cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER" : 9 Documents clear
PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK BERDASAR ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALl DALAM PUTUSAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Hakim Nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska Septa Fajar Adi Kusuma
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.31982

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisaan data secara kualitatif dengan model interaktif yaitu teknis analisis melalui komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersama dengan pengumpulan data, kesimpulan serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta menggunakan asas  Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.  Pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali dirasa terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam ancaman pidana lebih berat (Putusan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska). AbstractThis study aims to determine the basis of judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in the District Court of Surakarta. In this study the authors use this type of empirical legal research is descriptive meant to provide an overview or exposure of the subject and object of research related to the consideration of the judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in the District Court of Surakarta. Source data obtained from the primary data and secondary data. Qualitative data analysis with interactive models of components, namely technical analysis through data reduction and presentation of the data is done in conjunction with the collection of data, conclusions  and verification. Based on the research and discussion produced the conclusion that the judge’s consideration of the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in Surakarta District Court based on the principle of Lex Specialis derogate Legi Generali. Basic considerations in the use of the criminal provisions of judges in the case of traffic accidents  causing  the death of the victim in the District Court used the principle of Justice Surakarta Simple, Fast, and Cost of Light. Consideration of the judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused  the death of the victim in Surakarta District Court based on the principle of Lex Specialis not derogate Legi Generali considered defendant did not meet the threats of 贅riminal justice in heavier (Decision case number 460/Pid.B/2009  / PN.Ska). 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP HILANGNYA NYAWA DI LUBANG BEKAS PERTAMBANGAN Agrona Renantera Prasetyo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58964

Abstract

ABSTRAKPemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan banyak memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pertambangan yaitu meningkatkan perkembangan perekonomian dan sosial yang baik  untuk  masyarakat  melalui  penyerapan  tenaga  kerja.  Bagi  pemerintah, kegiatan pertambangan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah atau (PAD). Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu rusaknya ekosistem di daerah lingkar tambang, tercemarnya laut, dan menyebabkan penyakit bagi masyarakat   sekitar   yang   tinggal   di   sekitar   daerah   pertambangan,   serta menimbulkan  konflik  antara  masyarakat   dengan  perusahaan  pertambangan. Secara teknis kegiatan penambangan akan meninggalkan lubang bekas tambang sehingga   perlu   dilakukan   adanya   kegiatan   pascatambang   atau   reklamasi. Mengenai hal ini pemerintah sudah membuat banyak regulasi, namun pada praktiknya masih banyak pcrusahaan tambang yang belum melakukan kegiatan pascatambang tersebut. Akibatnya, sampai hari ini di Kalimantan Timur sebanyak 39 nyawa telah hilang akibat tenggelam di lubang bekas galian yang belum direklamasi. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  korporasi  terhadap  hilangnya  nyawa orang di lubang bekas galian tambang dan faktor-faktor yang menycbabkan masih banyaknya  korban  yang  berjatuhan  hingga  saat  ini  di  lubang  bekas  galian tambang.Kata Kunci: Tanggung jawab, Korporasi, Faktor PenyebabABSTRACTUtilization of natural resources in the mining sector has many positive and negative impacts. The positive impact of mining activities is to increase economic and social development that is good for the community through employment. For the government, mining activities can increase the source of local revenue or (PAD). Meanwhile, the negative impacts caused are the destruction of ecosystems in the area around the mine, pollution of the sea, and causing disease for the surrounding community living around the mining area, as well as causing conflict between the community and mining companies. Technically, mining activities will leave ex-mining holes so that post-mining or reclamation activities need to be carried out. Regarding this matter, the government has made many regulations, but in practice there are still many mining companies that have not carried out post-mining activities. As a result, to this day in East Kalimantan as many as 39 lives  have  been  lost  due  to  drowning  in  ex-dug  holes  that  have  not  been reclaimed. This paper was prepared using a normative research method to find out how corporations are responsible for the loss of lives of people in ex-mining pits and the factors that cause many victims to fall to this day in ex-mining pitsKeywords: Responsibility, Corporation, Causing Factors
PENYELESAIAN PERKARA ANAK DALAM BENTUK RECIDIVE (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA) M. Asadur Rifqi; , Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58955

