cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Sartika
Contact Email
ika_sartika@ipdn.ac.id
Phone
+6281320406679
Journal Mail Official
japd@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD) Program Pascasarjaan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jln. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telepon: +6221 7805088/7806944 Fax: +6221 7824157 Email: japd@ipdn.ac.id
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 18295193     EISSN : 26153351     DOI : https://doi.org/10.33701/jiapd.v13i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JIAPD bertujuan untuk menampung dan mempublikasikan hasil penelitian, temuan, kajian ilmiah di bidang ilmu pemerintahan, ilmu administrasi di tingkat daerah dan administrasi pemerintahan daerah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 239 Documents
 17   18   19   20   21 
EFEKTIVITAS PELAYANAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: Studi Kasus di BKD Provinsi Kalimantan Barat pada Masa Pandemi Covid-19 Ekowati, Maria; Dilengan, Sunaryo
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2740

Abstract

Pelayanan kenaikan jabatan fungsional arsiparis merupakan tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Daerah dalam mengembangkan karir jabatan fungsional arsiparis didaerah. Dalam masa pandemi covid-19 pelayanan yang diberikan harus mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan kenaikan jabatan fungsional arsiparis pada masa pandemi covid-19 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, display data dan verifikasi data berdasarkan pada tolak ukur efektivitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kenaikan jabatan fungsional arsiparis belum berjalan dengan efektif. Terbukti dari tidak tercapainya target pelayanan pada masa pandemi covid-19, ketidakmampuan pelaksana pelayanan dalam melakukan adaptasi dengan pandemi covid-19, menurunnya kepuasan kerja jabatan fungsional arsiparis serta kurangnya tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pelayanan kenaikan jabatan fungsional arsiparis. Mengatasi hambatan tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu membuat inovasi pelayanan kenaikan jabatan fungsional arsiparis, malakukan sosialisasi kenaikan jabatan fungsional arsiparis serta mengembangkan kapasitas pelayanan kenaikan jabatan fungsional arsiparis.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK: (Studi Pada Akun Twitter @DKIJakarta) Hidayat, Muh. Ryan Rahmatul; Wenggi, Imanuel Rivaldo
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2741

Abstract

The DKI Jakarta Provincial Government responds to the impact of globalization with the urgency of digitizing communication media between the government and its people. The response aims to establish a two-way relationship between the government and the community. The purpose of this study was to determine the use of social media to improve public services in a study on the @DKIjakarta twitter account. This study uses a qualitative descriptive approach by analyzing qualitative data in the form of documents, the appearance of the twitter account application and the results of the research which are described through descriptions in the narrative. The results of this study found that there were several efforts made by the DKI Jakarta provincial government to improve the quality of public services through the @DKIJakarta twitter account through easy access to the @DKIJakarta twitter account, increasing the content on the @DKIJakarta twitter account, and updating the display of data & information. Improving the quality of public services provided can improve the image of the DKI Jakarta Provincial government in the eyes of the community. The digitization of communication media shown by DKI Jakarta shows its existence as a region that upholds the principle of transparency in good governance through the use of twitter accounts
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI e-NADI YANG TERINTEGRASI DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN e-GOVERNMENT: Studi Kasus : Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Dowa, Pretty Petronella Clarita; Nallien, Elvira Mulya
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2742

Abstract

Hadirnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana pada penerapan e-Surat dapat memperlancar kerja dari pengelolaan administrasi kedepannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur berlandaskan pada Surat Edaran Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintahan maka dikembangkanlah sebuah aplikasi yang bernama e-NADI pada lingkup pemerintah provinsi NTT. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait implementasi dari penggunaan aplikasi ­e-NADI yang saat ini digunakan oleh pemerintah provinsi NTT. Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. Temuan penelitian ini adalah keberhasilan implementasi yang dinilai dari karakteristik permasalahan bahwa dalam mewujudkan e-government maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT membuat suatu inovasi dalam administrasi perkantoran di lingkup pemerintah provinsi yakni aplikasi e-NADI. Temuan berikutnya adalah karakteristik undang-undang aplikasi ini sudah didasarkan pada undang-undang yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan penerapan e-government. Karakteristik lingkungan menjadi karakteristik ketiga yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-NADI seluruh pegawai yang menjadi operator di perangkat daerahnya harus mampu menguasai aplikasi tersebut untuk membantu proses surat menyurat ini secara cepat dan akuntabel. Kesimpulan penelitian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah memanfaatkan teknologi dengan sangat baik dalam upaya mewujudkan e-Government provinsi NTT.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT Wulandari, Serly; Oktaviani, Saadah; Adam, Mubarak R.
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2743

