cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2018): February" : 12 Documents clear
EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Ferica Christinawati Putri
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59122

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Di pihakpenyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik dalammenilai pencapaian suatu strategi untuk melayani masyarakat. Pengukuran kinerja didasarkanatas capaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan diharapkan berorientasi pada hasil.Penelitian ini menggunakan Performance Blueprint untuk mengevaluasi kesesuaianinformasi dari dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sebagai bagian dari sistempengukuran kinerja dan menilai orientasi indikator kinerja. Analisis dilakukan terhadap dokumendan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian informasi antaradokumen perencanaan dan pelaporan kinerja serta indikator kinerja berorientasi pada penyediaanlayanan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang berperan dalam implementasi sistem pengukurankinerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara teknis terdiri dari regulasi, kualitasSDM, dan kelengkapan dokumen. Dalam penelitian ini terbukti faktor motivasi yang terdiri dariisomorfisma mimetik, koersif, dan normatif terjadi dalam sistem pengukuran kinerja PemerintahProvinsi Kalimantan Utara.
Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura) Maria Paula Wambrauw
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis penatausahaan aset tetapkendaraan dinas melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah danpenyebab permasalahan aset tetap kendaraan dinas pada Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan PeraturanMentri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Penelitian ini dilakukan menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) deskriptif. Teknikpengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Datadianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaianpenatausahaan aset tetap kendaraan dinas meliputi pembukuan, inventarisasi danpelaporan melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah sebesar 70%sehingga termasuk dalam kriteria “sesuai”. Penyebab permasalahanpenatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui sistem informasi manajemenbarang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Kota Jayapura ditinjau dari 5 (lima) sisi, yaitu sisi administrasi,keuangan, birokrasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Penyebab sisiadministrasi yaitu ketidaklengkapan dokumen dan ketidakjelasan temuan dalampenghapusan, penyebab sisi keuangan, yaitu keterbatasan anggaran, pelimpahandan penyelewengan anggaran biaya pemeliharan, penyebab sisi birokrasi, yaituketiadaan payung hukum, keterbatasan tanggung jawab BPKAD, pengadaankendaraan dinas yang tidak terpusat, penyebab sisi sumber daya manusia yaitutingkat mutasi pegawai dan keterbatasan sumber daya manusia, dan penyebab sisisistem informasi, yaitu sistem “SIMDA BMD” yang digunakan masih bersifat offline dan belum terintegrasi dengan bagian keuangan BPKAD
ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN DANA ALOKASI UMUM DAN PENGURANGAN MANDIRI DANA ALOKASI KHUSUS PADA KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL) Nugroho Purbo Pambudi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59124

Abstract

Problematika keuangan merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi setiaporganisasi. Pada tahun 2016, Pemkab Gunungkidul menghadapi permasalahan keuangansaat menghadapi kebijakan penundaan penyaluran DAU dan pengurangan mandiri DAK.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan respons Pemkab Gunungkidul saatmenghadapi permasalahan keuangan tersebut dan menganalisis lebih jauh konsekuensinyaterhadap kinerja dan rencana pembangunan pemda. Hasil penelitian diharapkan dapatmenjadi referensi peneliti lain dan referensi bagi pemda saat menghadapi kondisi sejenis.Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menghasilkanbeberapa poin utama. Pengurangan pendapatan Dana Perimbangan, yaitu DAU dan DAK,menjadi permasalahan keuangan bagi Pemkab Gunungkidul. Penanganan pengurangananggaran pada Pemkab Gunungkidul berupa sumber dana alternatif dan efisiensi anggaran.Efisiensi dicapai dengan cara perencanaan prioritas dan melepaskan kewenangan. PemkabGunungkidul lebih efisien mencapai kinerjanya. Dari 16 indikator kinerja sasaran strategis,realisasi kinerja 15 sasaran strategis dikategorikan sangat berhasil dan realisasi 1 sasaranstrategis dikategorikan cukup berhasil. Realisasi keuangan dan realisasi fisik PemkabGunungkidul tahun 2016 merupakan realisasi tertinggi sepanjang 4 tahunterakhir.Realisasi keuangan Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 93,85% darianggarannya. Realisasi fisik Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 96,74% dari target
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GAGAL LELANG DAN PUTUS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Sandhy Hapsari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59125

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gagal lelang danputus kontrak serta menganalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan untukmengatasi kedua permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor penyebab gagal lelang antara lain:keterlambatan jadwal pelelangan yang disebabkan adanya perubahan dalam dokumenperencanaan, penyedia barang/jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)tertentu jumlahnya sangat terbatas, terbatasnya penyedia barang/jasa yang memilikidukungan bahan dan peralatan dari distributor, terbatasnya waktu pelaksanaanpekerjaan, paket pekerjaan pernah mengalami gagal lelang, dan paket pengadaanbarang/jasa kurang diminati. Faktor-faktor penyebab putus kontrak antara lain:penambahan volume pekerjaan yang tidak diimbangi dengan penambahan waktu,waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas, paket pengadaan barang/jasa pernah mengalamigagal lelang, dan penyedia barang/jasa tidak profesional.Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gagal lelang yaitu: (1)membuat dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jelas,detail, dan terperinci, (2) dukungan pemerintah dalam mendapatkan Sertifikat BadanUsaha (SBU), Surat Keterangan Keahlian (SKA), dan Surat Keterangan keterampilan(SKT), (3) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal dan (4) membuat paketpengadaan barang/jasa yang diminati/menarik. Langkah-langkah yang perlu dilakukanuntuk mengatasi putus kontrak yaitu: (1) klarifikasi dan pembuktian terhadap penyediabarang/jasa, (2) pengoptimalan kinerja konsultan pengawas, (3) koordinasi dengantenaga yang berkompeten/ahli, (4) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal,dan (5) membuat paket pekerjaan yang diminati/menarik.
ANALISIS DAMPAK PEMOTONGAN ANGGARAN BELANJA PADA KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN Siti Habibah
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59127

Abstract

Kebijakan pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga yang diterapkanpada tahun anggaran (TA) 2016 membuat pagu Kementerian Pertanian berkurangRp9.861.649.264.600,00. Hal itu berpotensi mengganggu pelaksanaan anggaransesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini bertujuanmengeksplorasi pelaksanaan kebijakan pemotongan anggaran pada KementerianPertanian TA 2016 dan menganalisis dampak penerapan pemotongan anggarantersebut.Penelitian ini dilaksanakan di Ditjen Tanaman Pangan dan Badan KetahananPangan karena merupakan unit eselon I yang paling mewakili urusan utamaKementerian Pertanian, yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup danberkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desainstudi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam denganpartisipan yang dipilih secara purposive sampling dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik pada Ditjen Tanaman Panganmaupun Badan Ketahanan Pangan proses penentuan besaran pengurangananggaran dilakukan secara campuran antara top down dan bottom up. Skalaprioritas menjadi pertimbangan utama pada saat menentukan kegiatan yang akandikurangi anggarannya dan belanja barang menjadi jenis belanja yang palingterpengaruh dengan kebijakan pemotongan. Kendala yang dihadapi oleh DitjenTanaman Pangan dalam implementasi kebijakan pemotongan ialah adanyaketerlambatan revisi anggaran dan pembayaran kontrak pekerjaan yang harusditunda pada TA 2017. Adapun pada Badan Ketahanan Pangan, kegiatan menjaditidak optimal karena berkurangnya frekuensi pemantauan dan pengawasan.Terkait dengan kinerja, baik pada Ditjen Tanaman Pangan maupun BadanKetahanan Pangan, apabila memperhitungkan self blocking, justru membuatpenyerapan anggaran menjadi lebih bagus. Pencapaian output sebagian besar tetapberhasil karena diperbolehkan melakukan revisi target dan tunda bayar. Untukpencapaian indikator kinerja utama pada dokumen perjanjian kinerja, sebagianbesar juga tetap masuk kategori berhasil karena formula penghitungannya tidaksepenuhnya tergantung pada besarnya anggaran.
IDENTIFIKASI STRATEGI LOW COST YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN STUDI KASUS PADA PT.MADUBARU Kartika Pradana Suryatimur
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59128

Abstract

Good strategy determination compared to competitors will provide acompetitive advantage and improve the profitability of the company. The nationalsugar industry is in decline demanding that producer companies must implementthe right strategy to survive in the industry. Sugar is a standard product socompanies apply low cost strategies.PT Madubaru is one of the sugar producers, implementing low cost strategyin its business activities. This study analyzes the management policy on investmentsmade by companies from 2007 to 2016. The results of management policy analysiscan be known how PT Madubaru implemented a strategy to compete in the sugarindustry. PT. Madubaru increased production capacity by investing in newmachines that have larger capacity than before.The result of the research shows that the management policy on theinvestment made by the company fails to reduce the production cost. This is becausethe increase in production capacity is not followed by the availability of sugarcaneraw materials, causing idle capacity.
ANALISIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENERAPAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Baihaqi Baihaqi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59244

Abstract

Dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah, serta ketersediaan informasi publik, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengonsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah melakukan exercise Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012. Selain itu pemerintah juga telah berhasil menyusun dan menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LKSP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait konsolidasi laporan keuangan yang dilakukan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2014—2016.Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam proses konsolidasi LKPP dan LKPD yang dilakukan di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konsolidasi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat nasional yaitu terkait dengan ketersediaan data, perbedaan sistem akuntansi, kesulitan dalam mengidentifikasi akun-akun resiprokal, dan kendala sistem informasi. Adapun kendala yang dihadapi di tingkat wilayah antara lain terkait dengan kesulitan pengumpulan data, batas waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasi, perbedaan sistem akuntansi, dan permasalahan Sumber Daya Manusia.
ANALISIS KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU Beti Rattekanan
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59245

Abstract

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak akan berarti tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, mengharuskan pemerintah untuk menyusun dokumen perencanan dan penganggaran secara baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya, proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan waktu pada proses penyusunan dokumen perencanan dan penganggaran, yaitu RKPD, KUA, PPAS dan APBD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor penyebab ketidaktepatan waktu dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah ketidaktepatan waktu dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Informan penelitian ini dipilih secara langsung dengan mempertimbangkan kompetensinya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 belum sepenuhnya disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Proses yang perlu menjadi perhatian ialah pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS yang prosesnya berjalan sangat lamban. Adapun faktor-faktor yang berperan terhadap ketidaktepatan waktu tersebut ialah adanya intervensi anggaran yang sangat kuat oleh DPRD, kondisi geografis daerah, kurangnya komitmen SKPD, kurangnya pemahaman SDM, belum optimalnya sistem informasi berbasis aplikasi serta lemahnya sanksi atas ketidaktepatan waktu tersebut. Sementara itu, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemda untuk mencegah ketidaktepatan waktu tersebut ialah mengintensifkan komunikasi dan koordinasi, mengembangkan konsep Maluku berbasis gugus pulau, meningkatkan kompetensi SDM, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi serta melibatkan DPRD dari awal perencanaan
ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN TAHUN 2011 S.D 2015 Cipto Priyono
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan dalam rentang waktu 2011-2015. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) yakni 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) solvabilitas layanan, dan 6) kemandirian keuangan. Tahun 2015 terdapat tambahan dimensi solvabilitas operasional karena pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan dokumen sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kalimantan selama lima tahun (2011 s.d 2015). Data yang digunakan sebanyak 272 LHP LKPD, sementara 27 LHP tidak digunakan karena beropini tidak wajar dan disclimer. Hasil penelitian ini berupa pemeringkatan dan pengkategorian, serta deskripsi karakterisik atas tiga pemda tertinggi dan tiga pemda terendah indeks kondisi keuangannya (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah di Kalimantan dengan nilai indeks kondisi keuangan yang tertinggi di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Berau (IKK 0,504), pemerintah kota Balikpapan (IKK 0,705), dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (IKK 0,689). Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai indeks kondisi keuangan yang terendah di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Bulungan (IKK 0,155), pemerintah kota Tarakan (IKK 0,146), dan pemerintah provinsi Kalimantan tengah (IKK 0,216). Selama kurun 2011 s.d 2015, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang konsisten menempati lima tertinggi IKKnya yakni pemerintah kabupaten Berau dan pemerintah kota Bontang. Sementara pemerintah provinsi yang konsisten menempati posisi tiga tertinggi IKKnya yakni pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.Selanjutnya hasil identifikasi karakteristik pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan IKK tertinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran dan efisiensi keuangan yang lebih baik, biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, serta jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah dengan IKK terendah.
Penggunaan Val IT Framework 2.0 Untuk Menilai Investasi Teknologi Informasi (Studi Kasus Pada Investasi Aplikasi SIA di UT) Diovanny Lukman Ariza
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai investasi Teknologi Informasi (TI) pada aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA) di Universitas Terbuka (UT) menggunakan framework val IT 2.0. Penelitian ini menjadi penting karena implementasi TI saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat penunjang operasional organisasi, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan strategis organisasi. Studi ini menemukan hasil analisis yang berbasis pada framework val IT 2.0 pada UT yang menunjukkan bahwa pada proses value governance sudah memiliki prosedur tata kelola investasi yang telah distandarisasi, namun pada saat implementasinya masih belum maksimal. Proses portofolio management telah memiliki portofolio investasi namun pendefinisian permulaan investasi TI masih belum konsisten, dan proses investment management sudah memiliki pemahaman untuk mengelola investasi TI, namun kesadaran untuk mengelola perubahan masih belum menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa, secara komprehensif UT berada pada level business process design/reengineering karena UT sudah memiliki kapabilitas yang tinggi dalam hal operasional system TI, namun belum memaksimalkan penggunaan TI untuk mengambil keputusan di level strategis. Hal ini berimplikasi terhadap pimpinan dan manajemen UT untuk membuat suatu paradigma baru atas aplikasi SIA, dimana aplikasi SIA tidak hanya digunakan sebagai alat operasional melainkan juga untuk penentuan arah kebijakan strategis organisasi.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2025): November Vol 13, No 3 (2025): August Vol 13, No 2 (2025): May Vol 13, No 1 (2025): February Vol 12, No 4 (2024): November Vol 12, No 3 (2024): August Vol 12, No 2 (2024): May Vol 12, No 1 (2024): February Vol 11, No 4 (2023): November Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue