cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Setiawan
Contact Email
dedysetiawan11@gmail.com
Phone
+628986885553
Journal Mail Official
arifrohman5892@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Palm Asri Pasalakan Blok C Nomor 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Indonesia
Published by Riviera Publishing
ISSN : 2964142X     EISSN : 29630444     DOI : https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 116 Documents
 6   7   8   9   10 
Hukum Internasional terhadap Penggunaan Drone Bawah Air di Wilayah Perairan Indonesia Muhmammad Deky Wibowo; Agung Pramono; Budi Pramono
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2564

Abstract

Penelitian ini membahas tentang regulasi penggunaan drone bawah laut di wilayah Indonesia, apakah sesuai dengan hukum maritim internasional dan tidak merugikan kepentingan dan kedaulatan nasional, serta bagaimana hukum Indonesia ditegakkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang telah diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan laut teritorial, Kawasan Ekonomi Eksklusif, dan hak negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, kewajiban negara dalam mengatur kegiatan maritim, dan hak lintasan yang dapat dilalui oleh kapal asing, tetapi belum secara eksplisit mengatur penggunaan Unmanned Underwater Vehicles (UUV). Hal ini menciptakan celah hukum bagi teknologi maritim yang semakin canggih untuk memasuki yurisdiksi Indonesia tanpa diperiksa oleh negara asing, yang menyebabkan beberapa UUV ditemukan di perairan Indonesia. UUV beroperasi secara diam-diam di bawah air dan tidak mengidentifikasi negara bendera, menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara bendera. Oleh karena itu, kebijakan mengenai penggunaan UUV harus didasarkan pada hukum internasional yang mengikat dan hukum internasional adat.
The Professionalism of the Indonesian National Police in Addressing Gang related Disturbances in Traditional Markets Within the Jurisdiction of Bogor Regency Wendy Setia Wiguna; Henny Nuraeny; Jacobus Jopie Gilalo
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2577

Abstract

This study examines the professionalism of the Indonesian National Police in handling thuggery disturbances in traditional markets within the jurisdiction of Bogor Regency, along with the forms of legal protection provided to business actors and the broader impacts of thuggery on market security, order, and economic activity. The research employed a normative juridical method with a statute approach, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. The findings reveal that police professionalism in addressing thuggery has not been fully optimal. Although the police have carried out both preventive and repressive measures in accordance with applicable regulations, the handling remains reactive, incidental, and unsustainable, failing to eliminate thuggery practices comprehensively. Legal protection provided by local governments and law enforcement officials tends to be normative and administrative in nature, lacking effective integration and neglecting victim assistance and recovery aspects. Thuggery has been proven to produce significant negative impacts on traditional market environments, including the erosion of security and public order, the emergence of informal power structures that supplant formal authority, increased operational burdens on small traders through illegal levies, and declining market competitiveness. Furthermore, thuggery undermines public trust in law enforcement institutions and discourages investment in the micro, small, and medium enterprise sector. This research concludes that an integrated, cross-sectoral approach is essential, encompassing strengthened whistleblower protection, intensified security measures, improved inter-agency coordination, and policy-level reforms in traditional market governance to effectively eradicate thuggery and ensure sustainable legal protection for market business actors.
Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Melalui Mediasi di Luar Pengadilan (Studi Kasus Trafalgar Law Office) Irfan Irfan; Akhmad Khalimy; Ahmad Rofi’i
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2606

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Trafalgar Law Office, Cirebon. Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 mencatat tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sebesar 28,65%, namun data mengenai efektivitas mediasi di luar pengadilan belum tersedia secara sistematis. Urgensi penelitian ini didasarkan pada belum adanya regulasi komprehensif yang mengatur mediasi di luar pengadilan, serta potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang memilih jalur ini. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua kasus mediasi (sengketa pinjaman pranikah dan sengketa waris) serta melakukan wawancara mendalam dengan tiga advokat dan satu paralegal di Trafalgar Law Office. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik mediasi di Trafalgar Law Office belum sepenuhnya memenuhi standar profesional karena: (1) mediator tidak memiliki sertifikasi resmi dari MA atau lembaga terakreditasi; (2) terdapat inkonsistensi penamaan dokumen hasil mediasi ("Perjanjian Perdamaian" vs "Kesepakatan Bersama") yang tidak mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016; (3) kesepakatan tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi tiga faktor penyebab ketidakpastian hukum: inkonsistensi regulasi antara UU No. 30 Tahun 1999 (wajib daftar) dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 (opsional), ketiadaan standar sertifikasi mediator di luar pengadilan, dan tidak adanya kewajiban penguatan akta perdamaian. Akibatnya, kesepakatan yang dihasilkan hanya bersifat perjanjian biasa (akta di bawah tangan) tanpa kekuatan eksekutorial (Pasal 1874 KUH Perdata).
Dampak Pengelolaan TPA Jalupang terhadap Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup) Dani Dermawan; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2615

