cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Setiawan
Contact Email
dedysetiawan11@gmail.com
Phone
+628986885553
Journal Mail Official
arifrohman5892@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Palm Asri Pasalakan Blok C Nomor 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Indonesia
Published by Riviera Publishing
ISSN : 2964142X     EISSN : 29630444     DOI : https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 70 Documents
 3   4   5   6   7 
Pertanggungjawaban Debitur dalam Perjanjian Joint Venture: Upaya Mewujudkan Keadilan para Pihak Liability Purba, Boyke; Suhariyanto, Didik; Ismail, Ismail
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1107

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian joint venture untuk memahami dinamika yang memengaruhi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Latar belakang masalah menggarisbawahi kenyataan bahwa banyak perjanjian joint venture, yang seharusnya menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan, sering kali menimbulkan ketidakadilan. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan dalam pengaturan tanggung jawab, yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara spesifik pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian joint venture dan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang dapat mendorong terciptanya keadilan di antara para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Data yang dianalisis mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga memberikan pandangan yang komprehensif mengenai isu yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, serta identifikasi spesifik tentang ketentuan dalam perjanjian yang berpotensi menciptakan ketidakadilan. Temuan kunci mencakup perlunya perbaikan dalam pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi yang lebih jelas. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam perjanjian joint venture, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kejelasan klausul, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk memberikan panduan bagi perbaikan regulasi ke depan.
Model Penerapan Pasal 3 UU No. 31/1999 Tindak Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pandreadi, Kadek; Ismail, Ismail; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i1.1584

Abstract

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu signifikan yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melibatkan analisis perundang-undangan, studi kasus putusan pengadilan, dan tinjauan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseragaman interpretasi hukum dan lemahnya pengawasan dalam sistem pengadaan menjadi kendala utama dalam menciptakan kepastian hukum. Disparitas putusan pengadilan terhadap kasus serupa juga memperburuk efektivitas pemberantasan korupsi. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparat hukum untuk memahami aspek teknis pengadaan. Reformasi sistem e-Procurement dan integrasi teknologi informasi di setiap tahap pengadaan dianjurkan untuk mencegah korupsi dan mendukung tata kelola yang transparan serta akuntabel. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di sektor publik.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: Antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban Rasiwan, Iwan; Terranova, Rheyna
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1106

Abstract

Revenge porn, yang merujuk pada penyebaran foto atau video intim tanpa izin dengan maksud balas dendam, sering kali menyebabkan dampak psikologis yang parah bagi korban, termasuk trauma dan risiko bunuh diri. Latar belakang masalah ini menjadi lebih signifikan mengingat tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tindakan tersebut, sehingga definisi, bukti, dan sanksi yang ada menjadi lemah dan rentan ditafsirkan secara berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi celah dalam regulasi hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi agar perlindungan terhadap korban revenge porn dapat lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis hukum dan survei yang mengumpulkan data dari korban dan praktisi hukum, yang menunjukkan bahwa kasus revenge porn meningkat signifikan selama pandemi, sebagaimana diungkapkan oleh survei CATAHU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam KUHP, ITE, dan Undang-Undang Anti Pornografi tidak memadai dalam menangani kasus revenge porn, dengan berbagai unsur objektif yang belum jelas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya revisi regulasi untuk memperkuat unsur pidana, pembuktian, dan sanksi yang spesifik terhadap perilaku balas dendam ini. Diharapkan regulasi khusus mengenai kejahatan pornografi balas dendam dapat dibentuk, serta penegakan hukum yang lebih baik melalui edukasi dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya studi perbandingan dengan praktik hukum di negara lain serta peran aktif pihak terkait dalam penegakan hukum.
Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby Sutopo, Sutopo; Soekorini, Noenik; Cornelis, Vieta Imelda; Hartoyo, Hartoyo
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1127

Abstract

Penggelapan dalam jabatan adalah tindak pidana yang sering terjadi di perusahaan, yang tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas. Masalah ini penting untuk diteliti karena penggelapan dalam jabatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi bisnis dan berdampak negatif pada suasana investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil, berdasarkan Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis dokumen putusan, wawancara dengan praktisi hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, bukti-bukti yang ada, dan faktor-faktor yang memberatkan serta meringankan dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Putusan ini dianggap cukup adil dan proporsional, tetapi perlu lebih memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban dan upaya rehabilitasi/reintegrasi bagi terpidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan di perusahaan, serta mendorong reformasi kebijakan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.
Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati Reformasi, Titis Pandan Wangi; Dewi, Aida
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1142

Abstract

Hukuman mati masih menjadi isu kontroversial karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antara Das Sollen (harapan ideal) dan Das Sein (kenyataan) dalam penerapan hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan laporan dari organisasi internasional seperti Amnesty International. Data menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara idealisme hukum yang menuntut keadilan dan kenyataan yang menunjukkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, terutama karena faktor sosial, ekonomi, dan diskriminasi etnis. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketidaksetaraan dalam putusan hukuman mati, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengisi gap studi yang belum secara komprehensif menghubungkan teori Das Sollen dan Das Sein dalam konteks hukuman mati. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk reformasi peradilan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Implikasi dari penelitian ini termasuk perlunya kebijakan yang lebih adil dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi terdakwa hukuman mati.
Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer Parindo, Dhandy; Daeng, Yusuf; Atmaja, Anton Surya; Putra, Hapis Reski; Berson, Hendri
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1143

