cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS" : 7 Documents clear
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP PRIA Andini L Tamara; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40625

Abstract

Abstrak  Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dari segi kriminologi tindak pidana Pelecehan seksual yang  dilakukan  wanita pada pria  dan upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  Kepolisian  Resor Klaten untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan  sebagainya. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  dengan  teknik  wawancara  dan studi pustaka. Teknik  analisis   data menggunakan   analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat  diperoleh  hasil  bahwa  obyek  kajian  kriminologi  mencakup  tiga hal,  yaitu  tindak  pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. kemudian obyek kajian tersebut dianalisis  menggunakan teori-teori kriminologi. Pelecehan Seksual   ini   dianalisis   menggunakan   teori   asosiasi diferensial. Pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual pastilah melakukan kejahatannya dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Setelah diketahui faktor-faktor tersebut dikaji menggunakan teori Social Anomalies. Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana Pelecehan seksual. Pertama, masyarakat yang berada disekitar pelaku memberikan labeling, atau hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan adanya kejahatan Pelecehan Seksual dengan membuat forum atau menjadi aktivis. Analisis reaksi masyarakat ini menggunakan teori Social interactionist. Kemudian dari  ketiga obyek penelitian tersebut penulis menganalisis menggunakan teori-teori yang telah ada. Lalu untuk menanggulangi tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya agar kejahatan  tersebut  dapat diatasi,  dalam  hal  ini  upaya  penanggulangan  tersebut  adalah  upaya preemtif, preventif,  dan  represif  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Klaten.  Upaya preemtif adalah  upaya pencegahan dini  yang dilakukan sebelum upaya  preventif yaitu  dengan  penyuluhan. Upaya  preventif  yaitu  upaya  pencegahan  dengan tindakan  penyuluhan  dan  layanan  pengaduan masyarakat. Upaya represif yaitu penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.  Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual Wanita terhadap Pria   Abstract  Technique  of  This  legal  writing  intended  for  knowing  sexual abuse committed by woman against man in criminology views and the efforts that have been  done  by  Klaten  regency  police  department to  overcome  this  criminal  act. This  study  included  empirical  research  that  using  primary  and secondary  data. The primary data obtained from scientific journals and printed refence books.           The collecting data are by interview and study of literature. The technique of analyzing data that using descriptive analyze. Based on the results of the research, the object of criminology studies         is concerns in three aspects; the criminal act, the subject, and the social reaction. The object                         of criminology study can be analyzed using theories in criminology. Sexual abuse  can  be  analyzed  using  Asosiasi Differential.  The  subject  of  sexual abuse  can  be happen  because  of  some  factors,  it’s  the  internal  and  external factors. Those factors later can be analyzed using Social Anomalies theory. Social interaction of sexual abuse and the cyber sexual abuse. There are two social reaction according of this crime. The first, our society have a permissive tendency and less                     care    to  this concern about this crime by initiating a forum or being an activist. Analysis of this social  reation  using  Social  Interactionist  theory.  The writer then analyzing those three object using criminology theories. To ward off this crime, the Klaten Regency Police Departement is doing some efforts  to overcome by using preemptive, preventive, and repressive way.  Preemptive effort is  early  prevention  before  preventive,  that  is  by  giving  education.  Preventive  is prevention  efforts  with  extension  actions  and  public  complaints  service. Repressive is reduction efforts by inquiries and investigations.Keywords: Criminology, Sexual Abuse, Sexual Abuse Committed by Woman Against Man.
TINDAK PIDANA OLEH OKNUM TUKANG GIGI DAN PENYEDIA JASA LAYANAN PERAWATAN GIGI DI SURAKARTA Adelina Fitria Kusumawardani; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40626