Abstract

AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaian  perkara  Anak dalam bentuk recidive dengan cara membandingankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Republic Act 9344 sebagai Undang-Undang anak di  Filipina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif. Pendekatan  yang digunakan  penulis adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, serta konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum adalah analisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan penyelesaian perkara Anak dalam bentuk recidive antara Indonesia dengan Filipina. Peraturan diversi di Indonesia tidak dapat mengupayakan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive) yang mana hal tersebut mencederai  prinsip  nondiskriminasi,  sementara  dalam  peraturan  diversis  di Filipina mempunyai cara tersendiri dalam menangani Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive). Indonesia dapat mengadopsi dan mereformulasi ulang peraturan mengenai recidive anak agar keadilan restoratif dalam proses diversi di Indonesia dapat terwujudkan.Kata Kunci: Diversi, Anak, Recidive, Keadilan Restoratif.AbtractThis research aims to determine the settlement of juvenile cases in the form of recidive by comparing Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System with Republic Act 9344 as the Juvenile Law in the Philippines. This is a normative law research that is prescriptive. The approach used by the author  is  a  legal,  comparative,  and  conceptual approach.  Techniques  of collecting legal materials performed with literature study. The technique of analysis of legal materials is the analysis of research results and discussion using the theories contained in the literature review. The results of this study show a comparison of the settlement of Anak cases in the form of recidive between Indonesia  and  the Philippines.  Diversion  regulations  in  Indonesia  do  not prosecute children who commit repeat offenses which violates the principle of nondiscrimination, while diversification regulations in the Philippines have their own way of dealing with children who commit repeat offenses. Indonesia can adopt and reformulate regulations on child recidivism so that restorative justice in the diversion process in Indonesia can be realized.Keywords: Diversion, Children, Recidive, Restorative Justice.
OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Maria Acintya Wikasitakusuma; , Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58966

Abstract

ABSTRAKMaraknya kasus kebakaran oleh korporasi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang perlu diberi perhatian lebih dewasa ini. Pada tahun 2019, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi  terdapat 1.211  (seribu  dua ratus sebelas) titik panas di Sumatera. Terbanyak terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) titik panas, Sumatera Selatan 305 (tiga ratus lima) titik panas, dan Riau sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) titik panas. Tahun 2019 tercatat 9 korporasi telah melakukan kelalaian bahkan kesengajaan membakar hutan dan lahan dengan peruntukan pembukaan lahan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan hasil wawancara berupa pendapat atau pandangan dari perkembangan ilmu hukum. Penerapan sanksi pidana tambahan diterapkan berdasarkan Pasal 119 UU 32/2009. Dengan optimalnya penerapan sanksi pidana tambahan diharapkan kemungkinan pelaku usaha atau korporasi untuk melakukan tindak pidana kembali lebih kecil dan sebagai salah satu bentuk menjaga lingkungan hidup.Kata kunci: Kebakaran Hutan, Korporasi, Hukum Pidana.ABSTRACTThe rise of forest fire cases by corporation in Indonesia need more attention lately. In 2019, Indonesian Agency for Meteorological, Climatological and Geophysics (BMKG) detected 1.211 (one thousand two hundred and eleven) hotspots are in Sumatera. Most hotspots are in Jambi with 496 (four hundred and ninety-six) hotspot, South Sumatera 305 (three hundred and five) hotspots, and Riau with 258 (two hundred and fifty-eight) hotspots. In 2019, there are 9 corporation had negligence and even intentionally burned forest for corporation purposes. This study aims to determine the optimization of the implementation of additional crime sanction against corporation that commited forest fire. This study is empirical legal research using the result from interview in form the of opinions or view developed in legal science. The implementation of additional criminal sanction is based on article 119 of law number 32 of 2009. The optimization of the implementaion of additional crime sanctions expected to be the probability of corporations repeat commit criminal acts is smaller and as a form of protecting the environmentKeywords: Forest Fire, Corporation, Criminal Law.
PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2020/PN MRE) Siti Nadhiroh; , Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58963