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia menghadapi isu serius terkait konsep justice collaborator dan plea bargaining. Kasus Richard Eliezer, seorang polisi yang terlibat dalam pembunuhan, mencerminkan perubahan penerapan kedua konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan plea bargaining dalam konteks hukum Indonesia serta implikasinya terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis regulasi terkait justice collaborator dan praktik plea bargaining. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan analisis kasus Richard Eliezer. Temuan menunjukkan bahwa meskipun plea bargaining tidak diatur secara formal dalam KUHP dan KUHAP, praktik tersebut muncul dalam kasus Eliezer. Pengakuan bersalah dan kerjasama dengan penegak hukum berkontribusi pada pengurangan hukuman. Keputusan hukum yang lebih ringan menunjukkan adanya elastisitas dalam penerapan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan bersalah dalam mengurangi sanksi pidana. Rekomendasi untuk pengaturan formal mengenai plea bargaining dalam RKUHAP diajukan guna meningkatkan efisiensi peradilan. Kasus Eliezer dapat menjadi acuan untuk perkembangan hukum di masa depan. Penerapan plea bargaining, meskipun belum diatur secara resmi, menunjukkan potensi dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus Eliezer menjadi contoh penting untuk pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan.
Perlindungan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Rudapaksa Mamluatil Hikmah, Maulidhatul
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i1.1173

Abstract

Perempuan penyandang disabilitas mental sering kali menjadi korban kekerasan seksual akibat diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap sistem hukum yang inklusif. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara teori hukum yang menegaskan perlindungan hak asasi manusia dengan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual serta memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi hukum. Penelitian ini juga menyoroti kasus-kasus yang relevan sebagai contoh empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan besar, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan minimnya fasilitas pendukung dalam proses hukum. Studi ini juga menemukan bahwa stigma sosial menjadi penghalang utama bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas, penyediaan akomodasi yang layak dalam proses hukum, serta kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif.
Implikasi Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Kewajiban Perpajakan Debitur Dalam Perspektif Hukum Pajak Di Indonesia Pribadi, Bagas Pangestu; Dharmawan, Irfandy; Hachim, Arief Rohman
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i1.1625

Abstract

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang signifikan dalam menyelesaikan utang-piutang di Indonesia. Namun, proses ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait kewajiban perpajakan debitur yang tetap harus dipenuhi meskipun dalam kondisi finansial yang sulit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proses kepailitan dan PKPU terhadap kewajiban perpajakan debitur dari perspektif hukum pajak di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan doktrinal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan bersifat publik dan tidak dapat dihapuskan selama proses kepailitan atau PKPU. Namun, terdapat ruang untuk restrukturisasi pajak melalui mekanisme tertentu, seperti penghapusan sanksi administrasi atau penjadwalan ulang pembayaran pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya harmonisasi antara hukum perpajakan dan hukum kepailitan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian utang. Rekomendasi strategis mencakup penguatan koordinasi antara otoritas pajak, pengadilan niaga, dan kurator untuk memastikan kewajiban perpajakan diselesaikan tanpa menghambat restrukturisasi utang. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung stabilitas fiskal dan kepastian hukum di Indonesia.
Perlindungan Hukum Guru Honorer Dalam Kasus Pemukulan Berdasarkan Uu Guru Dan Dosen 2005 Hidayati, Hidayati; Madison, Martin Saur; Syafi'uddin, Syafi'uddin; el Fikri, M. Adib
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i1.1626

Abstract

Perlindungan hukum bagi guru honorer menjadi isu yang penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Kasus Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, menjadi sorotan terkait tuduhan kekerasan terhadap siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi guru honorer dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta regulasi terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara kualitatif melalui kajian literatur hukum dan kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi guru, termasuk perlindungan dalam melaksanakan tugas profesional. Namun, implementasi regulasi tersebut belum optimal, terutama bagi guru honorer yang sering kali menghadapi diskriminasi dalam status dan hak-haknya. Penerapan prinsip restorative justice diusulkan sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan konflik antara guru dan siswa dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan mendidik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pembaruan kebijakan pendidikan yang memperkuat perlindungan hukum bagi guru honorer, termasuk peningkatan sosialisasi hukum dan pelatihan manajemen emosi serta penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, aman, dan berkualitas bagi semua pihak.
Tinjauan Hukum Kasus Ria Klinik Kecantikan Derma Roller Yang Tidak Berizin Edar Di Jakarta Sara, Rinneke; Damayanti, Amalia Chrisna; Verne, Reno; Idrus, Ilham Haji
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i1.1627

Abstract

Penggunaan alat medis seperti derma roller oleh klinik kecantikan tanpa izin merupakan masalah serius di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kasus  Klinik Kecantikan Leah mencerminkan dampak negatif  lemahnya regulasi hukum terhadap layanan medis ilegal, yang berisiko merugikan konsumen baik dari segi kesehatan maupun  hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum saat ini, mengidentifikasi  penyebab lemahnya pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor kecantikan. Penelitian ini mengadopsi metodologi hukum normatif yang menggunakan  pendekatan legislatif, berbasis kasus, dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen hukum dan jurnal-jurnal relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif untuk menjelaskan hubungan antara regulasi, penegakan hukum, dan praktik tanpa izin di klinik estetika. Hasil penyelidikan mengungkap, pelaku usaha yang melanggar hukum, seperti Klinik Lia, akan dikenakan sanksi sesuai pasal 138 dan 439 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hal itu terungkap. Pelanggaran tersebut dapat dihukum dengan pidana  penjara atau denda hingga Rp 5 miliar. Kasus ini menyoroti perlunya lembaga penegak hukum untuk memantau secara menyeluruh praktik kecantikan ilegal dan mendidik konsumen untuk membantu mereka memilih layanan yang memenuhi standar hukum. Studi ini menunjukkan bahwa diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait dan reformasi kebijakan yang difokuskan pada  peningkatan kesadaran konsumen melalui kampanye pendidikan.

Page 5 of 7 | Total Record : 70

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia More Issue