cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id
Phone
+6282321980947
Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282051     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Bandung Conference Series Islamic Family Law (BCSIFL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sebagai berikut, Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul urs. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Life-span and Life-course Studies
Articles 95 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa Karenina Nurissa Karen; Yandi Maryandi; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.354 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.2756

Abstract

Abstract. Marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract miitsaqan ghaliizhan to obey Allah commands and is a form of worship. At this time forced marriages are commonplace, forced marriages are marriages not of their own will in their own decisions but under the compulsion of their guardians or other people without their willingness. Cases like this were found in the village of North Cikareo, which were committed by parents against their daughters. Maqasyid sharia are the goals that Islamic law wants to realize as the reason it was revealed for the benefit of the servants of Allah. Researchers in their research formulate the formulation of the problem as follows: How is the Maqashid Sharia Review on forced marriages; How does forced marriage affect spouses and parents; The purpose of this research is to answer the problem formulation. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis. The results of his research that forced marriages in North Cikareo Village are in accordance with the pillars and conditions of marriage and are included in the level of daruriyat benefit because they can maintain religion, soul, property, intellect and offspring; The forced marriage carried out in North Cikareo Village brought many positive impacts for himself, his family, and the environment. Abstrak. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan suatu bentuk ibadah. Pada saat ini perkawinan secara paksa lumrah terjadi, perkawinan paksa merupakan suatu pernikahan bukan kehendak sendiri dalam keputusannya sendiri melainkan atas keterpaksaan dari wali ataupun orang lain tanpa adanya kerelaan dalam dirinya. Kasus seperti ini dijumpai di Desa Cikareo Utara yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Maqasyid syariah merupakan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat islam sebagai alasan diturunkannya demi kemaslahatan hamba-hamba Allah. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap kawin paksa; Bagaimana Dampak perkawinan paksa terhadap pasangan dan orang tua; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa pernikahan paksa di Desa Cikareo Utara sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan termasuk kedalam tingkatan kemaslahatan daruriyat karena dapat memelihara agama,jiwa,harta,akal dan keturunan; nikah paksa yang dilakukan di Desa Cikareo Utara ini banyak membawa dampak positif bagi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungan.
Studi Etnografi Penyelesaian Sengketa Waris Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeu Nisa Nurfebrianti; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.186 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.2966

Abstract

Abstract. This study is based on the customary law applicable to the people who occupy the traditional village of Cirendeu located in Cimahi where the people there have their own rules in solving various problems that occur between the people, including in this case is the inheritance dispute. From the results of the discussion contained in this thesis it can be concluded that the model of inheritance dispute resolution applicable to the community in the traditional village of Cirendeu is deliberation. The deliberations are divided into two stages, namely family deliberations attended by the heirs and related families then if it is not completed in the first stage, traditional deliberations are carried out which are attended by traditional elders. Abstrak. Penelitian ini didasarkan kepada hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang menempati Kampung Adat Cirendeu yang terletak di Kota Cimahi di mana masyarakat sana mempunyai aturan tersendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi diantara masyarakatnya, termasuk dalam hal ini adalah sengketa waris. Dari hasil pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian sengketa waris yang berlaku pada masyarakat di Kampung Adat Cirendeu adalah musyawarah. Musyawarah terbagi ke dalam dua tahap, yaitu musyawarah keluarga yang dihadiri oleh ahli waris dan keluarga yang terkait kemudian apabila tidak selesai pada tahap pertama maka dilakukanlah musyawarah adat yang dihadiri oleh tetua adat.
Konsep Pembinaan Keluarga Sakinah terhadap Narapidana Perempuan di Lapas Kelas II A Bandung Yusrina Mardhiyah Sabila; Shindu Irwansyah; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.314 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.4482

Abstract

Abstract. In Bandung Sukamiskin Prison there are 400 female inmates. This figure is quite a large number, that not only men who commit crimes, but also many women who are involved in criminal acts. The purpose of this study was to determine the concept of fostering a sakinah family against female prisoners in Class II prisons in Bandung. This research is a qualitative research. This study has a technique of collecting data with interviews, observation and documentation. Respondents in this study were Islamic religious instructors totaling 1 person and 2 female prisoners. The results of this research are 1) The concept of implementing the Sakinah family development activities for the inmates of the Women's Prison II A Bandung has been conceptualized based on the concept of spiritual (religious) development where the implementation of the concept of fostering the Sakinah family is carried out by reading the Koran, praying, memorizing surahs, then studying and etiquette in married. 2) The process of implementing the development of the Sakinah family at the Sukamiskin Prison in Bandung is carried out by providing romance booths so that the rights as husband and wife of inmates can be carried out and this guidance is carried out to overcome inmates' problems related to problems in the family. 3) The impact resulting from fostering the Sakinah family is that inmates can take positive things where they can recite the Koran, pray, study sunnah, and etiquette in the household even though they are prisoners. Meanwhile, because the study of the development of the Sakinah family was the only material, the prisoners were bored and thought of it as just filling their free time. Abstrak. Dalam Lapas Sukamiskin Bandung terdapat 400 orang Narapidana Perempuan. Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak, bahwa tidak hanya pria saja yang melakukan tindak kriminalitas, namun perempuan pun tidak sedikit yang terlibat dalam tindak kriminalitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembinaan keluarga sakinah terhadap narapidana Perempuan di Lapas Kelas II Bandung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki teknik pengumpul data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah penyuluh agama islam berjumlah 1 orang dan 2 orang narapidana perempuan. Hasil peneltian ini adalah 1) Konsep pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga Sakinah pada warga binaan Lapas Perempuan II A Bandung sudah terkonsep dengan berlandaskan konsep pembinaan rohani (keagamaan) dimana pelaksanaan konsep pembinaan keluarga sakinah dilakukan dengan mengaji, shalat, menghafal surah, kemudian kajian dan adab dalam berumah tangaa. 2) Proses pelaksanaan pembinaan keluarga Sakinah di Lapas Sukamiskin Bandung dilakukan dengan penyediaan bilik asmara agar hak sebagai suami istri narapidana dapat terlaksana dan pembinaan ini dilakukan untuk mengatasi masalah narapidana terkait masalah dalam keluarga. 3) Dampak yang dihasilkan dari pembinaan keluarga Sakinah adalah narapidana dapat mengambil hal positif dimana dapat mengaji, shalat, kajian sunah, dan adab dalam berumah tangga meski menjadi tahanan. Sementara itu karena kajian pembinaan keluarga Sakinah itu saja materinya sehingga narapidana bosan dan mengganggap sebagai mengisi waktu kosong saja.
Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.145 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.4503

Abstract

Abstract. The prohibition of marriage in Cikawung and Sukamanah hamlets is a tradition of prohibition of marriage in Sindangsari Village, Kawali District, Ciamis Regency. This marriage ban stems from the disappointment of the previous ancestors due to feeling ignored during the ceremony so that an oath arose not to marry between the Cikawung and Sukamanah people. If you continue to carry out marriage between the two hamlets, unwanted things will arise such as divorce, sickness, no children, physical, mental disabilities, especially those from Sukamanah. By looking at the symptoms that have occurred, the community considers that this marriage should be avoided for the sake of a benefit. This study aims to find out the review of Islamic Law and Law No.1/1974 regarding the ban. The research method in this thesis is qualitative with a normative juridical approach, and the type of data used is library data and also field research in the form of interviews with the people of Cikawung and Sukamanah Hamlets. Data collection techniques are taken by conducting interviews, documentation and literature studies. The results of this study concluded that this marriage ban, is not in accordance with and contrary to Islamic Law because it contains elements of khurafat, but with its saddu azzariah the marriage is better avoided. In addition, it is also not in accordance with Law No.1/1974 on marriage. However, it can be found that the consent of parents as guardians as the main condition if you want to carry out a marriage. Abstrak. Larangan Perkawinan Dusun Cikawung dan Sukamanah merupakan tradisi larangan perkawinan yang berada di Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Larangan perkawinan ini berasal dari adanya kekecewaan nenek moyang terdahulu akibat merasa diabaikan ketika seserahan sehingga timbul sumpah untuk tidak menikahkan antara orang Cikawung dan Sukamanah. Apabila tetap melaksanakan perkawinan antara dua dusun tersebut akan timbul hal yang tak diinginkan seperti perceraian, sakit-sakitan, tidak memiliki keturunan, cacat fisik, mental terutama yang laki-lakinya dari Sukamanah. Dengan melihat gejala yang sudah terjadi, masyarakat menganggap bahwasannya perkawinan ini harus dihindari demi sebuah kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No.1/1974 mengenai larangan tersebut. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan jenis data yang digunakan yaitu data pustaka (library) dan juga data lapangan (field research) berupa hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Cikawung dan Sukamanah. Teknik pengumpulan data diambil dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan perkawinan ini, tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Islam karena mengandung unsur khurafat, namun dengan saddu azzariah nya perkawinan tersebut lebih baik dihindari. Selain itu, juga tidak sesuai dengan UU No.1/1974 tentang perkawinan. Namun, dapat ditemukan yakni persetujuan orang tua sebagai wali sebagai syarat utama apabila hendak melangsungkan perkawinan.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis Saeful Fajar Muhamad; muhamad yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i1.5125

Abstract

Abstract. This study aims to explain the practice of Bugis traditional marriage in Gowa Regency, andthe Islamic law view of panaik money in bugis community marriages in Gowa Regency. This research uses a qualitative approach method by conducting observations and interviews with the samples we have determined and reviewing several sources of information from documents that support this theory and research so that it can run as it should. The results showed that: First, panaik money is one of the pre-conditions that must be implemented by the prospective bridegroom, if the bridegroom does not give panaik money to the prospective bride, the application is rejected because the panaik money is one of the social status and pride of the bugis bride-to-be. In Islamic Law there is nothing to regulate the money of panaik, secondly, in Islamic Law the dowry is the gift of a man to the woman he marries, w\hich will then become the full right of the wife. A person is free to determine the shape and amount he wants because in Islamic Law there is no provision for the amount or limit of dowry but the dowry is adjusted to the ability of the male party. In Islamic Law there is nothing to regulate the amount or limit of giving panaik money, but nevertheless the law is Urf Al-Sahih (a custom that is considered valid) as a form of custom that does not violate nash / Islamic law. Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan bagaimana praktik perkawinan adat Bugis di Kabupaten Gowa, dan pandangan hukum Islam terhadap uang panaik dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari dokumen yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, uang panaik merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki, apabila mempelai calon laki-laki tidak memberikan uang panaik kepada calon mempelai perempuan maka lamaran ditolak karena uang panaik sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita Bugis. Dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang uang panaik, kedua, didalam Hukum Islam mahar merupakan pemberian seorang lakilaki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang di inginkan karena didalam Hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Di dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang jumlah atau batasan pemberian uang panaik, namun demikian hukumnya Urf Al-Sahih (kebiasaan yang dianggap sah) sebagai salah satu bentuk adat yang tidak melanggar nash/syariat Islam.
Efektivitas Kepala KUA dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai ditinjau dari PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kec.Sukasari Bandung Iqlima Aghni; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i1.5144

Abstract

Abstract. Good leaders will have a positive impact on their employees because with good leadership employees will discipline work and concentrate on completing their work. Prior to the leadership of the current head of KUA, it was found that several employees had a lack of responsibility towards tasks, lack of understanding of tasks, and were technology stutterers, but after the current leadership period, employees had a great increased sense of responsibility, therefore researchers are interested in examining how the effectiveness of heads of KUA in improving employee performance. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the head of the KUA Kec. Sukasari in improving employee performance and the suitability of the performance of the head of the KUA Kec. Sukasari with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 34 of 2016. By using a qualitative descriptive research method, this research was conducted direct observation by means of the field research. And it can be concluded that: Performance of the Head of KUA Kec. Sukasari can be said to be effective in improving the performance of its employees and is in accordance with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No.34 of 2016. Being a good and effective leader will lead us to success. Abstrak. Pemimpin yang baik akan berdampak positif terhadap pegawainya karena dengan kepemimpinan yang baik pegawai akan disiplin kerja dan berkonsentrasi dalam menuntaskan tugasnya. Pegawai KUA Kecamatan Sukasari saat sebelum kepemimpinan kepala KUA yang sekarang, ditemukan sebagian pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab kurang terhadap tugas, pemahaman tugas yang kurang, dan gagap teknologi, namun setelah masa kepemimpinan yang sekarang pegawai mempunyai peningkatan rasa tanggung jawab yang besar, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas kepala KUA dalam meningkatkan kinerja pegawai. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan kepala KUA Kec.Sukasari dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kesesuaian kinerja kepala KUA Kec.Sukasari dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara field research. Dan dapat disimpulkan bahwa : Kinerja Kepala KUA Kec. Sukasari dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja pegawainya dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016. Dengan menjadi pemimpin yang baik dan efektif akan membawa kita pada keberhasilan.
Hukum Sewa Rahim Perspektif Jurnalis Uddin dihubungkan dengan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 Taufiq Hidayat; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i1.5159

Abstract

Abstract. MUI Fatwa Decree Number: KEP-952/MUI/XI/1990 has prohibited surrogate mother in its various forms because it causes far more harm than good. However, in this case the scholars differed on the law of surrogate mother, some forbidding it and some allowing it to be rented, including Jurnalis Uddin, who allowed surrogate mother. The research method in this thesis is qualitative with a normative juridical approach, and the type of data used is library data. Data collection techniques were taken from library data, namely books, scriptures, MUI fatwas, and literature discussing surrogate mother. Then data analysis was carried out by content analysis. The results of this study concluded that surrogate mother is forbidden and should not be carried out in accordance with the MUI fatwa Number: KEP-952/MUI/XI/1990 which has prohibited renting a womb based on the Qur'an, hadith, and fiqh principles. Jurnalis Uddin allowed suroogate mother because the condition of a wife experiencing infertility was equated with an emergency, in this case what was unlawful could become lawful, but surrogate mother was not included in the conditions for an emergency according to Wahbah Zuhaili. Therefore it is better to choose the MUI fatwa Number: KEP-952/MUI/XI/1990 which forbids surrogate mother. Abstrak. Keputusan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 telah mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya karena jauh lebih banyak menimbulkan mudharatnya dibanding kemaslahatannya. Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum sewa rahim ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan melakukan sewa rahim diantaranya yaitu Jurnalis Uddin yang membolehkan sewa rahim. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan jenis data yang digunakan yaitu data pustaka (library). Teknik pengumpulan data diambil dari data pustaka yaitu buku-buku, kitab-kitab, fatwa MUI, dan literatur-literatur yang membahas tentang sewa rahim. Kemudian analisis data dilakukan secara analisis konten (content analysis). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sewa rahim diharamkan dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 yang telah mengharamkan sewa rahim dengan berlandaskan dari al-Qur’an, hadits, dan kaidah-kaidah fiqih. Jurnalis Uddin membolehkan sewa rahim dikarenakan kondisi istri yang mengalami kemandulan itu disamakan dengan keadaan darurat, dalam hal ini yang haram bisa menjadi halal, namun sewa rahim tidak termasuk ke dalam syarat-syarat keadaan darurat menurut Wahbah Zuhaili. Maka dari itu lebih baik memilih fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 yang telah mengharamkan sewa rahim.
Tinjauan Maqashid Syariah tentang Pembekuan Sel Telur Manusia Firzza Shafira Rizkiyana; Eva Fauziyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. In Islam there is Hifdz Nasab or keeping offspring which is one of the goals of Maqashid Sharia. One of the efforts to maintain offspring is marriage, but not all marriages can produce offspring, and not everyone who gets married quickly gets children. So, the solution offered by technological developments in the medical field is egg freezing. The purpose of this study was to determine the process of freezing human eggs and to determine the freezing of human eggs according to maqashid sharia. The method used in this research is normative juridical research with secondary data sources and types in the form of primary legal data, namely the Qur'an, hadith, fiqh rules, and relevant books. Collected by literature study method and analysis with analytical description method. The results of this study, viewed from the maqashid shari'ah, that freezing human eggs is permissible as long as the media and reasons do not conflict with the shari'a. Abstrak. Dalam Islam terdapat Hifdz Nasab atau menjaga keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari Maqashid Syariah. Upaya untuk menjaga keturunan itu salah satunya pernikahan, namun tidak semua pernikahan bisa menghasilkan keturunan, dan tidak semua orang yang menikah cepat mendapatkan keturunan. Maka, solusi yang ditawarkan dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kedokteran adalah pembekuan sel telur manusia atau egg freezing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembekuan sel telur manusia dan mengetahui pembekuan sel telur manusia menurut maqashid syariah. Metode penelitian yuridis normatif dengan sumber dan jenis data sekunder berupa data hukum primer yaitu al-qur’an, hadist, kaidah fiqih, dan kitab yang relevan. Dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan analisis dengan metode deskripsi analistis. Hasil dari penelitian ini, ditinjau dari maqashid syari’ah bahwa pembekuan sel telur manusia adalah boleh selama media dan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat.
Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Risma Octaviani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i1.5238

Abstract

Abstract. Pregnancy is something that most married couples look forward to, but not a few couples choose to delay their pregnancy for one reason or another, one way to delay pregnancy is to use contraception. However, in their use, not all cityception tools functioned as they should, as happened in Kampung Patrol, Ciamis Regency, there were cases of pregnancies that had to be aborted due to medical emergencies for the mother and the fetus in the womb. The MUI Fatwa and Government Regulation Number 61 of 2014 formulate reproductive health and permissibility in the practice of abortion. Researchers in their research formulated the following problem formulation: What are the legal provisions for abortion according to the MUI fatwa and Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health; What is the practice of abortion in Patrol Village, Sukamantri District; What is the legal analysis of abortion due to the use of contraceptives according to the MUI fatwa and PP No. 61 of 2014; As for the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using a qualitative descriptive analysis technique. The results of the researcher's research that in principle abortion is prohibited, but with the terms and conditions that abortion is allowed, namely as a result of medical indications and pregnancy due to rape. The practice of abortion carried out in Patrol Village as a result of the use of contraceptives which results in medical emergencies and genetic defects in the fetus. The practice of abortion resulting from the use of contraceptives that are not in accordance with the procedure, according to government regulations and the MUI fatwa, abortion due to medical indications is permissible. Abstrak. Kehamilan adalah satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh kebanyakan pasangan suami istri, namun tidak sedikit juga pasangan suami istri yang memilih menunda kehamilannya karena satu dan lain hal, salah satu cara menunda kehamilan yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Namun, dalam penggunaanya tidak semua alat kotasepsi berfungsi sebagaimana mestinya, seperti halnya yang terjadi di Kampung Patrol Kabupaten Ciamis terdapat kasus kehamilan yang harus dilakukan tindakan aborsi akibat terjadi kedaruratan medis pada ibu dan janin yang di kandung. Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 merumuskan tentang Kesehatan reproduksi dan kebolehan dalam praktek aborsi. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana ketentuan hukum aborsi menurut fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi; Bagaimana praktek abosi di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri; Bagaimana analisis hukum aborsi akibat penggunaan alat kontrasepsi menurut fatwa MUI dan PP No 61 Taun 2014; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan secara prinsip aborsi dilarang namun karena indikasi medis dan akibat kehamilan akibat pemerkosaan diperbolehkan ; praktek aborsi yang terjadi di kampung patrol yang di akibatkan dari kesalahan penggunaan kontrasepsi yang mengakibatkan adanya cacat genetik dan kedaruratan medis; praktek seperti demikian menurut fatwa mui dan pp nomor 61 tahun 2004 membolehan melakukan tindakan aborsi.
Perceraian pada pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung perspektif maslahah mursalah Wafa aini; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i1.6143

Abstract

Abstract. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman in order to form a happy household as a husband and wife. In the household there are various things that can cause disputes, leading to divorce, especially during the Covid-19 pandemic, which is one of the causes of the increasing number of divorces in the Bandung Religious Court due to various factors. Maslahah mursalah is one of the theories of extracting law in Islam when there are no rules in the Qur'an or hadith. Researchers in their research formulated the following problem formulation: How is divorce law in Islam; What is the divorce rate during the Covid 19 pandemic in the city of Bandung; What is the impact of divorce during the covid 19 pandemic at the Bandung City Religious Court from the perspective of maslahah mursalah; As for the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using an empirical juridical approach. The results of his research are that in Islam divorce talak is a divorce in which the husband submits a divorce application to the Religious Court, while the wife seeks divorce; Divorce cases during the Covid 19 pandemic at the Bandung City Religious Court have increased. And the impact of divorce during the Covid 19 pandemic at the Bandung Religious Court was in accordance with the maslahah mursalah by considering the reasons and factors for divorce to avoid harm and bring benefit. . Keywords: Marriage, Divorce, Covid-19 Pandemic, Maslahah Mursalah Abstrak. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam tujuan untuk memberntuk suatu rumah tangga yang Bahagia sebagai pasangan suami istri. Dalam rumah tangga terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan perselisihan, hingga menimbulkan perceraian terlebih pada masa pandemi covid-19 yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung karena berbagai faktor. Maslahah mursalah merupakan salah satu teori penggalian hukum dalam Islam ketika tidak ada aturan dalam Al-Qur’an maupun hadist. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum perceraian dalam islam; Bagaimana tingkat perceraian di masa pandemi covid 19 di Kota Bandung; Bagaimana dampak perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung perspektif maslahah mursalah; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya bahwa dalam islam cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh suami ke Pengadilan Agama sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri; kasus perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung mengalami peningkatan. Dan dampak dari perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan maslahah mursalah dengan mempertimbangkan alasan dan faktor perceraian untuk menghindari kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Keywords: Perkawinan, Cerai, Pandemi covid-19, Maslahah Mursalah

Page 3 of 10 | Total Record : 95

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Islamic Family Law