Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah Faiz Izzul Haq; Titin Suprihatin; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15607

Abstract. The examination of the marriage document is an administrative process that must be carried out before the announcement of the wish to marry, where the file provided by the prospect bride will be declared already in accordance with the terms or not. Such checks must be conducted by all parties. However, in its implementation it is still not well carried out because often such inspections are not attended by all parties. The research method used in this research is qualitative-descriptive with a research approach through juris-normative. Primary data used in this study the Regulations of the Minister of Religion No. 20 of 2019 on the Registration of Marriage. The secondary data used comes from related books and relevant research journals. The results of the study indicate that PMA No. 20 Year 2019 Article 5, does not specifically provide an explanation concerning how the procedure for inspection of marriage documents is carried out, but in that article only explains concerning the physical examination of documents given by the prospective bride in accordance with the provisions of Article 4 Paragraph 1. Implementation of this Article is almost all fulfilled except in Article 5 Paragraphen 3 which states that the process of inspecting marriage papers must be attended by both the candidate bride and the guardian of the woman, this is because the party is not present on the grounds that they cannot be present because there are activities that cannot be abandoned. Nevertheless, KUA of Southern Cimahi took a policy to keep passing to the next stage because if forced all parties to attend concerned would affect the life of the future bride. Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah merupakan proses administrasi yang harus dilakukan sebelum adanya pengumuman kehendak nikah, proses ini harus dilalui bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dimana berkas yang diberikan oleh calon pengantin akan dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Pemeriksaan tersebut harus dihadiri oleh semua pihak bertujuan untuk mencegah adanya kesalahan dalam data seperti kesalahan nama, gelar, ataupun upaya pemalsuan data. Namun dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Cimahi Selatan masih belum terlaksana dengan baik karena seringkali pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh semua pihak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan penelitian melalui yuridis-normatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Data Sekunder yang digunakan bersumber dari buku-buku yang berkaitan dan jurnal penelitian yang relevan. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Pasal 5 tersebut hampir semua terpenuhi kecuali pada Pasal 5 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dokumen nikah harus dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta wali dari perempuan, hal tersebut dikarenakan pihak yang tidak hadir beralasan bahwa mereka tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Implementasi Penerbitan Kartu Nikah Digital ditinjau dari Teori Maslahah Mursalah Annisa Nanda Dermawan
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15608

Abstract. This study aims to examine the implementation of digital marriage certificate issuance at KUA Pemeungpeuk and analyze it from the perspective of the maslahat mursalah theory. The background of this research is the need to modernize marriage administration in Indonesia to make it more efficient, secure, and environmentally friendly. The issuance of digital marriage certificates is expected to improve public services and reduce paper usage.The research method used is a case study with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with KUA staff, couples who have used digital marriage certificates, and Islamic law experts. In addition, documentation and direct observation in the field were conducted to gather more comprehensive data. The research findings indicate that the implementation of digital marriage certificate issuance at KUA Pemeungpeuk has been successful and has received positive responses from the community. The benefits of this implementation include ease of access, cost savings, and enhanced data security. From the perspective of maslahat mursalah, the issuance of digital marriage certificates can be categorized as an innovation that brings significant benefits to the community without conflicting with the principles of Shariah. Therefore, this implementation aligns with the objectives of Shariah to achieve public welfare. This study recommends broader implementation of digital marriage certificate issuance and regular evaluations to continually improve service quality. Additionally, public education on the use and benefits of digital marriage certificates should be enhanced. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penerbitan buku nikah digital di KUA Pemeungpeuk dan menganalisisnya dari perspektif teori maslahat mursalah. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan modernisasi administrasi pernikahan di Indonesia agar lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Penerbitan buku nikah digital diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi penggunaan kertas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas KUA, pasangan yang telah menggunakan buku nikah digital, serta ahli hukum Islam. Selain itu, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan buku nikah digital di KUA Pemeungpeuk telah berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Keuntungan dari implementasi ini antara lain kemudahan akses, penghematan biaya, dan peningkatan keamanan data. Dari perspektif maslahat mursalah, penerbitan buku nikah digital dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi ini sejalan dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan umum. Penelitian ini merekomendasikan agar penerbitan buku nikah digital diimplementasikan lebih luas dan dilakukan evaluasi berkala untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dan manfaat buku nikah digital juga perlu ditingkatkan.

