cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id
Phone
+6282321980947
Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282051     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Bandung Conference Series Islamic Family Law (BCSIFL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sebagai berikut, Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul urs. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Life-span and Life-course Studies
Articles 95 Documents
 5   6   7   8   9 
Analisis Perbedaan Putusan Hakim Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi tentang Harta Bersama Dini Nurjanah; Asep Ramdan Hidayat; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13444

Abstract

Abstract. After the occurrence of divorce, the property obtained during the marriage must be divided equally between the husband and wife. However, there are many cases where joint property has not been divided after divorce in accordance with applicable provisions such as in the case of the Purwakarta Religious Court Number 95/PDT. G/2023/PA. PWK. which continues to the cassation level. In this case, the joint property has not been divided after three years of divorce and the Plaintiff filed for the joint property to be divided into 1/2 each. This research aims to find out the legal basis used by judges in considering and deciding a quo cases. In addition, this study will also analyze how to review positive law and Islamic law related to the decision. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach with primary data sources, namely the Quran, hadith, and Islamic legal sources, as well as applicable laws and regulations in Indonesia. The secondary data used are the results of interviews with Purwakarta Religious Court judges, books, journals, and other literature related to common property. The results of the study showed that there was a difference between the two court decisions, legal facts showed that the wife sold the assets of the joint property without the husband's permission before the divorce because the husband had left his wife and children to marry in series with another woman, so that there was no birth and mental support for the wife for two years. In the review of Islamic law, the first-instance verdict and cassation have been in accordance with a hadith that the Messenger of Allah allows the wife to take her husband's property without permission when she is not given alimony or because the husband is miserly, and the proceeds from the sale of the assets are also used to meet the living needs of the wife and children while they are left behind. Abstrak. Banyak kasus dimana harta bersama belum dibagi pasca perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dalam perkara Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 95/PDT.G/2023/PA.PWK. yang berlanjut sampai tingkat kasasi. Pada perkara tersebut, harta bersama belum dibagi setelah tiga tahun perceraian dan Penggugat mengajukan harta bersama dibagi menjadi masing-masing 1/2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum hukum islam terkait putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yaitu Al-Quran, hadist, dan sumber hukum Islam, serta peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data sekunder yang digunakan adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purwakarta, buku, jurnal, dan literatur lain terkait harta bersama. Hasil penelitian terdapat perbeda’an dua putusan tingkat pengadilan, fakta hukum menunjukan bahwa isteri menjual aset harta bersama tanpa izin suami sebelum terjadinya perceraian karena suami telah meninggalkan isteri dan anak untuk menikah siri dengan perempuan lain, sehingga tidak adanya nafkah lahir dan batin bagi istri selama dua tahun. Dalam tinjauan hukum islam, putusan tingkat pertama dan kasasi telah sesuai dengan sebuah hadist bahwa Rasulallah membolehkan isteri mengambil harta suami tanpa izin ketika tidak diberikan nafkah atau karena suami yang kikir, dan hasil penjualan aset tersebut pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak selama di tinggalkan.
Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam tentang Wakaf terhadap Tugas Nazhir pada Aset Wakaf Masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang Aditya Yunianto; Siska Lis Sulistiani; Asep Ramdan Hidayat
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i1.13541

