cover
Contact Name
Iwan Soemantri
Contact Email
jurnal.swatantra@umj.ac.id
Phone
+6281314017779
Journal Mail Official
jurnal.swatantra@umj.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltiik Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Tangerang Selatan
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SWATANTRA
ISSN : -     EISSN : 25980394     DOI : -
Core Subject : Social,
SWATANTRA: is a peer-reviewed journal published by undergraduate as well as magister program of Administration Studies Department of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Jakarta. This national journal aims to disseminate Administration science research in various fields, issues of regional autonomy, public policy, and community development. Biannually publishes the journal in January and July. We clarify ethical behavior for all parties involved, including authors, editor-in-chief, editorial board, reviewers, and publisher. Free access is provided for the online version to support knowledge exchange globally, especially in administration studies major.
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol. 21 No. 1 (2023)" : 9 Documents clear
MODERNISASI PASAR CIPUTAT MELALUI PROGRAM REVITALISASI PASAR Rahmat Salam; Izzatusholekha Izzatusholekha; Rafalya Zafirah Putri
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.931 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.105-116

Abstract

Berdasarkan pelaksanaan revitalisasi Pasar Ciputat pada Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional masih ditemukannya permasalahan berupa keadaan pasar yang sudah tidak layak untuk melakukan transaksi jual beli, pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan, pembuangan sampah tidak pada tempatnya mengakibatkan menumpuk di bahu jalan, pedagang tidak berdasarkan komoditi, hal ini disebabkan Pasar Ciputat belum menerapkan konsep Pasar Rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Ciputat Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Teori penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan model Van Meter dan Van Horn (1975) dengan 6 (enam) indikator diantaranya Tujuan dan Ukuran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Adapun penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dan Pasar Ciputat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari 6 (enam) indikator berdasarkan indikator tujuan dan ukuran pemahaman mengenai kebijakan revitalisasi Pasar Ciputat hanya sebatas perbaikan pasar seperti hasil observasi yang dilakukan kepada para Pedagang Pasar Ciputat tapi tidak memahami secara keseluruhan seperti manfaat yang akan didapat setelah revitalisasi. Indikator sumber daya manusia sudah memumpuni seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, sumber daya waktu belum mencapai target yang telah ditentukan pada Desember 2021 dan sumber daya anggaran yang sudah tercukupi dengan menggunakan APBD. Indikator karakterisik agen pelaksana mengutamakan kepentingan masyarakat terutama para pedagang pasar. Indikator sikap para pelaksana banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan revitalisasi Pasar Ciputat. Komunikasi antar organisasi dilakukan dinas melalui sosialisasi perencanaan revitalisasi pasar kepada masyarakat. Indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik memiliki pengaruh besar seperti pendapatan pedagang menurun, pro dan kontra revitalisasi dan aspek politik perlu adanya dukungan dari pimpinan daerah Tangerang Selatan seperti Walikota, DPRD, dll.
MEMOTRET PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT DAN DIGITAL COMMUNICATION TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR I Putu Gede Aryatna; Melisa Monica; Nopriadi Saputra
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.376 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.57-71

Abstract

This study aims to determine: the effect of Perceived Organizational Support on Organizational Citizenship Behavior, the influence of Digital Communication on Organizational Citizenship Behavior, the influence of Perceived Organizational Support and Digital Communication on Organizational Citizenship Behavior. This research was conducted on employees of PT. Tiga Saudara Priantama. This study uses multiple regression analysis to test the hypothesis with a sample of employees. Samples were taken as many as 400 respondents. The results show that there is a partial effect of Perceived Organizational support (X1) on employees' Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Y), there is a partial influence and digital communication (X2) on employees' Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Y). Perceived Organizational support (X1) and digital communication (X2) simultaneously on the Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Y) of employees. This research is limited to Perceived Organizational Support (POS), Digital Communication and Organizational Citizenship Behavior (OCB) variables at PT. Tiga Saudara Priantama during the pandemic which forced employees to work with additional protocols in working in accordance with government recommendations. This study shows how employers can use this research in consideration of improving Organizational Citizenship Behavior (OCB) by implementing Perceived Organizational Support (POS) and improving their employees' Digital Communication.
PENCEGAHAN HIV/AIDS MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA PEMERINTAH, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, DAN MASYARAKAT DI PROVINSI DKI JAKARTA Agung Rheza Fauzi; Amy Yayuk Sri Rahayu
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.837 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.09-25

Abstract

Kasus HIV/AIDS di Indonesia terus mengalami peningkatan dan telah menjalar ke seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi yang dilaporkan, DKI Jakarta melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) berupaya melakukan pencegahan meningkatnya kasus HIV/AIDS melalui tata kelola kolaboratif (collaborative governance) antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat. Tata kelola kolaboratif ini dikuatkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan proses kolaborasi pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif yang berfokus pada proses kolaborasi. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa tata kelola kolaboratif sudah terjalin antara KPAP, Dinas Kesehatan, LSM, Kelompok Kerja (Pokja), dan Masyarakat. Namun, masih belum dikatakan efektif karena kurangnya peran pokja dan LSM yang masih tergantung dari lembaga donor dalam melakukan kegiatannya.
KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO. 3 TAHUN 2014 Izzatusholekha Izzatusholekha; Rahmat Salam; Muhamad Furqon
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.404 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.73-82

Abstract

Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan,  masih menjadi problem dalam perkembangan Kota, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadikan pola pencegahan dan perubahan secara fisik pada permukiman kumuh adalah fokus utama dalam penanganannya. Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota antara lain Peraturan daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2014 Tentang Perumahan dan Permukiman masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Pertama; terkait pengawasan dan pembinaan pasca perubahan fisik permukiman kumuh, Kedua; perluasan manfaat hanya permukiman kumuh kawasan protokol Pemerintahan. Tujuan dari Penelitian ini adalah mendekskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman pada isi kebijakan menunjukkan adanya kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, Manfaat yang dihasilkan adalah menurunkan kawasan kekumuhan menjadi tingkatan ringan, Perubahan yang diinginkan melalui dua pola yang berbeda yaitu perubahan secara fisik dan perilaku. koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberikan informasi dan menyepakati kebijakan. Sumber daya dipengaruhi oleh dua sumber daya penting yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Selanjutnya, dalam Lingkungan Implementsasi Kekuasaan, Kepentingan, dan Program dari Aktor adalah program kota tanpa kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Sampai saat ini capaian yang sudah didapatkan dari program Kotaku di Kota Tangerang Selatan adalah perbaikan drainase lingkungan, perbaikan jalan di beberapa Kelurahan, penataan bangunan kumuh yang sangat padat di beberapa Kelurahan. Selanjutnya, program Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) merupakayan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitas kondisi rumah tidak layak huni, dan dinding serta fasilitas MCK. Sampai dengan saat ini capaian Rutilahu adalah terlaksana beberapa program bedah rumah yang ada di setiap Kelurahan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah yang melampaui target renja sebanyak 260 unit sudah menjadi rumah layak huni serta penyediaan rusun dengan jumlah 1 twin blok berdasarkan data Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
INOVASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI FINANCIAL ADVISOR KEMENTERIAN KEUANGAN Adithya Raidipa Wisesa
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.426 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.01-08

Abstract

Era digital yang tengah kita masuki memicu perdebatan di kalangan profesional bisnis. Ada yang melihat perkembangan yang ada sebagai peluang dan ada yang memandangnya sebagai ancaman. Perkembangan Artificial Intelligence (AI) sangat pesat akhir-akhir ini. Kolaborasi antara kecerdasan manusia dengan kecepatan mesin menjadi sangat penting untuk memproses dan menganalisis secara terstruktur data yang besar dengan kecepatan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan Studi literatur. Dalam inovasi ini DJPK telah mengembangkan dashboard Artificial Intelligence sebagai Financial Advisor (AIFA) yang dapat memberikan financial advice secara otomatis, real time, dan online kepada Pemda. Inisisasi pemanfaatan AI di pemerintahan merupakan upaya mewujudkan data-driven culture dalam pengambilan kebijakan. AIFA juga dapat mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 95 Tahun 2018. AIFA dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi kinerja APBD menggunakan pendekatan EDA, forecasting realisasi APBD dalam rangka perbaikan manajemen kas menggunakan exponential smoothing, dan fraud detection sebagai early warning system menggunakan Benford’s Law. Adanya perkembangan teknologi AIFA yang semakin canggih akan menjadi peluang bagi profesi akuntan untuk meningkatkan kapasitas profesi yang telah ada. Adanya otomatisasi pekerjaan repetitif dan clerical, tenaga dan waktu yang dimiliki akuntan dapat dialokasikan untuk pekerjaan yang lebih stratejik dan berdayaguna yaitu menjadi roda penggerak nilai
EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT DI DKI JAKARTA Putra Amin Amatulloh; Retnowati WD Tuti
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.424 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.83-89

Abstract

Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa dalam pelayanan publik terdapat hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan atas pelayanan yang diterima. Pengaduan warga dimaknai sebagai salah satu tindakan konkret dari partisipasi, maka penggunaan CRM (Citizen Relation Management) dapat dimanfaatkan untuk memastikan bahwa partisipasi warga tidak sia-sia. Sebagai upaya menyempurnakan aplikasi CROP (Cepat Respon Opini Publik), Pemprov DKI Jakarta mengembangkan aplikasi Citizen Relation Management yang disingkat menjadi CRM. Seperti halnya CROP, Aplikasi tersebut digunakan untuk mеnаmpung dаn mеnіndаklаnjutі lаpоrаn wаrgа ѕеrtа mеmbаntu dіnаѕ dаn kеlurаhаn аgаr dаpаt bеrkооrdіnаѕі serta mеnyеlеѕаіkаn lаpоrаn wаrgа. Pеrmаѕаlаhаn yаng dіlаpоrkаn mеlаluі аplіkаѕі CRM dіаntаrаnyа аdаlаh sampah, kеmаcеtаn, pаrkіr lіаr, pеlаnggаrаn, ѕаrаnа prasarana, lalu lіntаѕ, kerusakan infrastruktur jalan dan lain lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi berupa data data yang diberikan. Dari penelitian dan analisis yang dilakukan,  dapat disimpulkan bahwa penanganan pengaduan melalui aplikasi CRM terlihat dari 6 Indikator yaitu 1) efektivitas, aplikasi CRM sudah efektif, dilihat tidak ada kendala yang signifikan dalam segi target yang ditentukan sudah tercapai, 2) efisiensi, sudah efisien, dengan tidak adanya masalah signifikan dan usaha yang ditempuh dalam mengelola pengaduan sudah baik seperti upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat serta danya Monitoring Room Officer dalam memjembatani laporan yang belum dikerjakan, 3)  kecukupan, dalam segi kecukupan usaha dan segi pengawasan sudah cukup tepat, namun perlu di tingkatkan kualitas tindak lanjut laporan supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. 4) perataan, perataan ada yang sudah baik dalam segi perataan penggunaan oleh petugas namun dalam perataan penggunaan kanal offline masih kurang, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi yang tepat dalam menjangkau pengaduan offline 5) responsivitas belum baik , perlu adanya perbaikan paradigma yang masih terjadi oleh petugas pelaksana bahwa CRM ini akan lebih memudahkan dan transparan  dan 6) ketepatan, Dibangunnya aplikasi CRM ini sudah sangat tepat untuk tindak lanjut laporan dari masyarakat, dari segi kegunaan dapat memudahkan kinerja tiap kelurahan dan dinas.
INOVASI LAYANAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (SIPKUMHAM) Dwiky Lucky Adiyasha
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.567 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.27-33

Abstract

Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai mekanisme atau institusi untuk menangani urusan-urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan inovasi untuk meningkatkan layanan informasi permasalahan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat. Inovasi yang dimaksud yaitu dengan membangun Sistem Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) yang mampu memberikan data dan informasi secara akurat, dapat diandalkan, relevan, dan cepat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana inovasi layanan informasi melalui SIPKUMHAM. Penelitian ini menggunakan teori inovasi Rogers yang memiliki lima indikator, yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dankemudahan diamati. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi pustaka menggunakan metode kajian literatur berdasarkan pada eksplorasi literatur dari hasil kajian-kajian terdahulu. Temuan dari penelitian ini yaitu inovasi yang dilakukan telah sesuai dengan indikator-indikator teori inovasi Rogers, salah satunya indikator Kesesuaian (Compability) bahwa inovasi berupa berbasis big data sudah memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan zaman dan mudah digunakan oleh masyarakat umum.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA DI INDONESIA Putri Wijayanti; Lina Mifathul Jannah
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.143 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.91-103

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. JHT merupakan salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan manfaat berupa uang tunai yang dapat diberikan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun, cacat tetap atau meninggal dunia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini yakni keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya meliputi konten dan konteks dari kebijakan itu sendiri serta kepatuhan dan kondisi sosiologis masyarakat. Keberhasilan Implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia dalam mencapai tujuannya memerlukan adanya sinkrosisasi pada aspek filosofis, sosiologi dan yuridis dari kebijakan tersebut.
MENDETEKSI PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELATIHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN CATERING DAN BOGA Hendriawan Halim; Nopriadi Saputra
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.69 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.35-55

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguji pengaruh teknologi informasi dan pelatihan sumber daya manusia terhadapa produktivitas pekerja para pegawai di perusahaan catering dan boga. Survey berbasis kuesioner daring yang melibatkan 256 pegawai dari perusahaan catering dan boga di Tanggerang. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi dan pelatihan sumber daya manusia berpengaruh postif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. Disamping itu, pelatihan sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi digital pada pegawai di perusahaan catering dan boga di Tanggerang.

Page 1 of 1 | Total Record : 9