cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Setiawan
Contact Email
dedysetiawan11@gmail.com
Phone
+628986885553
Journal Mail Official
arifrohman5892@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Palm Asri Pasalakan Blok C Nomor 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Indonesia
Published by Riviera Publishing
ISSN : 2964142X     EISSN : 29630444     DOI : https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 75 Documents
 4   5   6   7   8 
Hukum Internasional terhadap Penggunaan Drone Bawah Air di Wilayah Perairan Indonesia Muhmammad Deky Wibowo; Agung Pramono; Budi Pramono
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i2.2564

Abstract

Penelitian ini membahas tentang regulasi penggunaan drone bawah laut di wilayah Indonesia, apakah sesuai dengan hukum maritim internasional dan tidak merugikan kepentingan dan kedaulatan nasional, serta bagaimana hukum Indonesia ditegakkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang telah diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan laut teritorial, Kawasan Ekonomi Eksklusif, dan hak negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, kewajiban negara dalam mengatur kegiatan maritim, dan hak lintasan yang dapat dilalui oleh kapal asing, tetapi belum secara eksplisit mengatur penggunaan Unmanned Underwater Vehicles (UUV). Hal ini menciptakan celah hukum bagi teknologi maritim yang semakin canggih untuk memasuki yurisdiksi Indonesia tanpa diperiksa oleh negara asing, yang menyebabkan beberapa UUV ditemukan di perairan Indonesia. UUV beroperasi secara diam-diam di bawah air dan tidak mengidentifikasi negara bendera, menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara bendera. Oleh karena itu, kebijakan mengenai penggunaan UUV harus didasarkan pada hukum internasional yang mengikat dan hukum internasional adat.
The Professionalism of the Indonesian National Police in Addressing Gang related Disturbances in Traditional Markets Within the Jurisdiction of Bogor Regency Wendy Setia Wiguna; Henny Nuraeny; Jacobus Jopie Gilalo
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2577

Abstract

This study examines the professionalism of the Indonesian National Police in handling thuggery disturbances in traditional markets within the jurisdiction of Bogor Regency, along with the forms of legal protection provided to business actors and the broader impacts of thuggery on market security, order, and economic activity. The research employed a normative juridical method with a statute approach, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. The findings reveal that police professionalism in addressing thuggery has not been fully optimal. Although the police have carried out both preventive and repressive measures in accordance with applicable regulations, the handling remains reactive, incidental, and unsustainable, failing to eliminate thuggery practices comprehensively. Legal protection provided by local governments and law enforcement officials tends to be normative and administrative in nature, lacking effective integration and neglecting victim assistance and recovery aspects. Thuggery has been proven to produce significant negative impacts on traditional market environments, including the erosion of security and public order, the emergence of informal power structures that supplant formal authority, increased operational burdens on small traders through illegal levies, and declining market competitiveness. Furthermore, thuggery undermines public trust in law enforcement institutions and discourages investment in the micro, small, and medium enterprise sector. This research concludes that an integrated, cross-sectoral approach is essential, encompassing strengthened whistleblower protection, intensified security measures, improved inter-agency coordination, and policy-level reforms in traditional market governance to effectively eradicate thuggery and ensure sustainable legal protection for market business actors.
Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Melalui Mediasi di Luar Pengadilan (Studi Kasus Trafalgar Law Office) Irfan Irfan; Akhmad Khalimy; Ahmad Rofi’i
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2606

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Trafalgar Law Office, Cirebon. Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 mencatat tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sebesar 28,65%, namun data mengenai efektivitas mediasi di luar pengadilan belum tersedia secara sistematis. Urgensi penelitian ini didasarkan pada belum adanya regulasi komprehensif yang mengatur mediasi di luar pengadilan, serta potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang memilih jalur ini. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua kasus mediasi (sengketa pinjaman pranikah dan sengketa waris) serta melakukan wawancara mendalam dengan tiga advokat dan satu paralegal di Trafalgar Law Office. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik mediasi di Trafalgar Law Office belum sepenuhnya memenuhi standar profesional karena: (1) mediator tidak memiliki sertifikasi resmi dari MA atau lembaga terakreditasi; (2) terdapat inkonsistensi penamaan dokumen hasil mediasi ("Perjanjian Perdamaian" vs "Kesepakatan Bersama") yang tidak mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016; (3) kesepakatan tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi tiga faktor penyebab ketidakpastian hukum: inkonsistensi regulasi antara UU No. 30 Tahun 1999 (wajib daftar) dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 (opsional), ketiadaan standar sertifikasi mediator di luar pengadilan, dan tidak adanya kewajiban penguatan akta perdamaian. Akibatnya, kesepakatan yang dihasilkan hanya bersifat perjanjian biasa (akta di bawah tangan) tanpa kekuatan eksekutorial (Pasal 1874 KUH Perdata).
Dampak Pengelolaan TPA Jalupang terhadap Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup) Dani Dermawan; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2615

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang Desa Wancimekar Kabupaten Karawang, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, serta efektivitas pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih menggunakan metode open dumping dan controlled landfill. Praktik open dumping serta pembakaran sampah yang tidak terkontrol menimbulkan pencemaran udara dan air, serta berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti diare, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan. Dari aspek yuridis, pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017, namun implementasinya belum berjalan secara optimal karena lemahnya pengawasan dan kurangnya sarana pendukung. Kesimpulannya, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, perbaikan sistem pengelolaan sampah, serta partisipasi masyarakat guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.
Masalah-Masalah Penting dalam Kebijakan Presiden Prabowo Subianto Tentang Program Makan Bergizi Gratis Audrey G.D Tangkudung; Jemmy Y Kaseger; Robert Sagay
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2630

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi bagi anak usia sekolah dan kelompok rentan di Indonesia. Program ini hadir sebagai respons terhadap masih tingginya angka stunting, anemia, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses terhadap pangan sehat yang berdampak pada kesehatan dan prestasi belajar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan persoalan penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif kebijakan publik, keberlanjutan fiskal, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan anggaran, penelitian terdahulu, serta diskursus publik dari berbagai media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan asupan gizi, konsentrasi belajar, partisipasi sekolah, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Namun, implementasi program masih menghadapi tantangan kompleks berupa besarnya kebutuhan anggaran, kendala distribusi dan logistik, risiko kebocoran anggaran dan korupsi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta potensi politisasi kebijakan. Kesimpulannya, keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, perencanaan fiskal yang berkelanjutan, koordinasi kelembagaan yang efektif, serta sistem pengawasan yang kuat agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Page 8 of 8 | Total Record : 75

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia More Issue