Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Bandung Conference Series : Islamic Family Law

BCSIFL
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : - EISSN : 28282051 DOI : https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2

Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Bandung Conference Series Islamic Family Law (BCSIFL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sebagai berikut, Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul urs. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Life-span and Life-course Studies

Articles 90 Documents

1 2 3 4 5

Problematika Rumah Tangga untuk Mencegah Terjadinya Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Kota Bandung Tahun 2021 Nely Puspita Sari; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The BP4 institution is tasked with assisting the Ministry of Religious Affairs to provide guidance and advice on marriage and divorce issues to the community. Why with a high level of Education strata actually become the most dominating divorce cases in BP4 Ministry of Religious Affairs Bandung City office. The purpose of this study is to find out household problems to prevent divorce for ASN in Bandung in 2021. The research method uses a sociological empirical juridical approach something to find out the facts and data needed which ultimately leads to problem solving. This type of research uses field research using primary and secondary data sources that are analyzed descriptively qualitative. Related to household problems in overcoming this ASN case, some know that there are several ASN involved in violations such as committing infidelity (zina) and so on. BP4 seeks to provide advice and reconcile for those ASN who are in conflict in the household, sometimes some ASN are still taboo in talking about disgrace in the household so it is difficult to give a statement to the bp4 advisory team. So the BP4 Ministry of Religious Affairs Bandung City office from the side only helps to provide solutions so that their household problems can be reconciled so that there is no divorce, especially in ASN. Abstrak. Lembaga BP4 bertugas membantu Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan dan penasihatan tentang masalah perkawinan dan perceraian kepada masyarakat. Mengapa dengan tingkat strata pendidikan yang tinggi justru menjadi kasus perceraian paling mendominasi di BP4 Kementerian Agama Kantor Kota Bandung. Tujuan penelitian ini supaya mengetahui problematika rumah tangga untuk mencegah terjadinya perceraian bagi ASN di Kota Bandung Tahun 2021. Metode Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris Sosiologis sesuatu untuk mengetahui fakta dan data dibutuhkan yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Terkait problematika rumah tangga dalam mengatasi kasus ASN ini sebagian mengetahui bahwa ada beberapa ASN yang terlibat dalam pelanggaran seperti melakukan perselingkuhan (zina) dan lain sebagainya. BP4 berupaya untuk memberikan penasihatan serta mendamaikan bagi mereka para ASN yang sedang konflik dalam rumah tangga, terkadang sebagian ASN masih banyak juga yang tabu dalam membicarakan perihal aib pada rumah tangga sehingga sulit untuk memberikan pernyataan kepada tim penasihat BP4. Maka pihak BP4 Kementerian Agama Kantor Kota Bandung dari sisi hanya membantu untuk memberikan solusi agar permasalahan rumah tangga mereka bisa di damaikan kembali supaya tidak terjadinya perceraian khususnya pada ASN.

Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota Seilla Nur Amalia Firdaus; Titin Suprihatin Suprihatin; Encep Abdul Rojak Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Examination of marriage documents is carried out with the aim that in the process of registering a marriage there are no violations. As examples, having more than one wife without the court's permission, falsified marriage age limits, forced marriages and so on. When violations occur, it is worth asking whether the marriage document has been properly examined by the employee concerned or not. As happened in the District Kua Garut City, examination of documents does not present a prospective husband/wife and Guardian. This study aims to determine the implementation of PMA No. 20 Tahun 2019, which is concerning Marriage Registration regarding the practice of examining documents. This research uses case study and juridical-normative approaches. Primary data sources are obtained from legislation and interviews. Secondary data sources are obtained from books, journals and other scientific works. As for data analysis is using flow chart analysis method. As for data analysis is using flow chart analysis method. The results of the study concluded that the practice of examining documents at the KUA of Garut Kota Subdistrict, in general, was in accordance with PMA No. 20 of 2019 except for inspections by presenting prospective husbands/wives and guardians to ensure that there were no obstacles to marriage. This is not in accordance with the rules because the examination is carried out during the registration of the marriage will. Which is not every registration of marriage will be attended by prospective husband/wife and guardians. Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan dengan tujuan agar dalam proses pencatatan perkawinan tidak terjadi pelanggaran, misalnya beristeri lebih dari satu orang tanpa izin pengadilan, batas usia menikah yang dipalsukan, menikah dengan paksaan dan lain-lain. Ketika pelanggaran terjadi, patut dipertanyakan apakah pemeriksaan dokumen perkawinan sudah dilakukan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Garut Kota, pemeriksaan dokumen tidak menghadirkan calon suami/istri serta wali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah mengenai praktik pemeriksaan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan case study dan yuridis-normatif. Sumber data primer diperoleh dari perundang-undangan dan hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Analisis data menggunakan metode flow chart analysis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemeriksaan dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota pada umumnya sudah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 kecuali pemeriksaan dengan menghadirkan calon suami/istri serta wali untuk memastikan tidak ada halangan menikah, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan karena pemeriksaan dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Yang mana tidak setiap pendaftaran kehendak nikah dihadiri oleh calon suami/istri serta wali.

Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri Nurul Asri Safitri; Titin Suprihatin; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In the legal system in Indonesia, marriage events can be proven through registration carried out at the KUA and the Civil Registration Office. An SPTJM sirri marriage is a statement that serves as a substitute for a marriage certificate/marriage book for those who have not registered their marriage with an authorized institution, indicating the validity of the marriage. The purpose of the study was to determine the analysis of UUP 1/1974 and Islamic law on Article 4 Paragraph (2) PERMENDAGRI No. 9 of 2016 on the use of the SPTJM for unregistered marriages. This study uses a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. Primary data sources were obtained from Al-Quran, Hadith, UUP 1/1974, PP 9/1975, KHI, and PERMENDAGRI No. 9 of 2016. Secondary legal sources come from books, journals, and articles related to research. The results of the study suggest The use of the SPTJM for unregistered marriages indicates that it is not in line with UUP 1/1974 and Islamic law because the SPTJM is not authentic evidence and can trigger problems such as not fulfilling the pillars and conditions for a legal marriage, triggering a lot of adultery and same-sex marriages even though the rules are not fulfilled. There are benefits, such as the fulfillment of the rights of a child born from a sirri marriage. Therefore, the harm that arises must be eliminated as per the fiqh rule, which reads "adh-dhororu yuzalu," which means, the harm must be eliminated. Abstrak. Dalam sistem hukum di Indonesia, peristiwa perkawinan dapat dibuktikan melalui pencatatan yang dilakukan di KUA dan di Kantor Pencatatan Sipil. SPTJM nikah sirri yakni surat pernyataan yang berfungsi sebagai pengganti akta perkawinan/buku nikah bagi yang belum mencatatkan perkawinannya ke lembaga berwenang, berindikasi terhadap keabsahan peristiwa perkawinan tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis UUP 1/1974 dan hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah sirri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari Al-Quran, Hadis, UUP 1/1974, PP 9/1975, KHI dan PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016. Sumber hukum sekunder berasal dari buku, jurnal-jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah sirri berindikasi tidak sejalan dengan UUP 1/1974 dan hukum Islam, dikarenakan SPTJM tersebut bukanlah bukti autentik serta dapat memicu masalah seperti tidak terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan yang sah, memicu banyak perzinahan maupun perkawinan sesama jenis, meskipun aturan ini memiliki sisi maslahat seperti terpenuhinya hak seorang anak yang lahir dari nikah sirri. Maka dari itu kemudharatan yang timbul harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi “adh-dhororu yuzalu” yang artinya, kemudharatan harus dihilangkan.