Abstract

Abstract. Al-Huda Mosque has not been administered in legal legality. This is due to several factors, including Nazhir as the waqf manager who was given a mandate by the Wakif has not carried out all his duties and obligations properly, resulting in problems with the sale and purchase of waqf assets. This is in conflict with Law Number 41 of 2004 Article 40 that waqf assets, among others, may not be traded and Islamic Law which has implications in Article 11 concerning the duties of nazhir. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated (1) How is the analysis of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf regarding the duties of nazhir on the waqf assets of the Al-Huda Mosque in Sumedang Regency (2) How is the analysis of Islamic Law regarding the duties of nazhir on the waqf assets of the Al-Huda Mosque in Sumedang Regency. This study is a normative legal research conducted at the Al-Huda Mosque, North Sumedang District, Sumedang Regency, using qualitative research. The research approach uses a normative legal approach. There are two sources of research data used, namely: data source The results of this study are that nazhir in carrying out his duties does not fulfill his duties. Reviewed from Law Number 41 of 2004 Article 11 Nazhir only manages waqf assets and reviewed from Islamic law, the rules of fiqh which means "The actions (regulations) of government leaders towards the people are aimed at the interests and welfare of the people." This fiqh rule contains the meaning that a nazhir as a trustee must fulfill his duties. Nazhir has not fully carried out his duties, and has caused harm rather than the welfare of the people. So, nazhir in carrying out his duties has not fully fulfilled the provisions contained in Law Number 41 of 2004 Article 11 and Islamic Law. Abstrak Masjid Al-huda belum teradministrasi dalam legalitas hukum. Hal ini karena beberapa faktor, diantaranya Nazhir sebagai pengelola wakaf yang diberikan mandat oleh Wakif belum melaksanakan semua tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga menimbulkan permasalahan akan diperjualbelikan aset wakaf. Hal ini bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40 bahwa aset wakaf diantaranya tidak boleh diperjualbelikan dan Hukum Islam yang berimplikasi pada pasal 11 mengenai tugas nazhir. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan (1) Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap tugas nazhir pada aset wakaf masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang (2) Bagaimana analisisHukum Islam terhadap tugas nazhir pada aset wakaf masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan di Masjid Al-Huda Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian yang digunakan ada dua yaitu: sumber data Hasil dari penelitian ini adalah nazhir dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi tugasnya. Ditinjau dari dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 Nazhir hanya melakukan pengelolaan aset wakaf dan ditinjau dari hukum Islam kaidah fikih yang artinya berbunyi “ Tindakan (peraturan) pemimpin pemerintah terhadap rakyat itu bertujuan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.” Kaidah fikih ini mengandung makna seorang nazhir sebagai pemegang amanah hendaknya harus memenuhi tugasnya. Nazhir belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya, dan menimbulkan kemudharatan bukan kemaslahatan rakyat. Jadi, nazhir dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 dan Hukum Islam.
Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Mut’ah pada Cerai Gugat Menurut Hukum Islam Chairunnisa Annasya; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13572

Abstract

Abstract. One of the obligations of a husband towards his wife is to provide maintenance. Support is what a husband must give to his wife during marriage. This research raises two main problems: 1. How does the decision number 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk regarding mut'ah livelihoods sit? 2. How is the analysis of decision Number 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk regarding mut'ah maintenance in cases of contested divorce related to Islamic law? This research uses a juridical-empirical approach, with the primary data used being a study of the decisions of Religious Court judges. In collecting data, researchers used interview and literature study methods. For data analysis used in this research is descriptive qualitative. In this case, the judge granted the plaintiff's request to sentence the defendant to pay mut'ah maintenance, because the plaintiff was not proven to have committed nusyuz. This is the legal basis for judges in deciding to grant mut'ah maintenance to wives, referring to Supreme Court Jurisprudence Number 137/K/AG/2007 dated 19 September 2007, SEMA No. 7 of 2012, which was refined with SEMA No. 3 of 2018, as well as the opinions of Mustafa al-Khin and Musthafa al-Bugha in al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al Syâfi'i. Judges at the Religious Courts are expected to be more thorough and fair in deciding divorce cases, taking into account the available evidence. Readers who use this research as a reference are expected to be more careful in looking at the shortcomings in this research. Abstrak. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah pemberian nafkah. Nafkah adalah apa yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya selama pernikahan. Penelitian ini mengangkat dua masalah utama: 1. Bagaimana duduk perkara putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk tentang nafkah mut'ah? 2. Bagaimana analisis putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk tentang nafkah mut'ah dalam kasus cerai gugat dikaitkan dengan Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer yang digunakan ialah studi putusan hakim Pengadilan Agama. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan permintaan penggugat untuk menghukum tergugat membayar nafkah mut'ah, karena penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz. Hal ini menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan pemberian nafkah mut'ah kepada istri, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, SEMA No. 7 Tahun 2012, yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, serta pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i. Para hakim di Pengadilan Agama diharapkan lebih teliti dan adil dalam memutuskan perkara perceraian, dengan mempertimbangkan bukti yang ada. Para pembaca yang menjadikan penelitian ini sebagai rujukan diharapkan lebih teliti dalam melihat kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian Naura Syahira Firmayuni; Encep Abdul Rojak; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13617