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the criminal of job training on children who commit criminal  of  copulation  in  The  District  Court  of  Muara  Enim  Case  Number 13/Pid.SusAnak/2020/PN Mre is it proper with the Act Number 11, 2012 article 78 paragraph (2) about system child criminal justice. This research used normative legal research with prescriptive and applied characteristic. This research used case approach. The legal materials consists of primary legal materials and secondary legal materials. The legal sources was obtained by literature study. The legal sources was analyzed by using deductive syllogism law method. Based on the results of the research, the author can conclude that the criminal of job training in The District Court of Muara Enim Case Number 13/Pid.SusAnak/2020/PN Mre in the form of job training for 2 (two) months incompatible with the Act Number 11, 2012 article 78 paragraph (2) about system child criminal justice which states that job training is imposed for a minimum of 3 (three) months and a maximum of one year. The provision of time is used as a benchmark for children to master the criminal skills of job training to the fullest, discipline and work ethic can be embedded well in children, and can be restore the child's psychological condition. The decision that impose a job training on a child below the minimum time will be not effective.Keyword: Criminal Job Training; Children; Copulation AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 78  Ayat  (2)  Undang  Undang  Sistem Peradilan Pidana  Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa pidana pelatihan kerja pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan pidana pelatihan kerja di kenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama satu tahun. Ketentuan waktu tersebut dijadikan sebagai tolak ukur Anak untuk menguasai keterampilan pidana pelatihan kerja secara maksimal, kedisiplinan serta etos kerja dapat tertanam baik pada diri Anak, dan dapat memulihkan kondisi psikologis Anak. Putusan yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak di bawah batas waktu minimal maka tidak akan efektif.Kata kunci: Pelatihan Kerja; Anak; Persetubuhan
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) Nabila Chandra Ayuningtyas; , Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58954

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan revenge porn yang semakin marak terjadi di realita masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan futuristis dan pendekatan deskripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kondisi saat ini, masih belum terdapat payung hukum yang dapat memberikan perlindungan secara khusus terhadap korban revenge porn. Korban kejahatan seksual, termasuk tindakan penyebaran konten pornografi atas dasar balas dendam dalam kasus ini memerlukan perhatian khusus. Minimnya perlindungan hukum bagi korban serta terdapat beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai rawan akan adanya kriminalisasi bagi korban, mengakibatkan banyaknya korban revenge porn yang enggan melaporkan atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan yang secara khusus diperlukan bagi korban revenge porn maupun kekerasan seksual berbasis gender siber lainnya.Kata Kunci: korban; pornografi balas dendam; perlindungan hukum. AbstractThis research aims to examine the legal provisions regarding to the protection of revenge porn crime victims which is increasingly happening in the reality of society. This study applies a prescriptive normative method using two approaches, namely the futuristic approach and the descriptive approach. The results of the study indicate that under current conditions, there is still no legal regulation that can provide special protection for victims of revenge porn. Victims of sexual crimes, including acts of distributing pornographic content on the basis of revenge in this case require special attention.The lack of legal protection for victims and there are several provisions of articles in the Pornography Law and the Information and Electronic Transactions Law which are considered prone to criminalization for victims, resulting in many victims of revenge porn who are reluctant to report their cases. Therefore, it is necessary to reform the criminal law related to the protection that is specifically needed for victims of revenge porn and other cyber gender-based sexual violence.Keywords: victim; revenge porn; legal protection.
PERAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA , Supanto; Tika Andarasni Parwitasari; , Sulistyanta; Winarno Budyatmojo; , Ismunarno; Budi Setiyanto; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58968

Abstract

AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa melakukan penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudah pasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.Kata kunci : Undang-Undang Narkotika, narkoba, pelajar, penyuluhan hukumAbstractThis community service activity is to socialize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to teachers and students at SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. This activity aims to prevent students from abusing narcotics. The rise of narcotics abuse among the younger generation, including school students, both as users and as dealers. Therefore, to prevent the increasing number of drug users among students, it is necessary to socialize the dangers of narcotics abuse. The method of this service activity is in the form of legal counseling on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is followed by an interactive dialogue about drugs between students and the legal advisory team, namely the Lecturers of the Criminal Section of the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Drugs in terms of religion are definitely something that is forbidden, and in terms of the future of a nation, drugs are the most powerful weapon to destroy a country. It is hoped that with this legal counseling activity, more students will have insight into the dangers of drugs.Keywords: Narcotics Law, drugs, students, legal counseling
PEMENUHAN HAK TAHANAN ANAK DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) KELAS II B SERANG M. Alif Ghifari; , Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58959

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak Tahanan Anak yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Serang. Anak adalah generasi penerus bangsa yang  tumbuh  kembangnya  harus  diperhatikan  dengan  baik  dan   bukan  hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga dan orang tua saja melainkan juga menjadi tanggung  jawab masyarakat  dan negara,  mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  hak-hak  warga  negaranya,  termasuk  anak. Dalam hal ini, termasuk hak Tahanan Anak, meskipun mereka merupakan anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang tetap harus dipenuhi haknya. Anak yang ditahan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)  sesuai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hanya saja tidak semua kota di Indonesia memiliki LPAS ataupun LPKS. Pilihan alternatif yang dilakukan Aparat Penegak Hukum adalah menitipkan anak di Rutan. Hasil kajian menunjukan bahwa pemenuhan hak terhadap Tahanan Anak  yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh Rumah Tahanan Kelas II B Serang.   Walaupun   masih   kurang   dalam   penerapan   program-program   yang mendukung pemenuhan hak tahanan Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang.Kata Kunci: pemenuhan hak anak, rutan serang, tahanan anak. AbstractThis study aims to examine the fulfillment of the rights of Child Prisoners who are detained in the Serang Detention Center. Children are the next generation of the nation whose growth and development must be considered properly and not only the responsibility of the family and parents but also the responsibility of the community and  the state,  considering  that  Indonesia  is a  country that  has an  obligation  to guarantee the rights   of its citizens, including children. In this case, including the rights of child prisoners, even though they are children who are in trouble with the law, they are children  whose rights must be still fulfilled. Detained children are placed in Temporary Child Placement Institutions (LPAS) or Social Welfare Organizing  Institutions  (LPKS)  in  accordance  with  Law  Number  11  of    2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It’s just that not at all cities in Indonesia have LPAS or LPKS. An alternative choice made by law enforcement officers is to leave the child in the detention center. The results of the study show that the fulfillment of the rights of juvenile detainees consisting of the right to survive and develop, the right to protection and the right to participate has been carried out well by the Serang Detention Center. Although it is still lacking in the implementation of programs that support the fulfillment of the rights of juvenile detainees in Serang Detention Center.Keywords: fulfillment of childern’s rights, juvenile detainees, serang detention center.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.) Maulana Yusuf Afif; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58938

Abstract

AbstractThis article is for analyzing verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime that firstly observed first with criminal law. This research is a normative-prescriptive law research. The data achieved from primary and secondary data. According to the study and result of research that produce some conclusion about verdict contemplation with Indonesian positive law and law judgement of judge with elements of criminal law. Verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime observed by some regulations that rule of this criminal act. Law judgements of judges in the verdict then observed and appropriated with the elements of criminal law in Indonesia.Keywords: Pharmacy Stuffs, Indonesian Positive Law, Law judgements of judgesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan dalam perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan meninjau terlebih dahulu dengan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan mengenai tinjauan putusan dengan hukum positif Indonesia dan tinjauan pertimbangan hukum hakim dengan unsur-unsur hukum pidana. Putusan dari perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang ada di dalam putusan tersebut kemudian ditinjau dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia.Kata Kunci: Sediaan Farmasi, Hukum Positif Indonesia, Pertimbangan Hukum Hakim

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue