cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Setiawan
Contact Email
dedysetiawan11@gmail.com
Phone
+628986885553
Journal Mail Official
arifrohman5892@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Palm Asri Pasalakan Blok C Nomor 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Indonesia
Published by Riviera Publishing
ISSN : 2964142X     EISSN : 29630444     DOI : https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
A Criminological Analysis of Social and Economic Factors Triggering Criminal Acts in Urban and Rural Areas Purnama, Devina Mayra; Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni; Rahayu, May Riski Anita; Nuraeni, Henny; Ma'arif, Rizal Syamsul
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i3.1719

Abstract

Criminal acts in urban and rural areas are influenced by differing social and economic factors. This research aims to analyze the primary triggers of criminal behavior in both types of regions. Employing a qualitative approach, the research utilizes in-depth interviews and participatory observations to gain an understanding of the social and economic dynamics that contribute to crime rates. The results reveal that in urban areas, economic factors such as unemployment and poverty are the dominant drivers of criminal acts. In contrast, in rural areas, social factors such as inter-community tensions and limited access to education play a more significant role. These results offer important insights for governments and policymakers in formulating contextual and effective crime prevention strategies that are tailored to the specific characteristics of each region.
Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: Studi Kasus Putusan Nomor 820/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR Cheva Alvessya, Dyvta
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i1.1468

Abstract

The increasing violations of economic rights of copyright holders highlight the urgent need for improved public awareness regarding copyright laws in Indonesia. This research examines the legal protection of the economic rights of creators and copyright holders under Law No. 28 of 2014, focusing on a case study involving PT Global Media Visual (Mola TV) and Hendri Gustijaya (defendant) in the 2021 court decision No. 820/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. The study found that the violation occurred due to insufficient understanding of copyright, resulting in significant financial losses for the copyright holder. The methodology used was normative legal research, focusing on primary and secondary legal materials, including statutes and court rulings, collected through literature review. The analysis emphasizes the gap in public knowledge and the lack of education on copyright, which contributes to these violations. The research aims to contribute to raising awareness and preventing future copyright infringements, suggesting that further efforts in education and government intervention are essential for better protection of intellectual property rights. This study benefits stakeholders in the creative industry and law enforcement agencies by providing insights into the effectiveness of copyright laws in safeguarding economic rights. The findings suggest that strengthening legal awareness programs can significantly reduce violations.
Perlindungan Hukum Pembeli dalam PPJB Lunas dalam Hal Objek PPJB Lunas Masuk dalam Daftar Harta Pailit Developer Syifa, Keysa Aulia
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i1.1698

Abstract

Pernyataan pailit bagi developer merugikan banyak pihak, terutama pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas yang belum memperoleh sertifikat kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam PPJB Lunas, apabila objek PPJB dimasukkan dalam daftar harta pailit developer, belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Pengaturan peralihan hak atas tanah dalam PPJB yang tercantum dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak dalam PPJB Lunas terjadi de facto karena pembeli telah memperoleh manfaat dari tanah dan dapat menunjukkan bukti kepemilikan berdasarkan PPJB. Secara de jure, peralihan hak belum terjadi karena belum adanya Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal objek PPJB Lunas dimasukkan dalam daftar harta pailit developer dapat ditempuh dengan dua cara: pertama, pembeli menuntut ganti kerugian dan menjadi Kreditor Konkuren sesuai Pasal 36 ayat (3) UUK PKPU; kedua, pembeli mengajukan gugatan lain-lain berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUK PKPU kepada Kurator untuk mengeluarkan tanah dan/atau bangunan dari daftar harta pailit dan melanjutkan proses AJB serta penerbitan sertifikat hak milik atas nama pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pembeli dalam PPJB Lunas ketika terjadi kepailitan developer, serta memberikan solusi praktis untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada.
Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif Parindo, Dhandy
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i4.1773

Abstract

Pendekatan restorative justice merupakan paradigma penting dalam reformasi sistem peradilan pidana, yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini semestinya diwujudkan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan pengadilan terkait penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat rehabilitasi namun tetap dijatuhi pidana penjara. Objek penelitian meliputi Putusan No. 108/PID/2020/PT SMR, Putusan No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr., dan Putusan No. 9/PID.SUS/2020/PT DKI. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan evaluatif melalui analisis doktrin, teori hukum, dan praktik peradilan. Teori yang digunakan antara lain Teori Keadilan John Rawls, Teori Restorative Justice, Teori Pemidanaan Integratif Muladi, dan Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga putusan belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan restoratif. Hambatan utama meliputi kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, serta peran pengadilan yang belum optimal dalam mengawasi penyelesaian perkara secara restoratif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan hierarki regulasi dan penyusunan pedoman teknis untuk mendukung penerapan rehabilitasi sejak awal proses peradilan pidana terhadap penyalahguna narkotika.
Aspek Hukum dalam Konstruksi dan Administrasi Konstruksi di Indonesia Putri Santoso, Dinda; Sami’an, Sami’an; Sarwono, Sarwono
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i4.1774