Abstract

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkait pengangguran. Pengangguran tersebut terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga berpengaruh pada tingkat angkatan kerja dan memerlukan pemberdayaan masyarakat berbasis Skill Development Centre (SDC) sebagai solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Ruang lingkup dalam melakukan tahapan pemberdayaan masyarakat berbasis Skill Development Centre (SDC) menggunakan Teori Ambar Teguh Sulistiyani dengan dimensi berupa penyadaran, enabling dan empowerment melalui indikator keberhasilan pemberdayaan dari Sumodiningrat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan keabsahan data menggunakan teknik validitas internal. Informan penelitian ditetapkan secara purposive sampling. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis Skill Development Center (SDC) sudah berjalan dengan baik dan berhasil namun masih belum optimal karena terjadinya berbagai kendala seperti masih kurangnya anggaran dan sarana prasarana pelatihan, masih rendahnya antusiame masyarakat untuk mengikuti pelatihan serta belum optimalnya sinergi antar instansi.
KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM MELALUI PROGRAM FOLU (Forestry And Other Land Uses) Suprayitno, Suprayitno
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2748

Abstract

Perubahan Iklim Merupakan salah satu isu yang menarik perhatian dari berbagai negara di dunia beberapa decade ini. Hal ini karena perubahan iklim Ibarat sebuah penyakit yang menular, dampak dari adanya perubahan iklim ini memang sangat luar biasa pengaruhnya karena bisa datag kapan saja tak kenal negara maju ataupun negara berkembang, negara dari benua mana semuanya akan kena getahnya tanpa kenal ruang dan waktu. Salah satu tanda – tanda itu mulai muncul saat ini diantaranya adalah mulai tidak menentunya musim, kenaikan suhu yang fluktuatif serta perubahan cuaca yang cukup signifikan. Di Indonesia sendiri, hal itu tampaknya sudah mulai terasa dampaknya saat ini seperti perubahan musim kemarau dan penghujan yang tidak konsisten, banjir rob dimana – dimana serta suhu panas nyang cukup ekstrem. Komitmen Pemerintah Indonesia, Sebagai keterlibatannya dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim telah dibuktikan komitmennya berupa keterlibatannya dalam menandatangani persetujuan paris pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Sebagai tindak lanjutnya terkait komitmen tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Kalimantan Tengah, sebagai salah satu Provinsi yang memiliki hutan yang cukup luas di Indonesia juga berperan dalam mensukseskan komitmen Indonesia dalam persetujuan paris. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut yaitu Komitmen pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam program Folu (Forestry And Other Land Uses) Net sink 2030. Adapun aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam sektor Folu pada tahun 2023 – 2030 mencakup beberapa aksi diantaranya yaitu : 1). Penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, 2). Pembangunan Hutan Tanaman, 3). Suistanable forest management, 4). Rehabilitasi Hutan, 5). Pengelolaan Ekosistem Gambut. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Program Folu tersebut tentu perlu mendapat apresiasi, keterlibatan berbagai sektor dan juga masukan masyarakat di Kalimantan Tengah. Hal ini agar program tersebut mampu berjalan dengan baik dan pro terhadap pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Jangan ada unsur politis dalam implementasinya karena komitmen mitigasi perubahan iklim harus dilakukan dari hati untuk keselamatan dan kenyaman kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu penting kiranya agar dalam kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat lokal agar masyarakat lokal dapat diberdayakan dengan berbagai program strategisnya.
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BANDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN DI KABUPATEN PURBALINGGA Marthalina, Marthalina; Ichsan, Syaiful Hukamak
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 1 (2022): Local Government
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i1.2830

Abstract

Development is intended to change the situation for the better according to the plan. From the point of view of development organizers, development goals are considered appropriate and appropriate if they have a positive impact on the community. The construction of the JB Soedirman airport is an urgency for the people of Central Java and requires good coordination between the government, the private sector and the community. This study will describe the impact of the construction of the JB Soedirman airport for the people of Purbalingga Regency. This study uses a descriptive qualitative method which is carried out directly in the field to find sources of data needed in solving problems. Research is also carried out with an inductive approach to look at facts and data that are specific in nature to draw general conclusions using laws and theories. Data was collected by observation, interviews, and independent documentation. The construction of JB Soedirman has had both positive and negative impacts on society and the economy. In addition to the Central Java Provincial Government and Purbalingga Regency Government who will benefit greatly from the presence of JB Soedirman, the local community is also expected to feel the impact of the development. The positive impact of the construction of the JB Soedirman airport can be seen from the economic aspect which is marked by the growth of economic activities, such as tourism, lodging, services and culinary. Changes also occurred in the territorial aspect of the area which was originally not too crowded, but gradually became denser with the start of airport operations and the creation of new jobs. The negative impact of the existence of JB Soedirman occurs in the social aspects of the community who experience cultural "exchange" and the creation of settlement density as a consequence of the development of new infrastructure. The covid-19 pandemic, which is still coloring the development of JB Soedirman, has made several aspects not optimal, but the efforts that have been made by the Purbalingga Regency government through various policies are considered appropriate. Counseling aimed at educating business opportunities and maximizing the potential of residents and protecting the rights of people affected by land compensation has been going well and there are no conflicts.
SISTEM INFORMASI BANK DATA KECAMATAN SUKAJADI UNTUK MEWUJUDKAN PEKANBARU SEBAGAI SMART CITY MADANI Sari, Andin Niantima Prima
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2842

