cover
Contact Name
Iwan Kurniawan
Contact Email
iwan.kurniawan@poltek.stialanbandung.ac.id
Phone
+6285280770539
Journal Mail Official
iwan.kurniawan@poltek.stialanbandung.ac.id
Editorial Address
STIA LAN Bandung JL. Cimandiri No. 34-38, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Administrasi Terapan
ISSN : 27471322     EISSN : 29875269     DOI : 10.31113/jmat.v3i1.16
Jurnal Media Administrasi Terapan is a scientific journal issued by managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung. Jurnal Media Administrasi Terapan is published regularly twice a year in may and September. This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Media Administrasi Terapan covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Decentralization and Local government; and Governance.
Articles 89 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL JALAN TOL GEDEBAGE-TASIKMALAYA- CILACAP Apriyadi, Harry; Triwibawanto, Hendrikus
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 2 (2025): Vol.5, No.2, Juni 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i2.104

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek strategis nasional yang tengah berjalan adalah pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) di Provinsi Jawa Barat. PSN ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan tanah dalam proyek tersebut, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan terhambat oleh perencanaan yang tidak konsisten, keterbatasan sumber daya manusia, lambatnya proses ganti rugi, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Permasalahan tukar-menukar tanah kas desa juga menjadi hambatan tersendiri. Diperlukan strategi berupa perencanaan yang matang, percepatan pembayaran digital, peningkatan kapasitas pelaksana, serta koordinasi lintas lembaga yang lebih sinergis. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek dan memaksimalkan manfaat bagi pembangunan nasional.
COLLABORATIVEG OVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SUKABUMI COLLABORATIVE GORVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION POLICY IN SUKABUMI Yudiansyah, Andis; Gedeona, Hendrikus Triwibawanto; Jubaedah, Edah
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 2 (2025): Vol.5, No.2, Juni 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i2.105

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak serius seperti, anak kesulitan bersosialisasi dengan orang lain, mengalami gangguan PTSD, dan berpeluang menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Sukabumi belum optimal  dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pola kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Sukabumi, khususnya pada kasus kekerasan seksual. tata kelola kolaborasi  yang diteliti mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan partisipatif, dan proses kolaborasi. Peran pemangku kepentingan diteliti dengan menggunakan model pentahelix (ABCGM) yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaborasi di Kota Sukabumi masih menghadapi kendala, seperti rapat  koordinasi antar pemangku kepentingan yang tidak dialogis, keterbatasan anggaran dan pegawai, belum optimalnya kolaborasi terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual terhadap anak, program stakeholder terkait masih tumpang tindih.Penelitian ini memberikan saran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Sukabumi yaitu berkolaborasi dengan 5 aktor (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) implementasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Sukabumi.  
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KANG PISMAN DI KELURAHAN GUMURUH Bimo Rahmanto
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6, No. 1, Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i1.106

Abstract

Pengolahan sampah yang baik adalah kebutuhan yang mutlak bagi setiap warga masyarakat. Berbagai permasalahan terkait sampah yang masih terjadi hingga saat ini mengindikasikan bahwa pengolahan sampah yang baik masih belum dapat dilakukan. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan program Kang Pisman sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pengolahan sampah yang baik. Kelurahan Gumuruh merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Batununggal yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Apabila melihat timbunan sampah yang masih banyak, dapat dipastikan diantaranya adalah partisipasi masyarakat yang kurang terhadap program Kang Pisman. Penelitian ini akan mencoba menganalisis permasalahan sampah dari sudut pandang partisipasi masyarakat. Penelitian ini akan mencoba menganalisis secara mendalam melalui dua sudut pandang yang dikemukakan oleh Cohen dan Arnstein terkait partisipasi masyarakat. Metodologi Kualitatif digunakan sebagai alat utama untuk mengumpulkan data penelitian yang dibantu dengan Kuantitatif sebagai alat untuk mengumpulkan respon masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat partisiapsi masyarakat pada semua tahapan partisipasi masih pada Tingkat konsultasi. Sehingga diperlukan strategi jangka pendek hingga Panjang untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Gumuruh.
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SUKABUMI Rilda Kardian Soedirman
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6, No. 1, Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i1.109