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang Desa Wancimekar Kabupaten Karawang, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, serta efektivitas pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih menggunakan metode open dumping dan controlled landfill. Praktik open dumping serta pembakaran sampah yang tidak terkontrol menimbulkan pencemaran udara dan air, serta berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti diare, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan. Dari aspek yuridis, pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, namun implementasinya belum berjalan secara optimal karena lemahnya pengawasan dan kurangnya sarana pendukung. Kesimpulannya, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, perbaikan sistem pengelolaan sampah, serta partisipasi masyarakat guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.
Masalah-Masalah Penting dalam Kebijakan Presiden Prabowo Subianto Tentang Program Makan Bergizi Gratis Audrey G.D Tangkudung; Jemmy Y Kaseger; Robert Sagay
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2630

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi bagi anak usia sekolah dan kelompok rentan di Indonesia. Program ini hadir sebagai respons terhadap masih tingginya angka stunting, anemia, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses terhadap pangan sehat yang berdampak pada kesehatan dan prestasi belajar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan persoalan penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif kebijakan publik, keberlanjutan fiskal, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan anggaran, penelitian terdahulu, serta diskursus publik dari berbagai media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan asupan gizi, konsentrasi belajar, partisipasi sekolah, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Namun, implementasi program masih menghadapi tantangan kompleks berupa besarnya kebutuhan anggaran, kendala distribusi dan logistik, risiko kebocoran anggaran dan korupsi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta potensi politisasi kebijakan. Kesimpulannya, keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, perencanaan fiskal yang berkelanjutan, koordinasi kelembagaan yang efektif, serta sistem pengawasan yang kuat agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Kepastian Hukum Keamanan Data Pribadi Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Secara Digital Naura Atania Putri Aghna
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2530

Abstract

Digitalisasi dalam sistem perpajakan mendorong pemerintah untuk menyediakan layanan pembayaran pajak yang lebih efisien melalui e-Filing, e-Billing, dan e-PBB. Penggunaan sistem digital tersebut menimbulkan persoalan baru, terutama terkait keamanan data pribadi wajib pajak. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Perpajakan serta belum optimalnya implementasi Undang Undang Undang Perlindungan Data Pribadi menimbulkan legal gap dan benturan norma yang berpotensi melemahkan kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya kekosongan pengaturan dalam Undang Undang Harmonisasi Perpajakan dan Undang Undang Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai perlindungan data perpajakan digital, serta bentuk perlindungan hukum Penelitian ini menggunakan doctrinal research dengan statute approach dan conceptual approach. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur ilmiah terkait digitalisasi perpajakan, perlindungan data pribadi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Analisis dilakukan melalui penafsiran norma hukum dengan landasan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori good governance, teori tanggung jawab negara, dan teori perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan telah meningkatkan efisiensi administrasi dan penerimaan pajak, sebagaimana terlihat pada implementasi pembayaran pajak daerah secara elektronik seperti e-PBB namun terdapat kelemahan tata kelola keamanan data tidak ada lembaga pengawas PDP, belum ada standar keamanan yang terintegrasi menimbulkan risiko kebocoran data yang signifikan. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme perlindungan preventif dan represif, serta penegasan tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan data pribadi wajib pajak
Kewenangan Diskresi Pemerintah Daerah dalam Penangguhan Pembayaran Utang Proyek Rehabilitasi Dermaga Pesisir Ambon Julista Mustamu; Jhon Alberth Latuny
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2562

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas penggunaan diskresi pemerintah daerah dalam pengelolaan kewajiban keuangan, khususnya dalam kebijakan penangguhan pembayaran utang proyek infrastruktur di wilayah kepulauan. Keterbatasan fiskal dan kondisi geografis yang khas mendorong pemerintah daerah untuk mengambil keputusan di luar pengaturan normatif yang eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan legitimasi penggunaan diskresi, mengkaji implikasi hukumnya terhadap tanggung jawab administrasi dan kontraktual, serta merumuskan parameter normatif penggunaan diskresi yang akuntabel. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi dalam penangguhan pembayaran utang proyek memiliki legitimasi hukum sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun demikian, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum berupa tanggung jawab administrasi dan sengketa kontraktual apabila tidak dilaksanakan secara tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan parameter normatif yang jelas, meliputi syarat substantif, prosedural, mekanisme pengawasan, perlindungan pihak ketiga, serta batas kewenangan, guna memastikan penggunaan diskresi yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum.
Analisis Penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap PNS yang Menyalahgunakan Wewenang Aziza Nadya Syahni; Slamet Haryadi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2568

Abstract

This research aims to analyze the application of Article 3 of the Anti-Corruption Law toward Civil Servants who abuse their authority, as well as to examine the form of legal responsibility arising from such actions. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, through the analysis of Decision Number 154 K/Pid.Sus/2026. The results indicate that the application of Article 3 in this case emphasizes the element of abuse of authority committed by the defendant as a civil servant in the administrative process and disbursement of government project funds. The defendant was not proven to have enriched himself as stipulated in Article 2, but was proven to have misused his authority, resulting in potential state financial losses. The application of Article 3 expands the scope of legal responsibility, encompassing not only active misconduct but also negligence or omission that leads to state losses. Legal accountability in this case is individual in nature, although the act was committed collectively, with penalties in the form of imprisonment and fines as a manifestation of accountability for abuse of office. This study concludes that Article 3 of the Anti-Corruption Law plays a crucial role in addressing abuse of authority by civil servants and has implications for increasing the standard of due diligence in the execution of public duties.
Compensationless Khul and Post-Consummation Mut a: A Comparative Doctrinal Analysis Abdul Jalil Shahidzai; Habibur Rahman Habibi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2571

Abstract

Islamic jurisprudence distinguishes wife-initiated dissolution (khul?) from husband-initiated repudiation (?al?q), yet the juridical status of compensationless khul? and the conditional obligation of post-consummation mut?a remain undertheorized in comparative scholarship. This study examines the doctrinal rulings of the four Sunni schools on these two questions. Employing a qualitative doctrinal design, the research critically analyzes authoritative classical manuals across the ?anaf?, M?lik?, Sh?fi??, and ?anbal? traditions through comparative fiqh and u??l? frameworks. The findings reveal that compensationless khul? is uniformly classified as a metaphorical formula (kin?ya) requiring juridical intention (niyya), with divergent revocability outcomes: irrevocable (b??in) in the ?anaf? and dominant M?lik? and Sh?fi?? views, yet revocable (raj??) in the authoritative ?anbal? position. Regarding mut?a, only the Sh?fi?? school mandates it as obligatory for post-consummation divorcees, whereas the ?anaf? and ?anbal? schools restrict obligatoriness to pre-consummation scenarios with unrealized dower, and the M?lik? school treats it as uniformly recommended. These findings demonstrate that classical divergence stems from differential calibration of linguistic formalism and substitutive-obligation logic, carrying direct implications for contemporary Islamic family law codification.
A Juridical Analysis of Effectiveness Cohabitation in Indonesia and Netherlands Made Wahyu Artha Sedana; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2572

Abstract

This research examines the regulation of the criminal act of cohabitation under Article 412 of the New Indonesian Penal Code and its implications for social life, the criminal justice system, women’s protection, population administration, and national legal reform. The criminalization of cohabitation, framed as an absolute complaint-based offense, reflects a moralistic approach by the state in regulating intimate relationships and family life while simultaneously expanding state intervention into the private sphere. This research employs a normative juridical method with conceptual, statutory, and comparative approaches to assess the alignment of the regulation with legal certainty, human rights protection, and the dynamics of a pluralistic society. The research further analyzes whether the criminalization of cohabitation in Indonesia aligns with contemporary human rights standards, the principles of proportionality and legal certainty, and the doctrine of ultimum remedium in criminal law policy. Moreover, the criminal regulation of cohabitation in Indonesia reflects a moralistic approach that potentially intrudes into the private sphere and risks conflicting with human rights principles, particularly in a pluralistic society. In contrast, the Netherlands adopts a restraint-based and facilitative legal model that respects individual autonomy and privacy while ensuring legal protection through non-penal instruments. This study concludes that the protection of social values and family integrity does not necessarily require criminal sanctions and that alternative regulatory approaches may offer a more proportional, fair, and human rights compliant framework.

Page 8 of 12 | Total Record : 116

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia More Issue