Abstract

Abstract. The custody of a child who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz) after a divorce, according to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, belongs to the mother. However, in decision number 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk, the judge rejected the petition for child custody submitted by the plaintiff, who is the biological mother of the children. The purpose of this research is to understand the judge's considerations in deciding case number 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk regarding the custody of a child who has not yet reached the age of discernment and to review the Islamic legal perspective on this decision. This research uses a qualitative method with a multidisciplinary approach, namely a normative Shari'a approach and a normative juridical approach. Data collection techniques include interviews and documentation. Data analysis techniques involve data reduction and drawing conclusions. The results of this research conclude that since the child is currently living with the father, the child remains under the father's care. The panel of judges assessed that since the child is not prevented from meeting the mother and continues to live with the father without any significant harm to either party in the caregiving process, the judge rejected the mother's custody petition. The panel of judges decided that the child can continue to be cared for jointly by both parents for the best interest of the child. This judicial decision aligns with one of the legal principles in Islamic jurisprudence, “Government decisions are based on considerations of public welfare.” This is because in the ruling, the judge not only focused on the prevailing legal norms but also considered the welfare of the child. Abstrak. Hak Asuh anak yang belum mumayyiz setelah terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 adalah hak ibu. Namun pada putusan nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk hakim menolak petitum hak asuh anak yang di ajukan oleh penggugat selaku ibu kandung dari anak-anaknya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multidisipliner yakni pendekatan normatif syar'i serta pendekatan yudiris-normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa karena saat ini anak tinggal bersama ayahnya, maka anak masih dalam asuhan sang ayah. Majelis Hakim menilai bahwa karena anak tidak dihalangi bertemu dengan ibunya dan tetap tinggal bersama ayahnya tanpa adanya kerugian yang nyata bagi salah satu pihak dalam proses pengasuhan maka hakim menolak petitum hak asuh ibu. Majelis Hakim memutuskan bahwa anak dapat tetap diasuh bersama oleh kedua orang tuanya demi kepentingan terbaik anak. Putusan hakim ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih “Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”. Karena dalam putusannya hakim tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku namun juga melihat pada sisi kemaslahatan anak.
Peran KUA Kecamatan Pameungpeuk dalam Sertifikasi Wakaf Tanah dikaitkan dengan Teori Mashlahah Muhamad Osamah Fahrul Roji; Muhammad Yunus; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13779

Abstract

Abstract. Waqf land registration does not only include the Waqf Pledge and is completed until the issuance of the Waqf Pledge Deed, there are still additional stages that must be met to comply with the government. The purpose of completing the waqf land registration process to completion is to prevent future problems such as waqf land disputes. So that the institution that is authorized to take care of this issue is the Office of Religious Affairs (KUA) which concurrently serves as the Official of the Waqf Pledge Deed (PPAIW). With the legal basis of Law No. 41 of 2004 which emphasizes that PPAIW is obliged to submit to the BPN office to register land for waqf land that already has AIW a maximum of 7 working days after the signing of the AIW. This study aims to examine how waqf land certification in KUA Pameungpeuk District is associated with the mashlahah theory. The method used is qualitative with a normative juridical approach. The results of the analysis obtained by the researcher show that the waqf land certification process in the KUA of Pameungpeuk District has not fully complied with the provisions of the applicable laws. Then when associated with the concept of mashlahah, this land waqf certification is included in the category of mashlahah mu'tabarah with the level of hajiyah, which is an important thing to do to avoid a madharatan. Abstrak. Pencatatan tanah wakaf tidak hanya mencakup Ikrar Wakaf dan selesai hingga terbit Akta Ikrar Wakaf, masih ada tahapan tambahan yang harus dipenuhi untuk mematuhi pemerintah. Tujuan dari menyelesaikan proses pencatatan tanah wakaf hingga selesai adalah untuk mencegah masalah yang akan datang seperti sengketa tanah wakaf. Sehingga lembaga yang berwenang dalam mengurus persoalan ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dengan dasar hukum Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa PPAIW wajib menyampaikan kepada kantor BPN guna melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf yang telah memiliki AIW maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan AIW. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Pameungpeuk dikaitkan dengan teori mashlahah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis yang peneliti peroleh bahwa proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Pameungpeuk belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian apabila dikaitkan dengan konsep mashlahah, sertifikasi wakaf tanah ini termasuk kategori mashlahah mu’tabarah dengan tingkatan hajiyah, yaitu suatu hal yang penting untuk dilakukan untuk menghindari sebuah kemadharatan.
Dampak Fatherless terhadap Ketahanan Keluarga pada Perspektif Kompilasi Hukum Islam Helzi Nurlita Rizqillah; Titin Suprihatin; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13819

