cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id
Phone
+6282321980947
Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Islamic Family Law
ISSN : -     EISSN : 28282051     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2
Bandung Conference Series Islamic Family Law (BCSIFL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sebagai berikut, Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul urs. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles 95 Documents
Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oktaviani, Dina; Irwansyah, Shindu; Rojak, Encep Abdul
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21690

Abstract

Abstract. This study analyzes the implementation of Law No. 16 of 2019 regarding the change in minimum marriage age in Sukagalih Village, Garut Regency, through the perspective of Islamic legal sociology. Using a qualitative juridical-sociological approach with in-depth interviews, participant observation, and literature study methods. The research findings indicate that the socio-cultural conditions of the community, dominated by traditional Sundanese values and classical Islamic understanding, create resistance to regulatory changes. The community shows three response patterns: acceptive (32%), resistant (45%), and adaptive (23%). The normative conflict between positive law and social norms manifests in a 40% increase in marriage dispensation applications and unregistered marriage practices. Maqashid syariah analysis supports the increase in marriage age for child protection and education. Effective implementation requires reinterpretation of religious understanding by involving religious leaders as mediators. Although there was a 25% decrease in early marriage rates, structural barriers in the form of traditional value systems and limited access to information remain significant. Gradual transformation occurs with religious leaders beginning to integrate reproductive health aspects into traditional Islamic understanding. Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia minimal perkawinan di Kampung Sukagalih, Kabupaten Garut, melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosio-budaya masyarakat yang didominasi nilai tradisional Sunda dan pemahaman Islam klasik menciptakan resistensi terhadap perubahan regulasi. Masyarakat menunjukkan tiga pola respons: akseptif (32%), resisten (45%), dan adaptatif (23%). Konflik norma antara hukum positif dengan norma sosial bermanifestasi dalam peningkatan permohonan dispensasi perkawinan sebesar 40% dan praktik perkawinan tidak tercatat. Analisis maqashid syariah mendukung kenaikan batas usia perkawinan untuk perlindungan anak dan pendidikan. Implementasi efektif memerlukan reinterpretasi pemahaman keagamaan dengan melibatkan tokoh agama sebagai mediator. Meskipun terjadi penurunan angka perkawinan usia muda sebesar 25%, hambatan struktural berupa sistem nilai tradisional dan keterbatasan akses informasi masih signifikan. Transformasi gradual terjadi dengan tokoh agama mulai mengintegrasikan aspek kesehatan reproduksi dalam pemahaman Islam tradisional.
Analisis Pasal 105 KHI dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang Hak Asuh Anak belum Mumayiz Azahra, Silva Trianita; Sulistiani, Siska Lis; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21693

Abstract

Abstract. Divorce often results in legal consequences, including child custody determination. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) and Pasal 14 Undang-Undang (UU) Number 35 of 2014 concerning Child Protection mandate that custody rights for children who are not yet mumayiz are prioritized for the mother, based on the child's best interests. However, the Decision of the Pengadilan Tinggi Agama Bandung (PTA) Number 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg upheld the revocation of custody from the mother to the father, even though the child was not yet mumayiz. This study analyzes the alignment of this Decision with Pasal 105 KHI and Pasal 14 UU Number 35 of 2014. Using a qualitative method with a normative juridical approach (statute approach and case approach), data was collected through interviews and literature studies. The results indicate that the judge's considerations included the mother's failure to file for custody and her employment in a nightclub, which was deemed to potentially affect the child's upbringing. This decision requires further analysis regarding its consistency and potential deviation from legal provisions that prioritize the mother and the child's best interests. Abstrak. Perceraian sering menimbulkan akibat hukum, termasuk penentuan hak asuh anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan hak asuh anak belum mumayiz diprioritaskan kepada ibu, berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg menguatkan pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah, meski anak belum mumayiz. Penelitian ini menganalisis keselarasan Putusan tersebut dengan Pasal 105 KHI dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (statute approach dan case approach), data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Hasilnya, putusan hakim mempertimbangkan ibu tidak mengajukan permohonan hak asuh serta pekerjaan ibu di tempat hiburan malam yang dinilai berpotensi mempengaruhi pola asuh anak. Putusan ini memerlukan analisis lanjut mengenai keselarasan dan potensi penyimpangannya dari ketentuan hukum yang mengedepankan prioritas ibu dan kepentingan terbaik anak.
Analisis Hukum Positif dan Islam Crowdfunding Wakaf Yayasan SF di IslamPedia Riyadh, Ahmad; Sulistiani, Siska Lis; Hayatudin, Amrullah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21694

