. Informasi yang telah dikumpulkan dapat diuraikan dan dibandingkan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Beberapa jenis akad seperti akad wadiah, mudharabah, musyarakah, dan murabahah telah dilaksanakan oleh Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta, dari akad yang telah disebutkan terdapat beberapa kendala atau kesalahan pada saat bertransaksi. Upaya penanganan kendala atau kesalahan telah diatur jika terdapat risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam transaksi syariah di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Surakarta. Adapun risiko atau kendala yang ditemukan, pihak bank mempunyai pilihan penyelesaian seperti musyawarah atau negosiasi antara nasabah dengan pihak bank itu sendiri.
Perspektif Maslahah Mursalah Penggunaan Fintech Syariah Dalam Investasi Ryan Yusuf Pradana
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v7i2.367

Abstract

This study aims to analyze the use of Sharia Fintech in investment from the perspective of Maslahah Mursalah on the Shafiq Website and Application. The research method used is a literature study, where data is collected through understanding and reading the literature related to the problem that is the focus of the research. This research is a review conducted to solve a problem, with a focus on critical and in-depth analysis of relevant and analytical library materials. The analysis method involves descriptive analysis and content analysis to draw conclusions. The results show that Shafiq's use of sharia fintech, particularly the crowdfunding system, has been formalized and is under the supervision of the National Supervisory Board, and is in accordance with regulations from OJK and DSN MUI. Shafiq has implemented sharia principles, including the prohibition of usury, gharar, and dzalim, with the aim of providing security and convenience in investing in accordance with sharia principles, as well as avoiding harm in accordance with the concept of Maslahah Mursalah.
Analisis Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Dalam Prespektif Al Qur'an dan Hadits (Studi pada Masyarakat Kediri) Khamim, Khamim; Purwitasari, Aulya
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.389

Abstract

AbstractKantong plastik menjadi permasalahan yang ada dimasyarakat, karena sering digunakan dengan faktor ringan, transparan, murah, praktis, dan tahan air. Indonesia juga menjadi negara penghasil limbah kantong plastik terbanyak. Permasalahan yang terjadi tersebut, pemerintah membuat kebijakan yaitu kebijakan kantong plastik berbayar sesuai dengan surat pemberitahuan No. S.1230/PSLB3-PS/2016. Kebijakan kantong plastik berbayar juga diterapkan di Kota Kediri. Untuk menganalisis kebijakan plastik berbayar yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kebijakan kantong plastik berbayar dalam prespektif Al-qur’an dan Hadits yang terjadi di masyarakat Kota Kediri. Plastik merupakan bahan yang dapat mengendap dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti banjir. Kantong plastik juga dapat mengakibatkan penyakit karena dalam plastik mengandung Pemlastis Dioktilfalat (DOP) yang diketahui dari sifat toksisitas plastik berdasarkan pada uji karsinogenik. Bagi lingkungan, plastik juga memiliki dampak yaitu pada pencemaran lingkungan. selama ini konsumen secara gratis mendapatkan kantong plastik, maka sekarang konsumen harus membayar Rp 200,-. Penggabungan argumen agama sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan. Ajaran Allah SWT dan Hadist Nabi menekankan pentingnya mempraktikkan moderasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai pemeluk agama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menahan diri dari perilaku yang berlebihan, karena hal ini dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalkan kemudharatan..
Efektivitas Pelaksanaan Wakaf Tunai di NU-Care Lazisnu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengentaskan Kemiskinan Anam, Syaiful
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.428

Abstract

This research aims to provide an in-depth understanding of the effectiveness of cash waqf implementation at Nu-Care LazisNU Yogyakarta in alleviating poverty, according to the legal effectiveness theory proposed by Soerjono Soekanto. Conducted as field research with a sociological legal approach, the study reveals that, overall, the implementation of cash waqf at Nu-Care LazisNU Yogyakarta is ineffective in alleviating poverty. This ineffectiveness is attributed to various factors, including legal, law enforcement, infrastructure, societal, and cultural factors. Although Nu-Care LazisNU Yogyakarta has not fully optimized poverty alleviation, at least some of the mauqūf alaih who received capital loans from NU-Care LazisNU D.I.Y have managed to surpass the absolute poverty threshold, earning above 1.25 dollars per day or above the national and regional poverty lines. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang efektivitas pelaksanaan wakaf tunai di Nu-Care LazisNU Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan wakaf tunai di Nu-Care LazisNU Yogyakarta tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Meskipun Nu-Care Lazisnu Yogyakarta belum sepenuhnya dapat mengoptimalkan pengentasan kemiskinan, setidaknya dari sebagian mauqūf alaih yang mendapat pinjaman modal dari NU-Care LazisNU D.I.Y telah mampu melampaui target ambang batas kemiskinan absolut dengan mendapatkan penghasilan di atas 1,25 dolar perhari atau di atas garis kemiskinan nasional dan daerah.
E-Commerce: The Mechanism of Flash Sale on Perspective Indonesia’s Positive Law and Sharia Economic Law Purwanto, Muhammad Aji
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.430

Abstract

Technological developments provide easier access to marketing and buying and selling to the public. This opportunity is also used as widely as possible to market products with various online marketing strategies, one of which is flash sales. Flash sales became popular and became a buying and selling mechanism that was widely applied by online merchants. However, this leaves a question mark about the law of the flash running mechanism both in terms of Indonesia's positive law and sharia economic law in particular. The research method used in this study is qualitative research with a cross-site study approach. Primary data sources are obtained from direct searches on e-commerce platforms, while secondary data is obtained from journals and other published research results. The results of this study show that the flash sale mechanism that has been running so far in Indonesia has been in accordance with Indonesia's positive law and sharia economic law, both from normative, social, and sharia aspects itself.
Inklusi Keuangan Digital Syariah di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas Jombang Perspektif Maqashid Shariah Jasser Auda M. Ashilus Sadid; Abdulloh Munir
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.432

Abstract

Teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Manusia lebih memilih teknologi digital karena lebih efisien dan mudah digunakan. Namun, beberapa orang masih menganggap Pondok Pesantren tidak mengikuti perkembangan teknologi digital. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan inklusi keuangan digital syariah di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang, Untuk mengetahui peran inklusi keuangan digital syariah perspektif maqa>s}id shari>‘ah Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Penerapan inklusi keuangan digital syariah di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang telah mengadopsi inklusi keuangan digital syariah. Melalui penggunaan uang digital dan kartu belanja santri (Wadi>’ah Card), transaksi santri dapat dipantau oleh wali santri dan pengurus pondok. Pondok Pesantren al-Muhibbin juga menerapkan produk tabungan digital berdasarkan prinsip wadi>'ah yad al-d}ama>nah. Dengan prinsip wadi>'ah, Pondok Pesantren al-Muhibbin bertanggung jawab sebagai penerima titipan dana dari santri. Kedua, peran inklusi keuangan digital Syariah perspektif maqa>s}id shari>‘ah Jasser Auda di Pondok Pesantren al-Muhibbin mengikuti beberapa fitur pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda, seperti observasi, uji coba, sosialisasi, dan evaluasi. Selain itu, penerapan inklusi keuangan digital harus memperhatikan aspek internal dan eksternal, keterbukaan, hubungan saling berhubungan, dan multidimensi. Tujuan penerapan inklusi keuangan digital antara lain sebagai inovasi peningkatan pelayanan pondok terhadap santri, antisipasi kehilangan uang tunai, dan mendisiplinkan santri dalam pembayaran uang bulanan.
Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Serikat Kematian Sebagai Asuransi non-Resmi (Studi Kelompok Masyarakat Desa Kelapapati, Bengkalis): Asuransi Syariah Saputra, Andrian
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.449

Abstract

Tulisan ini membahas tentang bentuk penerapan dan pengelolaan asuransi yang tidak resmi, dimana asuransi yang non-resmi tersebut dikenal dengan nama serikat kematian. Dalam hal ini serikat kematian ini merupakan salah satu persatuan masyarakat yang dibentuk guna untuk mengantisipasi terhadap terjadinya musibah seperti ada yang meninggal dunia dikalangan masyarakat. Maka, persatuan ini yang berperan penting sebagai garda terdepan bagi masyarakat untuk mengurusi orang yang meninggal dunia (jenazah). Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis penelitian Field Research (lapangan), dengan perolehan data primer yang langsung didapatkan melalui observasi dan interview (wawancara). Tulisan ini menguraikan tentang serikat kematian yang dianalisa bagian dari asuransi syariah. Poin yang dilihat yaitu pengelolaan dan output dari dana serikat kematian. Adapun objek yang ditinjau adalah rumah ibadah berupa masjid dan musholla yang ada di daerah Kelapapati, Bengkalis, dimana disana terdapat masing – masing serikat kematian. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa tercakup persamaan konsep antara serikat kematian dengan asuransi syariah. Posisi kesamaan tersebut terletak pada adanya iuran dan klaim. Maka, dua poin itu membuat serikat kematian menjadi topik pembahasan yang dilihat pada dimensi asuransi syariah. Akan tetapi, ada berbagai poin penting yang sebenarnya dievaluasi pada serikat kematian ini, hal tersebut adalah pengelolaan pendanaan dan manajemen pengorganisasian.
Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya Ahmad Fathorrozi; Moh. Hamzah
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.494

Abstract

Islamic fintech lending has emerged in response to the need for financial products that comply with Islamic law. In the context of Muslim communities, fintech lending is assessed not only in terms of efficiency and convenience but also for its adherence to Sharia principles. This research is of a normative-empirical type with a content analysis approach. The results of this study indicate that Islamic fintech is a financial innovation that combines technology with Islamic Sharia principles. Parties involved need to understand the contracts used according to their needs, such as sales (al-al-bayʿ), muḍārabah, mushārakah, wakālah bil ujrah, and qardh, the permissibility of which is explained in the Qur'an and rational evidence. In Indonesia, Islamic fintech activities refer to DSN-MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018. With Islamic values and strict government regulations, economic operations can be conducted in a beneficial, just manner, avoiding riba (usury), maysir (gambling), and gharar (uncertainty).

Page 13 of 14 | Total Record : 131

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): June Vol 8 No 2 (2024): December Vol 8 No 1 (2024): June Vol 7 No 2 (2023): December Vol 7 No 1 (2023): June Vol 6 No 2 (2022): December Vol 6 No 1 (2022): June Vol 5 No 2 (2021): Desember Vol 5 No 1 (2021): Juni Vol 4 No 2 (2020): Juli Vol 4 No 1 (2020): Januari Vol 3 No 2 (2019): Juli Vol 3 No 1 (2019): Januari Vol 2 No 2 (2018): Juli Vol 2 No 1 (2018): Januari Vol 1 No 2 (2017): Juli Vol 1 No 1 (2017): Januari More Issue