Abstract

Permasalahan di Kota Sukabumi, masih banyak masyarakat yang kurang memahami Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejak diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dikembangkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Smith, yang mencakup empat indikator: kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan, serta teknik analisis SWOT. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami penggunaan aplikasi SIMBG, kesulitan dalam input data, serta merasa persyaratan dokumen terlalu banyak. Rekomendasi yang diberikan adalah agar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi memperkuat pengawasan dan evaluasi implementasi sesuai SOP, guna memberikan kepastian hukum. Masyarakat juga perlu lebih dilibatkan, tidak hanya dalam proses pembangunan, tetapi juga dalam pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung secara umum. Kata kunci : persetujuan bangunan gedung, implementasi kebijakan Abstract The problem in Sukabumi City is that there are still many people who do not understand the Building Approval (PBG) since the implementation of the Building Management Information System (SIMBG), in accordance with Government Regulation No.16 of 2021 concerning the Implementation of Building. This research aims to find out how this policy is implemented, the obstacles faced, and strategies that can be developed. The method used is qualitative with a case study approach, analyzed using Smith's policy implementation theory, which includes four indicators: ideal policy, target group, implementing organization, and environmental factors, as well as SWOT analysis techniques. Data were obtained through document studies, interviews, and observations. The results showed that many people did not understand the use of the SIMBG application, had difficulty in inputting data, and felt that there were too many document requirements. It is recommended that the Sukabumi City Public Works and Spatial Planning Office strengthen supervision and evaluation of implementation according to the SOP, to provide legal certainty. The community also needs to be more involved, not only in the development process, but also in the fulfillment of requirements and the orderly operation of buildings in general. Keywords: building approval, policy implementation
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SDN 077 SEJAHTERA KOTA BANDUNG Ai Adiyanti
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6, No. 1, Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i1.113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 077 Sejahtera Kota Bandung. Latar belakang penelitian adalah masih ditemukannya guru dengan tingkat kompetensi sedang berdasarkan hasil uji kompetensi dan rapor pendidikan tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, dengan partisipan 10 guru dari berbagai jenjang kelas, kepala sekolah, serta perwakilan Dinas Pendidikan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi guru di sekolah ini dilaksanakan melalui model pembelajaran dan pengembangan 70:20:10, dengan 70% pengalaman langsung di kelas, 20% kolaborasi dan mentoring, serta 10% pelatihan formal berbasis digital. Hasil uji kompetensi guru memperlihatkan mayoritas guru berada pada kategori sedang, dengan distribusi nilai dominan pada rentang 45–55. Faktor pendukung pengembangan kompetensi antara lain pengalaman mengajar, kolaborasi KKG, dan dukungan kepemimpinan sekolah, sementara hambatannya meliputi keterbatasan waktu, dana, dan pemanfaatan teknologi digital. Kesimpulannya, strategi pengembangan kompetensi berbasis model pembelajaran dan pengembangan 70:20:10 yang diperkuat dengan kolaborasi eksternal menjadi alternatif efektif, namun perlu perbaikan pada aspek pedagogik dan profesionalisme agar berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran.
STRATEGI MEWUJUDKAN PROGRAM ADIWIYATA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA TANGERANG Habibah Mei Sakinah; Suheraman, Agus; Firdaus, Muhammad Yus
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6, No. 1, Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i1.114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang dalam menerapkan Program Adiwiyata, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan peduli lingkungan di sekolah. Penelitian ini menganalisis lima faktor utama: tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. Ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori strategi publik yang dikembangkan oleh Geoff Mulgan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH memiliki tujuan yang jelas untuk membentuk karakter ramah lingkungan pada generasi muda dengan meningkatkan partisipasi sekolah dan menyertakan pendidikan lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. DLH telah menerapkan pendekatan pembinaan yang luas, yang mencakup pelatihan dan meningkatkan partisipasi seluruh sekolah. Ini dilakukan meskipun ada masalah internal seperti ketidakkonsistenan komitmen pasca-penghargaan dan hambatan eksternal dalam koordinasi teknis pengelolaan sampah. Pembelajaran berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi lokal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen jangka panjang dan kolaborasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan diperlukan untuk keberhasilan Program Adiwiyata.
MEMBANGUN MENTORING GURU YANG TERSTRUKTUR DAN BERKELANJUTAN: PENGEMBANGAN MODEL DI SMPN 2 CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG Eldiyana Marfury, Intan; Jubaedah, Edah; Listiani, Teni; Sufianti, Ely; Rahman, Abdul
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6, No. 1, Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i1.115

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan belum adanya model dan pedoman mentoring yang terstruktur dan terdokumentasi di SMPN 2 Conggeang. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model mentoring serta menyusun pedoman mentoring dalam upaya pengembangan kompetensi guru di SMPN 2 Conggeang Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Informan penelitin terdiri dari kepala sekolah, dua orang guru (mentor), dan tiga orang guru (mentee). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mentoring di SMP Negeri 2 Conggeang masih bersifat informal dan belum memiliki pedoman yang baku. Pelaksanaan mentoring ditentukan oleh beberapa aspek penting, yaitu kualitas dan kompetensi mentor, kesiapan dan karakteristik mentee, kesesuaian materi yang dibahas dalam proses mentoring, ketersediaan fasilitas penunjang, serta pelaksanaan mentoring yang mengikuti tahapan yang sistematis. Kendala utama yang dihadapi meliputi belum adanya regulasi mentoring di tingkat sekolah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, untuk menjadikan mentoring sebagai bentuk pengembangan kompetensi guru model mentoring yang perlu dikembangkan adalah bersifat terstruktur, fleksibel, kolaboratif, serta berorientasi pada refleksi dan keberlanjutan. Model dan pedoman yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan mentoring bagi guru, serta mendorong terciptanya sistem pembinaan profesional yang lebih sistematis dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.
DAMPAK PENYETARAAN JABATAN TERHADAP MOTIVASI PEGAWAI DI KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG Juhendi, Hendi; Arundina Dijah Retno Pratiwi; Sait Abdullah
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6, No. 1, Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i1.118

Abstract

Bureaucratic reform, which is realized through a policy of simplifying organizational structures by equalizing positions from structural to functional, aims to optimize the effectiveness, efficiency and quality of public services. This research applies qualitative methods as an analytical framework. This research aims to describe and carry out an in-depth analysis of the phenomenon that is the object of study, namely employee motivation after the equalization of supervisory positions at the BKN Bandung Regional Office III. The findings of the motivational analysis of existence needs show that equalization of positions has caused changes in working conditions which are felt to decrease, especially in the material and facility aspects. Findings regarding the kinship needs of employees at Regional Office III BKN show a tendency to work individually, the loss of symbolic attributes from structural positions, and a reduction in structured communication patterns. There are still gaps in the need for growth in the career development system, transparency of training access and reward mechanisms. The conclusion of this research confirms that employee motivation after equalization of positions at Regional Office III BKN Bandung is influenced primarily by existence needs that have not been fully met. Compensation factors, facilities and work environment are fundamental aspects, while the relationship and growth dimensions still require strengthening so that optimal motivation is achieved.
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS ASSET LIFE CYCLE MANAGEMENT: STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG Setiawan, Deni; Wirjatmi Trilestari, Endang; Sufianti, Ely
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6, No. 1, Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i1.120

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, seperti perencanaan kebutuhan yang tidak berbasis data riil, pengelolaan aset yang belum optimal, ketidakteraturan pelaporan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Bandung serta merumuskan solusi strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung belum memiliki standar operasional prosedur yang baku, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam penatausahaan pengelolaan barang milik daerah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan dan kontrol internal. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian antara nilai aset dalam neraca dengan kondisi riil di lapangan akibat minimnya pembaruan data dan keterlambatan dalam penghapusan barang yang rusak atau hilang. Rekomendasi dalam penelian ini yaitu dilaksanakannya penyusunan SOP berbasis ALCM, pelatihan intensif bagi pengelola barang, penguatan sistem pengendalian internal, dan integrasi sistem informasi manajemen aset yang akurat dan real-time berbasis aplikasi yang dapat mengontegrasikan tahap perencanaan hingga tahap penghapusan barang milik daerah.