cover
Contact Name
putri rahmaini
Contact Email
rahmaini34@gmail.com
Phone
+6282379613726
Journal Mail Official
demokrasi.uml@gmail.com
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam Labuhan, Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Lampung 35132
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : 27758389     EISSN : 2775703X     DOI : https://doi.org/10.36269
Core Subject : Education, Social,
DEMOKRASI adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi dalam setahun yang terbit pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang Otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan kajian seputar politik & pemerintahan. DEMOKRASI diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025" : 7 Documents clear
PERAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA UNTUK AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DI DESA SUCOPANGEPOK – JELBUK - JEMBER Siswanto, Edhi
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3135

Abstract

Infrastruktur jalan dapat menjadi lokomotif yang dapat menggerakkan seluruh aktivitas masyarakat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Maka peran pemerintahan desa dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat menjadi keniscayaan yang tidak ditawar lagi kedudukannya. Wilayah Tancak, yang merupakan daerah pemukiman petani hutan yang ada di desa Sucopangepok, merupakan area yang secara geografis merupakan wilayah pinggiran hutan. Akses jalan ke wilayah tersebut, merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, untuk mendukung aksesibiltas pendidikan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini dengan menggunakan penelitian jenis etnografi, dengan analisis data model Spreadly, menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan pembangunan infrastruktur jalan melalu pembuatan jalan makadam dan corisasi, memberikan pengaruh terhadap aksesibilitas pendidikan, ekonomi, dan sosial yang semakin baik. Kuantitas anak tidak masuk sekolah, semakin menurun khususnya pada musim hujan. Geliat aktivitas ekonomi semakin baik, dengan kuantitas kemampuan warga dalam membeli dan memenuhi kebutuhan pokok yang semakin mudah.
Trategi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembanguan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 2023) Wibowo, Sona Ari
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3887

Abstract

Pembangunan infrastruktur desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai bagian dari desa yang sedang berkembang, menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur yang meliputi keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana. Kepala desa memegang peran strategis dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Desa Merak Batin dalam pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan informasi yang relevan dan menafsirkan data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan pembangunan infrastruktur yang diterapkan oleh Kepala Desa Merak Batin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Merak Batin menerapkan strategi yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan anggaran yang efisien dan transparansi dalam penggunaan dana desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan sektor swasta juga berperan dalam mendanai proyek-proyek besar, sementara pemberdayaan masyarakat dalam merawat infrastruktur yang telah dibangun memperpanjang usia pakai fasilitas tersebut. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, kebijakan yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi contoh bagi desa lain.
DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SURABAYA TERHADAP UMKM DI SEKITARNYA Salsabella, Yasmin Alissa; Indriani, Silmah Salsabilla; Tasman, Rosdiana; Harmawan, Bagus Nuari
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan revitalisasi kawasan Kota Lama Surabaya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya. Revitalisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam pelestarian kawasan cagar budaya sekaligus penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM, pengunjung, serta pihak pemerintah terkait. Penelitian ini menggunakan teori dampak kebijakan oleh Thomas R.Dye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet UMKM, terbukanya peluang usaha baru, serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Namun, terdapat pula tantangan berupa biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh UMKM non-binaan seperti sewa tempat dan biaya operasional lainnya. Kebijakan ini juga menciptakan eksternalitas positif terhadap sektor-sektor pendukung seperti jasa fotografi, transportasi, dan akomodasi. Dalam jangka panjang, revitalisasi Kota Lama Surabaya memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan apabila pengelolaan dan pemberdayaan UMKM dilakukan secara merata dan inklusif.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MITIGASI BENCANA DI DESA BONTO KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI Usbar, Usbar; Syamsuddin, Syamsuddin; Wahid, Abd
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3831

Abstract

This study aims to analyze the role of village governments in disaster mitigation efforts in Bonto Katute Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. This village is an area with hilly geographical conditions that are prone to landslides and strong winds, so it demands an effective mitigation strategy. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews with village and community officials, and documentation. Based on preliminary data, the number of people affected by the landslide disaster until 2024 is 21 households. With limited infrastructure, human resources, and funding are common obstacles in the implementation of optimal mitigation in this village. The results of the study show that the Bonto Katute Village government has played a fairly active role in disaster mitigation through several main aspects. First, the integration of mitigation programs into village development planning and the preparation of village regulations that support environmental conservation. Second, the implementation of socialization and community education routinely collaborates with the Sinjai Regency BPBD. Third, the development of mitigation infrastructure such as soil retaining talud, drainage, and evacuation routes financed through village funds. Fourth, the provision of emergency facilities and the formation of disaster preparedness community groups as an effort to strengthen citizens' preparedness. Fifth, cross-sector coordination with BPBD, TNI, Polri, and NGOs in disaster management, both during emergency response and post-disaster rehabilitation. However, this study also found a number of obstacles such as budget limitations, low awareness of some people in protecting the environment, and lack of early warning technology. Overall, the role of the village government in disaster mitigation in Bonto Katute Village is quite good even though it is not optimal. Therefore, it is necessary to optimize the budget, increase public awareness, use simple technology for early warning, and strengthen the institution of disaster preparedness villages so that Bonto Katute Village can become a disaster-resilient village in Sinjai Regency.
Strategi Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Berbasis Teknologi dan Potensi Lokal di Kabupaten Pasuruan: Analisis Implementasi Program dan Efektivitas Sarana Prasarana herawan, ade
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3771

Abstract

This study aims to evaluate the impact of technology implementation, local potential optimization, and the enhancement of performance and accountability of infrastructure on the increase in production and economic value of aquaculture businesses in Pasuruan Regency. The main focus of this research is to assess the effectiveness of programs designed to improve productivity, turnover, and the contribution of the fisheries sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Pasuruan Regency. The research method used is a descriptive analytical approach with a combination of quantitative and qualitative data. Quantitative data was collected through surveys measuring productivity, turnover, and the contribution of the fisheries sector, while qualitative data was obtained through in-depth interviews with fish farmers, fisheries extension workers, and relevant officials. The results of the study show that the application of modern technologies, such as recirculation systems and biofloc, has successfully improved aquaculture productivity. In addition, programs based on local potential have proven effective in increasing aquaculture business turnover, although the growth rate has declined over time. Performance and accountability improvement programs also showed a positive impact on budget efficiency and infrastructure management, supporting the sustainability of this sector. Overall, the aquaculture sector in Pasuruan Regency has experienced significant development, although challenges such as market limitations and natural resource constraints still need to be addressed. This study suggests the importance of synergy between the government, the community, and the private sector to maximize the potential and sustainability of the fisheries sector
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN DI DESA KALOLING KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI Bustan, Bustan; Syamsuddin, Syamsuddin; Wahid, Abd
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3809

Abstract

This study aims to analyze the role of the Kaloling Village Government in efforts to increase the productivity of agricultural products and identify supporting factors and obstacles in its implementation. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The role of the Kaloling village government is very important in an effort to increase the productivity of agricultural products, considering that the challenges faced by farmers are complex and multidimensional. The village government can play a role as a facilitator who bridges the needs of farmers with programs from the central and regional governments. The results of the study show that the Kaloling Village Government plays an active role in encouraging increased agricultural productivity through extension programs, providing assistance for production facilities (seeds, fertilizers, agricultural tools), agricultural infrastructure development through the Village Fund, as well as support for agricultural institutions and digitalization. The implementation of these programs has had a significant impact on increasing agricultural yields, especially rice and horticultural commodities, with an increase in productivity of 12–15% in the last two years. In addition, village agricultural governance has become more adaptive and open to collaboration with external parties. However, obstacles are still found in the form of limited access to subsidized fertilizers and lack of regeneration of young farmers. Therefore, a sustainable and inclusive village policy is needed so that agricultural productivity can continue to be optimally increased.
Implementasi Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ampuhan, Agung
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Implementasi SAKIP di BKPSDM sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai SAKIP mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, masih terdapat tantangan dalam keterpaduan dokumen perencanaan, evaluasi yang konsisten, dan partisipasi pegawai dalam penyusunan kinerja. Selain itu, alokasi anggaran yang meningkat setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah daerah, meskipun pengembangan kapasitas dan infrastruktur masih membutuhkan perhatian lebih. Penelitian ini menyarankan peningkatan kualitas evaluasi kinerja, pengalokasian anggaran yang lebih besar, serta penguatan partisipasi pegawai untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP dan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Page 1 of 1 | Total Record : 7