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021 Ninda Sari Sri Rejekinah; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Marriage is a teaching in Islam which is based on the Qur'an and hadith. Marriage in Indonesia requires registration of marriages. By registering a marriage, the achievement of administrative order and marriage becomes clear. Itsbat marriage is one way for those whose marriages have not been recorded, with the marriage itsbat of marriages that have been carried out obtaining legal legality and the marriage becomes clear. As for what is meant by integrated marriage itsbat, namely, the marriage itsbat trial which is carried out jointly and in collaboration with several related agencies. The integrated marriage itsbat carried out by the Religious Courts is regulated in Perma Number 1 of 2015 concerning Integrated Services for Mobile Courts. Perma Number 1 of 2015 has a goal to improve services in the field of law and help the community, especially people who have limited costs, distance, and time in obtaining their civil rights. In this study, the authors formulate a problem regarding the procedure for integrated marriage itsbat contained in Perma Number 1 of 2015, as well as the purpose of this study to answer the formulation of the problem. The method used in this study uses a qualitative method with a normative juridical approach and data analysis techniques are carried out using conceptual and interactive analysis techniques. The results and conclusions in this study are the implementation of the integrated marriage itsbat trial carried out by the Purwakarta Religious Court in accordance with the terms and conditions of Perma Number 1 of 2015, and its implementation can be said to be effective and successful in applying the principles of simple, fast, and low cost. Abstrak. Perkawinan merupakan ajaran dalam Islam yang berdasar pada Al-Qur’an dan hadits. Perkawinan di Indonesia mengharuskan dilakukannya pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan maka, tercapainya tertib administrasi dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Itsbat nikah merupakan salah satu jalan bagi yang perkawinannya belum tercatat, dengan dilakukannya itsbat nikah perkawinan yang telah dilakukan mendapat legalitas hukum dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Adapun yang dimaksud dengan itsbat nikah terpadu yaitu, sidang itsbat nikah yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasma dengan beberapa instansi terkait. Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Perma Nomor 1 Tahun 2015 memilki tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya, jarak, dan waktu dalam memperoleh hak keperdataannya. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah mengenai prosedur itsbat nikah terpadu yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, serta tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis konsep dan interaktif. Adapun hasil dan simpulan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwakarta telah sesuai dengan syarat serta ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2015, dan pelaksanaanya dapat dikatakan efektif dan berhasil menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi No. 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks tentang Izin Poligami Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Laila Nisfi Ayuandika; Encep Abdul Rozak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The legal basis for polygamy in Indonesia can be seen in Article 4 and Article 5 of Law no. 1 of 1974. The conditions written in Article 4 are facultative requirements, while in Article 5 are cumulative requirements. Where the facultative requirements, a husband must meet at least one of the requirements and all the existing cumulative requirements if he wants to do polygamy. Meanwhile, in the copy of the case decision number 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks regarding polygamy permits, there are no facultative requirements listed in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but the Bekasi Religious Court granted the polygamy permit. Based on this phenomenon, the problem in this research is the analysis of the Bekasi City Religious Court Decision Number 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks regarding polygamy permits related to Law Number 1 of 1974?. The researcher uses a qualitative method using a normative juridical approach. The analytical study was carried out on case decision Number 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks, which was then linked to Law Number 1 of 1974. With data collection techniques, namely literature study by reviewing copies of case files and interviews with Bekasi Religious Court Judges who decide this polygamy permit case. The data analysis techniques used in this research are interactive and concept analysis. Abstrak. Dasar Hukum Poligami di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Syarat yang tertulis pada Pasal 4 merupakan syarat fakultatif sedangkan pada Pasal 5 merupakan syarat kumulatif. Dimana pada syarat fakultatif, seorang suami minimal harus memenuhi salah satu syaratnya dan harus memenuhi semua syarat kumulatif yang ada jika benar ingin melakukan poligami. Sedangkan pada salinan putusan perkara nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks mengenai izin poligami, tidak terdapat syarat fakultatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pihak Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan izin poligami tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks tentang izin poligami dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Peneliti menggunakan metode kualiatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kajian analisisnya dilakukan kepada hasil putusan perkara Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan menelaah salinan berkas perkara dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memutus perkara izin poligami ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis interaktif dan analisis konsep.

