cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
putri rahmaini
Contact Email
rahmaini34@gmail.com
Phone
+6282379613726
Journal Mail Official
demokrasi.uml@gmail.com
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam Labuhan, Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Lampung 35132
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Lampung
ISSN : 27758389     EISSN : 2775703X     DOI : https://doi.org/10.36269
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
DEMOKRASI adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi dalam setahun yang terbit pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang Otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan kajian seputar politik & pemerintahan. DEMOKRASI diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2022)" : 6 Documents clear
PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENUNJANG TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCE DI DESA SANREGO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE Kki Rasmala Sani; Mursak Mursak
DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.512 KB) | DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran civil society dalam menunjang tercapainya good governance di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Fokus penelitian ini yaitu: (1) peran civil society (free public shere, demokrasi, toleransi, kemajemukan, keadilan sosial); (2) good governance (transparansi, kerjasama, akuntabilitas). Penelitian ini dilakukan di Lokasi di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, Pengambilan keputusan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa: peran civil society dalam menunjang tercapainya good governance di Desa Sanrego kecamatan Kahu Kabupaten Bone di buktikan dengan keterlibatan masyarakat baik kalangan tua maupun kalangan muda seperti dalam free public share, berdemokrasi, sikap toleransi, kemajemukan suku yang tinggal di Desa Sanrego namun tetap menghargai dan menghormati kegiatan keagamaan dan adat istiadat, dan masih tingginya kondisi sosial (saling membantu) antar warga masyarakat.Kata Kunci: Civil Society, Good Governance, Demokrasi 
PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA POLEWALI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN Adi Nawir; Syamsuddin Syamsuddin; Jusniaty Jusniaty
DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.549 KB) | DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.784

Abstract

Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Polewali dalam mengurangi angka kemiskinan. Menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan Program  Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementrian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Meskipun Program SDGs ini masih dalam tahap perencanaan bagaiamana program keberlanjutan, terkait dari implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) ini masih belum dirasakan oleh masyarakat Desa Polewali, namun untuk penerapanya sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari Pemerintah Desa yang telah melakuakan pendataan langsung kepada masyarakat dengan pembaharuan data 1 kali dalam 3 bulan. Hasil dari pendataan inilah yang akan menjadi acuan dari Pemerintah itu sendiri untuk melakukan perencanaan Desa mulai dari perencanaan pembanguanan dan strategi yang harus dilakukan dalam hal khususnya di bidang kemiskinan. Pemerintah Desa Polewali dalam penerapan program SDGs untuk mengurangi angka kemiskinan telah melakukan hal yang mampu mengurangi tingkat angka kemiskinan di Desa Polewali sesuai dengan tujuan dari program SDGs yaitu: meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, menjamin akses terhadap pelayanan desa, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.Kata kunci: Penerapan, Sustainable Development Goals, Kemiskinan, Pemerintah Desa
Strategi Kebijakan Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kecamatan Rupitkabupaten Musi Rawas Utara Ardes Candra; Hartawan Hartawan.; Muhammad Dimas Risqi
DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.751 KB) | DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.774

Abstract

ABSTRACTAbstract: Issuance of land certificates is carried out symbolically and how the strategy is carried out by the government, especially the Land Agency of North Musi Rawas Regency in issuing the land certificate. The research method in this study used a qualitative descriptive. Where the data sources are taken from observations, interviews, and documentation. The results of this study are that the strategy of the BPN of Musi Rawas Utara Regency in issuing land certificates, namely firstly planning activities by socializing to the Rupit sub-district, related hamlet heads and the community who will get the certificate and determining the Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) program. Second, the preparation and determination of the PTSL adjudication committee and task force, outreach to the community. Third, collection and research of physical and juridical data, Announcement of physical and juridical data and their ratification, Confirmation, conversion, recognition of rights or granting of rights, Bookkeeping of rights, Issuance of land rights certificates, Documentation, and results of activities, and Reporting. Keyword: Strategy, Policy, Land Certificate, National Program  ABSTRAKAbstrak : Penerbitan sertifikat tanah dilakukan tidak hanya simbolis saja, namun juga bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Badan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menerbitkan sertifikat tanah tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif. Dimana pengambilan sumber data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa strategi BPN Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penerbitan sertifikat tanah, yakni pertama perencanaan kegiatan dengan melakukan sosialisasi kepada pihak kecamatan rupit, kepala dusun yang terkait dan masyarakat yang akan mendapatkan sertifikat tanah dan penetapan lokasi yang dimasukkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, persiapan pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan kepada masyarakat. Ketiga, pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis, Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, Penegasan, konversi, pengakuan hak atau pemberian hak, Pembukuan hak, Penerbitan sertifikat hak atas tanah, Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan Pelaporan. Kata Kunci : Strategi, Kebijakan, Sertifikat Tanah, Program Nasional
DAMPAK KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Febri Awan; Yonnawati Yonnawati; Putri Rahmaini
DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.14 KB) | DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.794

Abstract

Warga Negara memiliki kewajiban dan hak, salah satu kewajiban warga Negara adalah membayar pajak. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Pemerintah butuh pemimpin yang mampu dengan baik untuk berkomunikasi kepada bawahannnya maupun kepada masyarakat dalam penyampaian pentingnya membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus, untuk memperoleh gambaran secara detail dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya target penerimaan pajak khususnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) disebabkan karena kemampuan ekonomi masyarakat. Masyarakat Kelurahan Baros memahami kewajiban dan maksud pemungutan pajak hanya saja kewajiban ini tidak menjadi prioritas bagi mereka karena masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hariKata Kunci: Kepemimpinan, kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan
Penggalangan Civic Literacy Melalui Organisasi Kemahasiswaan dan Pandangan mengenai Tantangan Demokrasi di Indonesia Rayi Retriananda Maulana; Arry Bainus Bainus
DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.293 KB) | DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.647

Abstract

This research is aimed at describing civic literacy rasing among university students involved in student organizations. The research objective is to reveal their views on democratic practices in Indonesia, particularly through the moment of the 2019 elections. The research is conducted by a qualitative method, specifically by phenomenological approaches such as interviews, observation, and collecting documents. The result of the study shows that a positive outlook has been perceived by the students with regard to the 2019 election as a scheme of political leadership recruitment in Indonesia. The result also shows that according to the student perceptions, the challenge of the practice of democracy in Indonesia through the election voting has been contested by the impact of digital culture. Within this context, the respondents’ knowledge about civic literacy and their political participation have been also affected by the upscaling digital practices, therefore it has been a future challenge for Indonesian democracy in next the future.
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN TOPONIMI DAN PEMETAAN WILAYAH Doni Nugroho; Darrajati Darrajati
DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.777 KB) | DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.690

Abstract

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupabumi, dalam hal ini toponimi sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan toponimi. Selain itu, semakin berkembangnya wilayah geografi suatu daerah pemetaan wilayah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kabupaten Cirebon terdiri dari dataran dengan ketinggian antara 0-130 meter diatas permukaan laut, luas wilayah Kabupaten Cirebon 1.070,29 Km2. Wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan 424 desa/kelurahan. Sehingga toponimi dan pemetaan wilayah sebagai dasar dalam mengelola Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan data primer yang berasal dari wawancara, focus group discussion (FGD), serta observasi dan data sekunder berasal dari dokumentasi dan bahan-bahan literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Cirebon berperan dalam penyelenggaraan urusan toponimi dan pemetaan wilayah. Namun, terdapat kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi (PNR). Pemindahan urusan toponimi dan pemetaan wilayah membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon belum siap. Selain itu, Dalam pemetaan wilayah Kabupaten Cirebon memiliki permasalahan utama pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon adalah kurangnya perhatiaan dari pejabat berwenang dan kurangnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon harus membenahi permasalahan-permasalahan tersebut dengan serius.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 4, No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 2024 Vol 4, No 2 (2024) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1 2021 Volume 1, No 2 2021