Abstract

The lack of data availability is a separate problem in Sukajadi District. This resulted in every request for any data, especially social conditions, be it economy, health, education at the sub-district or RT and RW levels, data collection was always repeated many times. Therefore it is necessary to develop an information system to overcome this problem. The information system is called the District Data Bank. The method used in this study is a descriptive qualitative method with research on the preparation of data bank applications. This database information system is important because the sub-district is the OPD closest to the community so that the sub-district can provide one data at hand that can be used for strategic decision-making by the related technical OPD. Keywords: sustainable development, data bank, realtime and accurate data
STRATEGI PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RULAHU) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA Sari, Agni Grandita Permata
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2843

Abstract

The Residential Housing Development Program is a government program to assist communities in fulfilling their basic needs. This study aims to see how this program is implemented, then the influencing factors, and strategies that can be taken to make this program more optimal. The study used qualitative methods with an inductive approach through data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Decent Home program has a positive impact on welfare aspects including material, physical, mental, and spiritual aspects. Then, this study also found that the supporting factors for the implementation of this program were the support from the community, the selection of the right location, and good coordination between the Land, Housing and Settlement Areas Office and the village apparatus. While the inhibiting factors, there are also three things, namely: limited land availability, difficult access to remote areas, and lack of community knowledge about the Rulahu program. The strategy that can be taken by the government based on the results of the SWOT calculation is an offensive approach, including: cooperation with the kelurahan to obtain more valid data on prospective recipients, collaborating with the community for reporting, and improving the quality of house outputs so that people are more confident.
STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agnita, Agnes; Sartika, Ika
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2916

Abstract

Dana desa yang sudah digulirkan sejak tahun 2015 sangat membantu desa dan masyarakatnya untuk meningkatkan pembangunan desa. Dalam pelaksanaanya tentu saja bukan tanpa masalah. Pemberian dana desa di Indonesia merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa. Tetapi di sisi lain, dana desa juga merupakan ancaman jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu pengelolaan dana desa memerlukan strategi untuk meraih peluang dengan memanfaatkan kekuatan dan kelemahan serta mengantisipasi berbagai ancaman. Penelitian ini mencoba merumuskan strategi pengelolaan dana desa di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif untuk mengidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan, serta kelemahan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Ende. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Ende, yang terdiri atas: aparat desa, tokoh masyarakat, pimpinan dan staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ende. Dengan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) diperoleh kesimpulan bahwa strategi jangka pendek yang harus segera dilaksanakan adalah: meningkatkan kapasitas aparatur serta melakukan pendampingan kepada aparat dan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Kabupaten Ende sebaiknya menyiapkan payung hukum untuk memformalkan strategi pengelolaan dana desa supaya dapat dirujuk oleh semua pihak terkait
Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Sengke, Yolanda Olifia; Dilapanga, Abdul Rahman; Mamonto, Fitri Herawati; alwany, taufan
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 15 No 1 (2023): Administrasi Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v15i1.3374

Abstract

Bureaucratic Ethics in Public Service explains where bureaucratic ethics is defined as a system that contains moral principles or influences the habits of civil servants in carrying out a hierarchical government system and a hierarchy of positions as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses. The focus of this research is the Ethics of State Civil Servants in Public Services at the Regional Education Office of North Sulawesi Province. The method used is a qualitative research method, using Observation, Interview, and Documentation techniques using Equality, Loyalty and Responsibility indicators. Theresults of the study show that for 1. Equality, in general, employees at the Regional Education Office of North Sulawesi Province in providing services in terms of equality have been going well, but not optimal. Because there are still people who think that if you want to take care of files in the office, you need acquaintances who work in the office to get faster processing. 2. Loyalty, regarding Employee Ethics at the Regional Office of Education of North Sulawesi Province in terms of indicators of Loyalty is classified as good. Where, in carrying out their duties as State Civil Apparatus (ASN), employees have carried out their duties properly, helping each other, as well as good communication between fellow employees and the community. 3. Responsibility, in carrying out public service duties at the Regional Education Office of North Sulawesi Province that the ethics of the State Civil Apparatus in providing services is still not conducive. Where there are still employees who make people wait.

Page 19 of 24 | Total Record : 239

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance (In Progres) Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan Vol 15 No 2 (2023): Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Vol 15 No 1 (2023): Administrasi Pelayanan Pemerintahan Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 1 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 1 (2022): Local Government Vol 13 No 2 (2021): Kebijakan Pemerintahan Vol 13 No 1 (2021): Tata Kelola Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation Vol 11 No 2 (2019): Administrative Reform Vol 11 No 1 (2019): Local Government Administrative Reform Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 2 (2017): Local Development and Community Empowerment Vol 9 No 1 (2017): Public Policy Vol 8 No 2 (2016): Local Election Vol 8 No 1 (2016): Public Sector Leadership More Issue