cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afifah Mayaningsih
Contact Email
afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id
Phone
+6282143360367
Journal Mail Official
verfassung@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel No.7 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : -     EISSN : 29644623     DOI : https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan media diseminasi pemikiran dan hasil penelitian para akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara. Jurnal akses terbuka ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2023)" : 10 Documents clear
Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Nasution, Addriana Della
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.243

Abstract

Eksistensi kepala otorita yang merepresentasikan kepala daerah di ibu kota negara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU No. 3 Tahun 2022) memunculkan problematika hukum yang baru. Proses penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala otorita yang dilakukan langsung oleh Presiden bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi kepala otorita sebagai pejabat setingkat menteri juga akan memunculkan permasalahan terkait kedudukan produk hukum yang diterbitkan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum. Kesimpulannya, terdapat potensi pelanggaran konstitusional terkait eksistensi kepala otorita dalam UU No. 3 Tahun 2022.
Peran Pemilih Pemula melalui Ruang Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum 2024 Musticho, Alfian Wahyu; Salsabilla, Ikhda Aini; Laila, Rafidatul; Sari, Masyiva Alfi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.271

Abstract

Pemilih pemula merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, karena jumlah dari keseluruhan pemilih pemula ini termasuk mendominasi. Namun, pemilih pemula, sebagai pengguna ruang digital, terkadang gampang percaya pada berita-berita yang belum tentu benar adanya. Artikel ini mengulik sejauh mana peran pemilih pemula melalui ruang digital dapat membangkitkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran semua masyarakat, termasuk pemilih pemula, sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilu, khususnya mengenai upaya menumbuhkan partisipasi melalui ruang digital.
Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Ibad, M. Nasaikul; Salbiyah, Binti; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.272

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis peran serta kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Kota Kediri. Selain itu, memuat pula penjelasan mengenai faktor-faktor penunjang dan penghambat penegakan hukum pemilu. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran serta kewenangan Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Kota Kediri diawali dari temuan panitia pengawas tingkat kecamatan, lalu ditentukan jenis pelanggaran, dan dilakukan registrasi. Selanjutnya, dilaksanakan sidang pendahuluan serta putusan pendahuluan, lalu sidang pemeriksaan, dan terakhir pembuatan putusan akhir oleh majelis pemeriksa.
Noncompetition Clause: Pembatasan Pindah Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Perspektif Hak Asasi Ekonomi Farid, M. Lutfi Rizal
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.279

Abstract

Konsep noncompetition clause memberikan batasan, misalnya, ketentuan kesamaan jenis usaha terhadap pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasilnya, pertama, persyaratan noncompetition clause yang ditetapkan oleh pengusaha dapat memberikan dampak negatif kepada pekerja/buruh, karena masih terikat dalam perjanjian yang menentukan batasan-batasan kepada pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan setelah berakhirnya hubungan kerja. Kedua, persyaratan noncompetition clause melanggar hak asasi ekonomi yang dimiliki oleh pekerja/buruh, karena adanya pembatasan untuk pindah pekerjaan, sehingga pekerja/buruh tidak mempunyai kebebasan untuk pindah pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kualifikasi tertentu yang dimiliki oleh pekerja/buruh.
Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 Hasyim, Abdulloh; Azkia, Sharla Shafa Salsabila
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.281

Abstract

Kebijakan hukum mengenai partai politik di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan pendidikan politik untuk pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Pentingnya pendidikan politik pemilih pemula dalam pemilu 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas serta memahami dinamika politik yang terjadi. Artikel ini mengunakan metode penelitian hukum melalui studi kepustakaan. Hasilnya, pendidikan politik oleh partai politik, misalnya, akan menumbuhkan kesadaran dari pemilih pemula serta kontribusinya dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Partisipasi pemilih pemula terdorong dari adanya stimulus dari penerimaan pemahaman setelah pendidikan politik, lingkungan yang memberikan pengaruh, serta sistem politik yang diharapkan dan dicita-citakan oleh pemilih pemula.
Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Nasution, Addriana Della
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.243

Abstract

Eksistensi kepala otorita yang merepresentasikan kepala daerah di ibu kota negara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU No. 3 Tahun 2022) memunculkan problematika hukum yang baru. Proses penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala otorita yang dilakukan langsung oleh Presiden bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi kepala otorita sebagai pejabat setingkat menteri juga akan memunculkan permasalahan terkait kedudukan produk hukum yang diterbitkan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum. Kesimpulannya, terdapat potensi pelanggaran konstitusional terkait eksistensi kepala otorita dalam UU No. 3 Tahun 2022.
Peran Pemilih Pemula melalui Ruang Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum 2024 Musticho, Alfian Wahyu; Salsabilla, Ikhda Aini; Laila, Rafidatul; Sari, Masyiva Alfi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.271

Abstract

Pemilih pemula merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, karena jumlah dari keseluruhan pemilih pemula ini termasuk mendominasi. Namun, pemilih pemula, sebagai pengguna ruang digital, terkadang gampang percaya pada berita-berita yang belum tentu benar adanya. Artikel ini mengulik sejauh mana peran pemilih pemula melalui ruang digital dapat membangkitkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran semua masyarakat, termasuk pemilih pemula, sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilu, khususnya mengenai upaya menumbuhkan partisipasi melalui ruang digital.
Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Ibad, M. Nasaikul; Salbiyah, Binti; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.272

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis peran serta kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Kota Kediri. Selain itu, memuat pula penjelasan mengenai faktor-faktor penunjang dan penghambat penegakan hukum pemilu. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran serta kewenangan Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Kota Kediri diawali dari temuan panitia pengawas tingkat kecamatan, lalu ditentukan jenis pelanggaran, dan dilakukan registrasi. Selanjutnya, dilaksanakan sidang pendahuluan serta putusan pendahuluan, lalu sidang pemeriksaan, dan terakhir pembuatan putusan akhir oleh majelis pemeriksa.
Noncompetition Clause: Pembatasan Pindah Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Perspektif Hak Asasi Ekonomi Farid, M. Lutfi Rizal
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.279

Abstract

Konsep noncompetition clause memberikan batasan, misalnya, ketentuan kesamaan jenis usaha terhadap pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasilnya, pertama, persyaratan noncompetition clause yang ditetapkan oleh pengusaha dapat memberikan dampak negatif kepada pekerja/buruh, karena masih terikat dalam perjanjian yang menentukan batasan-batasan kepada pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan setelah berakhirnya hubungan kerja. Kedua, persyaratan noncompetition clause melanggar hak asasi ekonomi yang dimiliki oleh pekerja/buruh, karena adanya pembatasan untuk pindah pekerjaan, sehingga pekerja/buruh tidak mempunyai kebebasan untuk pindah pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kualifikasi tertentu yang dimiliki oleh pekerja/buruh.
Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 Hasyim, Abdulloh; Azkia, Sharla Shafa Salsabila
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.281

Abstract

Kebijakan hukum mengenai partai politik di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan pendidikan politik untuk pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Pentingnya pendidikan politik pemilih pemula dalam pemilu 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas serta memahami dinamika politik yang terjadi. Artikel ini mengunakan metode penelitian hukum melalui studi kepustakaan. Hasilnya, pendidikan politik oleh partai politik, misalnya, akan menumbuhkan kesadaran dari pemilih pemula serta kontribusinya dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Partisipasi pemilih pemula terdorong dari adanya stimulus dari penerimaan pemahaman setelah pendidikan politik, lingkungan yang memberikan pengaruh, serta sistem politik yang diharapkan dan dicita-citakan oleh pemilih pemula.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)