Jurnal Riset Indragiri
Ilmu Sosial: Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Geografi, Sosiologi, Pendidikan, Kebijakan, Tinjauan Sosial, Seni, Sejarah, Filsafat, Antropologi, dsb. Agama : Pendidikan Agama Islam, Ilmu Hadits, Tafsir, dsb. Teknik: Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Arsitektur, Teknologi Informasi, Teknik Komputer, Fisika, dsb. Biologi: Pertanian, Perikanan, Ilmu Pangan, Perkebunan, Botani, Biosains, Mikrobiologi, Bioteknologi, Biologi Klinis, Biologi Molekuler, Biokimia, Kimia, Lingkungan dan Ekologi, Nutrisi, Entomologi, Zoologi, dsb. Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis: Keuangan, Akuntansi, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Mutu, Perdagangan, dsb. Ilmu Kesehatan: Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Penelitian Klinis, Farmasi, Farmakognosi, Farmakologi, Fitokimia, dsb. Humaniora: Seni, Teater, Musik, Bahasa, Sastra, Filsafat, Sejarah,, dsb. Pendidikan Jasmani: Olahraga, Yoga, Fisioterapi, Fisiologi, Latihan, Kesehatan, dsb.
Articles
5 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 1 (2023): Maret"
:
5 Documents
clear
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TELUK JIRA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN KELAPA PASCA COVID 19 ]]>
<![CDATA[Triyana Syahfitri]]>;
<![CDATA[Rapika Ristama]]>;
<![CDATA[Nuraini]]>;
<![CDATA[Muhammad Irfan]]>;
<![CDATA[Zainal Mutakin]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Government policy in making efforts to empower coconut farmers must still be a major concern, because most of the people's livelihoods in Teluk Jira Village are coconut farmers. The government must provide an empowerment program that benefits coconut farmers. Because without a clear program, until now the coconut processing carried out by the community is still the same as before, namely processed into smoked copra with an unstable selling price so that people's income is still low. Therefore the role of the government is urgently needed in making efforts to empower coconut farmers, such as financial assistance programs, socialization, as well as training and understanding of processed coconut products that can be sold at relatively balanced prices so as to be able to make the community independent in managing and developing agricultural businesses coconut, so that people's income increases and the fulfillment of all the necessities of life.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN: (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1392K/Pdt/2012) ]]>
<![CDATA[Robby Yunianto Utama MS]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pemberian kuasa dan pemakaian jasa hukum antara advokat dan klien. Selanjutnya untuk mengetahui dan mengkaji tolak ukur oleh hakim agung dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1392K/Pdt/2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asas itikad baik memiliki cakupan yang luas termasuk dalam hubungan hukum antara advokat dan klien dalam perjanjian pemberian kuasa.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN STATUS GIZI DENGAN KONDISI DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANAK AIR TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Sepni Asmira]]>;
<![CDATA[Fauzan Azima]]>;
<![CDATA[Kesuma Sayuti]]>;
<![CDATA[Armenia]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Prevalensi diabetes pada orang dewasa terus meningkat di tingkat nasional dan global. Ada beberapa faktor penentu diabetes sangat penting untuk tindakan pencegahan dan kontrol penderita diabetes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Karakteristik Individu dan Status Gizi Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Wilayah Kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2022. Penelitian ini merupakan analitik dengan desain penelitian cross sectional pada 42 responden, dengan analisis data dengan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian didapatkan pengetahuan kurang 64,29%, asupan karbohidrat cukup 47,62 %, asupan lemak cukup 54,76%, protein cukup 45,24 %, aktivitas fisik kurang 73,80%, dan status gizi overweight 73,81%. Adanya hubungan pengetahuan, asupan karbohidrat, asupan lemak, aktivitas fisik, status gizi dengan kejadian DM tipe2 dan tidak terdapat hubungan antara protein dengan diabetes melitus tipe 2 . Pengetahuan, pola makan, aktivitas fisik dan status gizi sangat mempengaruhi kondisi DM Tipe 2. Diharapkan responden lebih aktif untuk melakukan aktivitas sehari-hari, menjaga asupan makanan, agar kondisi gula darah tetap terkontrol sehingga terhindar dari peningkatan kadar glukosa dalam darah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF ]]>
<![CDATA[Mhd. Khadafi Abdullah]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” yang ditulis berdasarkan latar belakang banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakah di Kabupaten Padang Pariaman, pada umumnya tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan sarana rumah ibadah berupa masjid dan mushola. Setelah 19 (Sembilan belas) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masih banyak ditemukan tanah wakaf yang belum memiliki legalitas yang jelas, baik berupa AIW – Akta Ikrar Wakaf, APAIW – Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maupun sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, apabila hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan memunculkan sengketa kepemilikan tanah wakaf dikemudian hari. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, fakta, peristiwa, atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi dan diungkapkan sebagaimana adanya. Penulis menggunakan sumber data berupa wawancara, dokumen, bahan Pustaka, keadaan atau lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa pelaksaan ikrar wakaf tanah di Kabupaten Padang Pariaman, penyebab banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki AIW atau APAIW dan sertifikat tanah wakaf disebabkan : 1. Pelaksanaan Ikrar Wakaf dilaksanakan dihadapan ninik mamak secara musyawarah atau musyawarah kaum, 2. Tingginya rasa kepercayaan wakif kepada nazhir, 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terutama nazhir tentang urgensi sertifikat tanah wakaf, 4. Tanah yang diwakafkan adalah tanah adat / kaum, 5. Tidak ada ketegasan dari penghulu kaum / ninik mamak, 6. Jarak yang ditempuh masyarakat cukup jauh serta membutuhkan waktu yang lama, 7. Masyarakat merasa tidak akan ada yang menggugat tanah wakaf, 8. Masyarakat merasa tingginya pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, 9. Masyarakat menganggap sertifikasi tanah wakaf tidak terlalu penting / belum berguna.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM STATUS KEPEMILIKAN TANAH BERUPA SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) BAGI WNI YANG PINDAH KEWARGANEGARAAN ]]>
<![CDATA[Ricki Musliadi]]>;
<![CDATA[Ulfia Hasanah]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Riau Provincial Government through the Head of Village (Lurah) has issued a Land Certificate (SKT) and a Certificate of Compensation (SKGR) as documents used by land owners to apply for land ownership registration in reference to the provisions of Articles 23 and 24 of Government Regulation Number 24/1997 on Land Registration. However, referring to Government Regulation Number 24/1997 on Land Registration, it is not explicitly stated that there is an obligation for Lurah to issue those types of land ownership certificate mentioned above. In previous years, the public's interest to process land ownership certificates in the Regency/City Land Agency in Riau is still lacking. The people are under the impression that land ownership certificate in the form of SKGR is enough to justify the legality of the land ownership. Referring to that condition, there was a case in Riau Province in which an Indonesian citizen who had land ownership status only in the form of SKGR happened to renoune his citizenship. Based on the problems stated above, the author would examine the legal analysis of land ownership in the form of SKGR for Indonesian citizens who renounced citizenship. The methodology used in this research is normative law study. Keywords: Land, SKGR, Citizenship]]>
