cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afifah Mayaningsih
Contact Email
afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id
Phone
+6282143360367
Journal Mail Official
verfassung@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel No.7 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : -     EISSN : 29644623     DOI : https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan media diseminasi pemikiran dan hasil penelitian para akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara. Jurnal akses terbuka ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2022)" : 10 Documents clear
Jaminan Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja Perempuan di Pasar Pabean Kota Surabaya Farid, M. Lutfi Rizal; Prabowo, Moch.
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.569 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.153

Abstract

Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Penerapan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk pemberian hak kepada pekerja ketika melakukan pekerjaan. Kasus yang diteliti adalah pekerja perempuan pada Pasar Pabean yang tidak diberikan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan perundang-undangan. Kontribusi pada penelitian ini adalah untuk dapat memberikan edukasi pada pekerja dan pengusaha di Pasar Pabean tentang pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja serta saat melakukan pekerjaan agar mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja.
Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi Saputri, Fenolia Intan; Rizal, Moch Choirul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.445 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.157

Abstract

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi termasuk penulis yang produktif dan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkumpul dalam beberapa buku. Dalam bidang fiqh siyasah atau politik, karya yang termasyhur adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniiyyah yang kemudian diterjemahkan dengan judul buku “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. Studi konseptual ini menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang. Hasil studi telaah pemikiran tokoh ini menemukan bahwa walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, diantaranya, Imam al-Mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia Mar’ah, Geges Idhiana; Malinda, Rosi; Pramesta, Shelly Dwi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.305 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.159

Abstract

Ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, artikel konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach) dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasilnya, pertama, tahapan pembentukan peraturan desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa. Selain itu, partisipasi yang dimaksud dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
Analisis Yuridis Penerapan Produk Hukum Corporate Social Responsibility dalam Pembangunan Daerah Hutrin Kamil; Dermawan, Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.65 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.161

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Namun, apakah setiap perusahan tambang telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat? Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan prespkripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang telah sukses melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahan skala daerah belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada.
Politik Hukum Pembentukan Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Musthofa, Moh Ahza Ali
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.365 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.163

Abstract

Kebutuhan akan ketersediaan tanah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Namun, banyak sekali tanah-tanah terlantar dan tingginya harga tanah di tangan spekulan menjadi masalah tersendiri dalam mewujudkan cita Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Bank Tanah hadir untuk memberikan alternatif solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Badan Bank Tanah lahir dari amanat undang-undang terkait cipta kerja. Kelembagaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kehadirannya tentu sedikit banyak akan bersinggungan atau bahkan merubah sistem hukum yang telah ada.
Jaminan Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja Perempuan di Pasar Pabean Kota Surabaya Farid, M. Lutfi Rizal; Prabowo, Moch.
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.153

Abstract

Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Penerapan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk pemberian hak kepada pekerja ketika melakukan pekerjaan. Kasus yang diteliti adalah pekerja perempuan pada Pasar Pabean yang tidak diberikan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan perundang-undangan. Kontribusi pada penelitian ini adalah untuk dapat memberikan edukasi pada pekerja dan pengusaha di Pasar Pabean tentang pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja serta saat melakukan pekerjaan agar mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja.
Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi Saputri, Fenolia Intan; Rizal, Moch Choirul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.157

Abstract

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi termasuk penulis yang produktif dan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkumpul dalam beberapa buku. Dalam bidang fiqh siyasah atau politik, karya yang termasyhur adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniiyyah yang kemudian diterjemahkan dengan judul buku “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. Studi konseptual ini menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang. Hasil studi telaah pemikiran tokoh ini menemukan bahwa walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, diantaranya, Imam al-Mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia Mar’ah, Geges Idhiana; Malinda, Rosi; Pramesta, Shelly Dwi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.159

Abstract

Ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, artikel konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach) dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasilnya, pertama, tahapan pembentukan peraturan desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa. Selain itu, partisipasi yang dimaksud dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
Analisis Yuridis Penerapan Produk Hukum Corporate Social Responsibility dalam Pembangunan Daerah Hutrin Kamil; Dermawan, Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.161

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Namun, apakah setiap perusahan tambang telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat? Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan prespkripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang telah sukses melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahan skala daerah belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada.
Politik Hukum Pembentukan Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Musthofa, Moh Ahza Ali
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.163

Abstract

Kebutuhan akan ketersediaan tanah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Namun, banyak sekali tanah-tanah terlantar dan tingginya harga tanah di tangan spekulan menjadi masalah tersendiri dalam mewujudkan cita Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Bank Tanah hadir untuk memberikan alternatif solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Badan Bank Tanah lahir dari amanat undang-undang terkait cipta kerja. Kelembagaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kehadirannya tentu sedikit banyak akan bersinggungan atau bahkan merubah sistem hukum yang telah ada.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)