Articles
1,110 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN RUMAH DI PERUMAHAN PESONA CIBEUREUM KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL BOCIMI ]]>
<![CDATA[ZEIRA NABILLA]]>;
<![CDATA[Intan Nevia Cahyana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.306 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10496
<![CDATA[Pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaaan tanah untuk kepentingan umum salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol, 1) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pemegang hak atas tanah dan rumah di perumahan Pesona Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat akibat pembangunan Jalan Tol Bocimi, (2) Apa kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaian bagi pemegang hak atas tanah dan rumah di perumahan Pesona Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat akibat pembangunan Jalan Tol Bocimi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hokum normatif, Sifat Penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, dan cara menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan rumah di perumahan Pesona Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat berupa ganti kerugian yang adil kepada pihak yang berhak dan harus berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah ganti kerugian, kendala bagi pemegang hak atas tanah dan rumah yaitu tidak dilaksanakannya pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik. Upaya penyelesaiannya adalah melakukan musyawarah/mediasii.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH OLEH PT. GRAHA ASRI PEMBANGUNAN GUNA PEMBANGUNAN PERUMAHAN D’VILLAGE RESIDENCE DI TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Rizky Adi Nugraha]]>;
<![CDATA[Intan Nevia Cahyana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.398 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i2.10497
<![CDATA[Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan sebagai sarana untuk dipergunakan untuk tempat bermukim. Pemerintah maupun pihak swasta berusaha untuk menyediakan perumahan terutama yang bersubsidi untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga diperlukan kegiatan perolehan tanah guna memenuhi kebutuhan akan perumahan yang akan dilakukan oleh PT. Graha Asri Pembangunan sebagai perusahaan pembangunan perumahan. Pokok permasalahan skripsi ini adalah (1) apakah perolehan hak atas tanah oleh PT. Graha Asri Pembangunan Guna Pembangunan perumahan D’Village Residence sudah sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, (2) upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh PT. Graha Asri Pembangunan dalam menyelesaikan masalah perolehan hak atas tanah untuk pembangunan perumahan D’Village Residence. Metode penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika induktif. Prosedur perolehan hak atas tanah yang dilakukan PT. Graha Asri Pembangunan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Graha Asri Pembangunan adalah mengikuti paraturan Undang-Undang yang berlaku sesuai ketentuannya. Berdasarkan hal tersebut, PT. Graha Asri Pembangunan melakukan penyelesaian hukum dengan cara melakukan prosedur-prosedur perolehan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN LEMBAGA KONSINYASI DALAM PROYEK DOUBLE-DOUBLE TRACK STASIUN MANGGARAI-CIKARANG DI KELURAHAN KALIBARU BEKASI ]]>
<![CDATA[Devi Trihandani]]>;
<![CDATA[Intan Nevia Cahyana]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.242 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10498
<![CDATA[Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalur rel pelaksanaanya menimbulkan permasalahan hukum, yaitu dalam proses pemberian ganti rugi dan penggunaan lembaga konsinyasi, dimana konsinyasi dilakukan tanpa kesepakatan pemilik tanah. Permasalahannya yaitu, bagaimana proses pemberian ganti ruginya dan apakah penggunaan konsinyasi sudah tepat digunakan dalam pengadaan tanah. Tipe penelitian ini yuridis normatif. Sifat penelitiannya yaitu deskriptif analisis. Data yang digunakan data sekunder dan data primer. penarikan keimpulan dengan cara logika deduktif. Hasil analisis pertama yaitu, tahap pelaksanaan sampai penyerahan hasil sudah sesuai secara administratif proseduralnya, namum untuk substansi materiil masih terdapat pelanggaran asas kesepakatan, penguasaan hak atas tanah dan perlindungan hukum bagi pihak yang berhak. Analisis kedua, konsinyasi tidak sesuai jika dalam pengadaan tanah, karena merupakan bentuk kesewenang-wenangan mengenai kesepakatan sepihak. Kesimpulannya, dalam tahapan pengadaan tanah sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tetapi musyawarah yang dilakukan tidak melahirkan kesepakatan secara bulat, karena masih terdapat warga yang ganti ruginya dikonsinyasikan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK MENGENAI TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 18/G/2014/PTUN.BJM) ]]>
<![CDATA[Devita Tiara Maharani Tsaqif]]>;
<![CDATA[Novina Sri Indiraharti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.849 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10499
