cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id
Phone
+6282321980947
Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282051     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Bandung Conference Series Islamic Family Law (BCSIFL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sebagai berikut, Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul urs. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Life-span and Life-course Studies
Articles 95 Documents
 3   4   5   6   7 
Akurasi Arah Kiblat pada Bangunan Bertingkat Astuti; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9380

Abstract

Abstract. Qibla direction is one of the requirements for the validity of prayers, several buildings in Unisba have different azimuths from the Qibla direction. The problem that occurs is when the prayer room is in a multi-storey building, so it is necessary to do the accuracy of the Qibla direction. If the Qibla direction only faces the west wall, the Qibla direction will automatically be different. Therefore, researchers will conduct research to test the accuracy of the Qibla direction at mosques or prayer rooms in multi-storey buildings. The purpose of this study is to determine the difference between the azimuth direction of the building for multi-storey buildings in Unisba. The method used in this research is qualitative research with an empirical juridical approach, interview and observation data collection techniques, which are analyzed with the result that there are deviations in the direction of the Qibla in multi-storey buildings at Unisba. Abstrak. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, beberapa bangunan yang ada di Unisba itu berbeda azimuthnya dengan arah kiblat. Masalah yang terjadi adalah ketika mushola itu berada di dalam bangunan bertingkat sehingga perlu dilakukannya akurasi terhadap arah kiblat. Jika arah kiblat hanya menghadap ke dinding sebelah barat saja, otomatis akan berbeda arah kiblatnya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian uji akurasi arah kiblat pada masjid atau mushola yang ada pada bangungan bertingkat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui selisih azimuth arah bangunan dengan arah kiblat pada bangunan bertingkat yang ada di Unisba. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, yang dianalisis dengan hasil bahwasannya terdapat penyimpangan arah kiblat pada bangunan bertingkat di Unisba.
Tinjauan Maqasyid Syariah terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Bagi Bekas Suami Eka Putra Pratama Pratama; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i2.9405

Abstract

Abstract. The Islamic Community Guidance Circular Letter No: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Wife's Idah Period are cons from the community who disagree about the provisions requiring men to carry out the Idah period in the circular letter. In Islam the provisions of Idah are specifically directed to women who have been abandoned by their husbands. The purpose of this thesis research is to find out the purpose of issuing Circular Letter No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 and how to review maqasyid sharia and saddudz dzari'ah regarding the provisions of iddah for men in this circular letter. The focus of this study uses the theory of establishing Islamic law through the aspects of maqasyid sharia and saddudz dzari'ah. The type of this research is library research. data analysis using descriptive qualitative method and the method of obtaining data is by literature study and interviews. The results of this study conclude that the application of the law of idah in this Circular Letter is reviewed through the aspect of determining the sharia maqasyid law that can provide benefits in its application and can be used as a legal argument, because it can protect the soul (hifzun-nafs) because it can protect the psychic and mental soul of a woman when she has just been divorced by her husband. And according to saddudz dzari'ah as a precaution and anticipation of the occurrence of covert polygamy in order to maintain harmony between the ex-husband and ex-wife. This means that the determination of the provisions in the circular letter contains a benefit. Abstrak. Surat Edaran Bimas Islam No: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri ini terdapat kontra dari masyarakat yang tidak setuju mengenai isi ketentuan yang mengharuskan laki-laki melaksanakan waktu idah dalam surat edaran tersebut. Dalam Islam ketentuan idah hanya tertuju secara khusus perintahnya untuk perempuan yang ditinggalkan suaminya. Tujuan penelitian skripsi ini adalah, mengetahui tujuan dikeluarkannya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan bagaimana tinjauan maqasyid syariah dan saddudz dzari’ah terhadap ketentuan idah bagi laki-laki dalam surat edaran terebut. Fokus kajian ini menggunakan teori penetapan hukum Islam melalui aspek maqasyid syariah dan saddudz dzari’ah, jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library research), dengan sifat penelitian deskriptif analisis, melalui pendekatan yuridis normatif, sumber data yang dikumpulkan sumber primer dan sekunder, serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode memperoleh data yaitu dengan studi pustaka serta wawancara. Hasil penelitian ini meyimpulkan pemberlakuan hukum idah dalam Surat Edaran ini ditinjau melalui aspek penetapan hukum maqasyid syariah dapat memberikan kemaslahatan dalam penerapannya dan dapat dijadikan dalil hukum, karena dapat melindungi jiwa (hifzun-nafs) karena dapat melindungi jiwa psikis dan mental wanita ketika baru saja diceraikan oleh suaminya. Dan menurut saddudz dzari’ah sebagai upaya jaga-jaga serta antisipasi dalam terjadinya poligami terselubung agar menjaga keharmonisan diantara mantan suami dan mantan istri tersebut. Artinya penetapan ketentuan dalam surat edaran tersebut mengandung sebuah kemaslahatan.
Analisis Penyebab Meningkatnya Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Sindi Nur Cahya; Muhammad Yunus; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9415