Analisis Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim Menurut Hukum Islam Dendi Septiana Firmansyah; Siska Lis Sulistiani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15613

Abstract. Islamic inheritance law is a set of rules that regulate the transfer of property rights or property from a person who dies to his heirs in accordance with Islamic law. The ulama's agreement regarding the inability to inherit between Muslims and non-Muslims was adopted in the Compilation of Islamic Law (KHI). Even though Islamic inheritance law and the Compilation of Islamic Law explain that the condition for heirs and heirs to be able to inherit each other's inheritance is that they must both be Muslim, in practice the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Jurisprudence in 2018 which gives the share of assets of Muslim heirs to Muslim heirs. non-Muslim heirs through a mandatory will. The aim of this research is to find out the arrangements for Wajibah Wills for Non-Muslims. To explain how Islamic Law analyzes the Supreme Court Jurisprudence Number. 1/Yur/Ag/2018 concerning Mandatory Wills for Non-Muslims. The method used by the author is juridical-normative. The type of research data is qualitative data and the research data collection technique is carried out by means of literature study. The granting of inheritance assets by the Supreme Court to non-Muslim parties does not exceed the maximum limit for granting mandatory wills as regulated in the Compilation of Islamic Law. However, it is felt that this decision does not fulfill a sense of justice because the judge indirectly equalizes the position of Muslim heirs in Islamic law. In other words, the mandatory will given in the judge's decision seems to confirm that non-Muslim heirs have the same share as Muslim heirs in the inheritance. Abstrak. Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris sesuai hukum Islam. Kesepakatan ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa syarat antara pewaris dan ahli waris untuk bisa saling mewarisi harta warisan adalah harus sama-sama beragama Islam, namun pada praktiknya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Yurisprudensi tahun 2018 yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim. Untuk menjelaskan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif. Jenis data penelitiannya adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pemberian harta warisan oleh Mahkamah Agung kepada pihak non muslim memang tidak melebihi dari batas maksimal pemberian wasiat wajibah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun putusan ini di rasa belum memenuhi rasa keadilan karena hakim secara tidak langsung menyamakan kedudukan ahli waris yang beragama muslim dalam hukum Islam. Dengan kata lain wasiat wajibah yang diberikan dalam putusan hakim tersebut seolah-olah membenarkan ahli waris non muslim sama bagiannya dengan ahliwaris muslim terhadap harta warisan.

Dampak Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi Fathiana Medina Putri; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15614

Abstract. Changes to the Marriage Law regarding the age limit for marriage, made the Supreme Court (MA) issue PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications which is a way for children who are not yet of marriageable age and still want to carry out marriage through marriage dispensation to the Court. This is what causes the problem of child marriage to increase, especially in 2020. Most judges who try marriage dispensation cases grant it because they are afraid of harm. Therefore, the purpose of this study is to describe the impact of PERMA No. 5 of 2019 related to judges in adjudicating marriage dispensation cases and also on the number of child marriages that occurred at the Cibadak Religious Court, in 2020. This research method uses a normative juridical approach with the type of literature/document study data. Data sources were obtained using interview and literature techniques with qualitative descriptive analysis techniques. From the results of the study, it can be concluded that the enactment of PERMA No. 5 of 2019 is also the reason behind the increasing number of child marriages through marriage dispensation at the Cibadak Religious Court in 2020. Basically, the Perma was enforced as one of the ways for judges to reduce the number of child marriages caused by urgency or emergency. Abstrak. Perubahan pada Undang-undang Perkawinan mengenai batasan usia perkawinan, membuat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi jalan bagi anak-anak yang usianya belum mencapai usia perkawinan dan tetap ingin melaksanakan perkawinan dengan melalui dispensasi kawin ke Pengadilan. Inilah yang menyebabkan permasalahan perkawinan anak meningkat, terutama di tahun 2020. Sebagian besar hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin mengabulkannya karena ditakutkan adanya kemadharatan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak dari PERMA No. 5 Tahun 2019 terkait hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin dan juga terhadap angka perkawinan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Cibadak, pada tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan jenis data studi kepustakaan/dokumen. Sumber data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan dengan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berlakunya PERMA No. 5 tahun 2019 juga menjadi alasan dibalik meningkatnya angka perkawinan anak melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2020. Pada dasarnya Perma tersebut diberlakukan sebagai salah satu cara hakim untuk menekan angka perkawinan anak yang disebabkan karena kemendesakan atau kedaruratan.