<![CDATA[Dalam pemilikan tanah dapat menimbulkan sengketa antara lain terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah seperti kasus yang diangkat oleh penulis yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 607 Tahun 2008 atas nama Dra.Damiana Maria dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 32 Tahun 1982 atas nama Eddie Zien yang terletak di Banjarmasin. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak milik yang sebenarnya dan Siapakah yang berhak menjadi pemegang Sertifikat Hak Milik di Jalan A. Yani Desa Bentok Kampung. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan jenis data sekunder yang didukung data primer berupa wawancara. Penelitian dianalisis secara kualitatif, ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada Eddie Zien yaitu dengan diberikannya kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.607 Tahun 2008 atas nama Dra.Damiana Maria berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 dan Eddie Zien dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan data fisik dan data yuridis, mengenai kepastian hukum yang diberikan Pemerintah yaitu dengan diberikannya Sertifikat Hak Milik No.32 Tahun 1982 mengenai kepastian kepemilikannya, letak, batas dan luas tanah. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut menyebabkan Dra.Damiana Maria kehilangan haknya karena Dra.Damiana Maria tidak dapat membuktikan kepemilikannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Diah Melani]]>;
<![CDATA[Novina Sri Indiraharti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.855 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10500
<![CDATA[Fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang dilakukannya Fidusia Ulang terhadap objek jaminan yang sudah terdaftar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama dan Upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor. Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan kedudukan kreditor objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor serta upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berbasis pada data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan kedudukan kreditor yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia adalah sebagai kreditor konkuren. Kreditor konkuren mendapatkan pelunasan utang atas objek jaminan fidusia apabila kreditor preferen sudah terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut. Sedangkan untuk melindungi kreditor, agar fidusia ulang tidak terjadi, maka upaya yang dilakukan adalah pendaftaran objek jaminan fidusia serta pencantuman klausul larangan pengalihan atau fidusia ulang dalam akta Notaris.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[Richard Siahaan]]>;
<![CDATA[Novina Sri Indiraharti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.524 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i2.10501
<![CDATA[Program PTSL merupakan salah satu pelaksanaan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA. Salah satu wilayah yang melaksanakan program PTSL adalah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Permasalahan yang dikemukakan adalah apakah pendaftaran yang dilakukan melalui PTSL di Kabupaten Melawi sudah sesuai atau belum menurut ketentuan yang berlaku serta kendala hukum apa saja yang dihadapi dalam rangka pendaftaran tanah melalui program PTSL dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Simpulan dari analisis yang didapat bahwa Pendaftaran Tanah Sitematik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Melawi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 19 UUPA, Pasal 2 dan 3 PP 24 Tahun 1997, Diktum Kedua Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Adapun kendala yang dihadapi pada program PTSL di Kabupaten Melawi antara lain data yang diserahkan pemohon sering kurang lengkap dan PPAT sulit untuk membuat akta jual belinya karena BPHTB pemegang hak masih belum dibayar. Solusinya adalah pemohon diminta membuat surat pernyataan bahwa data tanah belum lengkap sebagaimana perintah Pasal 24 PP No.24/1997 dan untuk pembuatan akta jual beli, maka PPAT meminta pemegang hak segera melunasi BPHT yang maih terhutang tersebut, sesuai dengan Pasal 121 PMNA No. 3/1997.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) DALAM JUAL BELI TANAH DI PEKANBARU (STUDI KASUS TANAH MILIK BOY DESVINAL SALAM) ]]>
<![CDATA[Kholida Nabila]]>;
<![CDATA[Novina Sri Indiraharti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.992 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10502
<![CDATA[Jual beli merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dan didaftarkan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun di kota Pekanbaru Provinsi Riau jual beli dibuktikan dan didaftarkan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Permasalahan dalam skripsi ini adalah Dalam kasus tanah Boy Desvinal Salam apakah penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam Jual Beli tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan apakah SKGR dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan. Tipe penelitian ini penelitian normatif, yakni dengan menggunakan data sekunder dan dilengkapi dengan data yang diperoleh melalui wawancara yaitu di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Analisa dilakukan secara analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Hasil