Abstract

Abstract. The age of marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is only permitted for women aged 16 years and men 19 years old. The Marriage Law regarding the age limit for marriage has changed to Law Number 16 of 2019 that marriage is only permitted for women and men at least 19 years old, if there is a deviation, they can apply for marriage dispensation to the Religious Court. Due to changes in the age limit for marriage for women in the Marriage Law, there have been many applications for marriage dispensation, especially at the Garut Religious Court. This study aims to analyze the factors causing the increase in marriage registration petition cases in the Ga r ut Religious Court in2019-2022. This research uses an empirical juridical approach. Primary data sources were obtained from interviews with Garut Religious Court Judges and secondary data were obtained from relevant books and journals. The result of this study is Factors who cause marriage dispensation application cases to increase in the Garut Religious Court there are 5 (five) factors, first the factor is the change in the Marriage Law itself. Second, economic factors. Third, the factor of low education. Fourth, the cultural customs factor of the community. Fifth, the factor of pregnancy out of wedlock. Abstrak. Usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bagi wanita berusia 16 tahun dan pria 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi wanita dan pria minimal berusia 19 tahun, apabila terdapat penyimpangan maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Karena perubahan batasan usia perkawinan bagi wanita pada Undang-Undang Perkawinan menyebabkan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah khususnya di Pengadilan Agama Garut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Garut pada tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Garut dan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor yang menyebabkan perkara permohonan dispensasi nikah meningkat di Pengadilan Agama Garut ada 5 (lima) faktor, pertama faktor perubahan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor Pendidikan rendah. Keempat, faktor adat budaya masyarakat. Kelima, faktor hamil di luar nikah.
Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (3) Tentang Pemeriksaan Dokumen Pencatatan Perkawinan di KUA Margaasih Ibtihal Khalda; Ramdan Fawzi; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i2.9447

Abstract

Abstract. In the Marriage Registration section, further document inspection is regulated in Article 5 paragraph (3) "The Head of the KUA District/ Penghulu/ PPN LN conducts an examination of marriage documents by presenting the prospective husband, prospective wife, and guardian to ascertain whether or not there is a marriage certificate." Based on the article above, it is clear that when registering a marriage, the bride and groom are required to be present and bring their guardian, with the aim of checking whether there are obstacles to getting married or not. This study aims to find out how the implementation of the Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning examining marriage registration documents at the KUA Margaasih. The research uses qualitative methods with a normative juridical approach, field data types (Field Research) and library data. Methods of data collection with interviews and retrieval. The results of this study are that the implementation of the minister of religion regulation No. 20 of 2019 article 5 paragraph (3) concerning examining marriage registration documents at KUA Margaasih has not yet implemented this regulation, especially in examining marriage guardians when the bride and groom register at the KUA, the causative factor of religious regulation No. 20 article 5 paragraph (3) concerning marriage marriages has not been treated because the bride and groom do not understand or know these religious regulations, then the KUA itself has not provided socialization to the prospective bride and groom regarding the guardian's wedding ceremony when carrying out the marriage. Abstrak. Dalam Pencatatan Perkawinan bagian pemeriksaan dokumen lebih lanjut diatur dalam pasal 5 ayat (3) “Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya untuk menikah.” Berdasarkan pasal diatas jelas bahwa ketika mendaftarkan nikah calon pengantin diharuskan hadir dan membawa wali nikahnya, dengan tujuan untuk pemeriksaan apakah ada halangan menikah atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 tentang pemeriksaan dokumen pencatatan perkawinan di KUA Margaasih. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, jenis dari data lapangan (Field Research) dan data Pustaka. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa implementasi peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 pasal 5 ayat (3) tentang pemeriksaan dokumen pencatatan perkawinan di KUA Margaasih belum begitu diterapkan peraturan tersebut khususnya dalam pemeriksaan terhadap wali nikah pada saat calon pengantin melakukan pendaftaran ke KUA, faktor penyebab peraturan menteri agama No 20 pasal 5 ayat (3) tentang pemeriksaan pencatatan perkawinan ini bekum di terapkan karena calon pengantin yang belum paham atau mengetahui terhadap peraturan menteri agama tersebut, kemudian dari pihak KUA sendiri belum memberikan sosialisasi terhadap calon pengantin terhadap pentingnya wali dihadirkan pada saat melkukan pendaftaran perkawinan.
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Putranto Bifadlillah Bifadlillah; Ilham Mujahid; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9449

Abstract

Abstract. Deviations from the rules for registration of marriage will, which is no later than 10 working days before the wedding, will affect the implementation of the Marriage Guidance for the Bride and Groom (Bimwin Catin). Then, the use of Youtube media as an optimization effort from Bimwin Catin. This study examines the adverse factors in the implementation of Bimwin Catin in KUA Sukajadi District. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. Data collection by observation methods, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and data verification. The results showed that: The implementation of Bimwin Catin in KUA Sukajadi District, Bandung City is not completely perfect as evidenced by, First, related to funds that are sometimes lacking. Second, the various methods provided have not been used as a means of the Binwin Catin process like the virtual method. Third, as well as the involvement of participants who have not been fully effective so that it affects its implementation. Abstrak. Penyimpangan pada peraturan pendaftaran kehendak nikah yaitu paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan, akan berimbas pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin), serta pemanfaatan media Youtube sebagai upaya optimalisasi dari Bimwin Catin. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengarugi dalam pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Sukajadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dengan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang belum sepenuhnya sempurna yang dibuktikan dengan, Pertama, terkait dana yang terkadang kurang. Kedua, berbagai metode yang disediakan belum dijadikan sarana proses Binwin Catin seperti metode virtual. Ketiga, serta keterlibatan peserta yang belum sepenuhnya efektif sehingga memengaruhi pelaksanaannya.
Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf terhadap Kematian Nadzir Wakaf dan Implikasinya Isnaini Mubarokah; M. Abdurrahman; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9482

Abstract

Abstract. The existence of Nadzir on waqf land is needed because it is one of the pillars of waqf. Nadzir as someone who manages waqf land must be dismissed or replaced if he is unable to carry out his obligations properly. So the feelings formulated in this study are as follows: What is the Status of Nadzir's Death on Waqf Land in Al-Hidayah Mosque Margaasih Village According to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This study was conducted with the aim of knowing how the status of nadzir death on the management of waqf property in Al-Hidayah mosque and to find out This research includes field research and uses qualitative research. The approach used is an empirical juridical approach. The results of this study are: Al-Hidayah Mosque has not replaced Nadzir since 2007 until now. Law Number 41 of 2004 Article 45 states that a nadzir is terminated or replaced when he has died, disbanded or disbanded, does not carry out his duties as a nadzir, at his own request and is sentenced to criminal punishment. Abstrak. Eksistensi Nadzir pada tanah wakaf sangat dibutuhkan karena merupakan salah satu rukun wakaf. Nadzir sebagai seseorang yang mengelola tanah wakaf harus diberhentikan atau digantikan apabila tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Maka perasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Status Kematian Nadzir pada Tanah Wakaf di Masjid Al-Hidayah Desa Margaasih Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status kematian nadzir terhadap pengelolaan harta benda wakaf di masjid Al-Hidayah serta untuk mengetahui Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (field Research) dan menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah : Masjid Al-Hidayah belum ada penggantian Nadzir semenjak tahun 2007 hingga pada saat ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 mengatakan bahwa seorang nadzir diberkentikan atau digantikan apabila sudah meninggal dunia, bubar atau dibubarkan, tidak menjalankan tugasnya sebagai nadzir, atas permintaan sendiri dan dijatuhi hukuman pidana.
Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Pernikahan Dini di Desa Jayaraga dan Dampak Bagi Pelakunya Muhammad Hikam Brilianto; Amrullah Hayatudin; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9552

