cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles 2 Documents
Search results for , issue "9-16" : 2 Documents clear
Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Kepailitan Syariah Ilham Hibbaturrahman; Asep Ramdan Hidayat; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 9-16
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.22657

Abstract

Abstract. This study examines the authority of the Religious Court in resolving Islamic bankruptcy disputes based on Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Court. The background of this research stems from the overlapping jurisdiction between the Religious Court and the Commercial Court in handling bankruptcy cases involving Islamic financial institutions. The purpose of this study is to analyze the legal foundation, scope of authority, and obstacles faced by the Religious Court in implementing Islamic bankruptcy dispute resolution in Indonesia. The research uses a qualitative approach with a normative-empirical legal method. Data were collected through literature studies, statutory analysis, and interviews with judges and legal practitioners. The findings indicate that, juridically, the Religious Court holds absolute authority over Islamic economic disputes under Article 49 letter (i) of Law Number 3 of 2006, as reinforced by the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. However, in practice, this authority has not been effectively implemented due to the absence of specific procedural regulations for Islamic bankruptcy cases and the limited capacity of judges in the field of Islamic economic law. This study recommends the synchronization of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy with Law Number 3 of 2006, as well as capacity-building programs for Religious Court judges. Strengthening both the regulatory framework and the institutional competence of the Religious Court is essential to ensure that the settlement of Islamic bankruptcy disputes is carried out effectively and in accordance with the principles of Islamic law. Abstrak. Penelitian ini membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kepailitan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan lembaga keuangan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batas kewenangan, serta hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam implementasi penyelesaian perkara kepailitan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan hakim dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut belum terlaksana secara optimal karena belum adanya regulasi teknis tentang kepailitan syariah dan keterbatasan kompetensi hakim dalam bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta peningkatan kapasitas hakim Pengadilan Agama agar penyelesaian perkara kepailitan syariah dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.
Analisis Akad Ijarah Ala Al-Amal terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ghaida Fairuz Zahran; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 159-166
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v5i2.19584

Abstract

Abstract. Unilateral termination of employment (PHK) at “X” Travel Service highlights major gaps in worker protection due to the absence of written contracts and minimal deliberation between employees and the company. This study aims to analyze such unilateral dismissals from the perspective of akad ijarah ala al-amal (Islamic law)), evaluating the consistency of these practices with the principles of justice and legal protection. A qualitative descriptive method with a normative-juridical approach was applied. Primary data were collected through interviews with affected employees and the company’s HR department. Secondary data were sourced from literature reviews and official legal documents. Analysis involved data reduction, descriptive exposition, and comparative assessment between sharia norms and positive law.The findings show that unilateral terminations without written agreements and proper deliberation violate core principles of justice both in the akad ijarah framework and national regulations, significantly undermining employees’ rights to wages and severance pay. The study recommends strengthening the use of written contracts, increasing legal literacy, and optimizing the role of mediation institutions in the resolution of employment disputes. The author expresses sincere gratitude to the academic supervisor, all sources, and contributors to this research. Abstrak. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak pada karyawan “X” Travel Service, dengan menyoroti celah perlindungan pekerja akibat tidak adanya kontrak kerja tertulis dan minimnya musyawarah antara pekerja dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis PHK sepihak dari perspektif akad ijarah ala al-amal (hukum Islam) serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara pada karyawan terdampak dan HRD perusahaan sebagai sumber primer, serta studi literatur dan dokumen hukum sebagai data sekunder. Analisis dilakukan dengan reduksi data, pemaparan deskriptif, serta komparasi norma syariah dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak tanpa kontrak dan tanpa prosedur musyawarah melanggar prinsip keadilan baik menurut akad ijarah maupun regulasi nasional, dengan imbas signifikan terhadap hak pekerja atas upah dan pesangon. Penelitian merekomendasikan penguatan kontrak tertulis, edukasi hukum, serta optimalisasi peran lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, seluruh narasumber, dan pihak yang berkontribusi pada penelitian ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 2