Analisis Hukum Islam Terhadap “Perkawinan Asakan” di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Muhamad Fahmi Rizaldi; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15617

Abstract. Business The legal issues studied regarding promiscuous marriages at the Religious Affairs Office, Pameungpeuk District, Bandung Regency. This research has three problems which include asakan marriage, registration, and lebe, where these three problems are interrelated. This is the background for conducting this research in depthThe purpose of this research is to find out what a forced marriage is and review it from the perspective of munakahat jurisprudence and according to the Marriage LawThe method used by the author is juridical-empirical. The type of research data is qualitative data and research data collection techniques are carried out by means of interviews, observations and literature studiesAsakan marriage is the term for a private marriage or a religious marriage accompanied by a lebe. If you look at it from the jurisprudence of law, this marriage is valid because all the legal pillars of marriage are fulfilled, but there is fraud or circumventing the registration procedure which should be done in the religious court. Abstrak. Masalah hukum yang diteliti mengenai perkwinan asakan di Kantor Urusan Agama Kec Pameungpeuk Kab Bandung. Penelitian tersebut memiliki tiga masalah yang mencangkup perkawinan asakan, pencatatan, dan lebe yang dimana ketiga masalah tersebut saling berkaitan. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini secara mendalam.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu perkawinan asakan serta tinjauan menurut perspektif fikih munakahat dan menurut UU Perkawinan, Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-empiris.Jenis data penelitiannya adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara, obserpasi dan studi kepustakaan.Perkawinan asakan merupakan istilah dari perkawinan di bawah tangan atau pernikahan agama yang di dampingi oleh lebe, jika di tinjau dari fikih munkahat perkawinan ini sah karena sarat sah rukun nikah nya terpenuhi namun terjadi pengakalan atau mengsiasati prosedur pencatatan yang seharus nya di isbat nikahkan di pengadilan agama.

Peran Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cibeunying Kidul Terhadap Penyuluhan Pernikahan di Bawah Usia Menikah Mochammad Farihin Al-Ghifari; Ramdan Fawzi; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i1.16250

Abstract. Indonesia is a country based on law, in various fields, especially in marriage, where the majority adhere to the Islamic religion. Even though various institutions and laws have been established that regulate marriage, underage marriages in the modern era still often occur in various regions in Indonesia. For this reason, outreach is needed to prevent and reduce child marriage. This research aims to determine several factors behind the occurrence of underage marriages in the Bandung Kulon District KUA as well as the role of Bandung Kulon District KUA counselors in preventing underage marriages. This research uses qualitative research methods with an empirical juridical research approach. This research has the conclusion that underage marriages in the KUA of Bandung Kulon District in 2021-2022 are among the highest in the city of Bandung based on the data that researchers found. Factors that cause underage marriages to occur are lack of socialization of marriage laws, differences in understanding among the public regarding the age limit for marriage according to Islam and law, educational factors, parental factors, economic factors, arranged marriage factors, customary and cultural factors and other factors. the child's own wishes. The impacts of underage marriage include negative impacts and positive impacts. The role of KUA counselors is to provide outreach to prospective brides and grooms who are getting married to build a good household, love each other and prioritize deliberation if they encounter problems. This guidance takes the form of outreach or coming directly by attending invitations and providing counseling to the community. Marriage law regarding marriage age limits, the correct reproductive system and dangers and collaborating with local village youth leaders or village officials or other agencies. Abstrak. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, diberbagai bidang terutama dalam pernikahan yang mayoritas menganut agama Islam. Meski telah terbentuk berbagai lembaga serta Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, namun pernikahan dibawah umur pada era modern sekarang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini memiliki Tujuan yaitu untuk mengetahui beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Cibeunying Kidul serta peran penyuluhan KUA Kecamatan Cibeunying Kidul terhadap pencegahan pernikahan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Cibeunying Kidul taun 2021-2022 termasuk paling tinggi di Kota Bandung berdasarkan data penelitian yang ditemukan. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur tersebut adalah Kurangnya Sosialisasi Undang- Undang pernikahan, Bedanya pemahaman dengan masyarakat tentang batasan usia menikah menurut agama Islam dan Undang-Undang, Faktor Pendidikan, Faktor orang tua, Faktor Ekonomi, Faktor perjodohan, Faktor adat dan Budaya dan Faktor kemauan anak itu sendiri. Dampak dari pernikahan dibawah umur, diantaranya dampak negatif dan dampak positif. Adapun penyuluhan KUA adalah melakukan sosialisasi kepada calon mempelai yang akan menikah untuk membina keluarga rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika mendapati masalah, bimbingan tersebut berupa sosialisasi atau datang secara langsung dengan menghadiri undangan dan menghadiri penyuluhan kepada masyarakat. Undang-Undang pernikahan mengenai batasan usia nikah tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya dan bekerja sama dengan tokoh pemuda desa setempat atau toko desa maupun instansinya.