Abstract

Abstract. The theoretical framework used is Max Webber's social action theory, which explains that if an action can have an impact on other individuals, then that action can be said to be social action. And the theory of legal sociology, the impact of early marriage is one of the objects of legal sociology because early marriage is social behavior that is contrary to existing laws.The method used in this research is qualitative. The research conducted was field research directly conducted in Jayaraga Village. Data collection techniques in this research are interviews and documentation. Early marriage in Jayaraga village and its causal factors. The result is that there are 15 perpetrators of early marriage spread over 72 RTs. In addition, of the 15 couples of early marriage perpetrators, there are 5 couples who marry early because they are matched, and the rest marry early for economic reasons (eliminating the family's economic burden).From this study it can be concluded that the impact of early marriage on family harmony is that the family becomes disharmonious due to the immaturity of the mindset and there is no readiness in establishing a household. In legal sociology, the perpetrators of this early marriage cannot understand the rights and obligations as husband and wife to create a Sakinah mawaddah warahmah family. While the impact of early marriage on the fulfillment of maintenance is the transfer of responsibility to both parents, the perpetrators of this early marriage are not yet aware of the law because the fulfillment of maintenance should be the responsibility of the husband not the responsibility of both parents. Abstrak. Kerangka teori yang digunakan yaitu teori tindakan sosial dari Max Webber, yang menjelaskan jika suatu tindakan dapat berdampak terhadap individu lain, maka tindakan tersebut bisa dikatakan tindakan sosial. Dan teori sosiologi hukum, dampak pernikahan dini merupakan salah satu objek dari sosiologi hukum karena pernikahan dini adalah perilaku sosial yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang langsung di lakukan di Desa Jayaraga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Pernikahan dini di desa Jayaraga dan faktor-faktor penyebabnya. Hasilnya ada 15 pelaku pernikahan dini yang tersebar dalam 72 RT, Selain itu, dari 15 pasangan pelaku pernikahan dini ada 5 pasangan yang menikah dini oleh karena dijodohkan, dan selebihnya menikah dini oleh karena alasan ekonomi (menghilangkan beban ekonomi keluarga). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga adalah keluarga menjadi tidak harmonis dikarenakan faktor belum matangnya pola fikir dan belum ada kesiapan dalam menjalin rumah tangga. Secara sosiologi hukum pelaku pernikahan dini ini belum dapat memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan nafkah adalah adanya peralihan tanggung jawab kepada kedua orang tua, para pelaku pernikahan dini ini belum sadar akan hukum dikarenakan yang seharusnya pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab dari suami bukan tanggung jawab kedua orang tua.
Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syari’ah Mutiara Siti Safira; M. Abdurrahman; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.9715

Abstract

Abstract. Registration of waqf deeds is governed by Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation. However, many waqf lands lack complete certificates, hindering their utilization and development, especially those with buildings. This issue was noted in the waqf land of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village, North Cimahi City.To address this, two research problems were formulated: 1. Analyzing the Implementation of Waqf Certification of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village. 2. Analyzing the Waqf Certification of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Maqasid Asy-Syariah.The research aims to determine the analysis of the waqf certification of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Maqasid Asy-Syariah. This study employs a qualitative descriptive method with a normative juridical approach, collecting field data (Field Research) and literature data through interviews and literature review.Legal sources such as the Quran, Hadith, Legislation, articles, journals, relevant books, and official documents related to waqf are consulted. The research concludes that while the implementation of Waqf assets of Nurul Iman Mosque, Cipageran Village, aligns with Maqasid Asy-Shari'ah, it does not fully comply with Waqf Law as the asset is not registered according to Article 17 of Law No. 41 of 2004 on Waqf. Additionally, the waqf vow was conducted verbally without proper procedures, leading to uncertainty and lack of legal protection. Abstrak. Pendaftaran akta wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Implementasinya. Namun, banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat lengkap, menghambat pemanfaatan dan pengembangannya, terutama yang memiliki bangunan. Masalah ini terjadi di tanah wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran, Kota Cimahi Utara.Dua masalah penelitian dirumuskan: 1. Menganalisis Implementasi Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran. 2. Menganalisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syariah. Penelitian bertujuan untuk menentukan analisis sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengumpulkan data lapangan dan data literatur melalui wawancara dan tinjauan literatur.Sumber-sumber hukum seperti Alquran, Hadis, Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal, buku-buku yang relevan, dan dokumen resmi terkait wakaf dijadikan acuan. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi aset wakaf Masjid Nurul Iman, Desa Cipageran, sesuai dengan Maqasid Asy-Syariah, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Wakaf karena aset tidak terdaftar sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, sumpah wakaf dilakukan secara lisan tanpa prosedur yang tepat, menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya perlindungan hukum.
Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam terhadap Praktik Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami’ Nurul Falah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung) Zuni Rosidatul Afifah; Siska Lis Sulistiani; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.10792

Abstract

Abstract Indonesia is a country with a majority of the population being Islamic. The waqf has enormous potential against the development of Islam it self to indict. As times progressed and various issues of waqf began to arise, the government began issuing regulations aimed at suppressing existing problems such as law No. 41 of 2004 on waqf. Among the waqf problems that exist, one of them is about the ruislag or exchange of waqf property. This study aims to analye and evaluate the procedure of ruislag both in Islamic law and law. This study uses descriptive qualitative research methods using a normative approach and using data collection techniques carried out by means of interviews, field studies and also studies of related articles. As for the conclusion from the results of this study, it was obtained that the related practice of ruislag has met the requirements in Islamic law according to some Imam Mazhab, but it turned out that the related ruislag practice still does not comply with the rules already established by the goverment in the current legislation. Abstrak Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Wakaf memiliki potensi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam itu sendiri untuk berdakwa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan mulai bermunculan berbagai masalah wakaf, maka pemerintah mulai mengeluarkan regulasi-regulasi yang bertujuan untuk menekan masalah yang ada seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Diantara permasalahan wakaf yang ada salah satunya adalah mengenai ruislag atau tukar guling harta benda wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai prosedur ruislag baik dalam perundang-undangan maupun secara hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif serta menggunakan tekniki pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, studi lapangan dan juga studi terhadap artikel-artikel terkait. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini didapat bahwa praktik ruislag terkait telah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam menurut beberapa Imam Mazhab, namun ternyata praktik ruislag terkait masih belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang- undangan yang berlaku.
Analisis Al-urf dalam Hukum Islam terhadap Tradisi Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur Sahrul Hasan Suwares; Amrullah Hayatudin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.10809

Abstract

Abstract. Indonesia is a rich archipelagic country with a diversity of resources, ethnicity, race and religion, as well as different cultures or customs in each region. Before carrying out a wedding in Indonesia, there are many various traditions, one of which is the Belis tradition in Mbay 1 sub-district, Aesesa sub-district, Nagekeo district, East Nusa Tenggara province. Belis in East Nusa Tenggara society is a form of appreciation and respect for women, and is also considered a substitute for breast milk. Of course, the analysis of al urf in Islamic law regarding the Belis tradition is important to examine as a scientific treasure. This research aims to find out the procedures for implementing Belis and to find out how Al-Urf analyzes the Belis tradition. This research is qualitative research with descriptive methods. The results of this research show that the procedures for implementing Belis in Mbay 1 sub-district, Aesesa district, Nagekeo district, East Nusa Tenggara province include (pesing rumah, tuke tanang, bhetek patan, tuke rumah, keor wie leso), and the Belis tradition is permitted according to al urf. Abstrak. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya dengan berbagai keragaman yaitu mulai dari sumber daya, suku ras dan agama, juga budaya atau adat di masing masing daerah itu berbeda. Sebelum melaksanakan perkawinan, di Indonesia banyak berbagai tradisi salah satunya yaitu tradisi Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Belis dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk penghargaan maupun penghormatan kepada pihak perempuan, dan juga dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Tentunya Analisis Al-urf dalam hukuam Islam terhadap tradisi Belis penting untuk diteliti sebagai khazanah keilmuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Belis dan untuk mengetahui bagaimana analisis Al-Urf terhadap tradisi Belis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tata cara pelaksanaan Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya (pesing rumah, tuke tanang, bhetek patan, tuke rumah, keor wie leso), dan tradisi Belis diperbolehkan menurut al-urf.

Page 5 of 10 | Total Record : 95

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Islamic Family Law