cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsifl@unisba.ac.id
Phone
+6282321980947
Journal Mail Official
bcsifl@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Islamic Family Law
ISSN : -     EISSN : 28282051     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2
Bandung Conference Series Islamic Family Law (BCSIFL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sebagai berikut, Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul urs. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles 95 Documents
Analisis Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pendayagunaan Zakat Beasiswa Pendidikan Rudy Gunawan; Shindu Irwansyah, Muhammad Yunus; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.11580

Abstract

Abstract. Zakat as a religious principle contains the goal of improving justice and community welfare. Education has great significance in shaping human values, skills, and personality. Zakat institutions that focus on education are regulated by Law Number 23 Year 2011. Zakat for education scholarship brings a positive impact on the access and continuity of education of underprivileged people, in accordance with Chapter III Article 27 of the Law. Zakat Law No. 23 Year 2011 regulates the provision of zakat for education, criteria for beneficiaries, transparency, accountability, and reporting and evaluation obligations. The distribution of zakat for education scholarship involves the stages of beneficiary identification, data verification, determination of the amount of assistance, and monitoring and evaluation. This process varies among zakat institutions. Zakat for educational scholarships can include tuition support, purchase of books and stationery, transportation, and general welfare. The implications of this finding provide insights for zakat institutions and contributions to the implementation of the Zakat Law in the context of education. Abstrak. Zakat sebagai prinsip keagamaan mengandung tujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan memiliki signifikansi besar dalam membentuk nilai-nilai, keterampilan, dan kepribadian manusia. Lembaga zakat yang fokus pada pendidikan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat untuk beasiswa pendidikan membawa dampak positif pada akses dan kelangsungan pendidikan masyarakat kurang mampu, sesuai dengan Bab III Pasal 27 Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 mengatur ketentuan pemberian zakat untuk pendidikan, kriteria penerima manfaat, transparansi, akuntabilitas, serta kewajiban pelaporan dan evaluasi. Penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan melibatkan tahapan identifikasi penerima manfaat, verifikasi data, penentuan besaran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi. Proses ini bervariasi antar lembaga zakat. Zakat untuk beasiswa pendidikan dapat mencakup dukungan biaya pendidikan, pembelian buku dan alat tulis, transportasi, dan kesejahteraan umum. Implikasi temuan ini memberikan wawasan bagi lembaga zakat dan kontribusi pada penerapan Undang-Undang Zakat dalam konteks pendidikan.
Peranan Observatorium Al-Biruni Unisba dalam Pengembangan Ilmu Falak di Kota Bandung Nurul Fathurrohmah Sofyani Putri; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.11739

Abstract

Abstract. An observatory is a place where celestial objects can be studied with appropriate equipment. The existence of Al-Biruni Observatory can be used as a place to develop students' skills and help them learn Phalac Science. This is important to Muslims as it is related to determining the time of praying, fasting and pilgrimages, and can also be used to measure the direction of the Qibla. In addition, it can be used as a way of admiring the creation of Allah SWT. The purpose of this research is to find out the opportunities and challenges faced by Al-Biruni Observatory UNISBA in the development of Falak Science. Also, to find out the role of Al-Biruni Observatory in the development of Falak Science in Bandung City. This research is a case study field research. Data was collected by observing, interviewing and documenting. The results showed that the Al-Biruni Observatory has many opportunities for activities that can be carried out. However, due to its location in the middle of the city, this observatory is faced with several challenges, such as light pollution and the weather. Although inaugurated only two years ago, this observatory is already being used as a Hilal observatory. It works with the Ministry of Religious Affairs. It's not only used by UNISBA students, but is also visited by those coming from outside. Abstrak. Observatorium adalah sebuah tempat untuk mengkaji benda-benda langit menggunakan perlengakapan yang memadai. Keberadaan Observatorium Al-Biruni dapat dijadikan sebagai tempat pengembangan dan peningkatan kemampuan mahasiswa dan juga membantu mahasiswa dalam mempelajari ilmu falak. Karena mempelajari ilmu falak itu penting bagi umat Muslim, sebab hal ini berkaitan dengan penentuan waktu ibadah, seperti salat, puasa, dan ibadah haji, dan juga dapat digunakan untuk mengukur arah kiblat.. Selain itu, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengagumi ciptaan Allah SWT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Observatorium Al-Biruni UNISBA dalam pengembangan Ilmu Falak, serta untuk mengetahui peran dari Observatorium Al-Biruni dalam Pengembangan Ilmu Falak di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang didapatkan adalah dari observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Observatorium Al-Biruni mempunyai banyak peluang kegiatan yang dapat dilakukan. Akan tetapi keberadaannya yang berada di tengah kota membuat observatorium ini menghadapi beberapa tantangan, diantaranya adalah polusi cahaya, dan cuaca. Meskipun peresmiannya baru dilakukan 2 tahun yang lalu, observatorium ini sudah dijadikan sebagai tempat pengamatan hilal dan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Tidak hanya dipergunakan oleh mahasiswa UNISBA, tetapi juga menerima kunjungan dari luar.
Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Pada Pemuda Indonesia Tahun 2021 Fadil Yusuf Muhamad; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.11758

Abstract

Abstract. The phenomenon of postponing marriage that occurs in Indonesian youth has increased significantly. According to the 2021 Indonesian Youth Statistics, in the past 10 years starting from 2011, there were 51.98 percent of unmarried youth until 2021 it increased to 61.09 percent or around 40.18 million youth. This phenomenon is contrary to the advice to marry in Islam which in principle, delaying marriage or even not marrying at all is something that is not justified. Nonetheless, the law delaying marriage cannot be blamed entirely. For a variety of reasons and certain conditions, marriage can result in different laws. Therefore, this study aims to find out how marriage delays occur in Indonesian youth and how Munakahat Fiqh reviews the factors behind marriage delays in Indonesian youth. This research is qualitative research with a Normative-Empirical approach. The types and sources of data used in this study are primary and secondary data that are analyzed descriptively using interactive analysis methods. After conducting research on the postponement of marriage in Indonesian youth, the factors behind it are wanting to improve the quality of life in educational and economic aspects, as well as cultural shifts and the influence of the government's new policy regarding marriage age in Law No. 16 of 2019. Based on the Munakahat Fiqh review , it was found that the law of changing marriage for someone who postponed marriage was based on educational factors. Haram marrying on economic factors, Mandatory on cultural factors, and haram marrying on marriage delay factors motivated by Law No. 16 of 2019. Abstrak. Fenomena penundaan pernikahan yang terjadi pada pemuda Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut Statistik Pemuda Indonesia tahun 2021, dalam 10 tahun kebelakang yang dimulai dari tahun 2011, terdapat 51,98 persen pemuda yang belum menikah hingga pada tahun 2021 meningkat menjadi 61,09 persen atau sekitar 40,18 juta pemuda. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan anjuran menikah dalam Islam yang pada prinsipnya, menunda pernikahan atau bahkan tidak menikah sama sekali adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Meskipun demikian, hukum menunda pernikahan tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Dengan berbagai alasan dan kondisi tertentu, pernikahan dapat menghasilkan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia dan bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis interaktif. Setelah dilakukan penelitian tentang penundaan pernikahan pada pemuda Indonesia, faktor yang melatarbelakanginya adalah ingin memperbaiki kualitas hidup dalam aspek pendidikan dan ekonomi, serta adanya pergeseran budaya dan pengaruh kebijakan baru pemerintah mengenai usia pernikahan pada Undang-undang No.16 Tahun 2019. Berdasarkan tinjauan Fiqih Munakahat didapati hukum mubah menikah bagi seseorang yang menunda pernikahan pada faktor pendidikan. Haram menikah pada faktor ekonomi, Wajib pada faktor budaya, dan haram menikah pada faktor penundaan pernikahan yang dilatarbelakangi oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019.
Praktek Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid di dalam Gang di Masjid Al-Hidayah Kota Bandung Zakie Mabdaul Haq; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; M. Abdurrahman
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.11789

Abstract

Abstract. Al-Hidayah Mosque. The mosque is located on a densely populated urban alley in the middle of Bandung which is full of the history of the residents there, now this mosque has become a place not only as a mosque intended for residents there but the Al-Hidayah mosque has become a public mosque for all communities or people from outside RW 12 tamansari. This mosque was founded in the 50s with a kadar-style building such as a saung, then the Al-Hidayah mosque renovated and expanded the mosque area in the 60s so that this year there was also a change in Qibla direction. This is prone to deviations in the Qibla direction of the mosque. Where in 2017 the Al-hidayah mosque had already been renovated so that when laying the carpet again the mosque was vulnerable to shifts in Qibla direction. The Qibla direction determined is still based on the knowledge of the residents there, which uses instinctive estimates of the previous Qibla direction Based on the background described above, the researchers formulated the following problem formulations. 1.How is the process of determining the Qibla direction at the Al-Hidayah Mosque? Researchers use field methods where researchers together with the hilal rukyat team observe directly, as well as several data collection techniques in the form of interviews and documentation. Then after that the results were obtaine. Abstrak. Masjid Al-hidayah. Masjid yang berada pada jalan gang perkotaan yang padat penduduk di tengah kota Bandung yang sarat akan sejarah warga disana, kini masjid ini menjadi Tempat bukan hanya sebagai masjid yang diperuntukan untuk warga disana akan tetapi masjid Al-Hidayah ini telah menjadi masjid umum baik semua masyarakat atau orang orang yang dari luar RW 12 tamansari. Masjid ini berdiri sejak tahun 50-an dengan bangunan ala kadar seperti saung, kemudian masjid Al-Hidayah melakukan renovasi dan perluasan area masjid pada Tahun 60-an sehingga pada tahun ini pun terjadi perubahan arah kiblat. Hal ini Rentan terhadap kemelencengan arah kiblat pada masjid. Dimana pada 2017 masjid Al-hidayah ini sudah pernah di Renovasi sehingga Ketika peletakan Kembali karpet masjid ini rentan terhadap pergeseran arah kiblat. Arah kiblat yang ditentukan masih berdasarkan pengetahuan warga disana, yang dimana menggunakan insting perkiraan pada arah kiblat sebelumnya Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan bebeeapa rumusan masalah, Peneliti juga menggunakan metode lapangan dimana peneliti bersama tim rukyat hilal mengobservasi langsung, serta beberapa Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian setelah itu didapatlah hasil perhitungannya Terjadinya deviasai pada setiap lantai ketika peneliti temukan yang pertama pada lantai 1. Pada lantai 1 ini terjadi kemelencengan arah kiblat sebesar -13˚. Pada lantai 2 kemudian menunjukan nilai yang berbeda yakni -25˚ nilai deviasi pada lantai 2 memiliki kekurangan arah kiblat 25˚ ke arah utara untuk merujuk pada arah kiblat seharusnya. lantai 3 pada masjid al-hidayah ini baru saja dibangun untuk sarana ibadah ataupun umum, pada lantai 3 ini nilai deviasinya memiliki 54˚ nilai ini menunjukan arah kiblat yang mengarah ke arah barat. Dari ketiga lantai perlu untuk diseragamkan.
Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Itsbat Nikah Poligami Siri dalam Rangka Perceraian Dinda Danesya Wahyudi; Titin Suprihatin; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.12120

Abstract

Abstract. This research is motivated by the Decision of the Judge of the Bandung Religious Court Number 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg, which in its ruling states that the marriage of the Plaintiff and the Defendant is valid, then imposes divorce one ba'in sugra Defendant against the Plaintiff, while the Defendant's status at the time of marriage to the Plaintiff was still in a legal marriage with another person. This study aims to determine the basis for the judge's decision-making and to ascertain their verdict according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is a normative juridical approach with a qualitative analysis method. The results of the study explain that the essential consideration of the judge used in deciding the case is because the marriage of the Plaintiff and the Defendant has fulfilled the pillars and conditions of marriage in Islam, so the judge thinks that itsbat nikah in the context of divorce can be justified by the provisions of Article 7 Paragraph 3 letter (a) of the Compilation of Islamic Law and does not question the illegal polygamy committed by the Defendant against the Plaintiff. Judge Decision Number 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg contradicts Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that a person still bound by a marriage rope with another person cannot remarry, except in the cases mentioned in Article 3 paragraph (2), Article 4 of this Law, namely there must be permission from the Religious Court before the polygamous marriage is carried out to be legally recognized. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dalam amar putusanannya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, kemudian menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan status Terguguat pada saat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat adalah masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tersebut dan untuk mengetahui putusan hakim tersebut ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peneliti menggunakan metode analisis bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan hakim yang paling mendasar yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut yaitu karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, sehingga hakim berpendapat bahwa itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan tidak mempermasalahkan poligami liar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini, yaitu harus ada izin dari Pengadilan Agama sebelum perkawinan poligami tersebut dilakukan agar dapat diakui secara hukum.
Statement “Childfree” Influencer Gita Savitri terhadap Pandangan Hukum Islam dan Respon Masyarakat Rahul Iklas; Aldino Frizky; Rendy Syahputra; Arya Saputera
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.12592

Abstract

Abstract. Marriage and marriage are important parts and are desired by every human being. Where you will build a household with legal ties in accordance with religion. Families that are said to be harmonious usually consist of mother, father and children. However, the emergence of the childfree phenomenon from content creator Gita Savitri has resulted in various responses from the public emerging. This has pros and cons in Indonesian society. Therefore, this research aims to see how Islam views and society's response regarding childfree. Through qualitative descriptive methods and using data collection techniques from social media observations and comment columns on the Channel Analysis podcast and various supporting sources from books and journals. The conclusion of this research is that childfree is not permitted in Islamic law, it is permitted if there is a reason that endangers life. In society's response, some agree because every individual has the right to make decisions in their life so they need to respect other people's decisions. Apart from that, those who disagree because childfree is considered to be going against fate, fortune and nature to have children and deviates from the proper ideology. Abstrak. Pernikahan dan berumah tangga merupakan bagian yang penting dan diinginkan oleh setiap manusia. Dimana akan membangun rumah tangga dengan ikatan yang sah sesuai dengan agama. Keluarga yang dikatakan harmonis biasanya terdiri dari ibu, ayah dan anak. Namun, munculnya fenomena childfree dari seorang content creator Gita Savitri yang membuat berbagai respon dari masyarakat bermunculan. Hal tersebut menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan islam dan respon masyarakat mengenai childfree. Melalui metode deskriptif kualitatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data dari pengamatan media sosial dan kolom komentar pada podcast Analisa Channel dan berbagai sumber pendukung dari buku dan jurnal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah childfree tidak diperbolehkan di dalam hukum islam, diperbolehkan jika memiliki alasan yang memabahayakan nyawa. Pada respon masyarakat, sebagian setuju karena setiap individu memiliki hak untuk mengambil keputusan pada hidupnya sehingga perlu menghargai keputusan orang lain. Selain itu, yang tidak setuju karena childfree dianggap melawan takdir, rezeki, serta kodrat untuk memiliki anak dan menyimpang dari ideologi yang seharusnya.
Kedudukan Hukum terhadap Pengulangan Akad yang Tidak didahului dengan Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e) Marisa Auliya; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13146

Abstract

Abstract. One of the important aspects of marriage is the presence of a guardian. The marriage that occurred at the KUA Cihampelas District, West Bandung Regency in 2017, namely the guardian of the marriage is the biological father of the bride who was previously believed to be the father of the nasab. After a few days from the implementation of the marriage contract, it was only discovered that the woman was not a child resulting from a valid marriage, so the marriage guardian was the guardian of the judge, and had to carry out the repetition of the contract. The purpose of this study is to determine the legal status of the repetition of the marriage contract that is not preceded by the annulment of marriage based on the Compilation of Islamic Law Article 71 Letter (e). The research method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach, in the form of field studies, data collection by interviews and literature studies. The result of this study is the legal position on the repetition of the marriage contract due to an invalid guardian not being in accordance with the applicable regulations, namely based on the Compilation of Islamic Law Article 71 Letter (e) that a marriage can be annulled if "a marriage that is held without a guardian or carried out by an unentitled guardian". Abstrak. Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah adanya wali. Pernikahan yang terjadi di KUA Kecmatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 yaitu yang menjadi wali nikahnya meupakan ayah biologis dari mempelai wanita yang sebelumnya diyakini ayah tersebut merupakan ayah nasab. Setelah beberapa hari dari pelaksanaan akad nikah, baru diketahui bahwa wanita tersebut bukan anak yang dihasilkan dari perikahan yang sah, sehingga wali nikahnya adalah wali hakim, dan harus melaksanakan pengulangan akad. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap pengulangan akad nikah yang tidak didahului dengan pembatalan pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan bentuk studi lapangan, pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum terhadap pengulangan akad nikah akibat wali yang tidak sah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e) bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila “Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”
Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Meminimalisir Tingkat Pernikahan Siri Tahun 2022-2023 Nurul Febrianti; Amrullah Hayatudin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13309

Abstract

Abstract. Siri marriage is a marriage that is legally religious but not valid according to the rules of state law. The government has made a regulation in the form of Marriage Law No. 1 of 1974 for the sake of creating order in the life of society and the state. However, what happens in the field, the problem of serial marriage still often occurs in society and is even considered to have become a common thing to do. As happened in Pondoksalam District, hundreds of couples have performed serial marriages, so the formulation of the problem in this study is how the practice of serial marriage occurs in Pondoksalam District; and How are the efforts of the KUA of Pondoksalam District in minimizing the high number of serial marriages. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem. In conducting this research, the author uses a qualitative method with an empirical juridical approach associated with Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and PMA No. 34 of 2016 concerning the Organization and Work Procedures of KUA. The primary data source in this study is data from interviews with the head of KUA Pondoksalam District, Judge of the Purwakarta Religious Court and several communities of serial marriage perpetrators in Pondokalam District and the Law on Marriage Registration. The secondary sources of data are books and journals related to the research. The results of this study show that there are still many couples who carry out nikah siri due to several factors; Economic factors, spouse factors do not meet the administrative requirements and underage marriage. KUA has made efforts to minimize the occurrence of serial marriage by conducting counseling, socialization and guidance to the community regarding the urgency of marriage registration and marriage procedures in accordance with applicable laws. (max. 250 words). Abstrak. Abstrak. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak sah secara aturan hukum negara. Pemerintah telah membuat aturan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun yang terjadi di lapangan, problematika pernikahan siri masih sering terjadi di masyarakat dan bahkan dianggap sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pondoksalam, ratusan pasangan telah melakukan nikah siri., sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Pondoksalam; dan Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pondoksalam dalam meminimalisir tingginya pernikahan siri. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pondoksalam, Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dan beberapa masyarakat pelaku pernikahan siri di Kecamatan Pondokalam dan Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah. Sumber data sekundernya adalah buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyak pasangan yang melaksanakan nikah siri diakibatkan beberapa faktor; Faktor ekonomi, faktor pasangan tidak memenuhi persyaratan administratif dan pernikahan di bawah umur. KUA telah berupaya dalam meminimalisir terjadinya nikah siri dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait urgensi pencatatan pernikahan dan prosedur pernikahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Baleendah Tahun 2022 Desri Nurul Aeni; Titin Suprihatin; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13354

Abstract

Abstract. BP4 was formed with the aim of improving the quality of marriage to create a harmonious family. However, the divorce rate in Baleendah District in 2022 has increased compared to 2021 and 2020. This research aims to determine the role of BP4 in minimizing the high divorce rate in Baleendah District, and the supporting and inhibiting aspects of BP4 Baleendah District in carrying out its duties. The research method used is qualitative, with an empirical juridical approach. Data was collected through interviews and documentation. The data was analyzed by carrying out data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that BP4 plays a role in providing marriage guidance to prospective brides and grooms and consulting on household problems. The supporting aspects of BP4 Baleendah District in carrying out its duties are professional human resources and collaboration with various cross-sectors. The inhibiting aspect is that there is no clear funding to provide adequate counseling facilities and is faced with the community's response which sometimes does not fulfill the invitation when invited to provide marriage guidance. Abstrak. BP4 dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun, angka perceraian di Kecamatan Baleendah pada tahun 2022 mengalami peingkatan dibandingkan pada tahun 2021 dan 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BP4 dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Kecamatan Baleendah, dan aspek pendukung serta penghambat BP4 Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data di analisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 berperan dalam melakukan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dan konsultasi masalah rumah tangga. Aspek pendukung BP4 Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugasnya yaitu SDM yang profesional dan adanya kerjasama dengan berbagai lintas sektoral. Adapun aspek penghambatnya yaitu belum adanya pendanaan yang jelas untuk menyediakan fasilitas konseling yang memadai dan dihadapkan dengan respon masyarakat yang terkadang tidak memenuhi undangan jika diundang untuk melakukan bimbingan perkawinan.
Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah 10010120047, Wildan Zaeni; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosyadi Hamdani Satria
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13403

Abstract

Abstract. Decision of the Bandung City Religious Court with Number 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg explained that the Iddah Nafkah must be handed over by the Applicant worth Rp. 9,000,000,- and mut'ah in the form of 1 (one) unit of Honda Type Vario brand motorcycle in 2015. Furthermore, because the judge's decision is binding and forced to be fulfilled, but in this phenomenon it is contrary to the ex-husband's circumstances which is not possible due to his financial condition. The researcher uses a qualitative method using a noormative juridical approach. In this study, a type of library research is used, using two data sources, namely primary and secondary. The data collection techniques used in this study are literature studies, and interviews. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. Consideration of the Panel of Judges in Case Number 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg on the Iddah Maintenance is based on the provisions enshrined in the KHI and strengthened by a quote from Q.S Al Baqarah verse 241, as well as consideration of benefits based on the values of goodness in granting the demands of Iddah and mut'ah maintenance from the wife by considering the results of mediation. Analysis of Islamic Law on Decision Number 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg is carried out through a decision of the panel of judges which grants the demand for iddah alimony and the provision of mut'ah for the plaintiff because the decision has an impact on the certainty and economic support for the wife during the iddah period, so that it does not fall down financially after the divorce, as well as preventing injustice to the wife to face life after the divorce. Abstrak. Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung dengan Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg dijelaskan bahwa Nafkah Iddah harus diserahkan pihak Pemohon senilai Rp. 9.000.000,- dan mut’ah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Vario tahun 2015. Selanjutnya dikarenakan keputusan hakim yang bersifat mengikat dan memaksa untuk ditunaikan tetapi dalam fenomena tersebut bertentangan dengan keadaan mantan suami yang tidak memungkinkan akibat kondisi finansialnya. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis noormatif. Pada penelitian ini menggunkan jenis penelitian studi kepustakaan atau library research, dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg Tentang Nafkah Iddah didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam KHI dan diperkuat dengan kutipan ayat dari Q.S Al Baqarah ayat 241, serta pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dalam mengabulkan tuntutan nafkah Iddah dan mut’ah dari pihak istri dengan mempertimbangkan hasil mediasi. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg dilaksanakan melalui putusan majelis hakim yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah dan pemberian mut’ah bagi pihak penggugat karena putusan tersebut berdampak pada kepastian dan dukungan ekonomi bagi pihak isteri selama masa iddah, sehingga tidak terpuruk secara finansial setelah perceraian, juga mencegah ketidakadilan terhadap pihak isteri untuk menghadapi kehidupan setelah perceraian.

Page 6 of 10 | Total Record : 95