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk tindak pidana, serta peraturan hukum terkait bentuk tindak pidana oleh oknum tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan oknum tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi adalah seperti pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi, veneer, scalling, dan, bleaching gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi dan tidak semua orang memiliki pengetahuan dan izin untuk melakukan praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang berada di Surakarta melanggar Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tenang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang gigi. Maraknya praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang bertindak di luar kewenangannya ini merupakan akibat dari pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang masih belum optimal akibat dari adanya kendala yang dihadapi seperti belum dapat dijalankannya aturan hukum yang telah ada, tidak termasuk dalam kepentingan yang mendesak, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi itu sendiri.Kata Kunci : Penyedia Jasa Layanan Perawatan gigi, Tukang gigi, Tindak Pidana KesehatanAbstractThis research is aimed to analyze about the form of criminal offense and the rule of sanctions criminal against the people who are doing the dental artisan practical and illegal provider dental care services in Surakarta. This research belongs to a descriptive empirical research. The approach that is used is qualitative approach with primary and secondary data. The data collection techniques are interview and literature study methods. The forms of criminal offenses that commonly used by the dental artisan practical and illegal provider dental care services are tooth extraction, braces, veneers, scallings, and dental bleaching, whereas only real dentist that have authority to do them and not everyone has the capability and permission to do that practice. The results of this research show that unscrupulous dentists and dental service providers in Surakarta have contravened the Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 36 of 2009 about Health Regulation, Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 about Guidance, Supervision and Licensing of Dental Artisan. The rise of dental artisan and dental care providers doing a job outside of their authority is occurred from the guidance and supervision of Surakarta Health Office which is still not optimal since there are some obstacles encountered such as the inadequacy of existing legal rules, not included in the urgent interest, lack of knowledge and awareness of the society, the dental artisan practical and illegal provider dental care services itself.Keywords : Illegal provider dental care services, Dental artisan practical, Health crimes
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI SUKU AGAMA RAS DAN ANTARGOLONGAN YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN DAN KEBENCIAN Mutaz Afif Ganari; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40629

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian studi putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif.  Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindak pidana ujaran kebencian dalam kasus Basuki Tjahaja Prnama terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama. Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.Kata Kunci : pertanggungjawaban, ujaran kebencian, UU ITE AbstractThis legal research aims to analyze the judges’ consideration in deciding the case in the criminal act of hate speech of decision study No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr. This research is a prescriptive legal research. The writing of this law uses the approach of law and comparative approach. The legal substance used in the writing of this law is the primary legal material in the form of the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The technique of collecting legal materials is done by literature study. While the technical analysis of legal materials using deductive methods. Based on the results of research and discussion, the crime of hate speech in the case of Basuki Tjahaja Prnama was found guilty of violating Article 156 of the Penal Code of Religious Penance. Decision No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr, the judge shall be sentenced to a defendant by imprisonment for 2 (two) years.Keywords: accountability, hate speech, constitution ITE
UPAYA PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Wini Kusumawardhani; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40624

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan dan hambatan yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melindungi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis oleh pejabat negara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa, dalam perkembangannya tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan beragam modus operandi serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaaan dan jabatan yang tinggi, sehingga tindak pidana korupsi saat ini dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu dengan adanya Justice Collaborator yang diyakini mampu membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan hukum, Tindak pidana korupsiAbstractThis study aims to determine the forms of protection and obstacles faced by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to protect the Justice Collaborator in the criminal act of corruption. This research is a descriptive empirical law research, research approach using qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Cases of corruption in Indonesia are increasingly increasing both from the number of cases and the amount of financial losses of the state and in terms of the quality of crimes committed by the more systematic by state officials. The criminal act of corruption is no longer considered an ordinary crime, in its development corruption occurs systematically and organized with various ways and done by people who have high power and high position, so that corruption crime is now said as extraordinary crime. One of the efforts to eradicate corruption as extra ordinary crime is with Justice Collaborator believed to be able to assist the Corruption Eradication Commission (KPK) in uncovering a criminal act of corruption, but in its implementation still encountered problems related to the existence of Justice Collaborator in corruption.Keywords: Justice Collaborator, Legal protection, Criminal act of corruption
IMPLEMENTASI PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS ANAK KORBAN DI PUSAT PEMULIHAN TRAUMA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA DEPOK Saras Hanin Qamini S.; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40627