Analisis Al-Urf dalam Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Nokolontigi dan Mandiupasili Dalam Perkawinan Suku Adat Kaili Kelurahan Kabonena Kecematan Ulujadi Sulawesi Tengah Andiahmad Ramadhani; M. Abdurahman; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i1.16914

Abstract. Indonesia is an archipelago country because it consists of thousands of islands and has various tribes and different customs. Differences in place of residence also distinguish variations in the livelihoods of customs and habits of the community. Customs or traditions are often defined as regulations that apply in a particular society, and include various norms that govern life together. The concept of "Ada" in "Ada ri Tana Kaili" refers to customs or rules that are firmly held by the community. These rules are not only social norms, but also have binding power and must be respected by members of society. "Ada" reflects the cultural heritage and values that have been passed down from generation to generation, and is the basis for social interaction and life together in the Kaili Tribe community. This study uses qualitative research because this research is based on basic human observations. The existence of this empirical legal approach is carried out in order to find out how the procedures for implementing the Kaili tribe's traditional traditions regarding the "Nokolontigi and Mandiupasili" traditional marriage and Al-Urf's analysis of the Kalili tribe's traditional marriage traditions "Nokolontigi and MandiuPasili" in Kabonenan Village, Ulujadi District, Central Sulawesi. Applying good and in-depth communication between the author and the phenomenon being discussed to provide good information about the procedures for carrying out the "Nokolontigi and Mandiupasili" traditional marriage traditions of the Kaili tribe, as well as Al-Urf's analysis of the "Nokolontigi and Mandiu Pasili" traditional tradition in Kabonena Village. In the Kaili tribe, Nokolontigi and Mandiupasili have values, namely historical, cultural and social values. In the implementation of the Nokolontigi and Mandipasili customs, there is a lot of mixing between Islamic law and customary law. Several offerings in the form of natural plant materials symbolize the relationship between humans and the surrounding environment. The traditional traditions of Nokolontigi and Mandiupasili in weddings of the Kaili tribe in Kabonena Village, Central Sulawesi, are in line with Islamic law and contain positive values. This tradition functions to strengthen family ties, ask Allah SWT for safety, and reflects tolerance towards existing culture. The implementation of these two traditions includes al-'urf shahih, which does not change what is haram into halal. Abstrak. adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan tempat tingal juga membedakan variasi dalam mata pencaharian adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Adat atau tradisi sering didefinisikan sebagai peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, dan mencakup berbagai norma yang mengatur kehidupan bersama. Konsep "Ada" dalam "Ada ri Tana Kaili" merujuk pada adat atau aturan yang dipegang teguh oleh masyarakat. Aturan-aturan ini bukan hanya sekadar norma sosial, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengikat dan harus dihormati oleh anggota masyarakat. "Ada" mencerminkan warisan budaya dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan menjadi landasan bagi interaksi sosial dan kehidupan bersama dalam masyarakat Suku KailiPenelitian ini penulis mengunakan penelitian kualitatif karena peneliti ini di dasarkan pada pengamatan dasar manusia. Adanya pendekatan yuridis empiris ini dilakukan agar mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi adat suku kaili tentang perkawinan adat “Nokolontigi dan Mandiupasili” serta analisis Al-Urf terhadap tradisi adat perkawinan suku kalili “Nokolontigi dan MandiuPasili” di Kelurahan Kabonenan Kecamatan Ulujadi Sulawesi Tengah. Menerapkan kemunikasi yang baik dan mendalam antara penulis dengan fenomena yang dibahas untuk memberikan informasi yang baik tentang tatacara melangsungkan perkawinan tradisi “Nokolontigi dan Mandiupasili” tradisi adat suku kaili, serta analisis Al-Urf tentang tradisi adat “Nokolontigi dan Mandiu Pasili” Kelurahan KabonenaPada masyarakat suku adat kaili Nokolontigi dan Mandiupasili mempunyai nilai-nilai yaitu nilai sejarah, budaya dan sosial. Dalam pelaksanaan adat Nokolontigi dan Mandipasili, terdapat banyak percampuran antara syariat Islam dan hukum adat. Beberapa sesajen yang berupa bahan-bahan tumbuhan alam melambangkan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.Tradisi adat Nokolontigi dan Mandiupasili dalam perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kabonena, Sulawesi Tengah, sejalan dengan hukum Islam dan mengandung nilai-nilai positif. Tradisi ini berfungsi memperkuat ikatan kekeluargaan, memohon keselamatan kepada Allah Swt, serta mencerminkan toleransi terhadap budaya yang telah ada. Pelaksanaan kedua tradisi ini termasuk al-‘urf shahih, yang tidak mengubah yang haram menjadi halal.