Analisis Fenomena Childfree di Indonesia Ajeng Wijayanti Siswanto; Neneng Nurhasanah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Choosing not to have children or known as childfree is considered taboo and out of the values adopted in society even in Islam, and is a selfish and individualistic behavior. But the widespread news that has developed in the last 2 years about childfree has opened the eyes of the public that there are some people who choose not to have children. This study aims to analyze the childfree phenomenon that develops in the Childfree Life Indonesia community in its view of offspring. The research method used in this study is a qualitative method with an ethnographic approach. The result of this research is that in the Childfree Life Indonesia Community, choosing to be childfree is a life choice and has various reasons that make it choose to be childfree. Abstrak. Memilih untuk tidak memiliki anak atau dikenal dengan istilah childfree dianggap tabu dan keluar dari nilai-nilai yang dianut di masyarakat bahkan dalam agama Islam, serta merupakan perilaku yang egois dan individualistik. Tetapi maraknya berita yang berkembang 2 tahun belakangan ini tentang childfree telah membukakan mata masyarakat bahwa ada beberapa orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree yang berkembang di komunitas Childfree Life Indonesia dalam pandangannya terhadap keturunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam Komunitas Childfree Life Indonesia memilih untuk childfree adalah suatu pilihan hidup dan memiliki berbagai alasan yang menjadikannya memilih untuk childfree.

Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam Abdullah Al Ghifari
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. To create a Supreme Indonesian judiciary, the Supreme Court and Juducial Commission of the Republic of Indonesia have developed a code of ethics and guidelines for judges' behavior, but according to ICW's records, there are still 20 judges involved in corruption cases. In Islamic courts, the code of ethics for the judge's profession is based on the understanding of the Qur'an and hadith which aims to create a decent and moral society. The purpose of this study is to find out how the professional code of ethics of judges in Indonesia and according to Islamic courts, then whether the professional ethics of Indonesian judges is in line with the professional ethics of judges according to Islamic courts. This research is a normative legal research, through a normative juridical approach. The type of this research is the library research method sourced from the Qur'an, Hadith, laws and regulations and various references such as books and journals. The data collection technique in this research is the data collection method which is a documentation study, and the data analysis in this study is qualitative analysis. high integrity, responsible, upholding self-esteem, high discipline, humble and professional. In Islamic justice there are four basic values that build judge ethics, namely righteousness, justice, free will, and responsibility. So basically the code of ethics for the profession of judges in Indonesia is in line with the code of ethics for the profession of judges according to Islamic courts. Abstrak. Untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung, MA dan KY Republik Indonesia membuat kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun menurut catatan ICW, masih ada 20 hakim yang tersangkut kasus korupsi. Di dalam peradilan Islam, kode etik profesi hakim ini berlandaskan dari pemahaman Al-Qur’an dan hadits yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang layak dan bermoral. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kode etik profesi hakim di Indonesia dan menurut peradilan Islam, kemudian apakah etika profesi hakim Indonesia sudah sejalan dengan etika profesi hakim menurut peradilan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan yuridis normatif. Jenis dari penelitian ini ialah dengan metode riset kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, peraturan perundang-undangan serta berbagai referensi seperti buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan metode pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi, dan Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis kualitatif. Kesimpulannya yaitu kode etik profesi hakim Indonesia memuat sepuluh prinsip, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjungjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati dan profesional. Dalam peradilan Islam terdapat empat nilai dasar yang membangun etika hakim, yaitu kebeneran, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggung jawaban. Sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim Indonesia ini sejalan dengan kode etik profesi hakim menurut peradilan Islam.

Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama tentang Kartu Nikah Digital menurut Maqashid Syariah Octapiyanti Nurhidayati; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The digital marriage card is an innovative marriage registration service issued by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as of August 2021 through the Circular of the Directorate General of Islamic Guidance Number B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. The existence of this digital marriage card installs a physical marriage card which has been issued since the end of 2018. The researcher in his research formulates the problem formulation as follows: How is the Maqashid Syariah Review of the Digital Marriage Card Circular; The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of his research that the Circular on digital marriage is in accordance with the sharia maqashid theory that the arrival of this latest Circular can benefit because the criteria do not conflict with sharia. Abstrak. Kartu nikah digital merupakan sebuah inovasi layanan pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia per Agustus 2021 melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. Keberadaan katu nikah digital ini menggantikan kartu nikah fisik yang diterbitkan sejak akhir tahun 2018. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Surat Edaran Kartu Nikah Digital; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitiannya bahwa Surat Edaran pada kartu nikah digital sesuai dengan tinjauan teori maqashid syariah bahwa datangnya Surat Edaran terbaru ini dapat mendatangkan kemaslahatan karena adanya kriteria tidak bertentangan dengan syariah.

