cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Budi Rizka
Contact Email
br@unida-aceh.ac.id
Phone
+6285260109632
Journal Mail Official
jspi@unida-aceh.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus UNIDA, Surien, Meuraxa , Kota Banda Aceh, Aceh 23234
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Published by Universitas Iskandar Muda
ISSN : 28087593     EISSN : 28087216     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda. Jurnal ini fokus pada isu kekinian di bidang Hukum Islam, Hukum Keluarga, Perbankan Syariah, Hukum Hukum Pidana Islam, Peradilan Islam dan Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2021)" : 5 Documents clear
PROBLEMATIKA TATA LAKSANA IBADAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN MAQASYID SYARI’AH Erha Saufan Hadana; Irwansyah Irwansyah
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.772 KB)

Abstract

Tulisan ini menelaah persoalan tata laksana ibadah pada masa covid-19 dengan menjadikan teori maqasyid syari’ah sebagai petunjuk untuk menjawab persoalan di atas. Covid-19 telah membawa perubahan yang signifikan dala berbagai lini kehidupan tidak terkecuali dalam persoalan penghambaan manusia kepada sang khalid. Adapun tujuan dari penelitian ini guna menjawab persoalan tata laksana ibadah selama covid-19. Metode penelitian yakni deskriptif analisis dengan menjadikan data sekunder sebagai rujukan utama. Adapun hasil penelitian menunujukkan bahwa musibah covid-19 yang menimpa dunia tidak hanya mempengaruhi perubahan dari faktor ekonomi, politik, dan lain sebagainya, namun juga meliputi persoalan tata laksana ibadah. Beberapa fatwa ulama terkait dengan tata laksana shalat jum’at dan shalat secara berjamaah di masjid, dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan wajib menjaga jarak antar shaf jamaah. Ijtihad ini didasarkan pada konsep maqasyid syari’ah dengan kewajiban melindungi jiwa manusia.
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 fadli fadli
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.507 KB)

Abstract

Pasca lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 suami tidak dapat melakukan ikrar talak sebelum membayar nafkah ‘iddah, mut’ah dan kiswah. Ketentuan tersebut selain berdampak positif bagi perempuan juga merugikan perempuan bila suami menunda pengucapan ikrar. Penelitian bertujuan mengalisis perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berusaha menganalisis persoalan yang dikaji dalam perspektif yuridis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dideskripsikan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada prinsipnya memberikan perlindungan bagi perempuan. Secara tidak langsung menjadi pressure bagi suami melunasi kewajibannya membayar nafkah ‘iddah, nafkah madhiah dan mut’ah. Suami tidak dibolehka melaksanakan ikrar talak bila tidak membayar kewajiban tersebut kecuali atas dasar izin dari isteri untuk membebaskan kewajiban tersebut. Pada sisi lain, bila suami menggantungkan ikrar talak justeru dapat merugikan isteri karena hubungan perkawinan menjadi tidak berkepastian hukum. Perceraian, Nafkah Madhliah.Hukum Islam
ANALISIS PERUBAHAN TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU DALAM PUTUSAN NOMOR 0163/PDT.G/2016/MS.BNA fatimah azzahra; rizkal Rizkal
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.961 KB)

Abstract

Penelitian bertujuan mengkaji status talak yang telah dijatuhkan talak tiga di luar mahkamah menjadi talak satu yang diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor Banda Aceh nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam talak di luar pengadilan dianggap sah karena talak merupakan hak suami. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur perceraian menurut hukum di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/MS. 2016. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan data melalui penelitian library research (penelitian keperpustakaan). Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum positif Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim menjatuhkan dengan talak satu dalam putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna karena majelis hakim menganggap talak di luar pengadilan tidak sah. Hal ini dikarenakan secara hukum nasional baik dalam UU Perkawinan dan KHI mengkehendaki agar perceraian dilakukan di depan Mahkamah. Oleh karenanya, talak yang dijatuhkan di luar Mahkamah dianggap tidak sah.
KEPASTIAN HUKUM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT PENOLAKAN GUGATAN REKONVENSI Mansari Mansari; Yuliati Yuliati
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.541 KB)

Abstract

Majelis hakim yang mengadili putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. menolak gugatan rekonvensi yang diajukan termohon yang meminta agar hakim memberikan hak asuh kepadanya. Konsekuensi yuridis penolakan tersebut adalah memunculkan ketidakpastian hukum terkait pengasuhan bagianak. Penelitian ini berusaha menjawab apa pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. dan kepastian hukum terhadap pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berusaha mengkaji kaidah dan konsep-konsep dalam ilmu hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Perkawinan dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap putusan tersebut dalam perspektif ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon secara lisan adalah dikarenakan tidak pernah hadir lagi pada tahap replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan di persidangan sehingga ibu tidak menguatkan alasan-alasannya meminta anak tersebut. Akibat hukumnya adalah adanya ketidak pastian hukum pengasuhan bagi anak pasca perceraian dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. sehingga berpeluang terjadi konflik baru di masa yang akan dating dalam memperebutkan hak asuh anak.
WALI HAKIM: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PELAKSANAANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA hasmalina hasmalina; Via Nurjannah
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.228 KB)

Abstract

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita. Pada kenyataannya di KUA Jaya Baru, wali nikah sering kali menjadi permasalahan dalam melangsungkan perkawinan. Penelitian bertujuan menganalisis proses permohonan perkawinan melalui wali hakim, faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim, dan tinjauan hukum Islam terhadap penggantian wali adhal kepada wali hakim di KUA Jaya Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu: bahan hukum primer, skunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meneliti bahan Pustaka dan melalukan wawancara. Hasil penelitian ini adalah calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan harus melengkapi persyaratan pendaftaran perkawinan. KUA akan menolak dan melimpahkan ke pengadilan apabila tidak melengkapi persyaratan wali nikah. Faktor terjadinya perkawinan melalui wali hakim yaitu Perbedaan status perkawinan, wali nasab tidak setuju dengan tanpa alasan yang jelas, status sosial pendidikan, ghaib, mafqud, dan calon isteri anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan melalui wali hakim yaitu alasan wali adhal tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh syar’i, dan faktor lain dalam penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)