Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda. Jurnal ini fokus pada isu kekinian di bidang Hukum Islam, Hukum Keluarga, Perbankan Syariah, Hukum Hukum Pidana Islam, Peradilan Islam dan Ilmu Hukum.
Articles
24 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA TATA LAKSANA IBADAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN MAQASYID SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Erha Saufan Hadana]]>;
<![CDATA[Irwansyah Irwansyah]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.772 KB)
<![CDATA[Tulisan ini menelaah persoalan tata laksana ibadah pada masa covid-19 dengan menjadikan teori maqasyid syari’ah sebagai petunjuk untuk menjawab persoalan di atas. Covid-19 telah membawa perubahan yang signifikan dala berbagai lini kehidupan tidak terkecuali dalam persoalan penghambaan manusia kepada sang khalid. Adapun tujuan dari penelitian ini guna menjawab persoalan tata laksana ibadah selama covid-19. Metode penelitian yakni deskriptif analisis dengan menjadikan data sekunder sebagai rujukan utama. Adapun hasil penelitian menunujukkan bahwa musibah covid-19 yang menimpa dunia tidak hanya mempengaruhi perubahan dari faktor ekonomi, politik, dan lain sebagainya, namun juga meliputi persoalan tata laksana ibadah. Beberapa fatwa ulama terkait dengan tata laksana shalat jum’at dan shalat secara berjamaah di masjid, dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan wajib menjaga jarak antar shaf jamaah. Ijtihad ini didasarkan pada konsep maqasyid syari’ah dengan kewajiban melindungi jiwa manusia.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[fadli fadli]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.507 KB)
<![CDATA[Pasca lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 suami tidak dapat melakukan ikrar talak sebelum membayar nafkah ‘iddah, mut’ah dan kiswah. Ketentuan tersebut selain berdampak positif bagi perempuan juga merugikan perempuan bila suami menunda pengucapan ikrar. Penelitian bertujuan mengalisis perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berusaha menganalisis persoalan yang dikaji dalam perspektif yuridis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dideskripsikan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada prinsipnya memberikan perlindungan bagi perempuan. Secara tidak langsung menjadi pressure bagi suami melunasi kewajibannya membayar nafkah ‘iddah, nafkah madhiah dan mut’ah. Suami tidak dibolehka melaksanakan ikrar talak bila tidak membayar kewajiban tersebut kecuali atas dasar izin dari isteri untuk membebaskan kewajiban tersebut. Pada sisi lain, bila suami menggantungkan ikrar talak justeru dapat merugikan isteri karena hubungan perkawinan menjadi tidak berkepastian hukum. Perceraian, Nafkah Madhliah.Hukum Islam]]>
<![CDATA[ANALISIS PERUBAHAN TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU DALAM PUTUSAN NOMOR 0163/PDT.G/2016/MS.BNA ]]>
<![CDATA[fatimah azzahra]]>;
<![CDATA[rizkal Rizkal]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.961 KB)
<![CDATA[Penelitian bertujuan mengkaji status talak yang telah dijatuhkan talak tiga di luar mahkamah menjadi talak satu yang diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor Banda Aceh nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam talak di luar pengadilan dianggap sah karena talak merupakan hak suami. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur perceraian menurut hukum di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/MS. 2016. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan data melalui penelitian library research (penelitian keperpustakaan). Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum positif Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim menjatuhkan dengan talak satu dalam putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna karena majelis hakim menganggap talak di luar pengadilan tidak sah. Hal ini dikarenakan secara hukum nasional baik dalam UU Perkawinan dan KHI mengkehendaki agar perceraian dilakukan di depan Mahkamah. Oleh karenanya, talak yang dijatuhkan di luar Mahkamah dianggap tidak sah.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN AKIBAT PENOLAKAN GUGATAN REKONVENSI ]]>
<![CDATA[Mansari Mansari]]>;
<![CDATA[Yuliati Yuliati]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.541 KB)
<![CDATA[Majelis hakim yang mengadili putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. menolak gugatan rekonvensi yang diajukan termohon yang meminta agar hakim memberikan hak asuh kepadanya. Konsekuensi yuridis penolakan tersebut adalah memunculkan ketidakpastian hukum terkait pengasuhan bagianak. Penelitian ini berusaha menjawab apa pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. dan kepastian hukum terhadap pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berusaha mengkaji kaidah dan konsep-konsep dalam ilmu hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Perkawinan dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap putusan tersebut dalam perspektif ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon secara lisan adalah dikarenakan tidak pernah hadir lagi pada tahap replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan di persidangan sehingga ibu tidak menguatkan alasan-alasannya meminta anak tersebut. Akibat hukumnya adalah adanya ketidak pastian hukum pengasuhan bagi anak pasca perceraian dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. sehingga berpeluang terjadi konflik baru di masa yang akan dating dalam memperebutkan hak asuh anak.]]>
<![CDATA[WALI HAKIM: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PELAKSANAANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA ]]>
<![CDATA[hasmalina hasmalina]]>;
<![CDATA[Via Nurjannah]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.228 KB)
<![CDATA[Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita. Pada kenyataannya di KUA Jaya Baru, wali nikah sering kali menjadi permasalahan dalam melangsungkan perkawinan. Penelitian bertujuan menganalisis proses permohonan perkawinan melalui wali hakim, faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim, dan tinjauan hukum Islam terhadap penggantian wali adhal kepada wali hakim di KUA Jaya Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu: bahan hukum primer, skunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meneliti bahan Pustaka dan melalukan wawancara. Hasil penelitian ini adalah calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan harus melengkapi persyaratan pendaftaran perkawinan. KUA akan menolak dan melimpahkan ke pengadilan apabila tidak melengkapi persyaratan wali nikah. Faktor terjadinya perkawinan melalui wali hakim yaitu Perbedaan status perkawinan, wali nasab tidak setuju dengan tanpa alasan yang jelas, status sosial pendidikan, ghaib, mafqud, dan calon isteri anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan melalui wali hakim yaitu alasan wali adhal tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh syar’i, dan faktor lain dalam penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENABUNG DI BANK SYARIAH INDONESIA ]]>
<![CDATA[Eka Fariani]]>;
<![CDATA[Muhammad Haris Riyaldi]]>;
<![CDATA[Yani Prihatina Eka Furda]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.634 KB)
<![CDATA[Islamic banks play an important role as a facilitator in all economic activities in the halal industry ecosystem. The existence of the Islamic banking industry in Indonesia has experienced a significant increase and development in the past three decades. On February 1, 2021, which coincided with 19 Jumadil Akhir 1442 H, it marked the history of the merging of Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, and BRI Syariah into one entity, namely Bank Syariah Indonesia (BSI). This merger will unite the advantages of the three Islamic banks so as to provide complete services, a wider reach, and have a better capital capacity. Bank Syariah Indonesia is encouraged to be able to compete at the global level. This study aims to analyze the knowledge, promotions and facilities influencing the interest of the people of Banda Aceh City to save their money at Bank Syariah Indonesia. The research method used is quantitative research methods. Data was collected through questionnaires distributed to the people of Banda Aceh City. Samples were taken as many as 100 respondents with simple random sampling technique. The data obtained were then processed using the IBM SPSS version 28 program. This analysis included validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple regression tests and hypothesis testing. The results of the simultaneous test show that knowledge, promotion and facilities together affect the public's interest in saving at Bank Syariah Indonesia. ]]>
<![CDATA[BERAKHIRNYA KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Fitria Andriani]]>;
<![CDATA[Imran Zulfitri]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.911 KB)
<![CDATA[Berakhirnya suatu kontrak dapat disebabkan karena telah terpenuhinya tujuan dari suatu perjanjian atau karena kontrak sudah di fasakh oleh salah satu pihak yang disebabkan karena keadaan tertentu. Suatu kontak selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak. Kontrak dapat pula dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang ditunaikan menurut hukum Islam dan hukum perdata. Kontrak dalam perspektif hukum Islam disebut juga sebagai perjanjian yang berlandasakan ketentuan syariat, sementara kontrak dalam perspektif hukum perdata dikenal dengan perjanjian konvensional yang pelaksanaannya menganut hukum perdata. Pengetahuan yang konprehensif terkait berakhirnya kontrak sangat diperlukan mengingat perkembangan bisnis yang semakin pesat dan kontrak yang terjadi semakin modern. Dengan demikian dapat memberi wawasan bagi pelaku bisnis dalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian]]>
<![CDATA[SANKSI KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN IDENTITAS PALSU DALAM KUHP INDONESIA DAN FIQH JINAYAH ]]>
<![CDATA[Sumardi Efendi]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.776 KB)
<![CDATA[Tindak pidana kejahatan penipuan dengan identitas palsu sangat marak terjadi di masyarakat, korban tidak saja dari kalangan masyarakat biasa bahkan bisa juga kalangan menengah keatas. Kerugian yang terjadi tidak saja berupa materil juga bisa immateril. Penelitian ini bertujuan mengetahui sanksi kejahatan ini dalam KUHP dan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (library research) terhadap Al Qur’an, Hadist, KUHP Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam studi pustaka dianalisa dengan metode diskriptif, di mana secara deduktif bertujuan mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus baik dalam bentuk definisi maupun dalam bentuk konsep, kemudian secara komperatif penulis membandingkan beberapa penjelasan dalam KUHP Indonesia dan Hukum Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendekati kebenaran. Dari hasil penelitian dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dalam KUHP dan Hukum Islam pelaku kejahatan ini sama-sama diberi sanksi, akan tetapi penjatuhan sanksi nya yang berbeda. Dalam KUHP Indonesia diancam dengan Pasal 378 ukuman penjara selama-lamanya empat tahun penjara sedangkan dalam Hukum Islam diancam dengan Ta’zir dengan hukuman dicambuk 100 kali dan ditambah pengasingan selama setahun.]]>
<![CDATA[SISTEM PERADILAN ISLAM DI INODNESIA DARI MASA PRA KEMERDEKAAN SAMPAI MASA SEKARANG ]]>
<![CDATA[sayuthi sayuthi]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.415 KB)
<![CDATA[Dalam penerapan pelaksanaan ajaran Islam yang bersifat hablum minannas, sering terjadi persinggungan antara Ummat Islam. Hal ini secara eksplisit diakui oleh Allah sebagaimana yang terapat dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan memerintahkan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara manusia. Tulisan ini ingin menggambarkan sistem peradilan Islam di Indoesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk research dengan metode analisis content analisis. Berdasarkan hasil penelitian detemukan tentang adanya sistem peradilan Islam di Kepulauan Nusantara sebelum pendudukan Belanda, Inggris dan Jepang di Indonesia dikendalikan oleh raja dan shultan dengan bentuk kewenangan yang berbeda antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Pada masa awal kependudukan Belanda, Belanda tidak ikut campur masalah peradilan dan hukum Islam yang mengatur masyarakat pribumi dengan kehadiran VOC. Kemudian muncul teori receptio in complexu yang digagas oleh Salomon Keyzer, yang diperkuat oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg. Kemudian Snoch Hourgeonje mengembangkan teori receptie. Teori ini berlaku sampai dengan masa kedudukan Jepang, bahkan sampai Indonesia Merdeka. Muncul Mahkamah Syar’iyah di Aceh, adanya Peradilan Agama Islam serta adanya pengakuan terhadap peradilan adat yang ada di Aceh berikut kewenangannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizal]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.542 KB)
<![CDATA[Biaya pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan ayah kepada anaknya sampai anak sampai dewasa dan mandiri. Kewajiban memberi biaya pemeliharaan anak diatur dalam Pasal 156 huruf (d) KHI menurut kemampuan ayah. Batas maksimalnya dan minimal tidak ditentukan dalam Pasal itu sehingga hakim lah yang menilai kemampuan ayah dalam menentukan biaya pemeliharaan anak berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Penulisan skripsi ini ingin mengetahui dasar pertimbangan dan perbedaan hakim dalam menentukan biaya pemeliharaan anak antara satu putusan dengan putusan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah nilai kepatutan, sosiologis, historis dan kemampuan si ayah. Selain itu, perbedaan penentuan jumlah biaya pemeliharaan anak disebabkan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan didasarkan pada jumlah biaya yang dituntutkan oleh penggugat. Dari hasil penelitian diharapkan kepada hakim agar lebih hati-hati dalam menentukan besarnya jumlah pemeliharaan anak. Karena cukup atau tidaknya biaya pemeliharaan anak tergantung pada putusan hakim. Kata kunci: Pemeliharaan Anak, Biaya, Perceraian]]>