Implementasi Aplikasi E-Court sebagai Upaya dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang pada Tahun 2020-2021 Nelly Naelufar; Yandi Maryandi; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The Supreme Court (MA) through the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts which has been selected by PERMA No. 3 of 2018 concerning Electronic Court Case Administration, issued an e-court system. Registration of cases to the Religious Courts before the PERMA No. 1 of 2019 regarding the e-court system, is carried out conventionally, namely parties seeking justice must come directly to the Religious Court itself. The purpose of this study is also to find out how the process of resolving divorce cases through the e-court of the Supreme Court by looking at the simple, fast, and low-cost courts, and how to apply PERMA Number 1 of 2019 concerning online case administration. By using empirical juridical research methods, these observations made direct observations by means of document studies, and it can be said that: the application of the e-court application at the Sumedang Religious Court has been implemented, according to a simple, fast, and low-cost court. However, there are still several obstacles that hinder the maximal factor of this kind of implementation, the main obstacle is from the litigants themselves. Abstrak. Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilannSecara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem e-court. Pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai sistem e-court, dilaksanakan secara konvensional, yaitu pihak yang mencari keadilan harus datang secara langsung ke Pengadilan Agama itu sendiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui e-court Mahkamah Agung dengan melihat pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara study document, dan dapat disimpulkan bahwa: implementasi aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sumedang sudah sangat maksimal diterapkan, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang menghambat kurang maksimalnya penerapan asas ini, faktor utama kendalanya yaitu dari para pihak yang berperkara itu sendiri.

Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah PP Persis terhadap Pernikahan Wanita Hamil karena Zina Mardiah Saidah; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Regarding the marriage of pregnant women due to adultery, there are differences of opinion between Islamic organizations such as Muhammadiyah and Persis in this matter they have different opinions. People are confused by the existence of different decisions, with those that allow it to be a negative impact for people to commit adultery in order to get married. To limit this problem, the author formulates the problem of how the legal basis and legal istinbath method used by the Tarjih Council in determining the law regarding marriage of pregnant women due to adultery and according to the Hisbah Council. The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. The method used in This research is a normative juridical method by collecting data in the form of: literature study and using secondary data types with primary materials. Then the data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of his research are that the law of marriage for pregnant women due to adultery according to the fatwa of the Tarjih PP Muhammadiyah assembly is that it is permissible to marry the woman as long as the man who impregnates her. Meanwhile, according to the PP Persis's Council Hisbah PP Persis, marriage for pregnant women due to adultery is not permissible except after the woman gives birth because they think that the period of iddah of a pregnant woman is seen after she gives birth. Abstrak. Mengenai pernikahan wanita hamil karena zina terjadi perbedaan pendapat antar organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persis dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Masyarakat dibuat bingung dengan adanya keputusan yang berbeda, dengan adanya yang membolehkan menjadi dampak negatif untuk orang-orang melakukan perzinahan supaya dinikahkan. Untuk membatasi masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah bagaimana dasar hukum dan metode istinbath hukum yang digunakan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum tentang pernikahan wanita hamil karena zina dan menurut Dewan Hisbah. Tujuannya penelitian ini untukmenjawab rumusan masalah tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan cara pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan primer. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut fatwa majelis Tarjih PP Muhammadiyah adalah boleh menikahi wanita tersebut asalkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Sementara hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut Dewan Hisbah PP Persis tidak diperbolehkan kecuali setelah wanita itu melahirkan karena mereka berpendapat masa iddah seorang wanita hamil itu dilihat setelah dia melahirkan.

Page 2 of 9 | Total Record : 90

1 2 3 4 5

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Islamic Family Law

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id

Phone
+6282321980947

Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsifl@unisba.ac.id

Phone +6282321980947

Journal Mail Official bcsifl@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id

Phone
+6282321980947

Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA