cover
Contact Name
lilis wahyuni
Contact Email
liliswahyuni6@gmail.com
Phone
+628127520
Journal Mail Official
japabis@stia-lk-dumai.ac.id
Editorial Address
Jl. Gunung Merapi No.1, Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Riau 28826
Location
Kota dumai,
Riau
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis)
ISSN : 25410989     EISSN : 26566095     DOI : https://doi.org/10.36917/japabis.v4i2.49
Core Subject : Science, Social,
Ruang Lingkup (FOCUS AND SCOPE) 1. ADMINISTRASI PUBLIK 2. ADMINISTRASI BISNIS 3. SOSIAL DAN BUDAYA 4. TENKNOLOGI DAN INFORMASI 5. MANAJEMEN 6. BAHASA INGGRIS
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2025): September" : 9 Documents clear
Analisis Publicness Theory dalam Revolusi Pelayanan Publik di Surabaya melalui Surabaya Single Window (SSW) Alfa Arsanti Putri, Nadia; Christian, Miracle; Zahrah Supriyadi, Fajrina Nuri
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 7 No 2 (2025): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v7i2.241

Abstract

The era of globalization encourages the government to utilize the use of internet-based information technology to provide excellent public services. The government is required to create services that are easily accessible, effective, efficient, and centralized. This research article aims to analyze the use of the Surabaya Single Window (SSW) Alfa launched by the Surabaya City Government by reviewing it through publicness theory. The research method used is a literature study as a secondary data source regarding public theory and SSW Alfa. The results of the study indicate that the SSW Alfa application can be said to be a real manifestation of digital reform in the implementation of public services at the city level. This finding indicates that this application can improve relations between the community and the government through a more modern public service network.
Analisis Implementasi Teori Innovation Government dalam Mengoptimalkan Layanan Publik Partisipatif dan Kolaboratif Melalui SIPRAJA. Pandjaitan, Petra; Huda, Nuril Qolbi; Irawan, Ninggar
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 7 No 2 (2025): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v7i2.246

Abstract

In this article, the author analyzes the implementation of the Innovation Government theory in optimizing participatory and collaborative public services through the SIPRAJA (Sidoarjo Public Service System) application. SIPRAJA is a digital innovation of the Sidoarjo Regency Government which aims to improve the efficiency, transparency, and accountability of public services in Sidoarjo. This study examines the strengths and weaknesses of the Innovation Government theory, including the encouragement of digital transformation, increasing citizen participation, and challenges such as bureaucratic resistance and the digital divide. The results of the study show that SIPRAJA has succeeded in improving the quality of public services through technology integration and multi-party collaboration, although there are still obstacles in the form of minimal digital literacy and political commitment. The recommendations proposed include strengthening socialization, increasing digital access and strengthening political will to ensure the sustainability of innovation.
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kureksari Tahun Anggaran 2024 Azkiya, Shalwa; Azzahra, Nabila; Wafa, Oktavia; Yuninda, Revina; Salsabila, Rifda
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 7 No 2 (2025): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v7i2.259

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Kureksari, Kabupaten Sidoarjo, untuk Tahun Anggaran 2024, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih besar. Fokus analisis meliputi tiga aspek krusial: struktur pendapatan desa, alokasi Dana Desa (ADD), dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan peraturan terkait Dana Desa (DD) tahun 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi APBDes 2023-2024 dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa serta Sekretaris Desa. Hasil analisis menunjukkan struktur pendapatan Desa Kureksari sangat bergantung pada dana transfer (DD, ADD, BHPR mencapai 96,03% pada Anggaran 2024), sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADesa) sangat minimal (1,33%) dan stagnan, menimbulkan isu kemandirian fiskal. Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2024 mengalami penurunan dan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan belanja bidang pemerintahan, sehingga memerlukan subsidi dari sumber lain. Secara formal, penyusunan APBDes telah sesuai regulasi, namun secara substansial, tingginya earmarking Dana Desa (DD) untuk prioritas nasional (kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, stunting) secara signifikan membatasi fleksibilitas desa dalam merespon kebutuhan lokal spesifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara struktural patuh, pengelolaan keuangan Desa Kureksari menghadapi tantangan ketergantungan fiskal, keterbatasan ADD, dan berkurangnya otonomi belanja akibat earmarking DD, yang berimplikasi pada terbatasnya ruang inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan unik desa.Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Kepatuhan Regulasi, Kemandirian Fiskal
Analisis Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi rianaa, ica; Faiz Fadholi, Ahmad; Amalia, Farissa; Utami Putri, Aulia; Mandasari, Lisa
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 7 No 2 (2025): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v7i2.274

