Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Lentera:Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies MAQASIDI Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Journal of Dual Legal Systems POSITA GLOSSARY AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Hadana, Erha Saufan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP] Erha Saufan Hadana; Beri Rizqi
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8518

Abstract

Abstract: This study discusses the murder offense which is regulated in the Criminal Code as a crime against human life. The regulation regarding the murder offense is also regulated in the Alquran and the hadith, both of which regulate the type of offense of murder, sanctions, and how the punishment is carried out. Although the majority of Indonesian people are Muslim, the law applied is the law of the Dutch heritage, which in reality is very different from Islamic law. The method used in this writing is library research on the Alquran, Hadith, the Criminal Code, and other laws and regulations. Then comparatively the author compares several concepts in positive law and Islamic law that are related to the problem to get a legal concept that is closer to the truth. From the results of the study, it was concluded that positive criminal law upholds universal human values, but to provide a sense of justice, it is determined by the judge's decision, without being asked for consideration from the victim's family. Islamic criminal law upholds universal human values and provides a balanced sense of justice by placing the victim's family as the determining element in imposing the death penalty on the perpetrators of the murder. The death penalty or being released from the death penalty is based on the good faith of the victim's family. Abstrak: Kajian ini membahas mengenai delik pembunuhan yang merupakan perbuatan yang menjatuhkan hak asasi manusia oleh karenanya delik pembunuhan ini diatur dalam KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap nyawa manusia. Pengaturan tentang delik pembunuhan ini diatur dalam Al Qur’an dan dipertegas oleh hadits, keduanya mengatur tentang jenis delik pembunuhan, sanksi, serta bagaimana pelaksanaan hukuman. Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, hukum yang diterapkan adalah hukum peninggalan Belanda, yang pada kenyataannya berbeda sekali dengan hukum Islam. Sehubungan dengan hal diatas, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (library research) terhadap Al Qur’an, Hadits, KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian secara komparatif penulis membandingkan beberapa konsep dalam hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan konsep hukum yang lebih mendekati kebenaran. Dari hasil penelitian disimpulkan Hukum pidana positif menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, namun untuk memberikan rasa keadilan sangat ditentukan oleh putusan hakim, tanpa dimintai pertimbangan dari pihak keluarga korban. Hukum pidana Islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan keluarga korban sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku pidana pembunuhan. Penjatuhan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati didasarkan pada itikad baik keluarga korban.
EKSEKUSI HUKUMAN QISAS ANTARA TEORI DAN IMPLEMENTASI (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i) Erha Saufan Hadana; Harnides Harnides
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v11i1.8791

Abstract

Kajian ini membahas konsep maqashid syari’ah yang berhubungan dengan perlindungan terhadap jiwa manusia, yang dimana setiap pelaku kejahatan terhadap jiwa dikenakan hukuman qisas. Tema ini selalu menjadi pembahasan yang menarik dari kalangan sarjana muslim dan barat, berkaitan dengan term qisas serta implementasinya bagi negara yang menerapkannya. Tulisan ini menggunakan metode analisis komparatif yang bersumber pada data kepustakaan. Dari analis penulis, ditemukan adanya perbedaan pandangan antara ulama Hanfiyah dan ulama Syafi’iyah dalam konsep pelaksanaan eksekusi hukuman qisas. Perbedaan terdapat pada media atau alat yang digunakan dalam menjalankan eksekusi hukuman qisas. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa media pedang sebagai alat yang wajib digunakan dalam menjalankan hukuman qisas. Sedangkan ulama Syafi’iyah mengartikan dalil-dalil yang menjadi rujukan qisas, tidak hanya terbatas pada media pedang, namun tergantung pada media yang digunakan pelaku dalam menjalankan tindak pidananya.     
PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Erha Saufan Hadana Hukum Islam
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 1 No 2 (2019): Vol 1 No 2 (2019): Vol 1 No 2 Tahun 2019
Publisher : Program Pascasarjana IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/lentera.v1i2.2105

Abstract

This research was written with the background to find out how Islamic law responds to the issue of adoption, the rights obtained by adopted children and their position in inheritance. This research is a normative juridical research based on library data. The results of the study found that adoption in the perspective of Islamic law does not recognize adoption which makes it an absolute biological child, but the fulfillment of their rights such as clothing, food and education must still be fulfilled by adoptive parents. Regarding the position in inheritance, the child does not have the right to the inheritance of the adoptive parents, but may get a will not more than one third (1/3) of the assets left behind.
JARIMAH QADHAF DALAM SISTEM PEMIDANAAN ISLAM Erha Saufan Hadana
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 Tahun 2020
Publisher : Program Pascasarjana IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/lentera.v2i2.2118

Abstract

Tulisan ini mengulas persoalan sistem pemidanaan pada tindak pidana qadhaf yang diatur dalam al-Qur’an yakni surat an-Nur ayat 4. Tulisan ini mengunakan metode kepustakaan yang memakai data primer sebagai sumber rujukan dalam penulisan tersebut. Adapun hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa, Menjaga nama baik dan kehormatan merupakan bagian penting dari konsep maqāṣid al-syarī’ah, hal ini didasarkan pada pendapat Izzuddin Ibn Abd al-Salam yang membagi kebutuhan primer menjadi enam (6) jenis yaitu, melindungi agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam kajian fikih jinayah belum dikenal istilah kejahatan pencemaran nama baik, namun jika ditelusuri lebih mendalam akan ditemukan kesesuaian makna dengan jarīmah qadhaf. Karena jarīmah qadhaf menurut syara’ dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni, qadhaf yang dikenakan hudud dan qadhaf yang dikenakan takzir. Adapun unsur-unsur dalam jarīmah qadhaf yang dikenakan takzir, yakni adanya tuduhan perbuatan maksiat atau tercela selain zina, adanya unsur berniat melawan hukum, dan tuduhan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Karena itu delik pencemaran nama baik masuk ke dalam qadhaf yang dikenakan pidana takzir, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam jarīmah qadhaf yang dikenakan hudud.
ZINA CRIMINAL ACTION SYSTEM (Analysis of the Criminal Procedure Book and Law Qanun for Aceh Jinayah Procedure) Erha Saufan Hadana
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 2, No 1 (2020): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of considering is to explain the proof of opinion in the Criminal Procedure Code and the Jinayat Procedural Qanun, the position of proof of the defendant's recognition, and the mechanism in the Jinayat Procedural Qanun. The method used is normative juridical, with secondary data as supported data. The results showed the strength of the proof of the statement in the Criminal Procedure Code and the Qanun of the Jinayat Procedural Law had several differences, including the number of elections in the Criminal Procedure Code of at least two witnesses while in the Jinayat Procedural Qanun, specifically for adultery of at least four witnesses. The position of the defendant's acceptance in proving that adultery is preferred because it must be approved to be removed from sin. The admission process is divided into two, namely outside and inside the trial, outside the trial begins at the examination process at the education level, the prosecution and in the Court of the panel of judges asking again about the recognition. While the permission was received by the defendant in the trial. The defendant requested and requested permission to be uqubat hudud.
Analisis Yuridis Putusan Verstek Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn H. Harnides H. Harnides; Erha Saufan Hadana
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.775 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i1.601

Abstract

Tulisan ini menelaah putusan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat (istri) kepada tergugat (suami) yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan setelah adanya beberapa pemanggilan, membuat hakim menjatuhkan putusan verstek pada kasus nomor perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn. Berangkat dari persoalan putusan verstek tersebut, penulis tertarik melakukan kajian dengan pendekatan metodologi analisis yuridis yang bersumber pada data kepustakaan, guna menemukan bagaimana proses hakim menjatuhkan perkara tersebut dengan putusan verstek. Dari hasil penelahaan, putusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat formil ataupun materil, karena selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dan untuk mendapatkan putusan yang inkrah, hakim memutuskan secara verstek dengan beberapa pertimbangan dalil dari penggugat. Ketidakhadiran tergugat setelah adanya pemanggilan yang sah dan patut oleh juru sita,menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek. Adapun faktor yang melatarbelakangi tertugat tidak hadir yakni tergugat memang tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan penggugat karena beberapa faktor yaitu karena pertikaian dan salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sesuai perintah syariat.
Penguasaan Ilmu Sebagai Syarat Pemimpin Negara Menurut Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali Irwansyah; Erha Saufan Hadana -
Al-Mizan Vol 9 No 1 (2022): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Talking about the leader figure of course there are many theories that explain the ideal criteria to be a leader, as well as the criteria that were compiled by previous scholars. Specifically in this study, the author wants to see and know the views of Al-Mawardi and Al-Ghazali regarding mastery of science as a condition for state leaders. The research method used is a descriptive method with a research design using a library method and a doctrinal normative approach, explaining one research variable, namely mastery of knowledge as a condition for state leaders according to Al-Mawardi and Al-Ghazali. The instrument used is the work of Al-Mawardi, namely Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah and the work of Al-Ghazali, namely, Tibrul Al-Masbuk fi Nashihah Al-Muluk. The data analysis technique used in this research is qualitative content analysis. Namely, describe the data obtained clearly and take its contents using a critical analysis perspective. Thus, it can be concluded that; first, Ahlul Ijtihad is a fiqh expert (Islamic jurist) who mobilizes all his power and ability to obtain syar'i legal status; second, Al-Mawardi and Al-Ghazali have the same view in terms of the state leader must have knowledge, while both have different views in terms of the science referred to by Al-Mawardi requires a state leader at the mujtahid level while the science referred to by Al-Mawardi Ghazali does not require a state leader to be at the level of a mujtahid, but it is also permissible for a state leader to be a mujtahid.
Penyelesaian Perkara Wali Adhal pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Erha Saufan Hadana; Rahmatul Akbar
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 2 (2019): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i2.7654

Abstract

Kajian ini membahas persoalan penyebab wali adhal yang tidak ingin menikahkan anaknya di bawah perwaliannya serta tahapan proses penyelesaian melalui mahkamah syar’iyah. Hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor sosial ekonomi sehingga tidak adanya persetujuan dari wali mempelai wanita untuk melaksanakan akad pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakrelaan kedua orang tua dari calon mempelai wanita kepada calon suami pemohon karena mempelai laki-laki tidak sarjana, orang yang kurang mampu, dan wajahnya tidak rupawan dan lain sebagainya. Serta belum mapan secara ekonomi. Menyangkut pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wali adhal nomor 49/P/2017/MS. Ttn di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan adalah dalam suatu pernikahan telah sesuai dengan permohonan pemohon yang mempunyai alasan yang hukum yang cukup, sedangkan keengganan wali pemohon tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syara’. maka oleh karena itu permohonan patut dikabulkan dan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
PROBLEMATIKA TATA LAKSANA IBADAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN MAQASYID SYARI’AH Erha Saufan Hadana; Irwansyah Irwansyah
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.772 KB)

Abstract

Tulisan ini menelaah persoalan tata laksana ibadah pada masa covid-19 dengan menjadikan teori maqasyid syari’ah sebagai petunjuk untuk menjawab persoalan di atas. Covid-19 telah membawa perubahan yang signifikan dala berbagai lini kehidupan tidak terkecuali dalam persoalan penghambaan manusia kepada sang khalid. Adapun tujuan dari penelitian ini guna menjawab persoalan tata laksana ibadah selama covid-19. Metode penelitian yakni deskriptif analisis dengan menjadikan data sekunder sebagai rujukan utama. Adapun hasil penelitian menunujukkan bahwa musibah covid-19 yang menimpa dunia tidak hanya mempengaruhi perubahan dari faktor ekonomi, politik, dan lain sebagainya, namun juga meliputi persoalan tata laksana ibadah. Beberapa fatwa ulama terkait dengan tata laksana shalat jum’at dan shalat secara berjamaah di masjid, dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan wajib menjaga jarak antar shaf jamaah. Ijtihad ini didasarkan pada konsep maqasyid syari’ah dengan kewajiban melindungi jiwa manusia.
Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam Harnides Harnides; Erha Saufan Hadana
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 10 No. 1 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v10i1.221

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pengalihfungsian tanah wakaf di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, penyebab pengalihfungsian tanah wakaf karena faktor kebutuhan adanya pendidikan anak usia dini (PAUD) pada desa tersebut. Kajian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan memakai pendekatan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee menurut hukum Islam di bolehkan, karena melihat faktor-faktor penyebab pengalih fungsian tidak mengurangi esensi nilai wakaf. Bahwa dalam pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee, hanya melalui kesepakatan bersama antara nadzir, tokoh agama dan masyarakat setempat. Tanah wakaf mesjid tersebut belum mempunyai status hukum yang sah karena belum di daftarkan  melalui pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Nadzir untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf
Co-Authors Beri Rizqi H. Harnides H. Harnides Harnides Harnides Harnides Harnides Ikhsan Ikhsan Irwansyah Irwansyah Irwansyah Mansari, Mansari Nurul Husna Rahmatul Akbar Zakaria, Muzakkir