Articles
628 Documents
االملكية و دورها في تنمية الاقتصاد الاسلامي
Asymuni Muhammad Thahir
Millah: Journal of Religious Studies Vol. I, No. 2, Januari 2002
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kepemilikan dalam Islam termasuk tema yang banyak didiskusikan. Para ahli hukum Islam modern mendiskusikan kepemilikan ini dengan menggunakan metode yang digunakan oleh para ahli hukum positif. Diskusi-diskusi mereka menampilkan bahwa kepemilikan dalam Islam memiliki karakteristik ganda, dari satu sisi teks teks syari'ah menyatakan bahwa pemilik tunggal adalah Allah SWT. Sedangkan manusia hanya sebagai khalifah Allah dari sang pemilik tunggal itu. Namun dari sisi lain syari'ah juga mengakui kepemilikan manusia atas harta bendanya, walaupun pada hakikatnya bahwa Allah adalah penguasa terhadap keseluruhan Jagad raya. Karakteristik kepemilikan yang ganda tersebut satu sama lain berdiri sendiri untuk merealisasikan tujuan yang sama yaitu kemaslahatan material umat manusia. Realisasi terhadap kemaslahatan material umat manusia tanpa mengesampingkan kepentingan individualnya menjadi titik konsentrasi sistem ekonomi Islam sekaligus menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya mengakui kepemilikan individu, dan sistem ekonomi sosialis yang hanya mengakui kepemilikan umum atau negara.
Korupsi dan Perlunya Teologi Baru di Sektor Publik
Saefur Rochmat
Millah: Journal of Religious Studies Vol. V, No. 2, Februari 2006 Pemberantasan Korupsi dan Dekonstruksi Budaya
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/millah.vol5.iss2.art8
New theology of public sphere pretends to counter secularism in modem era by breaking the separation wall of public and private affairs. It agrees with the secularization of public affairs which separates the management of public affairs of the state with that of the private affairs of religion, hut both should develop dialogue to build humanistic civilization. Islam should revitalize its legal Islamic law (fiqh) in order not to emphasize its orientation to Pillars of Islam (Rukun Islam / community sector, but try to make balance with Pillars of Belief (Rukun Iman/private sector). It will result in Pillars of Public Sector as a kind of intermingle between Rukun Islam and Rukun Iman.
The Limit of Penal Approach Reach and The Other Alternative Endeavor to Eradicate Corruption in Indonesia
Mohammed Lubab el-Mubahitsin
Millah: Journal of Religious Studies Vol. V, No. 2, Februari 2006 Pemberantasan Korupsi dan Dekonstruksi Budaya
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/millah.vol5.iss2.art9
Tulisan ini memaparkan problematika dan keterbatasan jangkauan hokum pidana dalam menanggulangi korupsi, serta mencarikan solusi alternatifnya. Secara umum korupsi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu factor structural dan kultural. Faktor strukturalnya adalah birokrasi yang kurang kontrol dan akses publik. Sedangkan faktor kultural adalah sikap masyarakat yang seringkali menganggap wajar, atau setidaknya toleran terhadap korupsi. Namun kultur tersebut dapat dirubah dengan 'pencelaan’ masyarakat terhadap korupsi. 'Pencelaan' ini akan berdampak secara internal maupun ekstemaly sehingga nantinya bisa menjadi 'special deterrence` dan general deterrence'. Ternyata usaha pemberantasan korupsi melalui dua cara tersebut mendapatkan legitimasi dan dukungan dari Islam. Islam terbukti mengajarkan kontrol terhadap penguasa dan juga mengutuk keras korupsi.
الرخاء، العدالة، و التوازن الاجتماعي في خضم الاقتصاد الاسلامي
Umar Hazim Abdul Karim Mansur
Millah: Journal of Religious Studies Vol. I, No. 2, Januari 2002
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji seputar asas-asas mendasar dalam ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial dan ekonomi dan keseimbangan dalam penyebaran kekayaan yang dilihat dari perspektif ekonomi Islam, termasuk faktor-faktor lain yang sesuai dengan pemahaman ekonomi kontemporer dan perbedaannya dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam berusaha menciptakan keadilan pada semua aktivitas ekonomi yang berpusat pada produktivitas dan penyebaran kekayaan. Keadilan memiliki konsekuensi pada pengharaman riba dan penguatan pada zakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan atas harta. Penerapan secara benar hal hal di atas akan menciptakan kesejahteraan ekonomi.