Abstract

Abstract. The fatherless phenomenon is more often caused by a parenting paradigm that is influenced by patriarchal culture. The fatherless phenomenon also affects in terms of family resilience, one of the factors of harmony in the household. Hadhanah / child maintenance in the compilation of Islamic Law is a necessity or necessity for the benefit of the child himself, even though both parents have a bond or have divorced the child still has the right to get attention from both parents.The purpose of this study is to determine the impact of fatherless on Sharia Faculty Students from the perspective of the Compilation of Islamic Law. The method used in this research is a qualitative method with an empirical juridical approach. there are several impacts of fatherless found, namely, difficulty controlling emotions, sensitivity, difficulty socializing, and not easily trusting others. The importance of childcare and the fulfillment of children's rights as in Article 80 paragraph 4 letter (c) KHI states that family maintenance which includes life support and education for children is borne by the father. Abstrak. Fenomena fatherless lebih sering disebabkan karena adanya paradigma pengasuhan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. fenomena fatherless juga berpengaruh dari segi ketahanan Keluarga yang salah satu faktor keharmonisannya ada dalam rumah tangga. Hadhanah /pemeliharaan anak dalam kompilasi Hukum Islam merupakan kebutuhan atau keharusan demi kepentingan anak itu sendiri, meskipun kedua orang tua mereka memilki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dampak fatherless pada Mahasiswa Fakultas Syariah menurut perspektif Kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. terdapat beberapa dampak fatherless yang ditemukan yaitu, sulit mengontrol emosi, sensitif, sulit bersosialisasi, dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Pentingnya pengasuhan anak dan pemenuhan hak anak seperti pada Pasal 80 ayat 4 huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah.
Ketahan Keluarga Dihubungkan Dengan Wanita Karir Di Desa Mekaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya Ifan Ardiansyah; Shindu Irwansyah; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13833

Abstract

Abstract. After marriage, men and women are assigned duties and responsibilities that align with their respective roles. These responsibilities are not easily fulfilled. One of the central issues and challenges in marriage is the failure to execute the functions and duties associated with these responsibilities by both parties (husband and wife), which can lead to the goals of the marriage not being realized. This study addresses the issue of the responsibilities of husbands and wives within the framework of family law, and provides a legal analysis of these responsibilities from the perspective of Islamic family law. The research employs a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data sources used in this study include both qualitative and quantitative data, with primary and secondary sources. The research utilizes an empirical juridical approach to address the issues, and data collection was conducted through library research.The findings of the study highlight the responsibilities of husbands and wives as outlined in family law, which are informed by the Al-Qur'an, Hadith, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Specifically, the study identifies the responsibilities of husbands and wives and provides a legal analysis of these responsibilities within the context of Islamic family law, drawing from the Al-Qur'an, Hadith, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Keywords: Living, Islamic Family Law, Responsibility, Husband and Wife, family resilience Abstrak. Setelah perkawinan, laki-laki dan perempuan mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kodrat masing-masing. Tanggung jawab ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Salah satu masalah utama dan hambatan dalam perkawinan adalah ketidakmampuan suami dan istri untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka dalam perkawinan. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab suami dan istri dalam hukum keluarga serta bagaimana peran wanita karir dianalisis dari perspektif Hukum Islam dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai sumber data kualitatif. Masalah dianalisis melalui pendekatan yuridis empiris dan teknik analisis sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wanita karir terkait dengan ketahanan keluarga dari perspektif Hukum Islam dapat dilihat dalam Al-Qur’an dan Hadits, serta didukung oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan analisis hukum ini, tanggung jawab suami dan istri dalam hukum keluarga Islam diatur oleh Al-Qur’an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Nafkah, Hukum Keluarga Islam, Tanggung Jawab, Suami dan Istri, Ketahanan Keluarga
Analisis Putusan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg tentang Dispensasi Kawin Akibat Zina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Hilda Oktaviani; Titin Suprihatin; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14087

