cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id
Phone
+6282321980947
Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282051     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Bandung Conference Series Islamic Family Law (BCSIFL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sebagai berikut, Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul urs. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Life-span and Life-course Studies
Articles 95 Documents
 6   7   8   9   10 
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Masyarakat Desa Rawa Kecamatan Lumbung Dandan Ramdani; Muhammad Yunus; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14680

Abstract

Abstract. Underhand marriages are often found in several areas. The validity of a marriage as stated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that (1) A marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief (2) Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Likewise, according to the Islamic religion, it should be announced to the general public so that there are no wrong perceptions regarding marriages that are not recorded. The aim of this research is to find out the implementation of underhanded marriages that occur in Rawa Village, to find out what are the factors that underhand marriages occur in Rawa Village, and to find out the views of Islamic law and positive law towards underhanded marriages in Rawa Village, Lumbung District. . The method used in this research is a qualitative method using primary data sources obtained directly from the main source through interviews and secondary data obtained from books, journals and the Al-Quran. The results of the research show that several residents have carried out private marriages in Rawa Village, Lumbung District, but this is not in accordance with the rules of Islamic law and positive law. These two laws explain that marriages must be registered in order to have strong laws and ensure that no party suffers losses related to the marriage. Abstrak. Perkawinan di bawah tangan sudah sering di temukan di beberapa daerah. Sah nya suatu perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun menurut agama islam yang seharusnya diumumkan kepada khalayak ramai agar tidak terjadi persepsi yang salah terkait perkawinan yang tidak dicatat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Rawa, mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa, dan mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa Kecamatan Lumbung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber utamanya melalui wawancara dan sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan Al-Quran. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa Kecamatan Lumbung telah banyak dilakukan oleh beberapa warga namun hal ini belum sesuai dengan aturan hukum islam dan hukum positif. Kedua hukum tersebut menjelaskan bahwa perkawinan wajib dicatatkan demi adanya hukum yang kuat disertai tidak adanya pihak yang dirugikan terkait perkawinan.
Tinjauan Hukum Adat Tentang Larangan Perkawinan Satu Suku di Minangkabau Berdasarkan Kaidah Urf Amalia Haq; Hayatudin, Amrullah; Yunus, Muhammad
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14903

Abstract

Abstract. Marriage is the most important act in human life. Allah SWT created His creatures in pairs, and marriage is considered an act of worship if it is conducted according to the prescribed Islamic laws. According to customs in Nagari Tanjung Alai, marriage must be between different clans, and marrying within the same clan, commonly known as (marrying within the same clan), is prohibited. If this rule is violated, the consequence is the loss of inheritance rights. The research problem formulation is: What is the customary marriage law system in Nagari Tanjung Alai, Solok Regency, West Sumatra? How does Islamic law, based on 'urf (custom), analyze clan-based marriages in Nagari Tanjung Alai, Solok Regency, West Sumatra? This research aims to answer these questions. The study uses a phenomenological approach with qualitative methods. Data collection is done through structured interviews with local traditional leaders and community members, serving as primary data sources, along with secondary data sources. The results show that the customary law in Nagari Tanjung Alai, Solok Regency, prohibits clan-based marriages. Abstrak. Perkawinan merupakan tindakan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, dan perkawinan akan bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan syari’at yang sudah ditentukan oleh Allah Swt.. Perkawinan menurut adat di Nagari Tanjung Alai perkawinan harus dilakukan dengan yang berbeda suku, atau dilarang nikah dengan satu suku atau biasa disebut (kawin sasuku) bahkan jika tetap dilakukan maka sanksinya diputus hak warisnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana sistem perkawinan hukum adat di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat dan Bagaimana analisis hukum Islam berdasarkan urf terhadap perkawinan sasuku di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan tokoh adat dan masyarakat setempat dan menjadi sumber data primer dan sumber data sekundernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Adat di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok melarang perkawinan sasuku.
Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Adat Sapikulan Sagendongan di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Siti Azzahro; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15009

Abstract

Abstract. The provisions regarding the distribution of inheritance have been clearly explained in the Qur'an, namely QS. Annisa verse 11 which details the part of the boy and the girl is 2:1. Meanwhile, the division of inheritance using Customary Law is not determined by the amount of the share between men and women, but depends on the customary law system used. The community in Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency in the distribution of their inheritance uses the Sagendongan Sapikulan custom, which means that the male and female parts are 2:1. This study aims to find out the review of mawaris fiqh related to the Sagendongan Sagendongan Sapikulan customary inheritance distribution system which occurred in Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency. The researcher uses a qualitative method with an empirical normative approach. The type of research data used is Library data whose data is obtained from the field. The data sources in this study come from primary and secondary data. The data collection method used literature studies and interviews conducted with the people of Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency. The results of this study show that the distribution of inheritance with the sapikulan sagendongan custom carried out by the people of Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency is in accordance with the Mawaris Fiqh Rules. Abstrak. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan sudah dijelaskan secara jelas dalam Al-quran yaitu QS. Annisa ayat 11 yang merinci bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1. Sedangkan pembagian harta warisan menggunakan Hukum Adat tidak ditentukan besaran bagian antara laki-laki dan perempuan, melainkan tergantung dengan sistem hukum adat yang digunakan. Masyarakat di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dalam pembagian harta warisannya menggunakan adat sapikulan sagendongan, yang artinya bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1. penelitian ini betujuan untuk mengetahui tinjauan fikih mawaris terkait sistem pembagian waris adat sapikulan sagendongan yang terjadi di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data Pustaka yang data-datanya diperoleh dari lapangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian harta warisan dengan adat sapikulan sagendongan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan Kaidah Fikih Mawaris.
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang : (Studi Kasus Tahun 2021-2022) Rizki Winunggal; Ilham Mujahid; M. Abdurrahman
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15407

Abstract

Abstract. In living a married life, married couples often face various problems, ranging from mild to severe, which can threaten the integrity of the household and lead to divorce. This study aims to identify the factors that cause divorce in the Sumedang Religious Court. Based on information obtained from the Sumedang Religious Court, it was recorded that the number of divorce cases from 2020-2021 reached 6,124 cases. To achieve this goal, the author uses a qualitative method with a normative juridical approach, which describes the situation or facts as they are during the research, then the data or facts are analyzed to draw conclusions. This research was conducted at the Sumedang Religious Court. The type and source of data used are primary data in the form of interviews with Sumedang Religious Court Judges and secondary data in the form of divorce case report files from 2021-2022. The results of the study showed that there were 13 factors that caused divorce in the Sumedang Religious Court, namely economic factors, lack of harmony, domestic violence, polygamy, drunkenness, apostasy, gambling, imprisonment, madat, physical disability, forced marriage, and adultery. However, the dominant factor causing divorce in the Sumedang Religious Court is the constant dispute. The cause of the divorce is due to low education, early marriage, based on the eyes of the deceased and solutions to reduce the increase in divorce cases at the Sumedang Religious Court with the existence of the Supreme Court Circular Letter No. 03 of 2023 concerning Marriage and maximizing the implementation of cooperation activities with the institution concerned. Abstrak. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri sering menghadapi berbagai masalah, mulai dari yang ringan hingga yang berat, yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. Berdasarkan infomasi yang diperoleh dari pengadilan agama sumedang, tercatat bahwa jumlah kasus perceraian dari tahun 2021-2022 mencapai 6.124 perkara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya saat penelitian, kemudian data atau fakta tersebut dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumedang dan data sekunder berupa berkas laporan perkara perceraian dari tahun 2021-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang, yaitu faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan, KDRT, poligami, mabuk, murtad, judi, penjara, madat, cacat fisik, kawin paksa, dan zina. Namun, faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang adalah perselisihan terus-menerus. Penyebab terjadi perceraian itu karna Pendidikan yang rendah, pernikahan dini, berdasarkan mata percaharian dan solusi untuk mengurangi peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2023 tentang Perkawinan dan memaksimalkan penyelegara’an kegiatan kerja sama dengan Lembaga yang bersangkutan.
Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat : (Studi Kasus di Masjid Al-Furqon Desa Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung) Hafifah; Nurhasanah, Neneng; Lis Sulistiani , Siska
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15419

Abstract

Abstract. The recording of immovable waqf assets, such as land, is crucial as it serves as authentic written evidence that provides legal protection. The nadzir plays an important role in waqf management, one of which is administering waqf assets at the Office of Religious Affairs (KUA) to obtain the Waqf Pledge Deed, which serves as written proof of the transfer of waqf assets to the nadzir. However, in practice, many waqf assets are not officially recorded, leading to disputes between the nadzir and heirs, as occurred with Al-Furqon Mosque in Melong Village, South Cimahi District, Bandung Regency. This study aims to analyze the legal status of unregistered waqf according to Islamic law and Law No. 41 of 2004 on Waqf. The research method used is qualitative, with a normative juridical approach. This type of research involves field studies and literature reviews, collecting data through literature studies and interviews. The research findings are: (1) According to Islamic law, the waqf status of Al-Furqon Mosque is valid under Islamic law because it fulfills the requirements of waqf, but it lacks legal strength if disputes arise in the future. (2) According to Law No. 41 of 2004 on Waqf, unregistered waqf assets are legally valid but lack the legal protection needed to assist in resolving disputes. Therefore, the official registration of waqf must be carried out to ensure legal protection for waqf assets as recognized by both Islamic law and state law. Abstrak. Pencatatan aset wakaf tidak bergerak berupa tanah sangat penting karena merupakan bukti otentik tertulis yang berguna sebagai perlindungan hukum. Nadzir memiliki peran penting dalam perwakafan, salah satunya mengadministrasikan harta wakaf di KUA untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf yang merupakan bukti tertulis penyerahan aset wakaf kepada nadzir, dalam praktiknya banyak benda wakaf yang tidak tercatat secara resmi sehingga muncul permasalahan antara nadzir dan ahli waris, seperti yang terjadi di Masjid Al-Furqon Desa Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan wakaf yang tidak tercatat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis Normatif. Jenis penelitian ini penelitian lapangan dan data pustaka. Yaitu mengumpulkan data melalui studi pustaka, wawancara. Hasil penelitian: (1) Menurut hukum Islam status wakaf Masjid Al-furqon sah menurut hukum Islam karena memenuhi syarat rukun wakaf, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. (2) Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap aset wakaf tidak tercatat adalah sah menurut hukum, namun tidak memiliki perlindungan hukum yang dapat membantu jika terjadi permasalahan. Oleh karena itu pencacatan wakaf secara resmi harus dilakukan untuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang diakui oleh hukum Islam dan Hukum.
Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Menurut Undang-Undang Wakaf No. 42/2004 Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah; Lis Sulistiani, Siska; Mujahid, Ilham
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15464

Abstract

Abstract. Waqf is not only understood in a spiritual dimension, but also contains a social dimension. However, the majority of people prefer to donate land and buildings to analyze the waqf mechanism for the Al-Ihsaan Mosque in Cisurupan District, Garut Regency and analysis of the certification of the Al-Ihsaan Mosque in Cisurupan District, Garut Regency according to the Waqf Law. The method used in this research is a qualitative research method with a normative juridical approach. The data sources used are primary, secondary and tertiary data. The results of this research are that after the waqf was pledged and the Waqf Pledge Deed was signed by the Wakif, the AIW was only published two weeks later. The official who made the Waqf Pledge Deed did not provide a cover letter for making the waqf land certificate to the National Land Agency. Nadzir did not receive a cover letter from the Office of Religious Affairs and there is no data base. In 2019, the Cisurupan KUA began to organize administration. By uploading all existing data, including inputting data on mosques under the auspices of KUA Cisurupan. So that every mosque has an ID. or the mosque's identity on the KUA website, but the Al-Ihsaan Mosque does not have an ID. Mosque. So the waqf process also experienced problems. Because the digital file does not exist and cannot be detected. So the Cisurupan District KUA proposed registering a Deed in Replacement of the Waqf Pledge Deed (APAIW). Abstrak. Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial. Akan tetapi masyarakat mayoritas lebih suka mewakafkan tanah dan bangunan untuk menganalisis mekanisme wakaf Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut dan analisis sertifikasi Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut menurut Undang-Undang wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Setelah wakaf diikrarkan dan Akta Ikrar Wakaf sudah ditantatangani oleh Wakif, AIW tersebut baru terbit dua minggu kemudian. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak memberikan surat pengantar untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Nadzir tidak menerima surat pengantar dari Kantor Urusan Agama dan tidak ada data base. Pada tahun 2019 KUA Cisurupan mulai mentertibkan administrasi. Dengan mengupload semua data yang ada, termasuk menginput data Masjid yang di bawah naungan KUA Cisurupan. Sehingga setiap Masjid memiliki ID. atau identitas Masjid di dalam website KUA, akan tetapi Masjid Al-Ihsaan pun tidak memiliki ID. Masjid. Sehingga dalam prosesi wakaf juga mengalami kendala. Karena berkas digitalnya tidak ada dan tidak bisa terdeteksi. Sehingga pihak KUA Kecamatan Cisurupan mengususlkan agar mendaftarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ( APAIW).
Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur Tiara Ayu Lestari; Encep Abdul Rojak; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15483

Abstract

Abstract. Child custody (Hadhanah) is the maintenance of children, guarding, educating, nurturing, and caring for children until mumayyiz. The problem that will be discussed in this study is the Analysis of the Compilation of Islamic Law Article 105 on the Judge's Decision on Custody of Minors (Study of Decision Number 318/Pdt.G/2022/PA. Lt). The type of research used in this study is normative. The data used is secondary data consisting of primary materials, secondary materials, and tertiary materials which are then analyzed qualitatively. The data collection method uses literature studies and interviews. Based on the results of the research in this discussion, child custody in the Compilation of Islamic Law, is regulated in article 105 of the Compilation which reads that the custody of a child who has not yet mumayyiz falls to his mother. The Judge of the Religious Court determines the decision regarding child custody using the Compilation of Islamic Law as the basis for determining child custody. Judges do not always use article 105 of the Compilation of Islamic Law in determining decisions on child custody cases, as in the decision of the Lahat Religious Court Number 318/Pdt.G/2022/PA. Lt, in his legal considerations, the judge grants custody of the child to the applicant/father, in determining the custody of the child, the judge considers various factors in the field and gives a fair verdict based on the facts and evidence submitted. Abstrak. Hak asuh anak (Hadhanah) adalah pemeliharaan anak,menjaga, mendidik, mengasuh, dan merawat anak hingga mumayyiz. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan primer,bahan sekunder,dan bahan tersier yang kemudian di analisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam pasal 105 Kompilasi yang berbunyi bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya. Hakim Pengadilan Agama menetapkan putusan mengenai hak asuh anak menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar menetapkan hak asuh anak . Hakim tidak selalu menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan putusan perkara hak asuh anak, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt, dalam pertimbangan hukumnya hakim memberikan hak asuh anak kepada pemohon/ayah, dalam menetapkan hak asuh anak tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor di lapangan dan memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan.
Tinjauan Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Mesjid Baitul Musthofa Kota Bandung Rifqi Adzkiyya H. A; Siska Lis Sulistiani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15499

Abstract

Abstract. Implementation of waqf from the perspective of Islamic law and legislation in Indonesia, especially related to the issue of uncertified waqf land at the Baitul Musthofa Mosque, Bandung City. Waqf is explained in language and terms, including differences in views among scholars regarding its definition. According to Al-Munir's interpretation, non-cash transactions must be documented to avoid disputes. In Indonesia, the rules regarding waqf have changed with the presence of Law Number 41 of 2004 which regulates waqf more comprehensively and emphasizes the importance of waqf land certification for legal certainty and better management. However, the implementation of this regulation still faces various obstacles in the field, including a lack of public knowledge about the procedures for making Waqf Pledge Deeds (AIW) and waqf certificates. The case at the Baitul Musthofa Mosque shows that waqf land that has not been certified can cause problems in the future. In this case, the land was donated verbally in 2001 and until now does not have a certificate. This reflects a lack of attention to administrative and legal aspects in waqf management. The importance of waqf certification is to avoid disputes and ensure that the use of waqf land meets its objectives. Apart from that, it also explains the elements and conditions of waqf, as well as the need for synergy between various parties to optimize the role of waqf in the welfare of the people and nation. Waqf land that is not registered or does not have certification is considered invalid or null and void according to Islamic law. Although in the view of the four madzhab imams there is no explicit recording or registration requirement, based on consideration of Al-Qur'an verses such as Surah Al-Baqarah verse 282 and Surah An-Nisa verse 59, as well as other fiqh principles, the existence of provisions This is necessary to ensure strict legal protection for waqf assets. Abstrak. Implementasi wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait dengan permasalahan tanah wakaf yang belum bersertifikat di Masjid Baitul Musthofa, Kota Bandung. Wakaf secara bahasa dan istilah dijelaskan, termasuk perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai definisinya. Menurut tafsir Al-Munir, transaksi tidak tunai harus didokumentasikan untuk menghindari perselisihan. Di Indonesia, aturan mengenai wakaf mengalami perubahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur wakaf secara lebih komprehensif dan menekankan pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk kepastian hukum dan pengelolaan yang lebih baik. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf. Kasus di Masjid Baitul Musthofa menunjukkan bahwa tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam kasus ini, tanah diwakafkan secara lisan pada tahun 2001 dan hingga kini belum memiliki sertifikat. Hal ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspek administratif dan legal dalam pengelolaan wakaf. Serta perlunya sinergi antara berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam kesejahteraan umat dan bangsa. Tanah wakaf yang tidak terdaftar atau tidak memiliki sertifikasi dianggap tidak sah atau batal demi hukum menurut hukum Islam. Meskipun dalam pandangan empat imam madzhab tidak ada keharusan pencatatan atau pendaftaran secara eksplisit, namun berdasarkan pertimbangan ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah An-Nisa ayat 59, serta prinsip-prinsip fiqih lainnya, keberadaan ketentuan ini diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum yang tegas bagi harta wakaf.
Tinjauan Ilmu Falak terhadap Akurasi Arah Kiblat di Rumah Masyarakat Muhamad Ridwan Fauzi; Encep Abdul Rojak; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15537