Perlindungan terhadap Harta (Perspektif al-Maqashid al-Syariah)
Asmuni Mth.
Millah: Journal of Religious Studies Vol. V, No. 2, Februari 2006 Pemberantasan Korupsi dan Dekonstruksi Budaya
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/millah.vol5.iss2.art10
One of Islamic law purposes is to protect of wealth, either positive protection or negative protection. The positive preserving can be implemented by giving punishment to whom steal the other wealth, or by giving compensation to whom broke the other wealth. The negative preserving can be implemented by investing in order to improve the wealth, and to circulate the riches and also to creating social justice in the society. There is some rules and standardization in the infestation that must be considered. The rules and the standardization those of faith and moral, social and economic development, “la dhara wa la dhirara"' and balances honor and sharing of profit and lost proportionally.
Scientific and Critical Thinking in Al-Ghazali's Thought
Ibrahim Abu Bakar
Millah: Journal of Religious Studies Vol. I, No. 2, Januari 2002
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tulisan ini menjelaskan tentang tiga subyek pembahasan yang sangat penting bagi pengembangan pemikiran kritis'dan ilmiah di antara umat Islam. Tulisan ini terdiri dari tiga bagian, bagian pertama memperkenalkan pemikiran kritis dan ilmiah sertaposisi al Ghazali di matabeberapa sarjana muslim, bagian kedua menjelaskan secara umum tentang pemikiran filosofi muslim tentang matematika, logika, dan filsafat, dan bagian ketiga menjelaskan pemikiran al Ghazali tentang matematika, logika, dan filsafat dengan merujuk pada bukunya 'Thya' Ulum al Din"
Ghazan Khan; Pemimpin Besar Mongol Islam (Analisis Historis atas Sistem Pemerintahan dan Pembaruan)
M. Abdul Karim
Millah: Journal of Religious Studies Vol. V, No. 2, Februari 2006 Pemberantasan Korupsi dan Dekonstruksi Budaya
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/millah.vol5.iss2.art11
It is very interesting to do research on the history of Mongol Muslim nation. They had special and unique characters, which were different with those of Muslim community in other parts of the world. The process of Mongol Islamization begun from their con sciousness through penetration pacifique. One of the Mongol figures was Ghazan Khan. He was the seventh king of the Ilkhanid dynasty. Besides, he succeed increating a government system based on Islamic teaching, he also succeed in doing reformation, for the history of the Muslim community in each field.He focus of this research is to study the changes in the fields of politics, society, economy, science, and culture during the period of Ghazan Khan. By conducting a holistic approach in the frame of scientific study, this research is not just for the shake of historical narration, but it presents important facts related to the world history in general.
Korupsi Sumber Kehancuran
Husain Haikal
Millah: Journal of Religious Studies Vol. V, No. 2, Februari 2006 Pemberantasan Korupsi dan Dekonstruksi Budaya
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/millah.vol5.iss2.art12
Implemetasi Otonomi Daerah Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Suroso Imam Zadjuli
Millah: Journal of Religious Studies Vol. I, No. 2, Januari 2002
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This article is part of the research report of the writer on the perspective of region autonomy in the region budget finance. In this article, writer start the discussion about the problem of region autonomy with the present of ten Acts which were from the house representative of Indonesian Republic in 1999, which has the strong influence due to region economy. This article also research the problem that happen and ought to be solved by the coming of region autonomy and decentralization era, especially the writer stresses in finance aspect autonomy that is about the tax. As the conclusion of this article, the writer argues that infact the government does not master the real macro economy data and the house of representative does not understand well the function of the finance balance between the center government and the region.
Zakat Konsep yang Masih Mencari Bentuk
Sobirin Malian
Millah: Journal of Religious Studies Vol. I, No. 2, Januari 2002
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Buku ini sebenarnya sangat sederhana yaitu sebagai petunjuk teknis keuangan mengelola zakat. Melihat isinya yang sangat teknis tentu mengundang berbagai pertanyaan, dari "perspektif" mana buku ini berada secara teoritis. Melihat isinya hampir tidak kita temukan tinjauan teoritis analitis dalam konteks sosio politis,ekonomi atau budaya sekalipun. Padahal masalah zakat boleh dibilang adalah masalah dinamis yang masih mencari bentuk dan menjadi bahan diskusi panjang yang tidak hanya dapat ditinjau dari sudut pandang normatif agama