Abstract

Abstract. UU no. 16 of 2019 regulates the age limit for marriage for a person, namely 19 years, for both men and women, if there is a deviation then a dispensation can be applied to the court. This legal relaxation has created a loophole for many applications for marriage dispensations in religious courts, such as the Subang Religious Court. At the Subang Religious Court, most of the requests were because the children being petitioned had committed adultery, so that quite a few girls were pregnant, as stated in case Number 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg. The purpose of this research is to find out how the dispensation for marriage due to adultery is according to Islamic law and the Marriage Law and how to analyze the decision in case Number 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg according to Islamic law and the Marriage Law No. 16 of 2019. The research method used is a qualitative research method with a normative juridical approach, the type of research used is library research. The result of this research is that in Islam there is no such thing as a dispensation for marriage, to determine whether a person may enter into marriage is marked by the limits of puberty, meanwhile the dispensation for marriage only exists in the Marriage Law. In case Number 7/Pdt.P/2024/PA.As the petition was granted, this is in accordance with Islamic law and the Marriage Law, KHI allows this marriage as long as the woman marries the man who impregnated her. The Marriage Law does not regulate the exact criteria for dispensation for marriage due to adultery. By fulfilling the requirements and harmony according to each religion and in accordance with the applicable law, the marriage can be said to be valid. Abstrak. UU No. 16 Tahun 2019 mengatur tentang batasan umur kawin seseorang yaitu 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita, apabila terjadi penyimpangan maka boleh diajukan dispensasi ke pengadilan. Kelonggaran hukum ini menjadi celah banyaknya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama, seperti di Pengadilan Agama Subang. Di Pengadilan Agama Subang sebagian besar permohonannya dikarenakan para anak yang dimohonkan sudah melakukan zina, sehingga tidak sedikit anak perempuan dalam keadaan hamil, seperti yang tertera pada perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dispensasi kawin akibat zina menurut hukum Islam dan UU Perkawinan dan bagaimana analisis putusan perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg menurut hukum Islam dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah di dalam agama Islam tidak ada yang namanya dispensasi kawin, untuk menentukan seseorang boleh melakukan perkawinan ditandai dengan batasan baligh, sementara itu dispensasi kawin hanya ada dalam UU Perkawinan. Pada perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg permohonan dikabulkan, hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam dan UU Perkawinan, KHI membolehkan perkawinan ini asal sang wanita menikah dengan pria yang menghamilinya. UU Perkawinan tidak mengatur pasti terkait kriteria dispensasi kawin akibat zina, dengan terpenuhinya syarat dan rukun menurut agama masing-masing dan sesuai UU yang berlaku maka perkawinan dapat dikatakan sah.
Analisis Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Rahmat Maulana Siddiq; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14504