Pelaksanaan Program Kementerian Agama Nomor 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi KUA Terhadap Peningkatan Kinerja Kua di Kabupaten Kuningan Fauzi Alfiyasin; Ramdan Fawzi; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i1.17438

Abstract. Revitalization of KUA is an effort to strengthen the role of KUA not only through improving physical facilities but also improving the quality of human resources and services. This step is an important strategy that must be carried out together so that every service provided to the community is the best. Based on these problems, the purpose of this study is to determine the implementation of KUA revitalization at KUA Ciawigebang District, Kuningan Regency and to determine the impact of the implementation of KUA revitalization on the performance and services of employees at KUA Ciawigebang, Kuningan Regency. The research method used is descriptive analytical with a normative legal approach and data collection techniques are carried out through documentation studies and interviews with the Head of KUA and Employees at KUA Ciawigebang. The results of the study indicate that the Implementation of KUA Revitalization carried out at KUA Ciawigebang requires strengthening in terms of Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture so that reform at KUA Ciawigebang can be achieved effectively, improve service quality, and strengthen the role of KUA Ciawigebang as an institution that is relevant and responsive to community needs, and the KUA Revitalization carried out aims to make KUA Ciawigebang more modern, responsive, and professional in serving the community and is able to provide an impact on high-quality services that support welfare and religious life in the community. Abstrak. Revitalisasi KUA merupakan upaya untuk memperkuat peran KUA yang tidak hanya melalui perbaikan fasilitas fisik tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan. Langkah ini merupakan strategi penting yang harus dijalankan bersama agar setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi yang terbaik. Berdasarkan permasalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan revitalisasi KUA di KUA Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan untuk mengetahui dampak pelaksanaan revitalisasi KUA terhadap kinerja dan pelayanan para pegawai di KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis noormatif dan teknik pengambilan data dilakukaan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan Kepala KUA dan Jajaran Pegawai di KUA Ciawigebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Revitaslisasi KUA yang yang dilaksanakan di KUA Ciawigebang membutuhkan penguatan dari aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum agar reformasi di KUA Ciawigebang dapat tercapai dengan efektif, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat peran KUA Ciawigebang sebagai lembaga yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan Revitalisasi KUA yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk menjadikan KUA Ciawigebang lebih modern, responsif, dan profesional dalam melayani masyarakat serta mampu memberikan dampak terhadap layanan berkualitas tinggi yang mendukung kesejahteraan dan kehidupan beragama di masyarakat.

Analisis Putusan Hakim Nomor 4260/Pdt.G/2020/Pa.Bdg Tentang Cerai Talak Terhadap Pemberlakuan Hak Ex Officio Hakim Menurut Sema Nomor 3 Tahun 2015 Poin 10 Muhammad Ramdan Sirojudin; Siska Lis Sulistiani; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i1.17802

Abstract. Based on the provisions of Article 178 paragraph (3) HIR/ 189 RBG, the judge's authority to issue a decision on a case that is not requested or exceeds what is demanded by the parties. SEMA Regulation Number 3 of 2015 point 10 emphasizes that the determination of hadhanah rights as long as it is not submitted in the lawsuit/application. Based on the background above, the main problem of this study is How is the analysis of judge's decision number 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg concerning divorce talak against the implementation of Ex Officio Rights and How is the analysis of judge's decision number 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg concerning the judge's Ex Officio Rights according to SEMA Number 3 of 2015 point 10. The methodology used in this study is qualitative normative juridical. The results of the study show that first, the Bandung Religious Court judge has applied Ex Officio Rights specifically in divorce talak cases, namely on maintenance that is often not demanded by the wife such as mut'ah, iddah maintenance and child maintenance. The judge's decision in 2020 which was decided Ex Officio in determining the category of living expenses varies according to the judges' considerations. Second, if reviewed from SEMA Number 3 of 2015, the point related to the consideration of the application of the Ex Officio rights of judges at the Bandung Religious Court in 2020 can be strengthened again with the existence of SEMA No. 4 of 2016 and PERMA No. 3 of 2017, to emphasize the use of the provisions of Article 41 letter c of the UUP and KHI. Abstrak. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 RBG telah membatasi kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 menegaskan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/ permohonan. Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana analisis putusan hakim nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang cerai Talak terhadap pemberlakuan Hak Ex Officio serta Bagaimana analisis putusan hakim nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang Hak Ex Officio hakim menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, hakim Pengadilan Agama Bandung telah menerapkan Hak Ex Officio khusus dalam perkara cerai Talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Adapun putusan hakim pada tahun 2020 yang diputus secara Ex Officio dalam menetapkan kategori nafkah berbeda-beda jenisnya sesuai dengan pertimbangan para hakim. Kedua, jika ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin terkait pertimbangan penerapan hak Ex Officio hakim di Pengadilan agama Bandung tahun 2020 dapat diperkuat lagi dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2017, untuk mempertegas penggunaan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP dan KHI.

Analisis pengelolaan aset tanah Wakaf terhadap kinerja Nazhir menurut hukum Islam dan UU Wakaf Jejen Jaenudin; Siska Lis Sulistiani; Ramdan Fawzi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i1.18147

Abstract. As a form of worship to get closer to Allah SWT related to property, waqf is very beneficial. There are waqf land assets located in Centeng Village, Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency, which in its management is carried out by nazhir which is not in accordance with its obligations. So that nazhir as a manager of waqf assets has a role in the management of waqf assets. With that, the performance of the nazhir in managing waqf assets will determine the quality and quantity of the utilization of waqf assets. This study uses a normative juridical approach with a type of qualitative research, data collected by means of interviews and literature studies. Based on the results of the research, the performance of the nazhir towards its duties and obligations is not fulfilled due to the lack of knowledge about the duties of a nazhir, the lack of knowledge about the importance of waqf recording, and the lack of socialization by PPAIW or the government to the community. In Islamic law, the management carried out by the nazhir in Centeng Village, Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency is not in accordance with Islamic law where the nazhir does not carry out his responsibilities to carry out his duties properly by managing waqf land assets such as not doing records. Then in the Waqf Law, the management carried out by nazhir in Centeng Village, Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency is not in accordance with what is stated in Law Article 11 No.41 of 2004 concerning waqf. Abstrak. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, diberbagai bidang terutama dalam Sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda menjadikan wakaf sangat besar manfaatnya. Ada aset tanah wakaf yang terdapat di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat yang mana dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh nazhir yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Sehingga nazhir sebagai pengelola aset wakaf memiliki peran dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan itu kinerja nazhir dalam mengelola aset wakaf akan menentukan kualitas dan kuantitas pemanfaatan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja nazhir terhadap tugas dan kewajibannya tidak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan akan tugas seorang nazhir, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan wakaf, dan kurangnya sosialisasi oleh PPAIW ataupun pemerintah kepada masyarakat. Dalam hukum Islam pengelolaan yang dilakukan nazhir di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat tidak sesuai dengan hukum Islam dimana nazhir tidak melakukan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan baik dengan cara mengelola aset tanah wakaf seperti tidak melakukan pencatatan . Kemudian dalam UU Wakaf, pengelolaan yang dilakukan nazhir di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat tidak sesuai dengan apa yang di sebutkan dalam UU Pasal 11 No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id

Phone
+6282321980947

Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsifl@unisba.ac.id

Phone +6282321980947

Journal Mail Official bcsifl@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id

Phone
+6282321980947

Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA