cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id
Phone
+6282321980947
Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Islamic Family Law
ISSN : -     EISSN : 28282051     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2
Bandung Conference Series Islamic Family Law (BCSIFL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sebagai berikut, Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul urs. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles 108 Documents
Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oktaviani, Dina; Irwansyah, Shindu; Rojak, Encep Abdul
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21690

Abstract

Abstract. This study analyzes the implementation of Law No. 16 of 2019 regarding the change in minimum marriage age in Sukagalih Village, Garut Regency, through the perspective of Islamic legal sociology. Using a qualitative juridical-sociological approach with in-depth interviews, participant observation, and literature study methods. The research findings indicate that the socio-cultural conditions of the community, dominated by traditional Sundanese values and classical Islamic understanding, create resistance to regulatory changes. The community shows three response patterns: acceptive (32%), resistant (45%), and adaptive (23%). The normative conflict between positive law and social norms manifests in a 40% increase in marriage dispensation applications and unregistered marriage practices. Maqashid syariah analysis supports the increase in marriage age for child protection and education. Effective implementation requires reinterpretation of religious understanding by involving religious leaders as mediators. Although there was a 25% decrease in early marriage rates, structural barriers in the form of traditional value systems and limited access to information remain significant. Gradual transformation occurs with religious leaders beginning to integrate reproductive health aspects into traditional Islamic understanding. Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia minimal perkawinan di Kampung Sukagalih, Kabupaten Garut, melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosio-budaya masyarakat yang didominasi nilai tradisional Sunda dan pemahaman Islam klasik menciptakan resistensi terhadap perubahan regulasi. Masyarakat menunjukkan tiga pola respons: akseptif (32%), resisten (45%), dan adaptatif (23%). Konflik norma antara hukum positif dengan norma sosial bermanifestasi dalam peningkatan permohonan dispensasi perkawinan sebesar 40% dan praktik perkawinan tidak tercatat. Analisis maqashid syariah mendukung kenaikan batas usia perkawinan untuk perlindungan anak dan pendidikan. Implementasi efektif memerlukan reinterpretasi pemahaman keagamaan dengan melibatkan tokoh agama sebagai mediator. Meskipun terjadi penurunan angka perkawinan usia muda sebesar 25%, hambatan struktural berupa sistem nilai tradisional dan keterbatasan akses informasi masih signifikan. Transformasi gradual terjadi dengan tokoh agama mulai mengintegrasikan aspek kesehatan reproduksi dalam pemahaman Islam tradisional.
Analisis Pasal 105 KHI dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang Hak Asuh Anak belum Mumayiz Azahra, Silva Trianita; Sulistiani, Siska Lis; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21693

Abstract

Abstract. Divorce often results in legal consequences, including child custody determination. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) and Pasal 14 Undang-Undang (UU) Number 35 of 2014 concerning Child Protection mandate that custody rights for children who are not yet mumayiz are prioritized for the mother, based on the child's best interests. However, the Decision of the Pengadilan Tinggi Agama Bandung (PTA) Number 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg upheld the revocation of custody from the mother to the father, even though the child was not yet mumayiz. This study analyzes the alignment of this Decision with Pasal 105 KHI and Pasal 14 UU Number 35 of 2014. Using a qualitative method with a normative juridical approach (statute approach and case approach), data was collected through interviews and literature studies. The results indicate that the judge's considerations included the mother's failure to file for custody and her employment in a nightclub, which was deemed to potentially affect the child's upbringing. This decision requires further analysis regarding its consistency and potential deviation from legal provisions that prioritize the mother and the child's best interests. Abstrak. Perceraian sering menimbulkan akibat hukum, termasuk penentuan hak asuh anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan hak asuh anak belum mumayiz diprioritaskan kepada ibu, berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg menguatkan pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah, meski anak belum mumayiz. Penelitian ini menganalisis keselarasan Putusan tersebut dengan Pasal 105 KHI dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (statute approach dan case approach), data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Hasilnya, putusan hakim mempertimbangkan ibu tidak mengajukan permohonan hak asuh serta pekerjaan ibu di tempat hiburan malam yang dinilai berpotensi mempengaruhi pola asuh anak. Putusan ini memerlukan analisis lanjut mengenai keselarasan dan potensi penyimpangannya dari ketentuan hukum yang mengedepankan prioritas ibu dan kepentingan terbaik anak.
Analisis Hukum Positif dan Islam Crowdfunding Wakaf Yayasan SF di IslamPedia Riyadh, Ahmad; Sulistiani, Siska Lis; Hayatudin, Amrullah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21694

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the compliance of the crowdfunding waqf system implemented by the Sinergi Foundation through the Islampedia Quran Belajar application, from the perspectives of positive law and Islamic law. The method used is a normative-juridical and descriptive-analytical approach, referring to Indonesian legislation and Islamic legal principles. The background of this research is the need for legal certainty and transparency in digital waqf practices. The results show that the system aligns with Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, OJK Regulation No. 77/2016, and the Ministry of Social Affairs Regulation No. 8/2021. However, there remains a legal gap concerning the digital form of waqf contracts. From the Islamic legal perspective, the system meets the principles of caution (ḥiṭṭah), transparency, and contract validity in line with maqāṣid al-sharī‘ah, as well as the pillars and conditions of waqf. Crowdfunding waqf via Islampedia reflects Islamic philanthropic values and represents an acceptable innovation in contemporary waqf, although more specific technical regulations are still required to ensure stronger legal protection for the public Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian sistem crowdfunding wakaf yang dijalankan Yayasan Sinergi Foundation melalui aplikasi Islampedia Quran Belajar, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif-analitis, dengan acuan pada peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam praktik wakaf digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini telah sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, POJK No. 77/2016, dan Permensos No. 8/2021. Namun, masih terdapat kekosongan hukum terkait akad wakaf uang digital. Dalam perspektif hukum Islam, sistem ini memenuhi prinsip kehati-hatian (ḥiṭṭah), transparansi, serta keabsahan akad berdasarkan maqāṣid al-syarī’ah, rukun, dan syarat wakaf. Crowdfunding wakaf melalui Islampedia mencerminkan nilai filantropi Islam dan menjadi inovasi wakaf kontemporer yang dapat diterima secara hukum, meski tetap memerlukan regulasi teknis yang lebih spesifik.
Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi terhadap Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo Melati, Aathiika Mutiara; Fawzi, Ramdan; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21695

Abstract

Abstract. Civil cases in the Religious Courts, especially family disputes, often involve intense emotional conflicts between parties and therefore require effective resolution mechanisms. As an institution with the authority to handle these cases, the Ponorogo Religious Court is trying to implement mediation in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. However, the success rate of mediation at the Ponorogo Religious Court is lower compared to other Religious Courts in the surrounding area. Therefore, this research raises the following problem: What are the factors that cause the low success of mediation in the Ponorogo Religious Court? and What is the analysis of PERMA Number 1 of 2016 regarding the low success factors of mediation in the Ponorogo Religious Court? This research uses qualitative methods with an empirical normative approach through data collection techniques in the form of in-depth interviews, literature studies and document analysis. The results of the research reveal that mediation has been carried out in accordance with the procedures in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Court, however the mediation process is still less than optimal due to several factors, namely due to the strong determination of the parties, namely the plaintiff and defendant, the level of difficulty of the case, the lack of good faith from the parties in the presence of the parties, the less than optimal use of caucus and the limitations of the mediator in offering innovative solutions. So this led to the success of mediation at the Lower Ponorogo Religious Court Abstrak. Perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya sengketa keluarga, seringkali melibatkan konflik emosional yang intens antar pihak sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Sebagai institusi yang berwenang menangani perkara tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo berusaha mengimplementasikan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo lebih rendah dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, maka penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: Apa saja faktor yang menyebabkan Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo? dan Bagaimana Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Faktor Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun berjalannya mediasi masih kurang optimal karena adanya beberapa faktor yakni disebabkan oleh tekad yang bulat dari para pihak yakni penggugat dan tergugat yang sudah kokoh, tingkat kesulitan kasus, kurangnya iktikad baik dari para pihak kehadiran para pihak, kurang optimalnya penggunaan kaukus dan keterbatasan mediator dalam menawarkan solusi yang inovatif. Sehingga hal tersebut menyebabkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo Rendah
Persepsi Aparatur PA Bandung Terhadap Efektivitas Penggunaan E-Court Athiyah, Rosyiqah; Mujahid, Ilham; Rojak, Encep Abdul
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21696

Abstract

Abstract. The digital transformation of Indonesia's judicial system is marked by the implementation of the e-Court system as part of the effort to modernize legal bureaucracy. This study aims to analyze the effectiveness of the e-Court system in facilitating case processes at the Religious Court of Bandung from 2022 to 2024. This research employs a descriptive qualitative method with an empirical juridical approach, using observation, interviews, and document analysis. The findings reveal that the e-Court system has simplified administrative procedures such as case registration, fee payments, and party summons. However, the use of the e-Litigation feature remains limited due to digital literacy gaps, inadequate infrastructure, and reluctance from disputing parties. An analysis based on public service theory and digital bureaucracy indicates that although the system has improved efficiency and transparency, its implementation has yet to be fully inclusive. Therefore, enhancing public outreach, improving digital infrastructure, and providing training for court personnel are essential to realizing the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam mempermudah proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa meskipun e-Court telah berhasil menyederhanakan proses administrasi perkara, seperti pendaftaran dan pembayaran biaya perkara, implementasinya belum optimal terutama pada tahap e-Litigation. Faktor-faktor seperti literasi digital masyarakat yang rendah, keterbatasan infrastruktur, serta kesiapan internal aparatur pengadilan menjadi kendala utama. Temuan ini dianalisis menggunakan teori pelayanan publik dan birokrasi digital. Kesimpulannya, sistem e-Court telah membawa kemajuan signifikan, namun dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemanfaatannya secara inklusif dan merata
Izin Poligami Pasca Nikah Siri: Tinjauan Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan Viqi Rizqiyatul Maula; Yandi Maryandi; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 87-94
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.24394

Abstract

Abstract. The polygamy permission case following an unregistered (siri) marriage in Surabaya Religious Court Decision Number 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby arose because the Petitioner had first entered into a siri marriage with his prospective second wife and had a child, before filing for polygamy permission with the court. This raises questions on the decision's conformity with the monogamy principle under Article 3 paragraph (1) of Marriage Law No. 1 of 1974 and the principles of fiqh munakahat. This study aims to analyze the judge's legal considerations in the decision by referring to the Marriage Law and fiqh munakahat principles, to examine how the judge assessed the grounds, requirements, and benefit (maslahah) of polygamy filed afte r the siri marriage occurred. The research method used is normative juridical supported by an empirical approach, employing statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that the panel of judges based its decision on juridical aspects, trial facts, and maslahah, including the first wife's consent, economic capacity, willingness to act justly, and legal protection for the child born from the siri marriage. The ground of biological needs raised by the Petitioner was not among the alternative grounds exhaustively regulated under Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law, yet the petition was granted to prevent greater harm. This decision underscores the importance of legal certainty for wives and children, as well as compliance with marriage registration procedures.   Abstrak. Kasus izin poligami pasca nikah siri di Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby bermula ketika Pemohon telah lebih dahulu menikah siri dengan calon istri kedua dan memiliki seorang anak, sebelum mengajukan izin poligami ke pengadilan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian putusan dengan asas monogami dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kaidah fikih munakahat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dengan merujuk pada UU Perkawinan dan prinsip fikih munakahat, guna mengetahui bagaimana hakim menilai alasan, syarat, dan kemaslahatan poligami yang diajukan setelah nikah siri berlangsung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung pendekatan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada aspek yuridis, fakta persidangan, dan kemaslahatan, mencakup persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi, kesanggupan berlaku adil, serta perlindungan hukum bagi anak hasil nikah siri. Alasan kebutuhan biologis yang diajukan Pemohon tidak termasuk alasan alternatif yang diatur secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, namun tetap dikabulkan atas dasar pencegahan kemudaratan yang lebih besar. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi istri dan anak serta kepatuhan terhadap prosedur pencatatan perkawinan.  
Fikih Munakahat terhadap Ketahanan Keluarga Prajurit LDM di Kodam Siliwangi Inez Febriani; Neneng Nurhasanah; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 95-102
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.24920

Abstract

Abstract. Long Distance Marriage (LDM) is an unavoidable consequence for Indonesian Army (TNI AD) soldier couples due to duty and service assignment demands, giving rise to challenges in fulfilling spousal rights and obligations and in building a sakinah, mawaddah, wa rahmah family as taught in Islam. This study aims mto analyze the patterns of family resilience among TNI AD soldier couples undergoing LDM at Kodam III/Siliwangi Bandung, and to explain the role of Islamic marriage jurisprudence (fiqh munakahat) in strengthening their household resilience. The study uses a qualitative approach with a case study method, employing in-depth interviews and observations of ten soldier couples. The findings show that family resilience is built through five adaptive strategy patterns: intensive digital-based communication, flexible division of roles between husband and wife, conflict and emotion management grounded in religious coping, strong trust and commitment, and social support from extended family and the Persit community. From the perspective of Islamic marriage jurisprudence, LDM is regarded as permissible (mubah) since it is based on a legitimate excuse (fardhu kifayah) of state duty, with both material and non-material spousal rights remaining obligatory, albeit fulfilled in modified forms. Values of qaulan ma'rufa, patience, and tawakal prove to be the spiritual foundation and practical guide for couples in facing the challenges of LDM to maintain household harmony.   Abstrak. Pernikahan jarak jauh (Long Distance Marriage/LDM) merupakan konsekuensi tak terelakkan bagi pasangan prajurit TNI AD akibat tuntutan tugas kedinasan, yang memunculkan tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola ketahanan keluarga pasangan prajurit TNI AD yang menjalani LDM di Kodam III/Siliwangi Bandung, serta menjelaskan peran fikih munakahat dalam memperkuat ketahanan rumah tangga tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap sepuluh pasangan prajurit. Hasil penelitian menunjukkan ketahanan keluarga dibangun melalui lima pola strategi adaptif, yaitu komunikasi intensif berbasis teknologi digital, pembagian peran yang fleksibel antara suami dan istri, pengelolaan konflik dan emosi berbasis koping religius, kepercayaan dan komitmen yang kokoh, serta dukungan sosial dari keluarga besar dan komunitas Persit. Dari perspektif fikih munakahat, LDM dipandang sebagai kondisi mubah karena dilandasi uzur syar'i berupa tugas negara (fardhu kifayah), dengan hak nafkah lahir dan batin tetap wajib dipenuhi meski secara termodifikasi. Nilai-nilai qaulan ma'rufa, sabar, dan tawakal terbukti menjadi landasan spiritual sekaligus panduan praktis pasangan dalam menghadapi tantangan LDM demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga.  
Implementasi Pencatatan Wakaf di Masjid Al Hakim Menurut Maqasid Syariah Nenden Shelby Zahraneylan Putri Muchtar; Siska Lis Sulistiani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 103-110
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.25067

Abstract

Abstract. In practice, land endowments (waqf) are still frequently carried out orally without formal registration, creating the potential for future disputes due to the absence of legal certainty. This study examines the implementation of waqf registration at Al-Hakim Mosque, Buahbatu, Bandung, from the perspectives of maqasid shari'ah and positive law. The study aims to analyze the urgency of waqf registration based on maqasid shari'ah and to evaluate its conformity with Law Number 41 of 2004, Government Regulation Number 42 of 2006, and Book III of the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employs an empirical juridical method through literature review and interviews with the wakif (donor), nazhir (waqf manager), and the Official for the Pledge of Waqf Deeds (PPAIW) at the Buahbatu District Office of Religious Affairs (KUA). The findings reveal that although the land was purchased by the wakif, developed into a mosque, and subsequently endowed, the registration process was hindered by administrative issues, particularly because the land title had not been transferred to the wakif before the waqf pledge. From the perspective of maqasid shari'ah, waqf registration constitutes a maslahah daruriyyah that supports hifz al-din (protection of religion) and hifz al-mal (protection of property). The study concludes that waqf registration is not merely an administrative formality but a legal necessity to ensure public benefit, prevent disputes, and provide legal certainty for waqf property.   Abstrak. Dalam praktik perwakafan tanah masih sering ditemukan wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa karena tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi pencatatan wakaf di Masjid Al-Hakim Buahbatu Bandung berdasarkan perspektif maqasid syari'ah dan hukum positif. Tujuannya menganalisis urgensi pencatatan wakaf menurut maqasid syari'ah serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, dan KHI Buku III. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui studi pustaka dan wawancara dengan wakif, nazhir, serta PPAIW KUA Kecamatan Buahbatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf dibeli oleh wakif, dibangun menjadi masjid, kemudian diikrarkan sebagai wakaf. Namun, proses pencatatan terkendala administrasi karena sertifikat hak milik belum dibaliknamakan kepada wakif sebelum ikrar wakaf, sehingga menghambat pencatatan resmi. Dalam perspektif maqasid syari'ah, pencatatan wakaf merupakan maslahah dharuriyyah yang mendukung hifz ad-din dan hifz al-mal. Data menunjukkan dari 125 tanah wakaf di Kecamatan Buahbatu hanya 111 yang tercatat, sedangkan di Kelurahan Jatisari hanya terdapat 2 wakaf tercatat. Penelitian menyimpulkan bahwa pencatatan wakaf merupakan kebutuhan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, mencegah sengketa, dan memberikan kepastian hukum atas harta wakaf.  
Sertifikasi Wakaf Pasca Akta Ikrar Wakaf Menurut Hukum Islam dan UU No. 41/2004 Sipa Rahmadina; Siska Lis Sulistiani; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 111-118
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.25242

Abstract

Abstract. Waqf is an Islamic legal institution and a social institution regulated under Law No. 41/2004 on Waqf, which requires registration of every waqf act through a Waqf Pledge Deed (AIW) and subsequent registration with the National Land Agency (BPN). Yet data from the Indonesian Waqf Board show only about 57.42% of waqf land is certified, as seen in Al-Barokah Mosque, Tanjungsari Village, Sukaluyu, Cianjur, which holds an AIW but remains unregistered due to the absence of a nazhir. This study analyzes waqf certification status after the AIW at Al-Barokah Mosque under Islamic law and Law No. 41/2004. It uses a qualitative method with a normative-juridical approach. Primary data comprise legislation and scholarly literature; secondary data were obtained through interviews with the Mosque Prosperity Council (DKM) and library research, analyzed descriptively through data reduction, display, and conclusion drawing. Findings show that under Islamic law, the absence of a nazhir does not invalidate the waqf, since nazhir is not a pillar of waqf, while certification functions as tawtsiq  (evidentiary reinforcement) and himayah (protection) based on maslahah mursalah. Under Law No. 41/2004, certification is mandatory and urgent, with nazhir replacement through the Indonesian Waqf Board (BWI) as a prerequisite for continuing certification.   Abstrak. Wakaf merupakan pranata hukum Islam sekaligus institusi sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf, yang mewajibkan pencatatan setiap perbuatan hukum wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, data Badan Wakaf Indonesia menunjukkan baru sekitar 57,42% tanah wakaf yang telah bersertifikat, sebagaimana tercermin pada kasus Masjid Al-Barokah, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang telah memiliki AIW namun belum didaftarkan ke BPN akibat kekosongan nazhir aktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan sertifikasi wakaf pasca-AIW di Masjid Al-Barokah menurut hukum Islam dan UU No. 41/2004. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data primer berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, sedangkan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, ketiadaan nazhir tidak membatalkan keabsahan wakaf karena nazhir bukan rukun wakaf, sedangkan sertifikasi berfungsi sebagai tawtsiq  (penguatan bukti) dan himayah (perlindungan) berdasarkan maslahah mursalah. Menurut UU No. 41/2004, sertifikasi bersifat wajib dan mendesak, dengan penggantian nazhir melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai prasyarat kelanjutan proses sertifikasi.
Perbandingan Putusan Tentang Izin Poligami No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Yk Nurjihan Syahdina; Shindu Irwansyah; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 119-126
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.25456

Abstract

Abstract. Law No. 1 of 1974 on Marriage adopts the principle of monogamy while permitting polygamy on a limited basis through the substantive requirements under Article 4 and the formal requirements under Article 5. However, the application of these provisions by the High Religious Courts has been inconsistent. This study analyzes and compares Ruling No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, which granted a petition for polygamy, and Ruling No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Yk, which rejected a similar petition, although both cases failed to satisfy the substantive requirements under Article 4. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach based on court decisions, statutory regulations, and relevant legal literature. The findings show that Bandung High Religious Court rendered a contra legem decision by setting aside the substantive requirements of Article 4 and prioritizing substantive justice and the principle of sadd al-dzari'ah to prevent potential individual harm. In contrast, Yogyakarta High Religious Court consistently applied Article 4 as the primary requirement and prioritized legal certainty and the broader public interest (maslahah). Accordingly, Ruling No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Yk is considered more consistent with the Marriage Law, while the disparity between the two rulings reflects differing judicial priorities between substantive justice and legal certainty.   Abstrak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami dengan membuka peluang poligami secara terbatas melalui syarat materiil Pasal 4 dan syarat formil Pasal 5. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama belum menunjukkan konsistensi. Penelitian ini menganalisis dan membandingkan Putusan No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg yang mengabulkan permohonan izin poligami dan Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Yk yang menolak permohonan, meskipun keduanya berada dalam kondisi serupa, yaitu tidak terpenuhinya syarat materiil Pasal 4. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTA Bandung menjatuhkan putusan contra legem dengan mengesampingkan syarat materiil Pasal 4 dan mengedepankan keadilan substantif serta kaidah sadd al-dzari'ah untuk mencegah potensi mudarat individual. Sebaliknya, PTA Yogyakarta menerapkan ketentuan Pasal 4 secara konsisten sebagai syarat utama serta memprioritaskan kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PTA.Yk dinilai lebih sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan disparitas kedua putusan mencerminkan perbedaan orientasi nilai antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

Page 10 of 11 | Total Record : 108