Abstract

Abstract. Joint property is property acquired during the marriage period. The issue to be discussed in this study is the analysis of Decision Number 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg on the division of common property according to Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The type of research used in this study is normative. The type of research used is descriptive. The problem approach used is a normative approach. The data used are secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material which are then analyzed qualitatively. The data collection method uses interview techniques and document studies. Based on the results of research in this discussion is the division of joint property in the Compilation of Islamic Law, regulated in Article 97 which reads that widows or divorced widowers are each entitled to one-second of the joint property. Property in marriage is divided into two, namely congenital property and joint property. Judges of Religious Courts make decisions on common property cases using the Compilation of Islamic Law as the basis for the division of common property. Judges do not always use Article 97 of the Compilation of Islamic Law in determining decisions on joint property cases, as in the decision of the Religious Court Number 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg, in his legal considerations, the judge divided the joint property with a larger share for the Plaintiff and the Defendant got smaller, in determining the division of the joint property, the judge considered various factors in the field and gave a fair verdict based on the facts and evidence presented. Abstrak, Penelitian Harta bersama adalah harta yang diperolah selama masa perkawinan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisis Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 97 yang berbunyi bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Hakim Pengadilan Agama menetapkan putusan mengenai perkara harta bersama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pembagian harta bersama. Hakim tidak selalu menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan putusan perkara harta bersama, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg, dalam pertimbangan hukumnya, hakim membagi harta bersama dengan bagian yang lebih besar untuk Penggugat dan Tergugat mendapatkan lebih kecil, dalam menetapkan pembagian harta bersama tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor di lapangan dan memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan.
Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah Pelaku Nikah Sirri yang Sudah Mempunyai Keturunan Abdullah Syihabuddin; Ramdan fawzi; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14626

Abstract

Abstract. The repetition of the marriage contract carried out by a couple in an unregistered marriage at KUA North Cimahi will certainly have a legal impact on other aspects, including the legal status of the children resulting from the unregistered marriage. In this case, repeating the marriage contract according to Islamic law is known as tajdidun nikah, which is legally permissible as long as the aim is in line with the principle of achieving benefit. Based on this, the aim of this research is to find out and analyze the law of repeating marriage contracts according to Islamic law and positive law in force in Indonesia, to find out and analyze the implementation of repeating marriage contracts for perpetrators of unregistered marriages who already have children at KUA North Cimahi and to find out the analysis of Islamic law regarding the repetition of marriage contracts for perpetrators of sirri marriages who already have children at the North Cimahi KUA. The research method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical research approach with the data type consisting of data from observations, interviews and literature studies and data analysis carried out qualitatively using a triangulation model. The results of the research show that repetition of the marriage contract from the perspective of Islamic law can be carried out as long as it brings benefits, especially if the aim is to correct mistakes that occurred in the previous marriage process. registration of marriages in general, and Repetition of the marriage contract of the perpetrator of the sirri marriage who already has children at KUA North Cimahi according to Islamic Law is an action to renew or strengthen the marriage bond between husband and wife which is considered valid and permissible, especially if the aim is to correct mistakes that have occurred in the process of a previous marriage. Abstrak. Pengulangan akad nikah yang dilakukan pasangan nikah siri di KUA Cimahi Utara tentu kan berdampak hukum bagi aspek lainnya termasuk status hukum anak dari hasil perkawinan siri tersebut. Dalam hal ini, pengulangan akad nikah menurut hukum Islam dikenal dengan istilah tajdidun nikah yang hukumnya diperbolehkan selama tujuannya selaras dengan prinsip meraih kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum pengulangan akad nikah menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah sirri yang sudah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah pelaku nikah sirri yang sudah mempunyai keturunan di KUA Cimahi Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian melalui yuridis normatif dengan jenis data terdiri dari data hasil observasi, wawanara dan studi literatur serta analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model triangulasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Pengulangan akad nikah dalam pandangan hukum Islam dapat dilakukan selama hal ini mendatangkan kemaslahatan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya, Pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah sirri yang sudah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara dilakukan sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya, dan Pengulangan akad nikah pelaku nikah sirri yang sudah mempunyai keturunan di KUA Cimahi Utara menurut Hukum Islam adalah suatu tindakan untuk memperbarui atau menguatkan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dianggap sah dan diperbolehkan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya.

Page 7 of 10 | Total Record : 95

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Islamic Family Law