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan data bibliometrik. Dengan menggunakan data yang bersumber dari Google Scholar antara tahun 2013 hingga 2024, penelitian ini mengevaluasi tren kata kunci, metrik sitasi, dan jaringan penulis untuk memahami lanskap akademik terkait strategi antikorupsi. Analisis dilakukan melalui indikator kutipan seperti h-index, g-index, dan kekuatan jaringan kolaborasi penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik pencegahan korupsi masih konsisten dibahas, dengan istilah seperti “korupsi,” “pidana,” “pencegahan,” dan “pemberantasan” mendominasi literatur. Studi bibliometrik ini mengungkapkan bahwa meskipun peran masyarakat dan institusi seperti KPK sering disorot, pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti masih sangat dibutuhkan. Penelitian ini berkontribusi dalam pemetaan perkembangan intelektual serta mengidentifikasi celah dalam literatur untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Analisis Public Service Motivation Aparatur Sipil Negara Generasi Milenial dan Generasi Z di Indonesia Balqis, Amanda; Ambardi, Defira; Siburian, Steven Manuel; Cempaka Mulia, Imas
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 7 No 2 (2025): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v7i2.281

Abstract

Public Service Motivation (PSM) plays an important role in the performance of the State Civil Apparatus (ASN) of the Millennial and Z Generations that now dominate the Indonesian bureaucracy. The characteristics of both generations that are idealistic and prioritize the meaning of work make public service motivation an intrinsic drive that is able to direct performance towards a more productive and service-oriented direction. Rigid and slow bureaucracy is the most dominant obstacle to the work motivation of Millennial and Z Generation ASNs. Through a qualitative method based on a descriptive-analytical approach, this research can describe the bureaucratic conditions faced by young ASNs and analyze the context that shapes the dynamics of each PSM dimension, namely attraction to politics and policies, commitment to public interest, compassion, and self sacrifice. This research also provides recommendations related to effective PSM management to achieve their potential for superior and responsive public performance.
Analisis Komparatif Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo Nur Rosyida, Ima; Puspaningtyas, Anggraeny; Rahmadanik, Dida
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 7 No 2 (2025): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v7i2.307

Abstract

Pembangunan kota berkelanjutan tidak terpisahkan dari pengendalian penggunaan lahan untuk pemukiman dan lingkungan hidup. Pesatnya pertumbuhan kota akan dihadapkan konflik pembangunan yang mengutamakan lahan kota sehingga mengurangi lahan RTH. Ruang terbuka hijau merupakan area terbuka hijau berupa jalur panjang atau kawasan mengelompok, digunakan untuk menanam tanaman yang bisa tumbuh alami atau sengaja ditanam.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Guna memperoleh data lebih terperinci, maka peneliti melakukan observasi, dokumentasi serta wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dilihat dari indikator kota berkelanjutan terdapat perbedaan dalam pengelolaan RTH di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan pengelolaan yang dimaksud yakni Kota Surabaya lebih fokus pada memelihara serta merawat pohon dan tanaman tumbuh setiap hari di RTH Publik. Begitupun Kabupaten Sidoarjo juga melakukan hal serupan namun lebih fokus kepada pengembangan RTH seperti pembangunan fasum perumahan serta revitalisasi taman kota. Lantaran perihal penyediaan RTH, Kabupaten Sidoarjo belum menyediakan sebesesar sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayahnya, setidak-tidaknya 20% RTH Publik serta 10% RTH Privat. Sedangkan Kota Surabaya sudah mampu menyediakan sebesar hampir 22% RTH Publik. Namun, RTH Privat Kota Surabaya belum menyediakan sebesar sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayahnya
Pengaruh Employee Engagement dan Dukungan Fasilitas terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Penyandang Disabilitas Pemerintahan Kota Surabaya Artika, Tiara; Nadiya Hime, Zahra; Amaniah, Desy; Varah Nur A, Melissa; Amalia Jeany P, Jacinda
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 7 No 2 (2025): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v7i2.326

Abstract

This study aims to analyze the influence of employee engagement and facility support on the effectiveness of the performance of employees with disabilities in the Surabaya City Government. The background of this study is based on the importance of realizing an inclusive and fair work environment, considering the low representation and effectiveness of the performance of employees with disabilities in the public bureaucracy. The method used is a quantitative approach with a survey technique using a questionnaire distributed to 103 respondents with disabilities. Data were analyzed through multiple linear regression using Jamovi software. The results of the study indicate that employee engagement and facility support have a significant effect both simultaneously and partially on performance effectiveness. The Adjusted R Square value of 0.991 indicates that 99.1% of the variation in performance effectiveness can be explained by the two independent variables. This finding strengthens the relevance of Herzberg's theory and the theory of service quality (Parasuraman et al.), which states that intrinsic factors and work environment conditions have an important role in improving employee performance. This study recommends the formulation of evidence-based policies that emphasize empowerment, active involvement, and the provision of adaptive work facilities for employees with disabilities, in order to encourage transformation towards an inclusive and productive bureaucracy.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Satgas PPKS Universitas Airlangga Melalui Implementasi Kebijakan Ramasari, Amidita; Artika Sari, Tiara; Insofia, Fairuz Irsa
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 7 No 2 (2025): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v7i2.327

Abstract

This study examines strategies for improving service quality of the Task Force for Prevention and Handling of Violence in Higher Education (Satgas PPKPT) through policy implementation at Airlangga University. Following the transition from Ministry of Education Regulation No. 30/2021 to Regulation No. 55/2024, this research analyzes how these policy changes impact service delivery. Using a qualitative descriptive approach, data was collected through interviews with Airlangga University's PPKPT Task Force team and analysis of relevant policy documents. Results indicate that policy implementation serves as an effective strategy for enhancing service quality through the development of Standard Operating Procedures (SOPs). Improvements were observed across five service quality dimensions: tangibility (provision of dedicated spaces), responsiveness (rapid response to reports), assurance (victim security guarantees), reliability (systematic handling procedures), and empathy (victim-centered services). The research confirms that integrated policy implementation contributes significantly to service quality by creating a safe academic environment, suggesting that similar approaches could benefit other higher education institutions implementing violence prevention programs. This study adds to the limited literature on how policy changes can be leveraged to enhance institutional responses to violence in academic settings.
Pemberdayaan Perempuan Dalam Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya Maharani Devi, Sefty; Sukristyanto, Agus; Roisul Basyar, Muhammad
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 7 No 2 (2025): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v7i2.331

Abstract

As a form of gender-responsive transformation, the Surabaya City Government participates in the development process by formulating gender mainstreaming policies. To accelerate gender mainstreaming in development in Surabaya City, concrete actions are needed from the Surabaya City Government in planning, formulation, implementation, budgeting, monitoring, and evaluation of development policies, programs, and activities that are gender-responsive. The Surabaya City Government has issued regulations on gender mainstreaming as part of its efforts to establish a gender-responsive city through various programs that empower women. This situation has prompted research into how women are empowered through the issuance of Regulation Number 43 of 2020 on Gender Mainstreaming in the City of Surabaya. This was analyzed using Naila Kabeer's (1999) theory of women's empowerment, which encompasses three main dimensions: resources, agency, and achievements. The research findings indicate that women's empowerment through the policy of Regulation No. 43 of 2020 on Gender Mainstreaming in the City of Surabaya has been implemented through various programs and innovations, such as the Informal Women's School (SEKOPER) ‘Srikandi’, Women's Musrenbang, and the strengthening of Gender-Responsive Districts (KRG) and Women-Friendly and Child-Caring Neighborhoods (KRPPA). This study focuses solely on one program, namely the Informal Women's School (SEKOPER) ‘Srikandi’. This program serves as a learning platform for vulnerable women or single parents, aiming to strengthen the concept of motivation within the social environment. From a resource perspective, the Women's School Srikandi program has improved women's access to education and economic training. The agency dimension is reflected in increased women's participation in decision-making and policy-making. In terms of outcomes, there have been positive impacts, including increased income, self-confidence, and awareness of women's rights among program participants.

Page 1 of 1 | Total Record : 9