cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Setiawan
Contact Email
dedysetiawan11@gmail.com
Phone
+628986885553
Journal Mail Official
arifrohman5892@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Palm Asri Pasalakan Blok C Nomor 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Indonesia
Published by Riviera Publishing
ISSN : 2964142X     EISSN : 29630444     DOI : https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Ahmadin, Ahmadin; Sujana, Jana; Karmila, Karmila; Migu, Didimus; Stephen Laoemuri, Jhon; Agusta Fahlevie, Rinaldi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i2.708

Abstract

Banyaknya informasi di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak telah mengejutkan Masyarakat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dari pihak anak itu sendiri dan Masyarakat yang tidak melapor. Fakta menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, kekerasan ini tidak hanya dilakukan oleh orang lain, namun kekerasan seksual tersebut dapat terjadi di lingkungan keluarga, Serta dianggap sebagai orang-orang yang dikenal dan dekat dengan korban. Maka untuk mengakomodir, melindungi serta menjaga setiap laporan, keterangan yang disampaikan perlu adanya perlindungan yang diberikan oleh lembaga hukum yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) , sehingga dalam Penelitian penulis akan menguraikan atau membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) sebagaimnana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam rangka menganalisis masalah tersebut tulisan ini menggunakan pendekatan atau paradigma yuridis normative, Dimana pembahasan dalam tulisan ini akan mengedepankan pendekatan konseptual (conceptual Aprroach) dan peraturan perundangan-undangan (statute Approach). Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu dengan mengunakan studi kepustakaan berupa bahan sekunder yang berkaitan kekerasan seksual terhadap anak dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Hasil penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana kekerasan seksual terhadap anak, dampak kekerasan seksual serta perlindungan hukum yang didapatkan atau diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) terhadap korban kekerasan seksual itu sendiri.
Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina Pratiwi, Nurlita
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i2.721

Abstract

Hukum Humaniter Internasional diciptakan untuk mencegah perang yang tidak berperikemanusiaan. Salah satu hal yang dibahas dalam Hukum ini adalah mengenai prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional semacam norma yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh negara-negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum ini dirancang untuk membuat perang lebih manusiawi, kenyataannya masih ada pelanggaran dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah konflik antara Israel dan Palestina. Dalam agresi militer yang dilakukan oleh Israel, terbukti telah melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, seperti larangan menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya, prinsip pembeda, prinsip kepentingan, dan prinsip kemanusiaan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan agresi militer oleh Israel telah terbukti tidak menaati prinsip-prinsip yang ada didalam Hukum Humaniter Internasional yang meliputi prinsip melarang mengakibatkan penderitaan yang tidak seharusnya, prinsip pembedaan, prinsip kemanusiaan, prinsip kepentingan, dan prinsip kemanusiaan yang dilihat dari penyerangan oleh Israel dinilai sudah melewati batas kemanusiaan karena serangan tersebut seakan-akan bertujuan untuk menghapus eksistensi dari warga Palestina itu sendiri.
Government Legal Responsibility from a Human Rights Perspective in the Health Sector Dwi Prakoso, Agung; Sara, Rineke; Barthos, Megawati
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i2.739

Abstract

Ensuring health for the community in receiving quality and adequate medical services as a basic right is the government's responsibility, which is regulated in Article 28H of the 1945 Constitution and Law Number 36 of 2009 concerning Health. The government is obliged to fulfill the public's right to health in accordance with its capabilities and resources, and must not limit or hinder the public's access to adequate health services. This research aims to protect people's rights to medical services that are supported through legal protection. This research uses a normative legal approach and uses secondary data sourced from laws, journals and analytical descriptive articles. The results of this research are used to gain deeper insight into health problems, determine them, and then proceed with scientific solutions in accordance with Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights and Law no. 36 of 2009 concerning health. It is stated that the people's right to health is a human right for all human beings that must be fought for. The 2014 law establishes health service standards as an instrument of a legal system based on the principle of the supremacy of law to ensure compliance with health regulations as well as human rights.
Electronic Land Certificate Ownership as an Effort to Protect the Personal Data Law of the Community Ariansyah, Ruli; Barthos, Megawati; Sara, Rineke
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i2.741

Abstract

Electronic land administration will replace systems that are still conventionally based. The aim of this research is to provide protection for personal data for people who have electronic land certificates so that they are right on target. Normative legal research uses qualitative methods with secondary data originating from documents, publications and research reports, and tertiary data functions as a guide and explanation for primary and secondary data. The results of the research conclude that ownership of electronic land certificates is necessary to improve the security of electronic systems owned by the government. UURI no. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles and Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning/National Land Agency No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates which provides new technology in land registration services. Staff to support administration to use information technology and data validation. As a result, speed and innovation are needed to secure multiple uses of personal data. Therefore, electronic or digital certificates must be socialized first to the public to better understand and provide legal certainty in their application
Model of Legal Protection in E-commerce Transactions to Improve the Community Economy in Indonesia Susanti Sari, Rini; Ferdiles, Luky; Muhammad Rusdi, Andi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i2.759