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi dan kendala dalam pemulihan trauma psikologis anak korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Anak yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau tindak kekerasan yang menyebabkan trauma psikologis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis untuk memulihkan traumanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, implementasi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak korban terhadap pemulihan trauma psikologis anak korban di P2TP2A Kota Depok sudah cukup optimal karena telah dilakukannya pendampingan terhadap korban oleh tenaga ahli sempai kasus selesai, mengembalikan hak-hak anak korban yang sempat hilang, dan dapat pula menemukan fakta-fakta baru untuk di persidangan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut terdapat kendala yang dihadapi berupa minimnya pengetahuan tentang P2TP2A, Keluarga korban yang menghalangi korban ketika rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli yang menangani para korban dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai.Kata Kunci: Anak Korban, Pemulihan Trauma Psikologis, Hak-hak AnakAbstractThis research aims to analyze the type and the obstacles of the implementation of the rehabilitation of physylogical trauma of children victim at the Trauma Center of P2TP2A in Depok. This research is a descriptive empirical law research. This research used a qualitative approach. The types of data that this research used are primary data and secondary data. The techniques to collect data that this research used are interview, observation and documentary research. The child who had become a victim from a crime or an act of violence which caused physylogical trauma, in accordance with the regulations, has the right to obtain the rehabilitation to rehabilitate their trauma. Based upon the research which had done by the author, the implementation of the legal protection of the fulfillment of children victim rights at the Trauma Center of P2TP2A in Depok is optimal enough by the reasons of the accompaniment by the expert for children victim until the case had been closed, restored children victim rights that had been subside, and also it can help to discover new facts for the court. Therefore, in the implementation aforesaid it still has been found some obstacles to be faced, which are the lack of knowledge of what is P2TP2A, the victim’s family that has been interdict the children victim while in rehabilitation, the lack of expert to handle the victims, and the inadequate facility.Keywords: child victim, rehabilitation of physylogical trauma, children rights
PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Bayu Haritia; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40622

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi.AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid. Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT.  Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge’s decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.
KAJIAN KRIMINOLOGI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR Wildanu S Guntur; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40628

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal satwa liar dan upaya penanggulangan terhadap perdagangan ilegal satwa liar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat kualitatif dan deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara wawancara dengan narasumber serta studi pustaka/dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kulitatif dengan menggunakan, mengelompokan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori – teori, asas – asas, dan kaidah – kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Perdagangan ilegal satwa liar terjadi dengan berbagai macam faktor. Penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar seperti faktor ekonomi, lingkungan, satwa sebagai hiburan, bahan narkoba dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Perdagangan ilegal satwa liar memiliki kendala serta hambatan dalam penegakan nya oleh pemerintah. Kesenjangan dan tantangan utama penegakan hukum dalam perdagangan ilegal satwa liar meliputi cakupan hukum, deteksi dan pelaporan, penangkapan dan penahanan pelaku, pendaftaran kasus dan tuntutan yang diberikan kepada pelaku serta implementasi dan penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hasil penelitian ini, telah diketahui Pemerintah berupaya menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar dengan berbagai cara seperti advokasi peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan satwa, peningkatan sarana dan prasana bagi penegak hukum dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar serta melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara aktif.Kata kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Satwa Liar.AbstractThis research aims to examine legal issues to determine the factors that lead to illegal trade in wildlife and the prevention of illegal trade in wildlife. The research method used is empirical legal research is qualitative and descriptive. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, by way of interviews with resource persons and literature / document studies. This research uses leather data analysis techniques by using, categorizing, and selecting data obtained from field research, then connected with the theories, principles, and legal rules derived from literature study. Illegal wildlife trade takes place with a variety of factors. Causes of illegal trade in wildlife such as economic, environmental, wildlife as entertainment, drug substances and forest conversion into palm plantations. Illegal wildlife trade has obstacles and obstacles in its enforcement by the government. The major gaps and challenges of law enforcement in illegal wildlife trade include legal coverage, detection and reporting, arrest and detention of perpetrators, registration of cases and demands granted to perpetrators and the implementation and enforcement of Law No. 7 of 1999 on the Preservation of Plant and Animal Species. The results of this study, it is known that the Government seeks to tackle the illegal trade in wildlife in various ways such as advocating animal-related regulations and legislation, improving facilities and infrastructure for law enforcement in overcoming illegal wildlife trade and involving communities and other parties such as non-governmental organizations (NGOs)..Keywords:  Criminology, Crime, Wildlife.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue