Articles
1,110 Documents
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2014/PN.AP) ]]>
<![CDATA[Putu Ameliagustina Awyadnyani]]>;
<![CDATA[I Komang Suka’arsana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.032 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10486
<![CDATA[Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali pada umumnya tidak memiliki perbedaan, karena dalam hukum waris adat Bali anak angkat yang sudah diangkat setara dengan anak kandung baik dari status, hak, dan kewajibannya. Pengangkatan anak terjadi di Desa Buda Keling, tidak hanya anak laki-laki anak perempuan juga banyak yang dijadikan anak angkat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali, dan apakah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.14/PDT.G/2014/PN.AP tentang pemberian warisan bagi anak angkat telah sesuai atau tidak dengan Hukum Waris Adat Bali. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian hukumnya adalah deskriptif. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil pembahasan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Buda Keling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem menunjukan pengangkatan anak harus merupakan dari anak saudara sekandung dari pihak sentana, apabila tidak ada anak dari saudara sekandung maka diperbolehkan dari luar keluarga. Hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus dan dia memasuki kekerabatan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris dengan ketentuan anak angkat telah disetujui dari pihak keluarga. Apabila pihak sentana atau keluarga tidak menyetuji adanya pengangkata anak, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewaris terhadap harta peninggalan dari orang tua angkatnya.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts) ]]>
<![CDATA[Ratu Lesyane Putri]]>;
<![CDATA[I Komang Suka’arsana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.142 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10487
<![CDATA[Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh secara turun menurun dalam adat Minangkabau disebutkan “dari ninniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan” dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Apabila terjadi sengketa mengenai harta pusaka tinggi maka penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi harus di selesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu.. Apabila para pihak tidak puas dengan hasil keputusan Kerapatan Adat Nagari maka para pihak dapat mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Negeri. Seperti pada perkara diwilayah hukum batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts tentang waris pusaka tinggi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengaturan harta pusaka tinggi menurut hukum waris adat Minangkabau dan apakah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts sudah sesuai atau tidak dengan hukum waris adat Minangkabau. diketahui bahwa: 1) Dalam putusan Hakim menyatakan bahwa penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan penggugat 2 s/d 5 adalah anggota kaumnya. Menurut Hukum adat Minangkabau Mamak Kepala waris adalah seorang laki-laki (mamak) tertua dalam suatu kaum yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap harta pusaka kaumnya dengan begitu maka konsekuensi hukumnya seharusnya objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat dan menyatakan para tergugat tidak berhak atas objek perkara. 2) putusan hakim tidak sesuai dengan hukum waris adat minangkabau.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM SERTA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 150/PID.SUS/2017/PN UNR) ]]>
<![CDATA[Yasmin Indahnesia Susilo]]>;
<![CDATA[I Komang Suka’arsana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.773 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10488
<![CDATA[Narkotika merupakan kejahatan yang paling parah karena narkotika merupakan kejahatan yang akan menghabisi masa depan bangsa bahkan peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan oleh sindikat internasional yang memiliki dana cukup besar, dan orang yang ketergantungan pada narkotika merupakan suatu penyakit, tidak terkecuali dalam perkara yang dialami terdakwa dalam tindak pidana narkotika dalam kasus ini, dimana terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan juga memiliki narkotika. Adapun pokok permasalahan yaitu apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam putusan nomor 150/Pid.Sus./2017/PN Unr. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Unr. Analisa data yang digunakan disini dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan analisis diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi seharusnya hakim dapat mengupayakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa narkotika dengan menggunakan teori pemidanaan kontemporer.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA YANG DIJATUHKAN SANKSI PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 248/PID.SUS/2019/PN.BLB) ]]>
<![CDATA[Kharisma Prameswara Ayu Maharani]]>;
<![CDATA[I Komang Suka’arsana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.117 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10489