Abstract

Increasingly rapid technological advances, today's transactions can purchase goods easily from their own homes through e-commerce electronic commerce. The aim of this research is to provide protection to the community if they experience problems and to help consumers in cases where there is a loss in e-commerce transactions in order to support the government in improving the economy of the community in Indonesia. Based on Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection which applies to e-commerce transactions carried out via the internet as a platform for upholding consumer protection, this research uses a normative juridical approach by examining literature and written law to connect consumer legal protection models with real world situations. Goods transactions occur online, public spaces that are vulnerable to legal problems prevent business actors from committing fraud in electronic transactions because of the many platforms available. Consumer protection laws will also protect consumers and prevent mistakes in doing business.
Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023 Parindo, Dhandy; Daeng, Yusuf; Atmaja, Anton Surya; Putra, Hapis Reski; Berson, Hendri
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.796

Abstract

Reformasi KUHP saat ini diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah hukum, terutama yang terkait dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan-tantangan dalam implementasi KUHP lama dan urgensi reformasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan dari UUD 1945, undang-undang pidana, hasil-hasil penelitian, literatur ilmiah, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan mencakup studi perbandingan dengan sistem hukum pidana di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama tidak mengatur secara jelas mengenai tujuan pemidanaan yang bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksesuaian antara hukum formal dengan realitas sosial, khususnya dalam perlindungan korban kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan. Perlunya merevisi KUHP dengan memasukkan tujuan pemidanaan yang jelas dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan kebutuhan masyarakat adat. Reformasi KUHP bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Pembaharuan ini harus mengakomodir prinsip-prinsip hukum adat dan memperluas cakupan subjek hukum pidana, termasuk korporasi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan jati diri bangsa Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Fahriah, Siti; Suriani, Suriani; Ramadhanita, Shavira; Atriani, Dewi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.843

Abstract

Pemegang saham minoritas yang salah satunya menderita gangguan jiwa seringkali menghadapi banyak tantangan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, di mana keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum juga akan berdampak pada hak-hak pemegang saham secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang saham dengan kondisi kesehatan jiwa tertentu tetap mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam keikutsertaannya sebagai pemegang saham di perusahaan PT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan kajian melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Pemegang saham minoritas memiliki hak-hak khusus, seperti hak atas informasi, menghadiri RUPS, dan menerima dividen. Mereka juga dapat menuntut perusahaan jika terjadi kerugian atau gangguan psikologis. Perlindungan hukum, seperti prinsip super mayoritas dan hak penilaian, perlu diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka dengan baik. Dalam kasus kerugian perusahaan, perusahaanlah yang memiliki hak untuk menuntut dan tidak ada hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengambilnya dari manajemen.
Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas Suhaeruddin, Uha
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.888

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital, menghadapi tantangan hukum dan etika yang kompleks seiring dengan transformasi teknologi informasi. Karya-karya kreatif dan inovasi dalam bentuk konten digital, perangkat lunak, dan teknologi baru semakin rentan terhadap pelanggaran hak cipta, pencurian data, dan pelanggaran paten. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum dan etika terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam konteks digital. Perkembangan teknologi seperti internet, komputasi awan, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara karya intelektual diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, serta membuka pintu bagi kolaborasi global dan akses informasi yang lebih mudah. Hal ini juga telah meningkatkan tantangan seperti pembajakan digital dan pelanggaran privasi. Tantangan-tantangan ini menimbulkan pertanyaan tentang penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, mengintegrasikan aspek-aspek seperti perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, dan promosi inovasi. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tetap relevan dan efektif dalam mendukung kemajuan teknologi dan kreativitas di era digital.
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 Berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Margareta, Stefani; Tanudjaja, Tanudjaja
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.1004

Abstract

Skandal manipulasi pajak Asian Agri melibatkan 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merugikan negara sebesar Rp 1,26 triliun. Meskipun konsep kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dikenal secara umum dalam KUHP, namun dalam UU KUP, perusahaan diakui sebagai badan hukum yang dapat dijatuhi sanksi jika melakukan misrepresentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur yang ada dengan fokus khusus pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang sakit jiwa dalam perseroan terbatas di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang berharga dalam memperkaya pemahaman mengenai masalah ini. Studi yuridis ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang berkaitan dengan kasus pajak yang dikenal sebagai skandal manipulasi pajak pertanian Asian Agri. Penelitian ini akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Kasus skandal pajak Asian Agri menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki ruang untuk dikembangkan, terutama terkait jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan. Pemberian sanksi yang lebih tepat bagi korporasi dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.
Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan cipta dewa, Renada; Tanudjaja, Tanudjaja
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.1005

Abstract

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan adalah kewajiban hukum dan bentuk tanggung jawab sosial bagi setiap individu dan badan usaha. Kegagalan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana yang berat, serta merugikan penerimaan negara. Artikel ini membahas tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 39A UU KUP mengatur bahwa badan hukum atau perusahaan dapat dikenai tuntutan pidana jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Konsep premium remedium dijelaskan sebagai prinsip bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya penegakan hukum lainnya tidak berhasil. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tanggung jawab pidana dalam konteks perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berdasar pada aspek hukum, tetapi juga nilai moral dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Artikel ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna mendukung pembangunan negara.

Page 4 of 7 | Total Record : 69

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia More Issue