penelitian ini jual beli yang dilakukan dengan SKGR tidak diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 serta Jual Beli harus dibuktikan dengan Akta PPAT, sehingga tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997. SKGR yang merupakan bukti pengoperan hak pengelolaan atas tanah tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan sebagai bukti perbuatan hukum jual beli, namun sebagai tanah garapan terhadap tanah negara, maka tanah dengan alas hak SKGR dapat didaftarkan apabila diajukan permohonan hak terlebih dahulu dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali. Disarankan bagi pemerintah Riau untuk mengeluarkan Peraturan Daerah dan mensosialisasikan terkait penggunaan SKGR untuk meminimalisir persepsi dan sengketa, serta masyarakat untuk mengajukan permohonan hak kepada negara melalui kantor pertanahan lalu mendaftarkan tanahnya agar memiliki bukti penguasaan yuridis terhadap suatu tanah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Riesky Ayu Andamari]]>;
<![CDATA[Novina Sri Indiraharti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.566 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10503
<![CDATA[Perwakafan tanah Hak Milik adalah perbuatan hukum suci, mulia, dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah Hak Milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya menjadi “wakaf sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Setelah tanah diwakafkan, tanah tersebut harus didaftarkan di Kantor BPN. Hingga tahun 2019 jumlah tanah wakaf tidak terdaftar di Kecamatan Karawang Barat lebih banyak dibandingkan yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Pokok Permasalahannya adalah bagaimana mekanisme pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Karawang Barat dan apa akibat hukumnya jika tanah wakaf tidak didaftarkan Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Karawang Barat terdapat salah satu mekanisme atau tata cara yang tidak dilaksanakan sebagaiman terdapat dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Jika tanah wakaf tidak didaftarkan maka menurut Pasal 68 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf PPAIW dapat dikenai sanksi Administrarif. Namun di Kecamatan Karawang tidak terdapat sanksi atau akibat hukum jika tanah wakaf tidak didaftarkan]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KAWASAN CAGAR BUDAYA KAMPUNG TUA TANJUNG RIAU, KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Syahrul Afrizal]]>;
<![CDATA[Novina Sri Indiraharti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.585 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i2.10504
<![CDATA[Pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan dalam kegiatan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Batam, khususnya di Kampung Tua Tanjung Riau. Tipe penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan kesesuaian PTSL di Kampung Tua Tanjung Riau. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperleh melalui studi kepustakaan dan didukung juga data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Batam yang melaksanakan program PTSL. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan yaitu tingkat kesadaran hukum tentang tanah dari masyarakat yang masih sangat rendah, yang di karenakan masih ada masyarakat yang masih belum tahu mengenai fungsi dari Pendaftaran Tanah tersebut. Selain itu masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa alat bukti yang terkuat dalam penguasaan Hak Atas Tanah ialah Sertifkat. Padahal Pendaftaran Tanah sangat penting sebagai jaaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PTALLIANZ LIFE INDONESIA TERHADAP AGEN ASURANSI ATAS PENYAMPAIAN INFORMASI YANG MENYESATKAN KEPADA TERTANGGUNG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERASURANSIAN ]]>
<![CDATA[Clarita Monica]]>;
<![CDATA[Siti Nurbaiti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.374 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10505
<![CDATA[Salah satu pelanggaran terhadap pengaturan mengenai keagenan yang sering terjadi yang dilakukan oleh agen asuransi adalah transparansi dan kebenaran informasi yang disampaikan oleh agen asuransi mengenai manfaat pertanggungan asuransi jiwa kepada calon tertanggung asuransi. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah informasi yang disampaikan oleh agen asuransi mengenai manfaat pertanggungan jiwa PT. Allianz Life Indonesia sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU.No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan bagaimana pertanggungjawaban PT Allianz Life Indonesia terhadap agen asuransi atas penyampaian informasi yang menyesatkan kepada tertanggung berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa: informasi yang disampaikan oleh agen asuransi PT Allianz Life Indonesia terhadap tertanggung mengenai manfaat pertanggungan jiwa adalah tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU.No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan pertanggungjawaban PT. Allianz Life terhadap agen asuransi atas penyampaian informasi yang menyesatkan kepada tertanggung berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian adalah pelaporan pelanggaran tenaga pemasar kepada AAJI.]]>