<![CDATA[Penyalah guna narkotika yang terjadi di Terminal ojeg Cipeuteuy, pada tanggal 1 Febuari 2019 jam 15.00 WIB, berupa perbuatan pelaku yang membeli ganja sebanyak satu paket kecil seharga Rp100.000,00 lalu terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian ganja. Penelitian ini mengambil kasus putusan nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb. Dengan pokok masalah pertama, apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb Kedua, Bagaimana pemidanaan hakim dalam putusan pengadilan negeri Bale Bandung Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode logika deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal 111 ayat (1) karena terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Dalam pemidanaanya pelaku dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun lebih ringan dari jumlah minimal yang harus dikenakan, seharusnya terdakwa juga dapat dikenakan rehabilitasi mengingat pelaku merupakan penyalah guna]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM PAN KEPUR ALIAS I NYOMAN AMPUG KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 7/PDT.G/2012/PN.SP) ]]>
<![CDATA[Mardlianty Sakina]]>;
<![CDATA[I Komang Suka’arsana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.964 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10490
<![CDATA[Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal. Salah satu penyebab lahirnya waris adalah terjadinya kematian yang menimbulkan akibat hukum mengenai hak-hak dan kewajiban pewaris ke ahli waris berupa materil dan immaterial. Pada pokok permasalahan yang pertama (1) Bagaimana pembagian harta waris Almarhum Pan Kepur Alias I Nyoman Ampug kepada Ahli waris Menurut Hukum Adat Bali? (2) Apakah Isi Amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/ 2012/PN.SP tentang pembagian harta warisan Almarhum Pan Kepur kepada ahli waris sudah sesuai atau tidak menurut hukum Adat Bali? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki adalah pihak yang berhak untuk menerima warisan. Dengan mengacu pada Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-03/MDP tentang hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010, bahwa janda mempunyai kedudukan yang sama dengan suaminya terhadap harta gunakaya atau harta bersama peninggalan almarum suaminya, namun hanya untuk menguasai dan menikmati harta gunakaya itu secara terbatas demi kepentingan dirinya dan keluarganya, bukan ahli waris. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/ 2012/PN.SP ini telah sesuai dengan sistem pewarisan hukum adat Bali yang sesungguhnya, karena kehidupan masyarakat bali yang sangat erat kaitannya dengan agama hindu sebagai mayorat agama di Bali.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENENTUAN HARTA WARISAN KEPADA PARA AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 176/PDT.G/ 2014/PN.DPS) ]]>
<![CDATA[Sekar Mega Pratiwi]]>;
<![CDATA[I Komang Suka’arsana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.702 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10491
<![CDATA[Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang kompleks dengan keberagaman cara meneruskan harta warisan kepada ahli waris, warisan yang diberikan juga diikuti oleh segala hak dan kewajiban bagi penerima waris karena warisan dalam waris adat tidak hanya bersifat materi semata. Pada pokok permasalahan yang pertama (1) Bagaimana pembagian harta waris Almarhum Nyoman Putra kepada Ahli waris Menurut Hukum Adat Bali? (2) Apakah Isi Amar putusan Mahkamah Agung No. 176/PDT.G/ 2014/PN.Dps tentang pembagian harta waris sudah sesuai atau tidak menurut hukum Adat Bali? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di analisis secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, serta menggunakan data sekunder. Analisis ini dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki adalah pihak yang berhak untuk menerima warisan. Dengan keluarnya peraturan Keputusan Majelis Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali. bahwa kedudukan anak perempuan mempunyai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang perwarisan. Didalam Putusan Nomor. 176/PDT.G/ 2014/PN.Dps ini tidak sesuai dengan sistem pewarisan hukum adat bali yang sesungguhnya, karena kehidupan masyarakat bali yang sangat erat kaitannya dengan agama hindu sebagai mayorat agama di bali]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP HARTA PENCARIAN ALMARHUMAH HJ. HALIMAH MENURUT HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU ]]>
<![CDATA[Turmudzi Suhaidi]]>;
<![CDATA[I Komang Suka’arsana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.21 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10492
<![CDATA[Sistem waris di Indonesia masih bersifat pluralistik artinya, sistem waris yang berlaku lebih dari satu sistem. Salah satu sistem waris yang berlaku adalah waris adat. Permasalahan yang kerap timbul dalam pewarisan adat Minangkabau berkaitan dengan harta pencaharian. Permasalahan: (1) Bagaimanakah kedudukan harta pencaharian menurut hukum waris adat Minangkabau? (2) Bagaimana kedudukan harta pencaharian Almh. Hj. Halimah menurut hukum waris adat Minangkabau? Metode pene;itian yg dipakai: Tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian: deskriptif analitis. Data sekunder,dengan cara studi kepustakaan. Analisa data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan: kedudukan harta pencaharian dalam hukum waris adat Minangkabau bisa dijadikan sebagai harta waris bagi para ahli warisnya. harta pencaharian Hj. Halimah yang meninggal dunia, tanpa memiliki keturunan akan diselesaikan secara hukum Al-Faraidh. Sehingga yang mendapatkan waris dari harta pencaharian murni Almh Hj.Halimah adalah suami dan saudara seibunya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KAWASAN CAGAR ALAM SEBAGAI EKOWISATA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI PADA PULAU SEMPU KABUPATEN MALANG) ]]>
