cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles 2 Documents
Search results for , issue "1-8" : 2 Documents clear
Implementasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dalam Kebijakan Penjualan Produk Afiliasi Israel di Koperasi Karyawan Dosen Unisba Muhammad Fadhli Afkar; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 1-8
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.22587

Abstract

Abstract. The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 83 of 2023 affirms the obligation of Muslims to support the Palestinian struggle and prohibits any form of involvement that benefits Israel, including the consumption of products affiliated with it. This study aims to analyze the implementation of the fatwa in product sales policies at the Lecturer and Employee Cooperative (KOPKARDOS) of Universitas Islam Bandung (UNISBA), focusing on normative, ethical, and institutional dimensions. The research employs a normative juridical approach, examining the foundations of Islamic law through the Qur’an, Hadith, and fiqh principles, particularly the method of sadd al-dzari‘ah and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah. The findings reveal that the application of the fatwa in KOPKARDOS faces challenges such as limited public understanding, consumer resistance to product changes, and economic considerations of the cooperative. Nevertheless, product selection policies based on the fatwa hold strategic potential in shaping an ethical consumption culture within the campus environment, provided they are supported by education, dissemination, and institutional commitment. Thus, the implementation of MUI Fatwa No. 83 of 2023 functions not only as a legal guideline but also as a moral and social instrument that strengthens Muslim solidarity with the Palestinian cause through consumption practices aligned with justice and Islamic values. Abstrak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 menegaskan kewajiban umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina serta melarang segala bentuk keterlibatan yang memberikan keuntungan bagi Israel, termasuk konsumsi produk yang berafiliasi dengannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dalam kebijakan penjualan produk di Koperasi Karyawan Dosen (KOPKARDOS) Universitas Islam Bandung (UNISBA), dengan fokus pada dimensi normatif, etis, dan kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah landasan hukum Islam melalui Al-Qur’an, hadis, serta kaidah fiqhiyyah, khususnya metode sadd al-dzari‘ah dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa di KOPKARDOS menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, resistensi konsumen terhadap perubahan produk, serta pertimbangan ekonomi koperasi. Namun, kebijakan seleksi produk berbasis fatwa memiliki potensi strategis dalam membentuk budaya konsumsi etis di lingkungan kampus apabila didukung oleh edukasi, sosialisasi, dan komitmen kelembagaan. Dengan demikian, implementasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang memperkuat solidaritas umat Islam terhadap perjuangan Palestina melalui praktik konsumsi yang sesuai dengan nilai keadilan dan syariah.
Analisis Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Berdasarkan Teori Al-'Adalah dan Maqasid Al-Syariah Muhammad Faruq Yaasin; Intan Nurrachmi; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 81-88
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i2.24921

Abstract

Abstract. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, faces a fundamental issue in hajj administration, particularly regarding the fairness of Hajj Operational Cost (BPIH) determination. The proportion of Hajj Travel Cost (Bipih) to Net Benefit shifted significantly from approximately 48.8:51.2 in 2022 to 62:38 in 2025-2026, while millions of prospective pilgrims remain on the waiting list for decades without an explicit guarantee of financial-benefit distribution. This study analyzes BPIH determination from the perspective of Al-'Adalah theory and from the perspective of maqasid al-syari'ah. The conceptual framework is built on Al-'Adalah theory with its three dimensions distributive, procedural, and transactional justice as well as maqasid al-syari'ah theory, particularly hifz al-din and hifz al-mal. This research is a normative legal study of a descriptive-analytical nature, employing a conceptual approach, with data collected through library research on Law Number 8 of 2019 as amended by Law Number 14 of 2025, Law Number 34 of 2014, and Presidential Decrees on BPIH. The findings reveal that, first, BPIH determination from the Al-'Adalah perspective has only fulfilled formal procedural justice, while distributive and transactional justice still require strengthening due to the absence of a standard Net Benefit allocation formula for waiting-list pilgrims. Second, BPIH determination from the maqasid al-syari'ah perspective shows a genuine effort to achieve tawazun (balance) between hifz al-din and hifz al-mal through the declining nominal trend of BPIH balanced with prudent hajj-fund management, although disparities among embarkation points and public transparency still need improvement. This study recommends an explicit Net Benefit distribution formula and stronger transparency in BPIH policy. Abstrak. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait keadilan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Proporsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) terhadap Nilai Manfaat bergeser signifikan dari sekitar 48,8:51,2 pada tahun 2022 menjadi 62:38 pada tahun 2025–2026, sementara jutaan calon jemaah masih berada dalam daftar tunggu hingga puluhan tahun tanpa jaminan distribusi manfaat finansial yang eksplisit. Penelitian ini menganalisis penetapan BPIH ditinjau dari perspektif teori Al-'Adalah dan perspektif maqasid al-syari'ah. Kerangka pemikiran penelitian dibangun di atas teori Al-'Adalah dengan tiga dimensinya, yaitu keadilan distributif, prosedural, dan transaksional, serta teori maqasid al-syari'ah, khususnya hifz al-din dan hifz al-mal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dan Keputusan Presiden tentang BPIH. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, penetapan BPIH berdasarkan perspektif Al-'Adalah telah memenuhi aspek keadilan secara prosedural, namun keadilan dalam pembagian nilai manfaat dan keterbukaan mengenai dasar penetapan proporsi Bipih dan nilai manfaat masih perlu ditingkatkan. Kedua, penetapan BPIH dari perspektif maqasid al-syari'ah menunjukkan upaya mencapai tawazun antara hifz al-din dan hifz al-mal melalui tren penurunan nominal BPIH yang diimbangi pengelolaan dana haji secara prudent, meskipun perbedaan embarkasi dan transparansi publik masih perlu diperbaiki. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan formula distribusi Nilai Manfaat yang eksplisit dan penguatan transparansi kebijakan BPIH.

Page 1 of 1 | Total Record : 2