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the compliance of the crowdfunding waqf system implemented by the Sinergi Foundation through the Islampedia Quran Belajar application, from the perspectives of positive law and Islamic law. The method used is a normative-juridical and descriptive-analytical approach, referring to Indonesian legislation and Islamic legal principles. The background of this research is the need for legal certainty and transparency in digital waqf practices. The results show that the system aligns with Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, OJK Regulation No. 77/2016, and the Ministry of Social Affairs Regulation No. 8/2021. However, there remains a legal gap concerning the digital form of waqf contracts. From the Islamic legal perspective, the system meets the principles of caution (ḥiṭṭah), transparency, and contract validity in line with maqāṣid al-sharī‘ah, as well as the pillars and conditions of waqf. Crowdfunding waqf via Islampedia reflects Islamic philanthropic values and represents an acceptable innovation in contemporary waqf, although more specific technical regulations are still required to ensure stronger legal protection for the public Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian sistem crowdfunding wakaf yang dijalankan Yayasan Sinergi Foundation melalui aplikasi Islampedia Quran Belajar, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif-analitis, dengan acuan pada peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam praktik wakaf digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini telah sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, POJK No. 77/2016, dan Permensos No. 8/2021. Namun, masih terdapat kekosongan hukum terkait akad wakaf uang digital. Dalam perspektif hukum Islam, sistem ini memenuhi prinsip kehati-hatian (ḥiṭṭah), transparansi, serta keabsahan akad berdasarkan maqāṣid al-syarī’ah, rukun, dan syarat wakaf. Crowdfunding wakaf melalui Islampedia mencerminkan nilai filantropi Islam dan menjadi inovasi wakaf kontemporer yang dapat diterima secara hukum, meski tetap memerlukan regulasi teknis yang lebih spesifik.
Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi terhadap Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo Melati, Aathiika Mutiara; Fawzi, Ramdan; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21695

Abstract

Abstract. Civil cases in the Religious Courts, especially family disputes, often involve intense emotional conflicts between parties and therefore require effective resolution mechanisms. As an institution with the authority to handle these cases, the Ponorogo Religious Court is trying to implement mediation in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. However, the success rate of mediation at the Ponorogo Religious Court is lower compared to other Religious Courts in the surrounding area. Therefore, this research raises the following problem: What are the factors that cause the low success of mediation in the Ponorogo Religious Court? and What is the analysis of PERMA Number 1 of 2016 regarding the low success factors of mediation in the Ponorogo Religious Court? This research uses qualitative methods with an empirical normative approach through data collection techniques in the form of in-depth interviews, literature studies and document analysis. The results of the research reveal that mediation has been carried out in accordance with the procedures in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Court, however the mediation process is still less than optimal due to several factors, namely due to the strong determination of the parties, namely the plaintiff and defendant, the level of difficulty of the case, the lack of good faith from the parties in the presence of the parties, the less than optimal use of caucus and the limitations of the mediator in offering innovative solutions. So this led to the success of mediation at the Lower Ponorogo Religious Court Abstrak. Perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya sengketa keluarga, seringkali melibatkan konflik emosional yang intens antar pihak sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Sebagai institusi yang berwenang menangani perkara tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo berusaha mengimplementasikan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo lebih rendah dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, maka penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: Apa saja faktor yang menyebabkan Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo? dan Bagaimana Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Faktor Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun berjalannya mediasi masih kurang optimal karena adanya beberapa faktor yakni disebabkan oleh tekad yang bulat dari para pihak yakni penggugat dan tergugat yang sudah kokoh, tingkat kesulitan kasus, kurangnya iktikad baik dari para pihak kehadiran para pihak, kurang optimalnya penggunaan kaukus dan keterbatasan mediator dalam menawarkan solusi yang inovatif. Sehingga hal tersebut menyebabkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo Rendah
Persepsi Aparatur PA Bandung Terhadap Efektivitas Penggunaan E-Court Athiyah, Rosyiqah; Mujahid, Ilham; Rojak, Encep Abdul
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21696

Abstract

Abstract. The digital transformation of Indonesia's judicial system is marked by the implementation of the e-Court system as part of the effort to modernize legal bureaucracy. This study aims to analyze the effectiveness of the e-Court system in facilitating case processes at the Religious Court of Bandung from 2022 to 2024. This research employs a descriptive qualitative method with an empirical juridical approach, using observation, interviews, and document analysis. The findings reveal that the e-Court system has simplified administrative procedures such as case registration, fee payments, and party summons. However, the use of the e-Litigation feature remains limited due to digital literacy gaps, inadequate infrastructure, and reluctance from disputing parties. An analysis based on public service theory and digital bureaucracy indicates that although the system has improved efficiency and transparency, its implementation has yet to be fully inclusive. Therefore, enhancing public outreach, improving digital infrastructure, and providing training for court personnel are essential to realizing the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam mempermudah proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa meskipun e-Court telah berhasil menyederhanakan proses administrasi perkara, seperti pendaftaran dan pembayaran biaya perkara, implementasinya belum optimal terutama pada tahap e-Litigation. Faktor-faktor seperti literasi digital masyarakat yang rendah, keterbatasan infrastruktur, serta kesiapan internal aparatur pengadilan menjadi kendala utama. Temuan ini dianalisis menggunakan teori pelayanan publik dan birokrasi digital. Kesimpulannya, sistem e-Court telah membawa kemajuan signifikan, namun dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemanfaatannya secara inklusif dan merata

Page 10 of 10 | Total Record : 95