<![CDATA[ANNISA DIAH PERTIWI]]>;
<![CDATA[Intan Nevia Cahyana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.651 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10493
<![CDATA[Dewasa ini masyarakat banyak melakukan wisata alam ke kawasan hutan yang seharusnya tidak diperuntukan sebagai kawasan wisata alam. hal ini tentu saja dapat merusak ekosistem kawasan hutan tersebut. Seperti halnya pada Kawasan Hutan Pulau Sempu Yang Ada Wilayah Malang Jawa Timur, kawasan hutan pulau sempu tersebut termasuk dalam kawasan cagar alam sehingga peruntukkan tidak dapat digunakan sebagai kawasan wisata akan tetapi pada kenyataanya banyak masyarakat yang datang ke kawasan cagar alam tersebut. Pokok permasalahannya adalah 1) bagaimanakah pengaturan penggunaan kawasan cagar alam sebagai Ekowisata berdasarkan “Undang – Undang No.5 Tahun 1990”, 2) apakah aktifitas langsung wisata pada kawasan cagar alam bertentangan dengan peraturan Undang – Undang No.5 Tahun 1990 dan peraturan-peraturan lain yang terkait. 3) apa yang menjadi kendala hukum dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat Pengaturan Penggunaan Kawasan Cagar Alam berdasarkan Undang – Undang No.5 Tahun 1990 terdapat sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yang tidak mengatur mengenai cagar alam sebagai ekowisata. 2) Aktifitas langsung wisata pada kawasan cagar alam bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 17 Undang – Undang No.5 Tahun 1990 yang kemudian diamanatkan pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 sehingga kegiatan wisata alam pada Pulau Sempu ini dapat dikategorikan wisata yang illegal. 3) Kendala hukum terdapat pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa kegiatan pemanfaatan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dapat dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan merubah fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Sehingga hal ini lah yang menyebabkan banyak masyarakat yang mendatangi kawasan cagar alam pulau sempu tersebut. Sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjaga cagar alam pulau sempu.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[GHINA ANGGA LUQYANA]]>;
<![CDATA[Intan Nevia Cahyana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.502 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10494
<![CDATA[Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil terhadap pihak yang berhak. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas diperlukan penambahan transportasi umum agar masyarakat mempunyai alternatif lain dalam berpergian. Permasalahannya adalah apakah pembangunan LRT di Kabupaten Bekasi telah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, hambatan apa saja yang timbul dalam proses pembangunan tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, yang dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Pelaksanaan pembangunan LRT di Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan salah satu asas penguasaan tanah dan asas pengadaan tanah. Hambatan yang dihadapi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta dan depo adalah adanya uang ganti kerugian namun tidak ada pihak yang berhak, adanya warga yang tidak ingin diukur tanah dan/atau bangunannya sebelum diberitahukan harganya terlebih dahulu, dan adanya warga yang menempati bangunan liar yang ingin dibayarkan tanah dan bangunannya sedangkan tanah tersebut merupakan tanah milik PT. Adhi Karya.]]>
<![CDATA[SISTEM PEROLEHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN CLUSTER TAMAN CIBODAS INDAH BERDASARKAN HUKUM TANAH NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nofera Chairunisah]]>;
<![CDATA[Intan Nevia Cahyana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.475 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10495
<![CDATA[Kegiatan memperoleh tanah dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk keperluan tertentu yaitu perolehan tanah yang dilakukan secara legal berdasarkan Hukum Tanah Nasional Indonesia. Perolehan tanah yang dilakukan salah satunya adalah untuk pembangunan perumahan, 1) Bagaimana tata cara perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Cluster Taman Cibodas Indah, (2) kendala hukum yang akan terjadi dikemudian hari dalam proses pembangunan perumahan Cluster Taman Cibodas Indah dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hokum normatif, Sifat Penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Cluster Taman Cibodas Indah dilakukan dengan pemindahan hak yaitu dengan cara jual beli berdasarkan Hukum Tanah Nasional Indonesia (UUPA), kendala hukum yang akan terjadi dikemudian hari dalam proses pembangunan perumahan Cluster Taman cibodas Indah adalah adanya kelemahan dalam peraturan pemerintah upaya penyelesaian hukumnya untuk kendala tersebut adalah membuat keberatan secara tertulis kepada pihak yang menguasai tanah dan kepada kantor pertanahan dan mengajukan ke pengadilan, kendala yang dihadapi adanya complain dari masyarakat setempat karena tidak adanya sosialisasi dari pihak perumahan upaya penyelesaian hukumnya adalah melakukan musyawarah.]]>