Abstract

Sektor konstruksi di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, administrasi proyek, serta penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia dan mengevaluasi implementasi administrasi konstruksi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen, yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta studi kasus terkait sengketa kontrak dalam proyek konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum di Indonesia cukup lengkap, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Administrasi konstruksi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan terhadap proyek konstruksi, peningkatan pelatihan bagi pelaku industri, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi konstruksi.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru Prayudha, Rahmat Khevin Aditia
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i4.1775

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Meskipun ada perangkat hukum yang jelas, pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dan mengidentifikasi hambatan dalam penerapan prinsip tersebut di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan kasus. Lokasi penelitian adalah Polresta Pekanbaru dengan sampel yang mencakup aparat kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, dan anak pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dan diversi belum berjalan efektif, dengan banyak kasus yang tidak memenuhi kriteria untuk penerapan tersebut. Implikasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan regulasi dan fasilitas rehabilitasi, serta pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum untuk lebih memahami dan mengimplementasikan keadilan restoratif secara optimal bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio YouTube Yang Diunggah Ulang tanpa Watermark pada Platform Tiktok dan Facebook Delamarisa, Delamarisa; Murdani, Deni
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i4.1776

Abstract

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah meningkatnya pelanggaran hak cipta terhadap content creator YouTube, khususnya dalam bentuk pengunggahan ulang video tanpa watermark di platform TikTok dan Facebook. Tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya hak moral pencipta atas identitas dan integritas karyanya, serta menimbulkan kerugian ekonomi akibat kehilangan peluang monetisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta content creator YouTube, serta mengevaluasi dampak hukum dan ekonomi dari praktik reupload tanpa izin. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup, pelaksanaan di lapangan belum efektif karena kurangnya pengawasan dan mekanisme pelaporan yang efisien. Reupload video tanpa watermark terbukti merugikan hak ekonomi kreator dan menghilangkan atribusi sebagai pencipta. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pelaporan digital, pendaftaran hak cipta secara formal, dan pemanfaatan teknologi pendeteksi otomatis untuk mencegah pembajakan konten di era digital secara lebih menyeluruh dan proaktif.
Politik Dinasti Pemilihan Kepala Desa Randugede Kec. Plaosan Kab. Magetan Jawa Timur Perspektif Demokrasi Konstitusional Ayuningtyas, Vira
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i4.1777

Abstract

Praktik politik dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Randugede telah berlangsung sejak 1965 dan terus berlanjut hingga saat ini, meskipun ada periode kepemimpinan dari pihak lain. Dinasti politik ini berlangsung dengan dukungan masyarakat yang mengutamakan stabilitas, pengalaman, dan kontinuitas pemerintahan yang dinilai dapat membawa kesejahteraan bagi desa. Namun, praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang mengedepankan kebebasan dan keadilan dalam pemilihan pemimpin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi praktik politik dinasti di Desa Randugede dengan sistem demokrasi konstitusional yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap implementasi kebijakan politik dinasti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dalam Pilkades melalui regulasi terbaru, praktik politik dinasti tetap berlanjut dan memperkuat jaringan kekuasaan keluarga yang ada. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan regulasi yang dapat mengurangi dominasi politik keluarga serta mendorong pemilihan kepala desa yang lebih adil dan demokratis, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan.
Analisis Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau Dari UU NO. 32 Tahun 2009 dan Paris Convention Kurniawan, Raynaldo; Tratama, Ricky; Mulyani, Rita
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i1.1782

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dalam penyelesaian masalah lingkungan berkelanjutan di Indonesia, dengan meninjau Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Paris Agreement sebagai instrumen hukum internasional. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas regulasi dalam mencegah dan menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, termasuk melalui mekanisme perdagangan karbon sebagai salah satu solusi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 32 Tahun 2009 telah mengatur tanggung jawab lingkungan bagi pelaku usaha, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya mekanisme insentif, serta keterbatasan pemantauan dan verifikasi lingkungan (MRV). Sementara itu, Paris Agreement mendorong upaya pengurangan emisi global, termasuk melalui mekanisme perdagangan karbon, tetapi implementasi di Indonesia masih terbatas karena regulasi yang belum matang serta rendahnya partisipasi industri dalam skema ini.

Page 7 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia More Issue