Abstract

Abstract. Abstract. Based on the findings of a case study that occurred in the Cibogo Sawo village community, in carrying out prayers, there are still many people who do not use Qibla direction calculations based on astronomy, but only use estimates. The aim of this research is to determine the method of measuring the Qibla direction, the community's views on the method of measuring the Qibla direction, and the accuracy of the Qibla direction carried out by the people of Cibogo Sawo KBB village. Based on the research results, it is known that the majority of the people of Cibogo Sawo village do not apply the method of measuring the direction of the Qibla based on astronomy, this is due to a lack of knowledge about astronomy. The community's view of measuring the direction of the Qibla based on the results of interviews in the field is that many do not know about the procedure for measuring direction. The Qibla is based on astronomy. Therefore, in terms of the accuracy of the Qibla direction in the houses of the people of Cibogo Sawo village, many are inaccurate except for the Nurul Hud Mosque building. Abstrak. Berdasarkan hasil temuan studi kasus yang terjadi di masyarakat kampung Cibogo sawo dalam pelaksanaan salat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan perhitungan arah kiblat berdasarkan ilmu falak, akan tetapi hanya menggunakan perkiraan saja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode pengukuran arah kiblat, pandangan masyarakat terhadap metode pengukuran arah kiblat, dan akurasi arah kiblat yang dilakukan oleh masyarakat kampung Cibogo sawo KBB. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat kampung Cibogo sawo mayoritas tidak menerapkan cara mengukuran arah kiblat berdasarkan ilmu falak, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu falak.Pandangan masyarakat terhadap pengukuran arah kiblat berdasarkan hasil wawancara di lapangan banyak yang tidak mengetahui tentang tata cara pengukuran arah kiblat berdasarkan ilmu falak.Oleh karena hal itu, dalam hal akurasi arah kiblat di rumah masyarakat kampung Cibogo sawo, banyak yang tidak akurat kecuali bangunan Masjid Nurul Huda
Analisis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard dikaitkan dengan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023 Mutiara Fadilah; Amrullah Hayatudin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15539

Abstract

Abstract. Niet Ontvankelijke Verklaard is a lawsuit that contains formal defects so it is decided that it cannot be accepted. In the Bandung Religious Court in 2023, there will be 36 lawsuits with decisions that cannot be accepted. The objectives of this research are: How do legal regulations make it difficult for divorce to occur; How do Bandung Religious Court judges consider when giving a decision that cannot be accepted in a divorce case? The aim of this research is to answer the problem formulation. The research method used is the literature study method using a statutory approach and a case approach. Data collection used document study and interview methods which were analyzed using descriptive-qualitative methods. The source of research data is the statutory regulations governing divorce and decisions in divorce cases whose decisions are declared unacceptable at the Bandung Religious Court. The results of this research: that the principle of making divorce difficult was created not to make divorce difficult but only to make the divorce procedure more difficult with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. In the Bandung Religious Court there are still many lawsuits with the decision not being accepted because the lawsuit submitted still does not meet the reasons for granting the divorce. This is a manifestation of the principle of making divorce difficult. Abstrak. Niet Ontvankelijke Verklaard merupakan gugatan yang di dalamnya mengandung cacat formil sehingga diputus dengan amar tidak dapat diterima. Di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 36 gugatan dengan amar putusan tidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini yaitu: Bagaimana aturan hukum untuk mempersulit terjadinya perceraian; Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memberikan amar putusan tidak dapat diterima dalam perkara perceraian. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan datanya menggunakan metode studi dokumen dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-Kualitatif. Sumber data penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian dan putusan perkara perceraian yang amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Bandung. Hasil dari penelitian ini: bahwa asas mempersulit perceraian dibuat bukan untuk mempersulit terjadinya perceraian tetapi hanya saja mempersulit prosedur terjadinya perceraian dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di Pengadilan Agama Bandung masih banyak gugatan dengan amar putusannya tidak dapat diterima yang disebabkan karena gugatan yang diajukan masih belum memenuhi alasan-alasan dikabulkannya perceraian. Hal ini merupakan perwujudan asas mempersulit perceraian.

Page 8 of 10 | Total Record : 95

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Islamic Family Law