cover
Contact Name
Akmal Bashori
Contact Email
akmalbashori@unsiq.ac.id
Phone
+6281329384602
Journal Mail Official
jurnaltaawun@unsiq.ac.id
Editorial Address
Jl. Kyai Hasyim Asya ri No.Km, RW.03, Kalibeber, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam
ISSN : -     EISSN : 28299485     DOI : -
This Journal specializes in studying the theories and practices of Sharia Economic Law and Islamic law in Islamic countries and is intended to express original researches and current issues. This journal welcomes the contributions of scholars from related fields warmly that consider the following general topics: Sharia Economic Law Islamic Family Law Islamic Criminal Law Islamic Customary Law Islamic Constitutional Law Islamic Comparative law Sociological and Anthropological Law History of Islamic Economic Law and Islamic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 48 Documents
Pembiayaan Musyārakah Perspektif Fatwa DSN-MUI : Studi Di Kspps Melati Cabang Kertek Wonosobo Fatimah, Siti
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/atw.v2i2.6839

Abstract

This research was conducted at KSPPS Melati Kertek Branch with the aim of finding out the implementation of the musyārakah financing agreement carried out by KSPPS Melati Kertek Branch and the suitability of the implementation of musyārakah financing with the DSN-MUI fatwa No.08/IV/2000 concerning musyārakah. The results of the discussion of this thesis show that the practice of musyārakah financing at KSPPS Melati Kertek Branch is in accordance with the DSN-MUI Fatwa in the aspect of ijab qobul, contracting parties, the object of the contract in the form of capital but is not in accordance with the aspect of profits and losses. Profit sharing or profit sharing at KSPPS Melati Kertek Branch is determined based on a percentage of the amount of financing and profit sharing has been determined at the beginning with a fixed nominal amount. On the other hand, KSPPS also takes advantage of the administrative costs, the larger the financing, the greater the administrative costs. Meanwhile, the distribution of losses is not based on the proportion of each individual's capital, which means it is not known how much capital the customer himself spent in his business.
Fikih Digital Milenial: Sistem Gacha Pada Game Online Efootball Champion Squads Al Ayyubie, Bahaestie
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/atw.v2i2.6840

Abstract

In fulfilling their life needs, humans have relationships with other humans. Included in this is fulfilling entertainment needs. One of the means to fulfill entertainment needs in the current era is online games and many online games use the gacha system which is questionable in Islam. This research uses qualitative methods based on reality in the field. Primary data for this research was obtained from interviews with eFootball Champion Squads Game players. Secondary data was obtained from books and other sources related to this research. The data obtained from the field is then examined and analyzed and conclusions are drawn. The result of this research is that the gacha system used in the eFootball Champion Squads Game to obtain items violates the provisions of Islamic law because there are elements of gharar and maisir in obtaining items in the eFootball Champion Squads Game. In getting items, eFootball Champion Squads Game players have to determine their fate by participating in the game and the number and type of items they get are uncertain so players feel disadvantaged.
Membumikan Fikih Flexi-Parenting Sebagai Suatu Pendekatan dalam Pengasuhan Anak di Era Modern Sugitanata, Arif
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/atw.v3i1.6847

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep "Fikih Flexi-Parenting" sebagai solusi adaptif untuk tantangan pengasuhan anak di era modern yang dikarakterisasi oleh dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat berubah. Fikih Flexi-Parenting, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan pengasuhan kontemporer, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, spiritual, dan intelektual anak, sambil mempertahankan nilai-nilai syariah. Melalui penelitian berbasis kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan memanfaatkan kerangka teori maqashid syariah sebagai pisau bedah analisis, penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana Fikih Flexi-Parenting dapat diterapkan dalam konteks keluarga muslim modern, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti media digital, tekanan sosial, dan ekspektasi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fikih Flexi-Parenting menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengasuhan, mengakomodasi kebutuhan fisik, emosional, spiritual, dan intelektual anak, sambil diiringi dengan menjaga nilai-nilai syariah. Fikih Flexi-Parenting mengadvokasi keterlibatan kedua orang tua, pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam aktivitas sehari-hari, dan pendukungannya terhadap pendidikan yang memfasilitasi perkembangan individu anak. Ini mendukung penciptaan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendidik anak-anak dalam konteks yang memenuhi kebutuhan mereka serta sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, analisis maqashid syariah dari konsep ini menegaskan konsistensinya dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam pendekatan pengasuhan anak, menggabungkan kearifan Islam tradisional dengan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan zaman, sehingga mendukung pembentukan keluarga muslim yang harmonis dan dinamis.
URGENSI INDEPENDENSI HAKIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Umam, Khoerul
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/atw.v3i1.6849

Abstract

The judge is the enforcer of the law in deciding all matters faced by the state. The position of a judge isa very important position for any country to grow, if law enforcement by a judge can proceed in accordance with the law and render justice to the people then the state will receive its share. The judge in carrying out his position as law enforcement is not only fixed to legislation legislation by the government, but there is an obligation for the judge to look into the legal values of the living community so that the decisions that society will receive are in accord with a sense of justice. In view of the importance of the role of the judge as well as the great effect of the office of judge, a judge must keep his freedom of judgment in judgment, for when an intervening judge then affects the ruling he renders would in no way be proper and illegal so that the determined justice would never be realized. The standard of the urgency of an independent judge became important to formulate, one through islamic law
Pembiayaan Qardul Hasan Prespektif Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Musfiroh, Mila Fursiana Salma
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/atw.v3i1.6952

Abstract

Pembiayaan qardul hasan merupakan orientasi fungsi Baitul Maal wat Tamwil sebagai lembaga sosial. Qardul hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjamnya. Dalam pembiayaan ini terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi yaitu pelaku akad yang terdiri dari muqtarid (peminjam), muqrid (pemberi pinjaman), qard (dana), dan shigat yaitu ijab dan qabul kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan qardul hasan di BMT Artha Salam Banjarnegara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dilanjutkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan qardul hasan dilakukan dengan pengisian formulir yang melampirkan fotokopi KTP (suami istri), fotokopi KK dan surat nikah. Setelah itu, pihak BMT Artha Salam melakukan penilaian anggota pembiayaan qardul hasan dengan menggunakan analisis 5C yaitu character, chapacity, capital, collateral, dan condition of economy. Selanjutnya dana yang diajukan akan cair setelah kurang lebih 3 hari dan pengembalian dana pinjaman dilakukan sebulan sekali. Penerapan pembiayaan qardul hasan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena sasaran pendistribusian hanya disalurkan kepada pegawai BMT Artha Salam Banjarnegara saja, meskipun tidak melanggar syariat Islam.
Vote Buying Pada Pemilihan Duta Genre Perspektif Hukum Islam Muflihin, Muflihin
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/atw.v3i1.7918

Abstract

This research aims to find out the problems that occurred in the Wonosobo Regency GenRe Ambassador competition. The research method used in this study is field research, with qualitative data analysis. The results of this research show that the vote buying system in the Wonosobo Regency GenRe Ambassador competition uses money as a voting tool, where each person pays Rp. 1000 via QRIS to provide support. From the perspective of Islamic law, the use of money in voting is only a means of support and there is no explicit argument that forbids or allows it. Based on the muamalah principle "The original law in muamalah is permissibility until there is an argument that shows it is forbidden", then vote buying in this election finds its relevance in the legal context of fiqh.
Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Innayah, Firly; Bashori, Akmal
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/atw.v3i1.7919

Abstract

This article focuses on the issue of the Indonesian Ulema Council’s (MUI) fatwa regarding boycotting products affiliated with Israel, with a focus on the epistemological construction of MUI fatwa No. 83 of 2023. To answer this problem, this article uses the theory of ijtihād. Considering that the type of research is literature with the data source being MUI fatwa 83 2023, then it is analyzed using descriptive analysis. From the results of this research, it can be concluded that the fatwa is a form of Indonesia’s support for the Palestinian struggle, one of which is an appeal to boycott products affiliated with Israel. In deciding this Fatwa, the MUI used the reasoning of Bayānī, Ta’līlī, and Iṣtislaḥī.
Pembaharuan Hukum Islam Via Keterbukaan Landasan Filosofis: Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis Efendi, Athallah Keisa
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/atw.v3i1.8699

Abstract

Updating Islamic law is essential to adapt to current social changes, given the limited coverage of the Prophet's holy books and hadith. This study seeks to investigate changes in Islamic law using the concepts of form, knowledge and values. The method used is a review by reading many books, magazine articles and science papers. These findings show that the philosophical foundation of sharia originates from principles revealed by God, but still maintains its adaptability to the ever-evolving societal and cultural environment. 'The epistemological view emphasizes important sources such as the Koran and Hadith as well as current strategies including maqasid sharia and maslahat.' Simultaneously, the ethical foundation emphasizes the incorporation of moral values, justice and societal welfare throughout the application of Sharia law, particularly in addressing contemporary issues such as gender equality, individual rights, and ecological conservation. This study finds that updating Sharia through a comprehensive philosophical perspective allows the fatwa to remain relevant and applicable to contemporary progress while maintaining religious-based principles. Conversations among clerics, religious leaders, and local gatherings play an important role in this thinking.